Sabtu, 28 Desember 2013

Newmont Sudah Siapkan Solusi Alternatif Apabila Pelarangan Ekspor Konsentrat Tetap Dijalankan


Jakarta, Sumbawanews.com.- Terkait dengan rencana pemerintah tentang pelarangan ekspor mineral mentah (Raw Mineral) pada 12 Januari 2014 mendatang, PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) sudah menyiapkan solusi alternatifnya.

Menurut Manager  CSR PT NNT H. Ir. Syafruddin Djarot saat ditemui media di café gallery TIM Jakarta pada selasa (26/12) menyatakan Management Newmont sendiri sudah menyiapkan solusi apabila tanggal 12 Januari 2014 benar-benar diberlakuakan pelarangan eksport mineral mentah (Raw mineral) oleh pemerintah.

“Solusi yang ditawarkan newmont adalah, dari 4100 karyawan yang ada di PT NNT, kemungkinan besar akan mengalami pengurangan karyawan atau  di rumahkan. Setelah itu akan dirubah roster kerjanya dari semua level pekerja Saat ini. Kebijakan ini akan diberlakukan mulai 23 Januari 2014 apabila pemerintah tidak memberikan kelonggaran,” jelasnya.

ijelaskan Newmont merasa sudah menjalan UU yang ada bahkan tidak ada niatan dari Newmont untuk tidak taat terhadap UU saat ini.

Terkait dengan adanya peraturan yang tidak membolehkan mengekspor mineral mentah. Newmont akan tetap patuh pada aturan yang ada, namun Newmont akan tetap berkoordinasi kepada pemerintah dari semua stake holder untuk memperhatikan aspek-aspek penting, yaitu berkaitan dengan pekerja yang juga harus menjadi perhatian pemerintah.  ( Sukiman Jayanto)

Dana Aspirasi Bisa Cair Sebelum Pileg ?

Sumbawa Besar, Gaung NTB – APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 sudah ditetapkan. Kenyataan ini menjadi ‘pintu’ bagi anggota legislatif untuk dapat menggunakan dana aspirasinya yang mencapai Rp 54 Miliar atau Rp 1,2 M per anggota dewan. Ada keinginan dari anggota dewan untuk dapat mencairkan dana yang terparkir di RKA sejumlah SKPD tersebut sebelum digelarnya Pemilu Legislatif 2014. Sebab tak bisa dipungkiri dana aspirasi tersebut menjadi modal politik dalam memperkuat eksistensi calon incumbent untuk kembali duduk di gedung rakyat pada periode 2014—2019. Bahkan dana aspirasi ini juga sebagai bukti janji politik calon incumbent dapat direalisasikan. Jika dapat dicairkan sebelum Pileg, dapat dipastikan sebagian besar gedung DPRD kembali diisi wajah lama. Namun apabila cair setelah Pileg, maka persaingan antara calon incumbent dan calon baru akan sedikit berimbang. 

Terhadap hal ini, Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Wirawan S.Si MT yang dimintai tanggapannya, mengatakan, proses pencairan anggaran sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur). “SOP ini mengatur persyaratan dan kelengkapan bahan pencairan,” katanya. 

Untuk pengalokasian anggaran APBD, sebut Wirawan, sudah ada tahapan-tahapannya. Mulai dari penetapan APBD, dilanjutkan dengan evaluasi di Pemprov NTB. Setelah itu dilakukan pengesahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). “Proses ini membutuhkan waktu, sehingga sangat sulit untuk direalisasikan sebelum Pemilu Legislatif,” ungkapnya. 

Namun demikian bisa saja sebagian dari dana APBD ini direalisasikan itupun tergantung jenis kegiatan, dan proses implementasinya menjadi ranah eksekutif bukan legislative. Sementara proses belanja di eksekutif lanjut Wirawan, diawali dengan penyusunan cash budget yang disesuaikan dengan realisasi pendapatan.
“Jadi meski APBD telah ditetapkan tidak serta merta dapat dialokasikan, sebab mekanisme pencairan membutuhkan proses. Tanpa melalui prosedur ini bisa berisiko hukum,” tandasnya. 

Sementara Wabup Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan menyatakan tidak mempermasalahkan adanya keinginan para anggota dewan untuk merealisasikan dana aspirasi sebelum Pileg April mendatang. “Selama semuanya sesuai mekanisme maka bisa saja dilakukan. Yang jelas tidak boleh ada pemaksaan kehendak yang justru akan menjadi persoalan di kemudian hari,” pungkasnya.

Diguyur Hujan Ruas Jalan Lunyuk – Sumbawa Retak

Lunyuk, Gaung NTB – Selain menyebabkan banjir dibeberapa lokasi, musim hujan kali ini juga mengakibatkan retaknya ruas jalan Lunyuk – Sumbawa (KM 10). Padahal jalan ini baru saja di Hotmix. Jarak retakan sekitar 20 meter dengan panjang 5 meter. Terhadap hal itu tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, A Rahman Razak, meminta PT Bunga Raya selaku kontraktor pelaksana untuk segera melakukan tindakan agar keretakan tersebut tidak meluas. 

Apabila ini tidak ditangani ujarnya, dikhawatirkan berdampak pada pengendara yang melintasi jalan tersebut, mengingat retakan yang berada disebelah kanan terdapat tebing dan sebelah kanannya jurang.
Lebih lanjut A Rahman Razak, menegaskan bila kondisi ini terus didiamkan kemungkinan bakal amblas karena bila dilihat dari struktur tanah yang retak ini sekarang agak turun. “Mungkin saat diaspal tanahnya belum padat, jadi ketika dihantam hujan retak,” ujarnya. 

Dikonfirmasi Gaung NTB, Camat Lunyuk, Lukman AR, SSos, mengaku sudah mengetahui kondisi jalan itu dan berjanji dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mengatasi keretakan tersebut.

Pemadaman Bergilir di Lunyuk Berlanjut Dua Minggu

Lunyuk, Gaung NTB – Sedianya listrik di Kecamatan Lunyuk dijadwalkan kembali menyala sepertinya biasanya tanggal 10 Desember, pasca perbaikan mesin sejak tanggal 25 November lalu. Namun, ternyata hingga kini listrik belum juga menyala seperti yang diharapkan. 

Hal itu seperti diungkapkan Kepala PLN Ranting Lunyuk, Haryono, ST, dikarenakan salah satu pendingin oli mesin yang diservice mesti diganti dan telah dilaporkan ke PLN Cabang Sumbawa, tanggal 29 November. “Service mesinnya sudah selesai tanggal 3 Desember. Mesin tanpa alat pendingin oli tidak bisa dijalankan,” ujarnya.

Pihaknya aku Aryo—sapaan akrabnya, terus melakukan koordinasi kapan mesin pendingin oli ini dikirim, agar listrik dapat kembali dinyalakan. “Kami hanya berharap masyarakat dapat bersabar. Kami terus berupaya supaya listrik di Kecamatan Lunyuk nyala kembali,” tandasnya. 

Dijelaskannya, untuk kantor pelayanan masyarakat seperti Polsek, Koramil, Puskesmas sampai kantor camat listriknya tetap menyala karena sudah dibaut jaringan baru. “Kalau pusat pelayanan masyarakat tidak kena pemadaman karena sudah dibuat jaringan baru,” tukasnya. 

Disinggung tentang banyaknya pemasangan baru padahal mesin belum maksimal Aryo, menegaskan bahwa untuk sementara ini pemasangan baru belum dapat dilayani karena pihaknya masih berkonsentrasi memperbaiki mesin agar kinerjanya maksimal. “Pemasangan baru untuk saat ini tidak ada. Kalau sekedar mendaftar itu tidak masalah,” katanya. 

Sementara itu tokoh masyarakat setempat, HA Rahman Razak, berharap PLN Cabang Sumbawa, segera mengirim alat yang diperlukan agar listrik di Kecamatan Lunyuk bisa menyala secara normal kembali.

Jumat, 06 Desember 2013

Penempatan Warga Trans di Brang Lamar, Aman

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Penempatan 100 kepala keluarga warga trans di Brang Lamar atau Sampar Lok, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Sabtu (30/11) kemarin, berlangsung aman. Aksi sekelompok warga yang sempat menolak dan memasang portal sehingga memaksa dilakukan pengawalan oleh dua pleton aparat kepolisian, berhasil diantisipasi. Hal ini setelah pihak Polsek yang dipimpin Kapolsek Lunyuk, IPDA Sumardi, turun tangan.

Laporan Biro Gaung NTB di Lunyuk, seluruh rangkaian kegiatan penyerahan dan penempatan warga trans dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa kepada Camat Lunyuk, berjalan lancar dan berakhir pukul 17.30 Wita, atau sesaat setelah dilakukan penarikan undian penempatan rumah trans. 

Hadir dalam kegiatan itu, Kadisnakertrans Sumbawa Drs Arif M.Si, perwakilan trans M Arus Prihatin, Camat Lunyuk Lukmanuddin AR S.Sos, Kapolsek IPDA Sumardi, Danramil Lunyuk Kapten Inf Triwahyono dan ratusan masyarakat Lunyuk. 

Kadisnakertrans Drs Arif M.Si dalam sambutannya meminta kepada warga trans untuk tidak menjual lahan yang telah diberikan pemerintah. Selain itu juga diingatkan untuk tidak membuka lahan baru di luar yang telah diberikan pemerintah. Apabila di kemudian hari ditemukan praktek tersebut akan diproses secara hokum. Di bagian lain Arif—akrab Kadis ini disapa, menyampaikan peraturan yang mengatur tentang pencabutan hak para trans. Adalah menelantarkan rumah dalam kurun waktu 60 hari, terbukti mengalihkan lahan dan asset yang diberikan pemerintah, serta melakukan perbuatan hokum yang mengakibatkan warga lain resah. 

Sementara itu Camat Lunyuk, Lukmanuddin AR S.Sos berharap masyarakat trans Brang Lamar atau Sampar Lok ini tetap semangat dan bersyukur di tempatnya yang baru. Pihaknya kecamatan akan selalu memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat, dan bertekad melindungi mereka. 

Dalam kesempatan itu juga Camat meminta ketua kelompok trans dapat terus berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Koramil dalam rangka menciptakan Kamtibmas di wilayahnya. “Jangan lupa giatkan Siskamling sebagai upaya pengamanan lingkungan secara swakarsa,” pintanya.

Gubernur NTB Tetapkan UMK Sumbawa Tahun 2014 Sebesar Rp 1.340.000

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Gubernur NTB, akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sumbawa tahun 2014 sebesar Rp 1.340.000/bulan. Berdasarkan SK gubernur No. 561-661 Tahun 2013 tertanggal 21 November 2013, UMK ini mulai diberlakukan 1 Januari 2014. Bila dibanding tahun 2013, penetapan upah minimum tahun 2014 ini mengalami kenaikan sebesar 24%. Tahun 2013 UMK Sumbawa ditetapkan sebesar Rp 1.075.000/bulan. 

Kenaikan UMK ini menurut Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Khaeril Anwar, SSos, berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui terang Khaeril, KHL pada bulan November 2013 untuk Kabupaten Sumbawa mencapai Rp 1.797.339.00/bulan. Meski ada petunjuk presiden tentang kebijakan penetapan upah minimum yang mendorong Dewan Pengupahan mengusulkan UMK mendekati KHL, penetapan UMK Sumbawa tahun 2014 terbilang sudah cukup bagus kendati ada sisa sebesar 34% bila merujuk kepada KHL.

Begitu juga dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2014 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 1.210.000/bulan, UMK Sumbawa tentunya lebih tinggi 10%. “Berdasarkan aturan, UMK yang diusulkan harus lebih besar dari UMP,” ujarnya.

Kendati UMK Sumbawa tahun 2014 ini sudah ditetapkan kata Khaeril, perusahaan tetap diberikan kesempatan untuk melakukan pengajuan penangguhan kepada Gubernur NTB melalui Disnakertrans. Penangguhan ini mesti disampaikan 30 hari setelah adanya penetapan UMK, dengan melampirkan naskah asli kesepakatan tertulis antara pekerja dan perusahaan termasuk laporan keuangan perusahaan terdiri neraca perhitungan rugi laba beserta penjelasan untuk rugi selama 2 tahun terakhir.

Menyinggung penerapan UMK tahun 2013 Khaeril menambahkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagian besar perusahaan sudah melaksanakannya, kendati masih ada diantaranya yang belum.
Ada beberapa kendala kenapa masih ada perusahaan yang belum melaksanakan, seperti tidak diketahuinya informasi mengenai UMK serta kemampuan perusahaan terutama yang berskala kecil dengan omzet yang kecil. “Untuk UMK tahun 2014, kami (Disnakertrans) tetap menghimbau perusahaan menyesuaikan pembayaran gaji karyawannya,” demikian Khaeril Anwar.

Sumbawa Masuk 26 Nasional Daerah Kategori Siap Siaga

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menetapkan Kabupaten Sumbawa pada peringkat 26 nasional daerah kategori siap siaga. Ini dikarenakan wilayah Sumbawa rawan terjadi bencana terutama memasuki musim hujan. Ditemui Gaung NTB, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Ir Mukmin MSi, mengatakan untuk mewaspadai terjadinya bencana memasuki musim hujan ini, pihaknya telah menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Menurut Mukmin, ada tidaknya bencana BPBD bersama TRC harus tetap siaga sesuai tupoksi melakukan evakuasi penyelamatan apabila terjadi bencana. Apalagi dengan kondisi saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan, masyarakat tidak perlu takut karena BPBB dan TRC sudah disiapkan untuk menghadapi hal-hal yang bersifat emergensi. Tidak hanya bencana alam sambungnya, tetapi juga bahaya dari akibat bencana alam itu seperti muntaber, demam berdarah dan penyakit gatal-gatal ikut terlibat untuk menanggulanginya. 

Sosialisasi juga sudah dilakukan hampir diseluruh kecamatan. Ini dilakukan untuk mewaspadai perubahan musim, termasuk membentuk Lembaga Tim Siaga Bencana Desa, dengan personil sebanyak 120 orang yang baru dibentuk di dua Kecamatan Moyo Hilir dan Moyo Hulu. “Rencananya tahun depan akan dibentuk lagi dibeberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya.

Senin, 02 Desember 2013

Camat Lunyuk Tidak Mencerminkan Karakter Seorang Pemimpin

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Koordinator Lapangan (Korlap) Front Pemuda Pulau Sumbawa (F-PPS), M Roni Pasarani, menilai pernyataan Camat Lunyuk, Lukman AR, tidak mencerminkan figure seorang pemimpin dan tidak paham Undang-undang. Apa yang disampaikan Roni, lewat siaran persnya ini untuk menyikapi pernyataan Camat Lunyuk, yang berencana menempuh jalur hukum terkait pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orator yang tergabung dalam Fron Pemuda Pulau Sumbawa (F-PPS), pada aksi demo bersama warga Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk, Kamis (28/11). 

Dijelaskan Roni bersama Kordum Aksi, Febriyan Anindita SH, Korlap Aksi, Suryanto, Orator, Abdul Hatap, Kamaruddin dan Bambang Irawan, aksi yang dilakukan F-PPS tetap berlandaskan pada aturan yakni UU No. 9 Tahun 2009 tentang penyampaian aspirasi di muka umum dan norma-norma yang berlaku.
Pemimpin kata Roni, seharusnya tidak mengancam tapi mampu mengoyomi, membina serta mampu mencari solusi bukan sebaliknya mencari musuh dan memperkeruh suasana, sehingga terjaid konflik di tengah-tengah masyarakat. “Yang suka mengancam itu adalah preman. Apakah pejabat di Indonesia ini preman. Jika semuanya preman mau jadi apa negeri ini,” ujarnya.

Untuk diketahui terang Roni, pada aksi demo yang dipusatkan di tiga titik (Disnakertrans, Kantor Bupati dan gedung DPRD Sumbawa), orator tidak menyebutkan nama pribadi seseorang tapi menyangkut jabatan camat dan Kadisnakertrans Sumbawa. 

Menurut informasi dari warga Emang Lestari sambungnya, dahulunya Sampar Lok ini merupakan lahan nenek moyang orang Emang. Itu dibuktikan dengan adanya kuburan-kuburan dan tanaman-tanaman seperti pohon kelapa, mangga dan sebagainya.

Namun, sekitar 40 tahun yang lalu mereka meninggalkan lahan tersebut, dan pada tahun 2009 nwarga kembali menggarap lahan mengingat seiring berjalannya waktu pertambahan penduduk semakin pesat, sehingga banyak warga Emang tidak mempunyai lahan pertanian sebagai mata pencaharian untuk menopang hidup. 

Tiba-tiba, Bupati Sumbawa mengeluarkan SK tentang kawasan Sampar Lok dan sekitarnya menjadi kawasan transmigrasi tahun 2007. SK bupati tersebut diterbitkan berdasarkan surat surat permohonan caretaker Desa Persiapan Emang Lestari bersama BPD, tokoh masyarakat. 

Tapi SK ini lanjut Roni, diterbitkan tanpa sepengetahuan dari masyarakat maupun aparat desa lainnyaa pada tahun tersebut Desa Emang Lestari masih berstatus desa persiapan dan dipimpin oleh Saipuddin Zuhri, yang merupakan pejabat sementara.

Meski masih bertatus caretaker, Ia (Saipuddin Zuhri) sudah berani mengeluarkan kebijakan mengenai tanah, dalam hal ini mengajukan kepada Bupati Sumbawa tentang penetapan kawasan transmigrasi dan Sampar Lok Brang Lamar. 

Bupati pun kata Roni, merespon dengan mengeluarkan SK tahun 2007 menetapkan Brang Lamar masuk kawasan transmigrasi. “Pertanyaannya adalah apakah dalam status desa persiapan dan pejabat sementara (Saipuddin Zuhri) boleh mengeluarkan kebijakan terkait pertanahan, apalagi pengajuan tersebut 400 Ha. Apakah hal ini bukan merampas hak rakyat,” pungkasnya.

Jumat, 22 November 2013

Proyek Irigasi di Lunyuk “Bermasalah”

Lunyuk, Gaung NTB – Proyek irigasi di Kecamatan Lunyuk dinilai masih menyisakan persoalan. Pasalnya, kontraktor yang menangani proyek tersebut tidak bekerja maksimal karena saluran irigasi masih sedimentasi. Persoalan ini diungkapkan Camat Lunyuk, Lukmanuddin S.Sos dalam Rapat Koordinasi dengan sejumlah unsur Muspika, Kamis (14/11). 

Disebutkan Lukman—akrab camat vocal ini disapa, sekitar 1.050 meter saluran irigasi yang mengalami sedimentasi dan kontraktor pelaksana tidak mengangkatnya. Akibatnya debit air yang mengalir dan mengairi lahan pertanian warga tidak maksimal karena terhalang sedimentasi. 

Kondisi ini ungkap Lukman, diperparah dengan KUPT Pengairan yang sudah dua bulan tidak berada di tempat, sementara pendelegasian tugas kepada bawahannya tidak ada. 

Namun demikian Ia mendesak kontraktor pelaksana proyek dapat mengangkat sedimentasi itu mengingat masa tanam sudah dimulai.

Masih dalam rapat yang sama, Camat Lunyuk Lukmanuddin S.Sos menyinggung soal transmigrasi.
Dalam program transmigrasi di wilayahnya, Lukman mengaku Lunyuk mendapat jatah 40 orang. Jumlah ini dianggap sudah cukup, agar tidak terjadi seperti kasus sebelumnya. Saat itu banyak warga Lunyuk yang mendapatkan jatah transmigrasi tapi baru setahun menerima lahan pekarangan maupun lahan usaha, sudah mulai dijual. Ia berharap semua kepala desa dapat mendata warganya agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

Camat Gerah, Hutan Lunyuk Digarap

Lunyuk, Gaung NTB – Camat Lunyuk, Lukmanuddin S.Sos merasa gerah dengan aksi sekelompok masyarakat yang melakukan perambahan hutan di wilayahnya. Pasalnya hutan tersebut akan dirubah menjadi lahan bercocok tanam, di samping untuk diperjual-belikan. Kondisi hutan Lunyuk yang mulai kritis ini, membuat Camat prihatin. Tentunya kondisi itu menjadi tanggung jawab bersama. Karenanya camat berinisiatif mengundang sejumlah pihak membahas persoalan tersebut melalui rapat koordinasi yang digelar, Kamis (14/11). 

Dalam rapat yang dihadiri KUPT Kehutanan, Danramil dan Kapolsek Lunyuk, PGRI, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda ini, Camat Lukmanuddin mengatakan sepanjang jalan di bagian kanan dan kiri hutan menuju Bontong, habis dibabat dan dibakar. Jika hal ini terus dibiarkan akan mengancam keselamatan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Agar tidak bertambah parah, upaya penyelamatan harus dilakukan. Camat mengusulkan untuk dibentuk Tim Penyelamatan Hutan (TPH) yang melibatkan semua unsur baik muspika, organisasi, maupun masyarakat. Usulan tersebut langsung disambut dan langsung menjadi keputusan Rakor. 

Di bagian lain, Camat mengingatkan para kepala desa di wilayahnya untuk tidak terlalu gampang memberikan atau membuat SKPT tanpa mengetahui status lahan. Sebab banyak kasus lahan yang berada di kawasan hutan memiliki SKPT. Demikian dengan jual beli lahan, untuk berhati-hati harus melalui prosedur yang benar dan diketahui pihak kecamatan.

KUPT Kehutanan, Syafruddin AB mengakui kondisi hutan di Lunyuk yang terus dirambah untuk dijadikan lahan bercocok tanam sekaligus tempat tinggal. “Ini tanggungjawab kita bersama, dan saya sangat mendukung dibentuknya Tim Penyelamatan Hutan,” tandasnya. 

Balap Liar dan Pencurian Ternak
Sementara dalam rapat koordinasi itu juga dibahas persoalan gangguan Kamtibmas lainnya. Seperti yang diungkapkan Kapolsek Lunyuk, IPDA Sumardi yang menyebutkan mulai maraknya aksi balap liar. Untuk meminimalisirnya, Sumardi yang baru beberapa minggu dilantik ini, menyatakan akan mengintensifkan patroli dan melakukan sosialisasi ke setiap sekolah. Sebab para pelaku balap liar sebagian besar masih berstatus pelajar. 

Kemudian Danramil Lunyuk, Kapten Inf. Triono mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap aksi pencurian ternak. Dalam aksinya, para pelaku bergerak secara berkelompok dan dilengkapi senjata api. “Kami minta masyarakat untuk selalu berkoordinasi dengan Muspika agar setiap indikasi yang mencurigakan lebih cepat ditindaklanjuti,” ujarnya. 

Sedangkan tokoh masyarakat dan agama, menyentil mulai maraknya peredaran minuman keras. Mereka berharap institusi terkait dapat mengambil tindakan agar Lunyuk menjadi daerah bebas miras.

Minggu, 17 November 2013

DR Zul : PPS Masih Jauh Api dari Panggang

DR Zulkieflimansyah 
Sumbawa, PSnews — Anggota DPR RI, Dr. Zulkieflimansyah mengungkapkan, proses pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) masih jauh api dari panggang. Hal ini diungkapkan DR Zul saat memberi sambutan pada Sosialisasi BPK dan DPR RI di Kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Minggu (11/17/2013).Politisi PKS asal Sumbawa ini mengaku, dirinya selalu ditanya masyarakat tentang kebenaran informasi pembentukan PPS. Ia juga melihat euphoria masyarakat yang luar biasa. Bahkan ketika ada paripurna di DPR RI, beberapa masyarakat Sumbawa ada yang menyembelih kambing dan sapi. Seakan-akan punya Propinsi baru dalam waktu dekat.

“Saya melihat banyak politisi yang menggunakan isu ini untuk meraup suara. Pokoknya PPS tahun depan pasti jadi, jadi dari mana? Saya kira masyarakat perlu dijelaskan informasi yang benar, sehingga tidak terlalu berharap. Karena masyakarat seakan-akan sebelum Pemilu sudah ada propinsi baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI ini.

Ia mengaku telah menanyakan prihal PPS kepada Mendagri dan Menkeu RI. “Jawabannya, ada tiga alternative untuk PPS. Pertama, pemerintah akan mengakomodir pemekaran wilayah ini secara bertahap dan PPS masuk dalam tahap pertama. Kedua, pemerintah gelap mata kemudian mengakomodir semua usulan. Ketiga, pemerintah bisa menolak semua usulan itu. Yang ketiga ini nampaknya masih menjadi sikap pemerintah. Makanya masyarakat harus tahu, mumpung ini bukan Dapil saya. Tidak ada maksud politiknya, kecuali ini dapil saya dan orang boleh curiga pak Zul ada maksud dan sebagainya. Tapi ini bukan Dapil saya. Dapil saya di Banten di tempatnya Ratu Atut,” paparnya.

Sekarang yang mengkhawatirkan, sambung DR Zul, di jajaran Pemerintah Propinsi NTB jangan sampai dengan adanya isu bila PPS terbentuk, lalu banyak pejabat di Propinsi tidak ada orang Sumbawa. “Jangan sampai Propinsinya belum jadi tapi pejabat asal Sumbawa kita tidak ada. Tinggal wakil Gubernur saja. Coba bapak-bapak mencermati, baru dalam sejarah asisten-asisten di Pemprop NTB tidak ada orang dari pulau Sumbawa karena bersiap-siap untuk PPS. Jadi jangan sampai ada kesan orang NTB bahwa Sumbawa akan jadi Propinsi jadi gak perlu ada orang Sumbawa di pemerintahan,” jelas DR Zul pada kegiatan sosilisasi BPK yang juga dihadiri Wagub NTB, Muh Amin, SH, MSi.

Jadi tugas Wagub, kata Zul, sangat berat sebagai pimpinan daerah NTB. Menurutnya, kalau masyarakat tidak diberikan pencerahan seperti ini, maka Sumbawa tidak akan mendapat apa-apa.

Secara pribadi, ia menegaskan, lambat atau cepat PPS memang harus terbentuk dan dirinya pada posisi mendukung. Tapi ia mengajak semua pihak agar mencoba menceritakan prosesnya secara benar kepada masyarakat. MEski diakui terkadang bila diceritakan apa adanya dan yang sebenarnya, secara psikologi tidak bisa diterima oleh masyarakat.

“Bahkan menurut saya secara pribadi, selama SBY menjadi presiden, bukan hanya PPS, tapi tidak ada satu pun yang akan dimekarkan di Republik Indonesia,” pungkas DR Zul.
Wagub NTB, Muh Amin, SH, MSi
Wagub NTB, Muhammad Amin,SH, dalam kesempatan yang sama mengakui bahwa yang dipaparkan Dr. Zulkieflimansyah, memang perlu dilakukan pencerahan kepada masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa bahwa PPS masih dalam tahap pembahasan. Atau dengan kata lain, baru disetujui untuk dibahas, belum disetujui untuk dimekarkan. Karena mekanismenya tidak jauh berbeda dengan pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kalau KSB dulu mekanismenya melalui inisiatif DPR lalu mendengar tanggapan dari pemerintah pusat. Kalau Pemprop NTB secara administrasi sudah memberikan yang terbaik. Termasuk kajian akademik, kalau di sana pemerintah belum memberikan tanggapan apa-apa. Belum lagi tanggapan komprehensif oleh Kemendagri dan Kemenkeu terkait kemampuan fiskal.

Sehingga dalam kaitan dengan ini tentu Mendagri perlu waktu, kajian dari Pemerintah Daerah baru sebatas dari Komite pembentukan, kajian-kajian ini akan disingkronkan lagi dengan Pemerintah Pusat.

“Jadi kalau ada tanggapan seperti ini oleh Dr. Zul, jangan dinilai sebagai tanggapan anti PPS, tapi harus diterima. Apalagi sekarang akan menghadapi pemilu legislative dan pemilu presiden,” ujar Wagub NTB.

Namun ia meyakinkan bahwa hal ini masih membutuhkan waktu, persoalan terbentuk hanya persoalan waktu. Tapi perlu dijelaskan supaya tidak kehabisan energy untuk selalu mendiskusikan pembentukan PPS. Serahkan saja kepada pemerintah dan DPR-RI sebagai pemilik kewenangan, tidak proporsional menyalahkan Pemprop dan Gubernur.

Amin juga mengakui pernah didatangi oleh sejumlah Anggota DPD RI, ternyata yang dikemukakan Dr. Zul juga sama dengan pandangan DPD. “Doa dan upaya harus dlakukan, kalau upaya sudah dilakukan maka sekarang tinggal mendoakan. Kalau memang suatu saat berpisah dengan pulau Lombok, bukan suatu yang masalah dan kewenangannya tidak lagi di kita,” kata Amin.

Menyikapi masalah penempatan pejabat di pemerintah Propinsi, tentu sudah dilakukan dengan berbagai kompetisi dan syarat. Tapi bisa jadi persiapan ke PPS, sehingga pejabat asal Sumbawa kehilangan impulse karena melihat PPS.

Karena itu, kata Amin, jangan lagi mengacu ke situ. Dan memang diakui, bahwa mereka menunggu PPS sehingga tidak berusaha. Tapi tidak bagus juga mempertentangkan hal itu karena NTB terdiri dari dua pulau. (PSb)

Rektor UTS : Tidak Mungkin Daerah Membangun Tanpa Teknologi

mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa 
Sumbawa, PSnews — Fakultas Biotek Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) berhasil mewakili Indonesia bersama IPB dan UI dalam kompetisi biotek internasional. Akhir tahun ini metalurgi juga telah memenangkan LPDP bersama Universits Gajah Mada (UGM). “Desember 2013 ini jurusan Metalurgi akan dapat grand dari Depkeu sekitar 2 miliar,” ungkap Rektor UTS, Dr. Zulkieflimansyah di UTS, Minggu (17/11/2013).

Berangkat dari keberhasilan UTS tersebut, DR Zul menegaskan, bahwa tidak mungkin daerah membangun tanpa teknologi. Menurutnya, kemajuan suatu daerah memiliki korelasi dengan jumlah insinyur.

“Jadi universitas teknologi Bima harus ada, universitas teknologi Dompu harus ada, KSB juga harus ada. Kalau mau maju maka harus ada, jadi jangan semuanya ngomong politik. Saya akan bantu bukan hanya Sumbawa, Lombok, bahkan Indonesia timur,” ungkap DR Zul.

Teknologi kata Zul, berbeda dengan teknik. Teknologi adalah suatu term yang mendesain semua hal yang berkaitan dengannya, ada hukum maupun ekonomi. (PSb)

Pantai Selatan Pulau Sumbawa adalah Kawasan Wisata yang Terabaikan

Program visit Lombok – Sumbawa yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi menjadi program utama untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada dunia bahwa keindahan alam yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak kalah menakjubkan. Wisatawan mengenal kawasan wisata tiga gili yang ada di Kabupaten Lombok Utara, pantai senggigi di Lombok Barat dan Pantai kute di Lombok Selatan. Ketiga kawasan wisata tersebut telah memikat banyak pengunjung baik dalam maupun luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah pengunjung selalu mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah setempat.

Sukses mempromosikan pariwisata yang ada di pulau Lombok bukan berarti pemerintah provinsi berlepas tangan akan keberadaan pariwisata yang ada pulau Sumbawa.
Padahal jika meperhatikan, akan ada begitu banyak kawasan wisata di pulau Sumbawa yang jauh lebih berpotensi. Salah satunya adalah kawasan wisata pantai selatan tepatnya di Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk. Meskipun pengelolaan kawasan wisata tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten namun setidaknya ada sinergi dari pemerintah provinsi sebagai bentuk kepedulian terhahadap kawasan wisata yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pantai selatan pulau Sumbawa sebenarnya jauh lebih menarik dari pantai – pantai lain yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pantai selatan pulau Sumbawa tidak hanya dikenal dengan keidahan pantainya tetapi juga mempunyai keunikan tersendiri. Letak keunikannya adalah terdapat peninggalan – peninggalan sejara zaman penjajahan. Salah satunya ialah batu paralang yang letaknya tidak jauh dari bibir pantai. Batu yang disebelah kiri dan kananya terdapat lubang besar berbentuk gua sebagai tempat bersembunyi, bertahan, dan berlindungnya masyarakat zaman dulu yang ada di Desa Emang Lestari (Kecamatan Lunyuk) dari serangan penjajah. Batu itu sampai saat ini masih berdiri kokoh sebagai bukti atas perjuangan rakyat yang ada di Kecamatan Lunyuk untuk mempertahankan diri.

Berwisata ke pantai selatan pulau Sumbawa akan memberikan keuntungan tersendiri bagi wisatawan karena selain dapat menikmati gemuruh gelombang yang mengalun menepis pantai, wisatawan juga dapat menyaksikan peninggalan sejarah zaman penjajahan artinya berwisata sambil menyelami nilai – nilai sejarah. Kecamatan Lunyuk yang dikenal dengan komoditas utama padi dan jagungnya menjadi daya tarik tersendiri. Dengan hamparan sawah yang membentang luas semakin menyejukkan hati para pengunjung dan membuktikan bahwa Kecamatan Lunyuk juga berpotensi untuk dapat dijadikan sebagai kawasan agrowisata.
     
Kecamatan Lunyuk yang mayoritas penduduknya bukan hanya berasal dari suku Samawa (Sumbawa) melainkan juga berasal dari suku Sasak dan suku Bali. Masyarakat Kecamatan Lunyuk sangat terkenal dengan keramahan dan keterbukaannya. Kecamatan yang letaknya sekitar 90 kilometer lebih dari pusat pemerintahan Kabupaten Sumbawa mempunyai masalah tersendiri sampai saat ini belum teratasi yakni akses transporsati yang kurang mendukung bagi wisatawan untuk memberikan kenyamana ketika mengunjungi kawasan wisata yang ada di Kecamatan Lunyuk. Telur penyu yang menjadi ikon Kecamatan Lunyuk pun dari tahun ke tahun produksinya semakin menurun. Hal yang lebih memprihatinkan adalah populasi penyu terancam punah disebabkan oleh penangkapan liar yang tidak bertanggung jawab. Disinilah dibutuhkan keseriusan dari pemerintah baik kabupaten maupun provinsi untuk mengelolah kawasan wisata yang ada di bagian selatan pulau Sumbawa. Dengan memperbaiki infrastruktur dan mengoptimalkan fungsi dinas terkait sehingga tidak ada kesan mengabaikannya.


Nama : Uki Kifi
Putera Kelahiran Ds. Emang Lestari, Kec. Lunyuk
Motto : “Berkembang Dalam Tantangan”

Semarak HUT PGRI dan HGN 2013, PGRI Lunyuk Gelar Olahraga dan Seni

Lunyuk, Gaung NTB – Semarak HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2013, sangat terasa di Kecamatan Lunyuk. Pasalnya, PGRI setempat menggelar berbagai kegiatan olahraga dan seni melibatkan guru dan tenaga kependidikan dari masing-masing sekolah pada semua jenjang pendidikan di Kecamatan Lunyuk.

Ketua PGRI Lunyuk, Nurdin S.Ag kepada Gaung NTB menyebutkan, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam memeriahkan HUT PGRI dan HGN antara lain wisata rohani berupa pengajian yang sudah dilaksanakan di obyek wisata Pantai Pasir Putih Emang Lestari dan Camat Lunyuk selaku penceramah.

Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pertandingan olahraga yang dilaksanakan 9—16 November 2013. Pertandingan itu meliputi bola voly, futsal, atletik, sepak takraw, tenis meja, bulutangkis, catur, dan senam sasambo. Sementara untuk kegiatan Seni yaitu lomba festival lagu pop. 

Rangkaian dari kegiatan HUT itu, lanjut Nurdin, PGRI Lunyuk akan melakukan study banding ke Kota Denpasar pada 22–26 Desember 2013. Study banding itu bertujuan untuk mendalami dan mengetahui sekaligus bertukar pengalaman tentang proses belajar mengajar di beberapa sekolah unggulan. “Kita mengetahui beberapa tahun belakangan ini nilai ujian nasional siswa-siswa di Kota Denpasar menduduki rangking tertinggi secara nasional, sehingga kita ingin melihat seperti apa proses belajar mengajar di sekolah mereka,” jelasnya.

Disamping itu sambung Nurdin, study banding itu juga menjadi momentum strategis untuk membuktikan bahwa masyarakat Sumbawa hidup harmonis dan damai dengan etnis manapun termasuk dengan etnis Bali terutama yang berada di Kecamatan Lunyuk. 

Ditambahkan Ketua Pelaksana Kegiatan, M Yamin SPd, bahwa PGRI Kecamatan Lunyuk selalu menggelar kegiatan olahraga dan seni setiap tahun terutama pada peringatan HUT PGRI dan HGN. Untuk tahun ini katanya, kegiatan olahraga dan seni ini merebut piala bergilir Ketua PGRI Kecamatan Lunyuk yang sudah dua tahun dipegang SDN Sukamaju. Kegiatan olahraga dan seni ini sebagai sarana mengembangkan potensi sekaligus mempererat jalinan silaturrahmi antara guru dan tenaga kependidikan PNS maupun non PNS. “Antusiasme peserta tahun ini semakin tinggi semoga sukses seperti tahun sebelumnya sebelumnya,” harapnya.

Minggu, 06 Oktober 2013

Karyawan Newmont Ancam Duduki Senayan dan Istana

karyawan PTNNT di Benete Batu Hijau KSB 
Sumbawa Barat, PSnews - Karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) mengancam akan menduduki kantor DPR RI di Senayan dan Istana negara. Hal itu akan terjadi, jika pemerintah menerapkan pelarangan beroperasinya PTNNT per 12 Januari 2014, lantaran tidak mengindahkan perintah UU nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.Perwakilan karyawan PTNNT, Chris Sukardi, mengatakan, jika Pemda KSB, Pemprop NTB dan Pemerintah Pusat tetap pada pendirian untuk menghentikan aktifitas pertambangan PTNNT di Batu Hijau, maka akan ada 21 ribu orang penangguran di Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan rincian 4 ribu karyawan PTNNT, 3 ribu subkontraktor dengan rasio 1 rumah berjumlah 3 orang maka berjumlah 21 ribu orang.

Ia mengemukakan, jika pemerintah sanggup menyikapi dan mempekerjakan para karyawan yang nantinya akan kehilangan pekerjaan, maka pihaknya akan menerima kenyataan saat ini. Tapi jika Pemda Sumbawa Barat, Pemprop NTB dan Pemerintah Pusat tidak mampu menyikapi masalah ini, maka karyawan PTNNT akan berkantor di DPR RI dan menduduki Istana Negara.

“Dan salam kepada bapak Presiden kalau memang permasalahan ini mau disikapi secara serius atau tidak, maka kami dari karyawan PTNNT akan tidur di Cikeas. Kami minta kepada Pemda, Pemprop dan Pemerintah Pusat, tolong sikapi masalah ini dengan arif dan bijaksana supaya kami karyawan PTNNT menerima apa adanya,” tegas Chris Sukardi kepada pulausumbawanews.com, Jum’at (04/10/2013) di gate Benete, KSB.

Chris juga menyinggung, bahwa tanpa keberadaan PTNNT, maka tidak mungkin Kabupaten Sumbawa Barat akan terbentuk. Bahkan sudah banyak hal yang diperbuat oleh PTNNT untuk Kabupaten Sumbawa Barat maupun Pemprop NTB. Bahkan setahun yang lalu mengeluarkan dana hibah ratusan US Dollar.

Hal serupa juga disampaikan karyawan Newmont lainnya, A. Aziz AR. Menurutnya, penerapan UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba tersebut khususnya kewajiban untuk memurnikan konsentrat di dalam negeri, akan berdampak secara sosial dan ekonomi bagi karyawan.

“Sehingga kami meminta dengan bijak agar pemerintah memperhatikan masalah ini, karena banyak para pengangguran. Apalagi dengan ancaman penghentian tambang. Jika tidak patuh UU tersebut maka akan menambah jumlah pengangguran. Hal itu akan berdampak buruk terhadpa perekonomian masyarakat lokal, regional dan nasional,” tegas Azis.

Untuk itu, pihaknya meminta agar aturan tersebut dapat ditinjau kembali. Sembari bersilaturrahmi dengan pemerintah KSB dan Kabupaten Sumbawa maupun Pemprop NTB untuk menyikapi larangan ekspor tersebut.

Para karyawan berharap agar PTNNT tetap dibiarkan beroperasi. Jika tidak demikian, maka permasalahan sosial dan ekonomi akan semakin mengkhawatirkan. (PSb)

PTNNT Akan Laksanakan Program Tenaga Kerja Berkesinambungan

PTNNT 
Sumbawa Barat, PSnews – Industri tambang dunia masih terus menghadapi ketidakstabilan harga logam global dan kenaikan biaya. Menghadapi keadaan ini, perusahaan-perusahaan tambang melakukan berbagai upaya untuk dapat beroperasi lebih efektif dan efisien demi masa depan yang berkesinambungan. PTNNT telah melaksanakan berbagai tindakan dalam tahun terakhir untuk menurunkan biaya-biaya operasi dan meningkatkan produktivitas. Sebagai upaya tambahan untuk lebih efisien dan efektif dalam mengelola biaya-biaya di semua area, selama beberapa bulan terakhir PTNNT telah melakukan pengkajian organisasi secara menyeluruh untuk menyelaraskan kinerja organisasi perusahaan.

Sebagai hasilnya, pada bulan Oktober dan November 2013 PTNNT akan melaksanakan “Program Tenaga Kerja Berkesinambungan” (Sustainable Workforce Program-SWP) yang dirancang untuk menciptakan organisasi yang lebih efisien melalui program pengunduran diri dan pensiun dini karyawan secara sukarela.

Program ini merupakan salah satu dari seluruh upaya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan penurunan biaya-biaya operasi. Program ini bukan pemutusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan, melainkan upaya efisiensi bisnis yang dirancang untuk mengurangi jumlah tenaga kerja di PTNNT melalui program pensiun dini dan pengunduran diri secara sukarela berdasarkan kategori usia.

“Program ini bukanlah pemutusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan. Dalam program ini, karyawan dapat mengajukan pensiun dini ataupun pengunduran diri secara sukarela berdasarkan kategori usia,” jelas Martiono Hadianto, Presiden Direktur PTNNT dalam siaran pers yang diterima pulausumbawanews (2/10/2013).

PTNNT berkomitmen untuk menjamin bahwa program sukarela ini akan dilaksanakan secara adil dan transparan, serta seluruh hak karyawan akan dibayarkan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, dan bahkan akan diberikan insentif khusus yang menarik dan dibayarkan tepat waktu.

“Perusahaan berkomitmen dan menjamin proses pelaksanaan yang adil. Karyawan yang mengusulkan diri untuk ikut serta dalam program SWP akan diberikan paket kompensasi yang adil dan menarik,” tambah Martiono Hadianto.

PTNNT akan senantiasa melakukan langkah-langkah pengurangan biaya dan efisiensi yang dirancang untuk menjamin keberlangsungan jangka panjang operasi tambang Batu Hijau yang mampu memberi manfaat secara berkelanjutan bagi karyawan dan keluarganya, masyarakat, pemerintah daerah, serta negara Republik Indonesia. **

Kejaksaan Awasi Pelaksanaan Dana Aspirasi Dewan

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Jajaran Kejaksaan Negeri Sumbawa akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan realisasi dana aspirasi DPRD Sumbawa Tahun 2013. Pengawasan ini dilakukan di tengah munculnya polemic antara pihak eksekutif dan legislative terkait dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan melalui dana tersebut. 

Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat dana aspirasi yang mencapai puluhan miliar rupiah ini adalah uang rakyat yang berasal dari APBD Kabupaten Sumbawa. “Pengawasan sedang kami lakukan,” kata Kajari, Sugeng Hariadi SH MH, Kamis (3/10). 

Pengawasan ini dilakukan sambung Kajari, sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan, dan dana yang disalurkan tepat sasaran serta sesuai peruntunkannya. 

Namun pihaknya tidak akan menutup mata ketika melihat adanya indikasi penyimpangan, dan akan diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. 

Kejaksaan juga merespon positif siapapun termasuk eksekutif dan legislative untuk melaporkan secara hukum terhadap adanya penyimpangan. “Kami siap menindaklanjutinya,” cetus Kajari. 

Sejauh ini indikasi penyimpangan dana aspirasi yang terhembus masih sebatas isu dan selentingan. Meski demikian, sekecil apapun informasi akan dijadikan atensi. Dalam waktu dekat ungkap Kajari, pihaknya akan menginventarisir seluruh program atau kegiatan yang dibiayai melalui anggaran daerah dan pusat, baik yang akan maupun sudah dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa termasuk kegiatan yang menggunakan dana aspirasi yang tersebar di sejumlah SKPD. “Ini tugas kami sebagai pengawas fungsional, agar harapan masyarakat untuk menciptakan good government dapat terwujud,” demikian Kajari.

Samsat Sumbawa Optimis Capai Target 42 M

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Meski tinggal 3 bulan, UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PPDRD) atau Samsat Kabupaten Sumbawa optimis mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Tahun 2013 ini mencapai Rp 42 miliar. “Kami yakin dan optimis target bisa tercapai,” kata Kepala Samsat Sumbawa, Abdullah Masrang SH MH didampingi Kasi Pendataan, Penetapan dan Penagihan (P3), Drs M Husni S.Sos M.Si, Kamis (3/10).

Keyakinan tersebut ungkap Abdullah, karena penerimaan pajak hingga September 2013 sudah mencapai 76 persen. Sisa 24 persen akan digenjot mengingat masih banyak potensi pajak yang belum tergarap. 

Tentunya dibutuhkan kerja keras dengan memaksimalkan penerimaan pajak melalui Geray dan Drive Thru yang telah dibuka di beberapa titik seperti Geray Senyaman Ate Kecamatan Alas, Drive Thru Saliper Ate Labuhan Sumbawa dan Geray Sasopo Ate Kecamatan Plampang. Geray ini dibuka untuk mendekatkan pelayanan yang cepat dan tepat. Upaya lainnya lanjut Abdullah, menggiatkan patroli gabungan untuk menjaring dan mengingatkan para pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajibannya membayar pajak, termasuk pengguna kendaraan dinas. Kemudian Samsat keliling ke wilayah kecamatan yang sulit terjangkau.
Penerimaan pajak dapat juga diperoleh dari pengurusan kendaraan baru terutama roda dua yang setiap bulannya bisa mencapai 4.000—5.000 unit. Berdasarkan catatan akhir Tahun 2012, obyek penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 86.774 unit. setiap bulannya akan terus bertambah, menyusul meningkatnya daya beli termasuk kemudahan masyarakat memperoleh kendaraan secara kredit. “Ini sumber yang cukup potensial,” akunya. Ini adalah tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah harapan. Dengan kerja keras dan dukungan masyarakat, Ia yakin target yang dibebankan akan tercapai. 

“Prinsip kita adalh 3T yakni Tepat Waktu Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran. Jangan persulit rakyat karena rakyat membawa uang. Posisi diri kita sebagai pelayan dan rakyat adalah majikan yang harus dilayani dengan baik,” tandasnya.

Identifikasi HIV/AIDS, Puluhan Napi Dicek Darah

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Puluhan narapidana yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Sumbawa dikumpulkan Kamis (3/10). Satu per satu Napi yang sebagian besar penghuni blok narkoba ini diambil darahnya oleh Tim Sero Survey Sentinal—gabungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan Dinas Kesehatan Propinsi NTB. Pengambilan sampel darah ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengidap HIV/AIDS. 

Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa yang dikonfirmasi Gaung NTB melalui Kasi P4M, A. A Ngurah Riyadi SKM. M.Kes, Kamis (3/10) menngatakan, pengambilan sampel darah itu diambil secara simultan dan merupakan program rutin tahunan sebagai upaya pemetaan penularan penyakit infeksi menular seksual (PIMS) seperti Gonorhue (GO), spilis atau raja singa, serta HIV/AIDS melalui hubungan seksual. “Kami mendatangi mereka, pengambilan sampel itu dilakukan kepada orang yang mau secara sukarela dan tidak dipaksa,” katanya. 

Untuk Tahun 2013 ini, sebut Agung—akrab pejabat ramah ini disapa, Tim Survey Sentinel yang dibagi menjadi dua, mengambil sampel di Lapas Sumbawa dan sebuah komunitas di Kecamatan Empang. Bukan hanya sampel darah, tim juga menyempatkan diri untuk memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS. 

Jika hasilnya terdapat beberapa yang dinyatakan menderita PIM Agung mengatakan, akan diinformasikan kepada yang bersangkutan untuk segera berobat. Namun apabila dinyatakan positif HIV/AIDS, pihaknya akan mengarahkan penderita datang ke Klinik Visite di RSUD Sumbawa untuk konseling HIV/AIDS.

Siapapun bisa datang ke Klinik Visite terutama bagi mereka yang mungkin merasa dirinya memiliki resiko penularan HIV/AIDS. Selain dapat mengetahui hasil dari pemeriksaan, di Klinik ini juga diberikan konseling bagaimana cara mengurangi dampak resiko HIV/AIDS.

Upaya yang dilakukan ini sambung Agung, untuk membangun system agar dapat menjaring kasus-kasus HIV/AIDS. Pasalnya, kasus HIV/AIDS ini sulit dideteksi karena tidak tampak secara klinis, di samping tidak proaktifnya pihak yang merasa berisiko tertular penyakit tersebut baik karena seks bebas dan penggunaan narkoba melalui jarum suntik, untuk datang ke Klinik Visite. 

Data yang diperoleh koran ini, Tahun 2012 lalu pengambilan sampel darah mencapai 400-an orang yang tersebar di beberapa lokasi di antaranya penghuni café wilayah Batu Gong, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II Sumbawa, serta losmen dan kos-kosan tertentu. Hasil ujilab, mengungkap 9 orang yang terindentifikasi mengidap HIV.

Bupati Sumbawa Kukuhkan Bunda PAUD Kecamatan

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik, mengukuhkan Bunda PAUD Kecamatan se Kabupaten Sumbawa, di Wisma Daerah Sumbawa, belum lama ini. Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan ini merupakan tindaklanjut dari program Bunda PAUD Kabupaten Sumbawa dengan harapan para Bunda PAUD Kecamatan ini akan memberikan andil yang besar dalam pengembangan PAUD di kecamatan.

Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik, dalam arahannya mengajak semua pihak untuk melakukan pembinaan untuk menciptakan anak didik yang lebih berkualitas. “Pengukuhan ini merupakan salah satu upaya secara bersungguh-sungguh untuk menciptakan anak didik agar memiliki daya saing dan mampu menciptakan karakter pada anak Usia dini yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Menurut JM—sapaan akrab Bupati Sumbawa, bahwa salah satu misi daerah Tahun 2013, adalah generasi penerus yang mampu bersaing dan memiliki tingkat intelektualitas bahkan melebihi generasi-generasi yang ada di daerah lain. Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu daerah yang menjadi pilot project program PAUD. Bahkan kata JM, Kabupaten Sumbawa juga dijadikan sebagai narasumber dalam rangka mencari Pola PAUD yakni PAUD Holistik dan Integratif. “Kabupaten Sumbawa menjadi sumber sekaligus pembicara di tingkat nasional, sehingga pada tahun 2007 daerah ini dijadikan model PAUD terintegrasi bagi kabupaten lain karena memiliki PAUD terintegrasi,” akunya. 

Pembinaan terhadap PAUD ini jelas JM, tidak hanya di tingkat kabupaten tetapi di tingkat kecamatan dan desa, juga harus lebih ditingkatkan agar setara dengan daerah lain. “Dengan dikukuhkannya ini diharapkan dapat menjadi motivator dalam dunia pendidikan anak agar mencapai peningkatan proses belajar mengajar lebih baik terutama di kecamatan dan desa,” harapnya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan, memotivasi masyarakat secara keseluruhan sehingga terjadinya proses yang dapat menumbuhkan kesadaran secara luas. “Ketika kita menginginkan anak didik lebih berkualitas, peran orang tua dan masyarakat sangat penting dari peran di lembaga itu sendiri atau di sekolah,” cetusnya. 

Sementara itu Kadis Diknas Sumbawa, Sudirman S.Pd melaporkan, bahwa keberadaan dan peran Bunda PAUD telah memberikan konstribusi yang sangat besar dalam upaya perluasan dan pemerataan akses layanan PAUD di Indonesia. “Meningkatnya akses dan mutu layanan PAUD ini, bukan semata-mata ditentukan oleh pemerintah, tetapi peran aktif dari Bunda PAUD dari tingkat pusat hingga desa dalam mendukung dan membangun kepedulian masyarakat terhadap PAUD,” paparnya.

Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan se Kabupaten Sumbawa, merupakan langkah awal untuk sebuah tugas yang sangat besar. Diharapkan juga dapat menjadi gerakan bersama dalam membangun komitmen seluruh lapisan masyarakat dari tingkat paling bawah untuk memberikan dan memenuhi apa yang menjadi hak anak-anak.

“Melalui Bunda PAUD ini diharapkan mampu menjadikan PAUD sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya mampu bersaing di era globalisasi,” demikian Sudirman.

35 Calon Anggota KPU Sumbawa Lakukan Tes Tulis

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Sebanyak 35 calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa mengikuti tes tulis, Jumat (4/10) hari ini. Tes tulis tersebut merupakan rangkaian dari beberapa tes yang akan ditempuh oleh calon anggota sebelum ditetapkan 5 orang anggota KPU terpilih. 

Anggota Tim Seleksi KPU Sumbawa, Ardiyansyah S.Ip M.Si, kepada Gaung NTB, menyebutkan, tes tulis berlangsung sehari selama 2 jam. Soalnya berasal dari KPU pusat dan jawabannya akan diperiksa langsung oleh Timsel yang diawasi tim dari provinsi dan panitia lokal.

Setelah pemeriksaan rampung, soal langsung dimusnahkan, sementara nilai masing-masing calon akan dibuat rangkap 3, untuk diberikan kepada Timsel, Tim provinsi dan sekretariat Timsel di Sumbawa sebagai arsip. “Ini bentuk pertanggungjawaban kepada publik, bahwa Timsel melakukan seleksi ini secara ketat supaya berjalan jujur,” jelasnya. Setelah tes tulis rampung, dilanjutkan dengan tes kesehatan oleh dokter RSUD Sumbawa, yang direncanakan selama 3 hari, 5-7 Oktober 2013.

Untuk diketahui, salah satu persyaratan mengikuti tes kesehatan, peserta diwajibkan berpuasa selama 12 jam sebelum dilakukan pengambilan sampel darah dan air seni. Puasa ini untuk menjamin tes kesehatan berjalan obyektif. Bagi yang tidak melakukan puasa, Timsel tidak menjamin calon tersebut lulus tes kesehatan karena hasil tidak akan obyektif. Setelah tes kesehatan, dilanjutkan dengan tes assesment psikologi.

Dari hasil ketiga tes ini (tes tulis, kesehatan dan psikologi) akan diakumulasi untuk ditetapkan skoring, dan ditetapkan minimal 15 dan maksimal 20 dari 35 calon anggota KPU. Dari hasil penetapan tersebut akan mengikuti tes tahapan selanjutnya yakni wawancara oleh Timsel. Tes wawancara ini dilakukan untuk menentukan 10 besar.

“Setelah penetapan 10 besar, berakhirlah kewenangan timsel untuk selanjutnya diusulkan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan menjadi 5 anggota KPU terpilih,” tandasnya.

Kadisnakertrans Ragukan Pembangunan Fisik Brang Lamar Rampung Tepat Waktu

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Proses pembangunan fisik di kawasan transmigrasi Brang Lamar Kecamatan Lunyuk, sampai hari ini masih terus berlanjut. Namun, mendekati batas waktu penyelesaian tanggal 16 Oktober mendatang, pembangunannya belum juga menunjukkan tanda-tanda bakal segera rampung. 

Berkaca dari itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Drs Arif MSi, mengaku sedikit ragu kalau kontraktor pelaksana mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. ‘’Saya fikir dengan waktu yang ada, sangat sulit pekerjaan ini diselesaikan 100%,” ujarnya, saat ditemui Gaung NTB, Kamis (3/10).

Kendati demikian kata Arif, pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi di Brang Lamar ini terus dipacu. Bahkan secara khusus pihaknya menempatkan tenaga bantuan dari Disnakertrans untuk membantu pengawasan dan melaporkan setiap hari perkembangan pembangunan. 

Diakui Arif, memang ada beberapa kendala dalam proses pembangunannya mulai dari kurangnya pekerja dan kelangkaan barang material. Tapi kedua hal itu merupakan tanggungjawab dari kontraktor pelaksana. ‘’Sesuai perjanjian kerja yang menjadi kewajiban kontraktor harus dilaksanakan. Jika tidak, akan berhadapan dengan sanksi seperti pemutusan kontrak, black-list dan denda,” terangnya. 

Berdasarkan laporan dari PPK, sekarang ini pembangunan fisik di kawasan pemukiman transmigrasi Brang Lamar baru sekitar 70%. Agar seluruh pekerjaan selesai tepat waktu, Disnakertrans memberikan solusi agar dapat menambah jumlah tenaga kerja, melengkapi material serta memotivasi para pekerjanya. 

Namun sambung Arif, manakala solusi ini sudah ditempuh tapi pekerjaan belum juga rampung masih ada jalan keluar seperti adendum (perpanjangan kontrak). Tapi adendum ini diberikan ketika sejumlah syarat telah terpenuhi, seperti kelangkaan barang dan urgensi penggunaan. 

Dari evaluasi yang dilakukan, penyelesaiannya masih berat dilakukan, karena masih kekurangan 30 persen. Sementara batas waktu penyelesaiannya tinggal dua minggu. 

Karena itu Arif, berharap kontraktor pelaksana dapat mengatur waktu dan sumber daya yang ada dengan baik. Menurutnya, akan ada perpanjangan waktu untuk penyelesaian pembangunannya. Terkait kemungkinan ini juga sudah dipelajari, dengan perpanjangan waktu maka penyelesaiannya akan bisa dilakukan.

Pelantikan Kades Terpilih di 100 Desa Dimulai Tanggal 3-29 Oktober

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa, telah menetapkan jadwal pelantikan Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2013 di 100 desa yang digelar serempak tanggal 28 Agustus lalu. Ditemui Gaung NTB, Selasa (1/10), Kepala BPM-PD setempat, H Yahya Adam BA, menegaskan bahwa pelantikan Kades terpilih ini mulai dilaksanakan dari tanggal 3—29 Oktober. 

Semula terang Haji Yahya—sapaan akrabnya, pelantikan Kades terpilih ini rencananya digelar berbarengan sama seperti saat proses pemilihan suara. Namun, karena Bupati Sumbawa ingin menghadiri langsung prosesi pelantikan sekaligus memberikan arahan kepada Kades terpilih, masyarakat dan juga BPD, jadwal pelantikan pun akhirnya dibuat tidak bersamaan. “Yang melantik Kades terpilih tetap camat,” ujarnya.

Dijelaskannya, karena proses pelantikan ini masih termasuk dalam tahapan Pilkades, maka pelantikan Kades terpilih harus tetap dilaksanakan. Sementara proses hukum yang jikalau ada menimpa Kades terpilih yang akan dilantik ini tetap berjalan. “Pelantikan ini tidak boleh dihentikan. Kalau memang ada yang tersangkut masalah hukum, biarkan prosesnya tetap berjalan,” tandasnya.

Berdasarkan jadwal, tanggal 3 Oktober akan dilantik Kades terpilih di 4 desa yang ada di Kecamatan Tarano, 6 desa di Kecamatan Empang dan 9 desa di Kecamatan Plampang, tanggal 7 Oktober ada 2 desa di Kecamatan Maronge, 2 desa di Kecamatan Lape dan 4 desa di Kecamatan Lopok. 

Berlanjut tanggal 8 Oktober, ada sebanyak 5 Kades terpilih di 5 desa di Kecamatan Labangka yang akan dilantik, tanggal 9 Oktober 2 desa di Kecamatan Lunyuk, tanggal 10 Oktober 8 desa di Kecamatan Moyo Hulu dan tanggal 11 Oktober 1 desa di Kecamatan Lenangguar.

Kemudian tanggal 16 Oktober ada 4 desa di Kecamatan Moyo Utara, 4 desa di Kecamatan Moyo Hilir, tanggal 17 Oktober 6 desa di Kecamatan Unter Iwes, 4 desa di Kecamatan Badas, tanggal 21 Oktober 3 desa di Kecamatan Ropang dan tanggal 22 Oktober 3 desa di Kecamatan Orong Telu.

Sementara tanggal 24 Oktober ada 8 desa di Kecamatan Utan, 2 desa di Kecamatan Rhee dan 6 desa di Kecamatan Buer, tanggal 28 Oktober 8 desa di Kecamatan Alas, 3 desa di Kecamatan Alas Barat dan terakhir tanggal 29 Oktober 2 desa di Kecamatan Lantung.

Kamis, 03 Oktober 2013

28 Peserta Gugur Diseleksi Calon Praja IPDN

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Dari 48 peserta calon Praja IPDN asal Kabupaten Sumbawa, yang mengikuti seleksi tahun 2013, kini tersisa sebanyak 20 orang. Sementara sebanyak 28 peserta lainnya dinyatakan gugur setelah melewati berbagai tes seperti psikologi, integeritas dan kejujuran, kesehatan serta kesamaptaan. 

Jumlah peserta yang tersisa ini menurut Kabid Diklat Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Nurfaridah SKom, bias saja berkurang mengingat masih ada sejumlah tes yang mesti dilewati seperti tes akademik dan pantauan terakhir (Pantohir), yang akan dilaksanakan akhir bulan Oktober ini. “Khusus Pantohir akan dilakukan langsung di kampus IPDN Jati Nangor Bandung,” ujarnya.

Pihaknya sambung Ida—sapaan akrabnya, berharap peserta yang dinyatakan lulus untuk diterima di sebagai Praja IPDN tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Harapan ini tidaklah terlalu muluk, sebab dalam 4 tahun terakhir tren peserta dari Bumi Sabalong Samalewa yang diterima terus mengalami peningkatan. 

Untuk diketahui pada tahun 2009 hanya ada satu peserta dari Kabupaten Sumbawa yang diterima, meningkat menjadi dua orang di tahun 2010, selanjut tahun 2011 lima orang dan di tahun 2012 sebanyak tujuh orang. “Kita berharap peserta tahun ini yang diterima sama seperti tahun lalu. Kalau bisa lebih banyak,” tandasnya. 

Lebih lanjut Ida, menegaskan bila dibanding tahun lalu peserta yang mendaftar tahun ini terbilang sedikit. Ini bisa jadi disebabkan molornya waktu pendaftaraan yang baru dibuka pada bulan Agustus. Biasanya pendaftaraan sudah dibuka paling lambat bulan Juni. Di bulan Agustus sebagian besar lulusan SMA/SMK/MA sudah mendaftarkan dirinya di perguruan tinggi bahkan sudah diterima.

Pengisian Data NUPTK Rampung

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Setelah melakukan pendampingan dan sosialisasi dalam proses yang cukup lama, pengisian data Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di Kabupaten Sumbawa akhirnya rampung juga. Untuk diketahui batas terakhir yang telah ditetapkan pusat untuk pengisian ini hingga 30 September 2013. “Data NUPTK Untuk siswa dan guru sudah rampung. Kalau untuk pengawas, masih dalam tahap pengisian data,” kata Kabid Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin SPd. 

Dijelaskan Bur—sapaan akrabnya, jika pengisian data ini belum juga selesai hingga batas waktu yang ditentukan, maka khusus guru dan Pengawas aneka tunjangan akan ditahan. Namun Dinas Diknas sambungnya, optimis seluruh proses pengisian data NUPTK ini bakal rampung sesuai jadwal mengingat para operator maupun pihak sekolah sudah memiliki pengalaman dalam pengisian data tersebut. Hal itu juga akan semakin mempermudah pengisian data yang dilakukan setiap tahunnya. “Kedepan pengisian data NUPTK akan semakin mudah, karena semua operator sudah punya pengalaman banyak,” tandasnya. 

Lebih lanjut Bur, menegaskan beberapa kendala yang dihadapi pihak sekolah sebelumnya, akan menjadi bahan evaluasi Dinas Diknas terutama bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki akses jaringan internet. “Sekolah di daerah terpencil dan tidak memiliki jaringan internet akan menjadi bahan evaluasi kami di Diknas,” pungkasnya.

LSM Pakar Lunyuk Kecewa Dengan Kinerja PLN

Lunyuk, Gaung NTB – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pakar Lunyuk, Ahmad Maula, mengaku kecewa kepada PT PLN Sumbawa yang kerap melakukan pemadaman listrik bergilir di Kecamatan Lunyuk. Kejadian tersebut dinilainya meresahkan masyarakat karena pemadaman tersebut berlansung selama sehari penuh. “Akibat pemadaman tersebut, Industri Rumah Tangga yang ada di Kecamatan tersebut menjadi terganggu,” ujarnya kepada Gaung NTB Rabu (25/09). 

Untuk itu Ahmad Maula, meminta kepada PT PLN untuk segera menanggulangi hal ini agar listrik kembali normal, namun jika hal itu tidak diindahkan maka pihaknya mengancam akan melakukan aksi demonstran ke Kantor PT PLN Cabang Sumbawa. 

Sementara itu, Manager PT PLN yang dikonfirmasi Gaung NTB melalui Asisten Manager Pembangkitan, Selamet Iriadi mengakui pemadaman tersebut, hal itu terjadi lantaran mesin utama mengalamai gangguan berat. 

“Krek As yang merupakan mesin utama pembangkit mengalami kerusakan yang cukup parah, hingga menyebabkan terjadinya pemadaman,” jelasnya.

Menurut Selamet, penyebab terjadinya hal itu karena pusat pembangkinya terhempas dahan pohon yang tumbang hingga menyebabkan kerusakan pada mesin utama tersebut. 

Terkait dengan tuntutan tersebut dikatakan Selamet, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi gangguan tersebut, karena ini merupakan kerusakan yang cukup parah, sementara ini untuk menaggulanginya pihak PT PLN berencana akan menurunkan 2 unit mobil generator. “Penanggulangan sementra, kami akan menurukan sebanyak 2 unit generator,” katanya.

Atas kejadian tersebut sambung Selamet, pihak PT PLN meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kecamatan Lunyuk, dan meminta kesadaran masyarakat agar dapat menajaga kelestarian listrik tersebut dengan melakukan penebangan pohon yang sudah rindang agar tidak lagi teradi hal seperti ini.

Rabu, 25 September 2013

Bupati Nilai Festival Moyo 2013 Lebih Baik dari Sebelumnya

Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik 

Sumbawa, Psnews – Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik, menilai, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Festival Moyo tahun 2013 jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya, pelaksanaan Festival Moyo kali ini lebih banyak diketahui oleh orang luar Sumbawa. Bahkan gaungnya jauh lebih terdengar di mana-mana. Bahkan, panitia tidak mampu melayani para peserta yang ingin berpartisipasi, lantaran ketidaksiapan dana.

“Saya coba mengcrosscek sebagai pembanding dengan festival-festival, misalnya festival di Kutai Provinsi Kaltim dengan menelan biaya Rp 7,5 Triliun. Jika dibandingkan dengan Sumbawa hanya sekitar Rp 1 Miliar. Insya Allah tahun depan bisa kita perluas lagi. Karena sebenarnya sangat tidak enak menolak teman-teman dari Batam, Makassar dan Papua juga ingin berpartisipasi, tapi kita tidak mampu,” ungkap Bupati saat melepas rombongan pawai budaya yang diikuti para pelajar SMP se Sumbawa Besar, di halaman kantor Bupati Sumbawa, Rabu (25/09/2013).

pawai budaya siswa SMP sederat

Disamping keterbatasan dana, lanjut bupati, persoalan lainnya adalah terbatasanya sarana penginapan seperti hotel. Jika para tamu tersebut datang, maka tidak ada tempat untuk menampung mereka. Diharapkan mulai saat ini, setelah berbicara dengan Wamen Perindustrian dan Dirjen Destinasi Pariwisata Kementerian Parekraf RI, akan mendukung di tahun-tahun yang akan datang. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendorong semangat untuk bekerja lebih baik.

Bupati menambahkan, kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi para guru yang membawa anak didiknya dalam pawai budaya kali ini. Dia berharap kepada mereka agar memliki kesiapan dan semangat yang sama di hari-hari mendatang. Sebagai guru diharapkan bisa menjadi guru yang diteladani, tidak hanya bisa mengajar, tapi di saat yang sama juga bisa menjadi pendidik. Hla ini penting agar guru dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter mandiri menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat. (PSb)

Para Siswa Antusias Ikuti Pawai Budaya

pawai budaya siswa SMP pada Festival Moyo 2013 
Sumbawa, PSnews – Bak kehausan dalam hiburan, para siswa SMP sederajat se kota SUmbawa Besar tampak antusias berpartisipasi dalam pawai budaya pada Festival Moyo 2013. Pawai budaya yang digelar, Rabu sore (25/09/2013), menampilkan berbagai tradisi dan kegiatan sosial masyarakat Sumbawa. Tradisi yang ditampilkan berupa permainan rakyat, drumband, serta pendidikan demokrasi. Bahkan SMPN 1 Sumbawa Besar, mengangkat tema struktur Kesultanan Sumbawa.

pawai budaya siswa SMP

Pawai budaya kali ini cenderung didominasi oleh unjuk kebolehan para peserta tiap sekolah menampilkan kemampuan grup drumband masing-masing. Hampir semua sekolah menampilkan kebolehannya.

SMPN 1 Unter Iwes, lebih mengedepankan tradisi permainan rakyat seperti main jaran (main kuda-kudaan) di mana permainan ini terbuat dari pelepah daun pisang yang ditekuk hingga menyerupai kuda dan diberi asesoris supaya tampil menarik. Ada juga main serpok yang alatnya terbuat dari bambu kecil dimainkan oleh anak-anak untuk main perang-perangan dan sebagai pelurunya terbuat dari kertas yang dibasahi. Kemudian permainan lainnya juga menarik, seperti main ayam, remake (main gasing/poke) serta bariwak (main iwak). Permainan rakyat hampir serupa juga ditampilkan oleh SMPN 2 Sumbawa Besar, antara lain basarepok, gentao, ngumang dan barempuk.

Sedangkan SMPN 1 Sumbawa Besar, tidak mau kalah dengan menampilkan permainan anak-anak yang sekarang sudah jarang dimainkan yakni Basio Ayam (permainan sembunyi-sembuyian). Khusus permainan yang satu ini, biasanya dilakukan pada malam hari tatkala anak-anak pulang mengaji. Hal itu dilakukan untuk mengisi waktu senggang sambil menikmati keindahan malam Bulan Buntar (Bulan purnama). Permainan tersebut tidak hanya dimainkan oleh rakyat biasa, namun juga putra-putri raja. Tode (anak) biasanya bakedek Basio Ayam di Tabongan Bale Dea Maraja Kenang Kere. Sehingga permainan itu dapat disaksikan oleh raja dan permaisurinya.

pawai budaya

Dalam bermain, anak-anak membagi diri menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjadi ayam dan ditutupi mukanya dengan sarung. Sedangkan kelompok kedua menebak siapa yang menjadi ayam berdasarkan suara kokokannya.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, dalam pidato pembukannya sebelum melepas para peserta pawai budaya di halaman kantor Bupati Sumbawa, mengemukakan, kegiatan ini tidak sekedar untuk bergembira dan rekreatif, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah mencoba ingin menjual potensi wisata di daerah. Harapannya suatu saat wisata ini menjadi salah satu sumber untuk diangkat ke permukaan dan dikelola dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini, terang Bupati, diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang bisa membangkitkan jiwa korsa dan semangat kebersamaan. Lebih penting dari itu, bisa menjadi sesuatu yang membangkitkan rasa memiliki Sumbawa.

“Sumbawa yang kita banggakan, baru menjadi kebanggan ketika bisa setiap hati dan denyut nadi ada kebanggan terhadap daerah. Diharapkan suatu saat menyadari bersama bahwa baik buruk dan buruknya daerah ini menjadi tanggung jawab bersama,” tekan Bupati.

Ia menambahkan, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa yang diraih saat ini karena buah kerjanya sendiri. Tapi itu adalah buah dari kebersamaan apapun bentuknya.

Dalam pawai budaya ini, para peserta mulai dilepas di halaman kantor Bupati dan finish di Wisma Daerah Sumbawa Besar. Setiap rombongan peserta melakukan demonstrasi permainan rakyat atau anak sesuai tema yang diangkat. Sepanjang barisan peserta juga terlihat parade drumband.(PSb)

Keluarga Karyawan PTNNT Mulai Resah

Eksplorasi PTNNT di Dodo Rinti 
Sumbawa, PSnews – Pelarangan ekspor konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dengan kadar tertentu sebagaimana diamanatlkan UU Minerba No 4 tahun 2009 yang mulai berlaku Januari 2014 mendatang mulai mendapat reaksi sejumlah keluarga karyawan PTNNT.  UU tersebut bisa saja diterapkan dengan berbagai alasan, tetapi yang harus dipertimbangkan dengan bijaksana adalah bagaimana karyawan bisa menghidupi anak-anak dan keluarganya nanti.

“Ini harus dipertimbangkan baik-baik. Bagi saya, tidak usah pakai alasan macam-macam karena ini atau itu atau malah hanya permainan politis saja, karena masalah utama sekarang adalah masalah isi perut,” kata Pak Muchtar, salah seorang warga Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (25/9/2013).

Masalah pekerjaan, menurut bapak yang mengaku mempunyai dua orang putra yang bekerja sebagai karyawan dan pengusaha di proyek Batu Hijau itu, saat ini sulit diperoleh. Buktinya banyak pengangguran. “Pengangguran yang ada saja belum bisa ditangani, apalagi mau melarang usaha perusahaan (larangan ekspor). Ribuan orang akan nganggur,” katanya.

Persoalan yang akan dihadapi dan menjadi tanggungjawab pemerintah, menurut Rahmanuddin (57), salah seorang warga Sumbawa Besar, bukan hanya masalah pengangguran besar-besaran yang akan menjadi momok sosial bagi masyarakat, tetapi bagaimana melanjutkan roda pemerintahan di KSB karena sebagian besar pendapatan kabupaten tersebut berasal dari PTNNT.

“Saya lihat, kalaupun bisa berjalan roda pemerintahan di KSB, tetapi pasti tidak akan stabil, bahkan mungkin tidak akan ada pembangunan di sana kalau Newmont tidak ada,” jelasnya.

Menurut Rahmanuddin, pensiunan PNS yang mengaku mempunyai putra sebagai karyawan PTNNT, mestinya pemerintah menjaga perusahaan yang sudah berinvestasi di daerah dan membantu untuk pengembangannya seperti PTNNT, bukan sebaliknya malah dikatakan, biarkan ditutup. “Kenapa hanya mau sumbangannya saja ? Mau pajaknya saja ? Bahkan dikatakan bahwa perusahaan itu (PTNNT) tidak ada kontribusi, terakhir saya baca di koran, ternyata pajak kendaraan Newmont yang paling besar memberi kontribusi,” katanya.

Baik Pak Muchtar maupun Rahmanuddin meminta kepada pemerintah supaya dapat memberi solusi agar PTNNT tetap bisa menjalankan usahanya dan mereka setuju dengan pernyataan PTNNT bahwa perusahaan tersebut mendukung kebijakan pemerintah mengenai pengolahan di dalam negeri.

Seperti pernyataan Presdir PTNNT, Martiono Hadianto yang dilansir media sebelumnya bahwa PTNNT telah melakukan pengolahan dengan mengolah ore menjadi konsentrat tembaga. Dan sejak 2008, PTNNT melakukan pemurnian di dalam negeri dengan mengirimkan konsentratnya ke PTS Gresik sebatas yang dapat diterima oleh PTS Gresik. “PTNNT tidak memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk berinvestasi sebesar sekitar $ 1 miliar untuk membangun sebuah smelter tembaga dan juga tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan smelter tembaga. Namun saat ini sedang terus berupaya untuk menjadi pemasok bagi sebuah perusahaan yang akan memutuskan untuk menanamkan investasinya senilai sekitar $1 miliar untuk membangun smelter baru di Indonesia,” katanya.

UU Minerba Harus Ditindaklanjuti PP
Jamaluddin Afifi (Jeff)
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Afifi, SH menyarankan karyawan PTNNT tidak perlu resah dengan desakan undang-undang.. Menurutnya, meski di dalam pasal UU nomor 4 tentang Minerba, bahwa batas waktu bagi perusahaan tambang untuk melakukan pemurnian di dalam negeri pada awal 2014, namun Peraturan Pemerintah (PP) dari undang-undang tersebut belum dibuat oleh pemerintah.

Ditegaskan, bahwa setiap undang-undang harus ditindaklanjuti dengan PP sebagai petunjuk teknis. “jadi karyawan newmont gak perlu resah. Paling-paling sekitar 2 atau 3 tahun lagi undang-undang tersebut baru bisa efektif dilaksanakan,” ujar Jamaluddin Afifi yang ditemui di Sekretariat DPRD Sumbawa, Rabu (25/9/2014).

Ia menegaskan, Pemda dan DPRD Sumbawa tetap mendukung keberadaan newmont di Sumbawa. Diharapkan negosiasi antara pemerintah, PTNNT dan investor smelter cepat tuntas dengan semangat saling menguntungkan.

Dan yang tidak kalah pentingnya, menurut Jeff, smelter dapat dibangun di wilayah Sumbawa. Bahkan Pemda Sumbawa telah menyiapkan lahan khusus untuk smelter bila investor berminat berinvestasi di Sumbawa. “Kami dan Pemda sudah melakukan konsultasi dengan Kemenhut RI, terkait dengan perubahan status lahan di lokasi yang akan dibangun smelter,” ungkap Jeff yang juga sebagai ketua Komisi III DPRD Sumbawa itu.

Ia kembali menegaskan, bahwa Pemda dan DPRD Sumbawa sangat berharap smelter dapat dibangun di daerah ini agar dapat menyerap tenaga kerja lokal. (PSa)

Gempa Lombok Terasa Hingga Sumbawa Besar

Pulau Lombok 
Sumbawa, PSnews –  Gempa bumi menerjang pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin malam (23/9/2013).. Gempa yang terjadi sekitar pukul 23.12 WITA tersebut terasa getarannya hingga ke ibukota Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar. Menurut data yang diperoleh dari BMKG, kekuatan gempa sebesar 5,3 Skala Ritcher. Pusat gempa berada di 138 Kilometer barat daya provinsi NTB atau di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Gempa tersebut berada di kedalaman laut 10 Kilometer. Lokasi 9.92 LS – 115.97 BT.

Warga Sumbawa Besar sempat kaget meski getarannya tidak begitu kuat. Namun beberapa warga panik hingga keluar rumah.

Sampi berita ini disiarkan, belum diketahui dampak kerugian akibat gempa. Terrmasuk informasi tentang kemungkinan terjadinya tsunami, juga belum diperoleh. (PSa)

Amanat UU Minerba Terancam Tidak Terlaksana


Tambang PTNNT di Batu Hijau KSB 
Sumbawa, PSnews — Kekhawatiran muncul di tubuh DPR-RI terkait rencana pemberlakuan UU Minerba per 1 Januari 2014. Sebab bagi perusahaan tambang yang menanamkan modalnya di tanah air, oleh pemerintah diberikan kelonggaran dalam hal kuota ekspor. Di lain pihak, perusahaan tambang diamanatkan oleh UU Minerba untuk tidak mengirim atau mengekspor dalam bentuk bahan mentah. “Itu salah satu kritik kami kepada pemerintah bahwa amanat UU Minerba harus berlaku 1 Januari 2014. Kami di DPR terus mengingatkan dan was-was karena infrastruktur pendukung industri smelter ternyata banyak yang belum siap,” papar Wakil Ketua DPR-RI, Muhammad Sohibul Iman di Sumbawa Besar.
M Sohibul Iman saat menghadiri Festival Moyo di Sumbawa Besar
Ia mencontohkan, pasokan listrik untuk energi belum bisa dijamin. Karena smelter membutuhkan listrik yang besar. Sementara ketersediaan listrik dalam negeri belum maksimal. “Listrik 10 ribu watt saja belum bisa. Kami sangat was-was tapi kami terus mendorong pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, sambung Sohibul Iman, pihaknya juga berbicara dengan Menko Perekonomian, terkait adanya upaya untuk memberikan kelonggaran ekspor bahan baku batubara dan mineral dengan alasan untuk menggenjot ekspor. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan Peratiran pemerintah (PP) untuk kuota supaya 2014 nol kuota.

Pemberian kelonggaran ini bagi DPR, menurut Sohibul Iman, sangat tidak betul. Karena begitu diberlakukan 1 Januari 2014, maka perusahaan tambang akan keenakan karena adanya kelonggaran untuk mengekspor batubara dan mineral. Akhirnya amanat UU Minerba tidak terlaksana. Untuk itu, ia meminta masyarakat juga mengingatkan pemerintah. “Kami di DPR saja was-was,” pungkasnya. (PSb).

Terkait Kemungkinan Newmont Tutup: Pemda Tidak Bisa Berbuat Apa-apa, Bupati Himbau Pekerja Tidak Panik

Taliwang, Gaung NTB – Pemda KSB tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kemungkinan penutupan tambang PTNNT di Batu Hijau jika Pemerintah tetap melaksanakan larangan eksport konsentrat pada 12 januari 2014 mendatang. Bupati KSB, KH Zulkifli Muhadli, kepada Gaung NTB di KTC kemarin (23/9), mengakui dirinya telah bertemu dengan pihak management PTNNT bahkan Dirjen Pertambangan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM terkait masalah tersebut. “Tetapi saya tidak tahu bagaimana solusinya, masalahnya ini diatur undang-undang. Tidak mungkin kita akan melanggar ketentuan undang-undang,” katanya.

Perihal kemungkinan berhentinya operasional tambang PTNNT sendiri dimungkinkan terjadi mulai 13 Januari 2014 mendatang, dimana sesuai ketentuan undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba perusahaan tambang diwajibkan melaksanakan pengolahan dan pemurnian bahan hasil tambang di dalam negeri. PTNNT sendiri terkena dampak dari ketentuan Undang-Undang dimaksud yang berarti perusahaan itu tidak boleh lagi melakukan eksport konsetrat. Disatu sisi, jumlah smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat) di Indonesia sangat terbatas. Meski PTNNT belum lama ini telah menandatagani MoU dengan sejumlah perusahaan yang aka membagu smelter, tetapi pembangunan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak mungkin bisa selesai sebelum 12 januari 2014 (deadline larangan ekspor bahan tambang mentah yang ditetapkan pemerintah).

“Saya sampai sekarang juga tidak pernah tahu bagaimana bentuk kompromi terkait persoalan yang diatur undang-undang. Cara yang bisa ditempuh, kalau misalnya kita tidak ingin perusahaan tambang ditutup mungkin dengan diterbitkannya Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) atau adanya putusan MA. Tetapi kalau pemerintah konsisten, saya kira itu juga tidak bisa,” urai Bupati.

Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Pemda sekarang, sambungnya, adalah menghimbau masyarakat khususnya para pekerja di tambang Batu Hijau, untuk tidak panik atas kemungkinan tersebut. Kalaupun nantinya persoalan ini berujung pada penutupan tambang PTNNT, ia menegaskan, Pemda akan menjadi ujung tombak untuk membela para pekerja.

“Kalau terjadi PHK, maka hak-hak karyawan akan kita pastikan dibayar tuntas. Kalau terjadi perubahan operator (tambang dikelola BUMN) maka para karyawan akan diprioritaskan,” sebutnya.
Meski demikian, Bupati menyatakan yakin pemerintah telah mempersiapkan scenario sebagai antisipasi kemungkinan dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

“Kalau pemerintah konsisten melaksanakan ketentuan undang-undang itu pada 12 januari mendatang, maka 13 Januari tambang mau tidak mau harus tutup. Kalau itu terjadi, saya pribadi memperkirakan masalah ini akan berujung di Pengadilan Arbitrase internasional,” tandasnya.

Wartawan se Bali-Nusra Dilatih Cara Menulis Berita Ekonomi

Pulau Komodo, Gaung NTB – Tidak semua wartawan dapat menulis berita tentang ekonomi dan perbankan secara baik dan benar. Hal ini disebabkan kurang pahamnya mereka terhadap apa yang akan ditulis, sehingga informasi yang disampaikan membuat masyarakat tidak mengerti. Tentunya hajat untuk mempengaruhi publik dengan tulisan yang dibuat, tidak akan tercapai. Selain itu investigasi terhadap persoalan ekonomi dan perbankan yang terjadi di daerah akan dangkal dan tidak mendalam. Karenanya Bank Indonesia (BI) menginisiasi digelarnya Pelatihan Jurnalistik untuk para jurnalis di wilayah Bali-Nusra meliputi Bali, NTB, dan NTT yang dipusatkan di Pulau Komodo Manggarai Barat, NTT, 19—21 September 2013. Sebanyak 35 wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik termasuk wartawan Gaung NTB–satu-satunya media lokal di Pulau Sumbawa yang diundang mewakili media yang tersebar dari Sumbawa dan KSB. 

Pertimbangannya, media bermotto “Jangan Gentar Berkata Benar” ni tercatat sebagai media dengan sebaran terbesar dan paling diminati.

Kepala Perwakilan BI Wilayah III Bali dan Nusra, Dwi Pranoto mengatakan, acara tersebut merupakan kegiatan silaturrahim antara BI sebagai lembaga negara dan wartawan, yang bertujuan untuk secara bersama menjalankan tugas dan saling membantu dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. “Kami berharap pada kegiatan ini bisa terbangun opini-opini positif yang akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi Indonesia kedepan,” harapnya.

Dengan pertemuan dan diskusi tersebut, Dwi berharap munculnya pemahaman wartawan tentang tatacara penulisan berita ekonomi dan keuangan. “Jika wartawan paham tentang apa yang ditulis. Maka pembaca juga akan mudah memahaminya,” ucapnya.

Hadir dalam kegiatan itu di antaranya Deputi Direktur Komunikasi BI Jakarta, Edi Hariyanto yang sempat menjadi narasumber dengan materi tentang Desiminasi Kebijakan BI. Pejabat ini lebih mengajak peserta untuk berdiskusi tentang dasar-dasar ekonomi dan perbankan. Seperti tentang inflasi, BI Rate atau suku bunga. 

Sementara itu Andi Suruji–Wartawan Ekonomi Senior Tempo yang juga CEO Inilah.com, menegaskan untuk bisa menulis berita ekonomi yang baik, sangat mudah dan tidak ada rumusannya yang baku. Kuncinya adalah mudah dipahami pembaca, dan mampu menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Namun sebelum membuat berita tentang ekonomi dan keuangan ini, wartawan harus mengenali dan memahami persoalan. “Jika sudah memahaminya, kita bisa seenaknya memberitakan persoalan dari sisi manapun. Tapi jika tidak memahami persoalan kita akan didikte oleh narasumber yang kebetulan ahli di bidang ekonomi dan keuangan,” tandasnya.

APBD Perubahan Tahun 2013 Diketok

Sumbawa Besar, Gaung NTB – DPRD Kabupaten Sumbawa akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2013 dalam sidang paripurna, Senin (23/9). Penetapan APBD Perubahan tersebut setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, serta mendapat persetujuan dari seluruh komisi untuk menetapkan rancangan APBD Perubahan tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sebelumnya komisi dewan memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk ditindaklanjuti dalam APBD Perubahan Tahun 2013. Seperti Komisi I DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya, H Embing yang meminta Satpol PP sebagai penegak aturan daerah, konsisten melakukan penertiban terhadap tempat usaha yang tidak memiliki ijin, seperti hotel, tower, crusher, Water Park di Jalan Semongkat, dan beberapa usaha lainnya.

Komisi I juga mempersoalkan 5 hari kerja yang sejak Tahun 2012 lalu diterapkan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hingga kini kebijakan itu belum memiliki kejelasan terkait dengan penetapan 5 hari kerja oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan alasan masih dalam tahap ujicoba. Hal ini berpengaruh terhadap pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada pegawai yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Karenanya Pemda didesak untuk bersikap dengan mengembalikan kebijakan semula yakni 6 hari kerja.

Kemudian mengenai café yang kian menjamur di kawasan Batu Gong, Komisi I meminta pemerintah tidak melakukan pembiaran, karena informasinya keberadaan cafe tersebut lebih parah dari sebelumnya, bukan sekedar tempat karaoke, tetapi sudah menjurus lokalisasi. “Kita tidak ingin daerah yang dikenal dengan filosofi “adat barenti lako syara, syara barento lako kitabullah” akan berubah dan dicap sebagai daerah maksiat,” tandasnya.

Sementara Komisi IV melalui juru bicaranya H Ilham Mustami S.Ag, mengharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta terutama sekolah yang berbasis agama karena selama ini hampir tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Agar tidak terjadi diskriminasi antara sekolah swasta dan sekolah negeri, disarankan dalam setiap APBD dapat dialokasikan bantuan untuk sekolah swasta.
Komisi IV juga menyoroti keberadaan RSUD Sumbawa. Komisi ini mendukung rekonstruksi terhadap rumah sakit tersebut karena pemerintah sudah menyiapkan DED-nya.

Terhadap Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Komisi IV berharap dilakukan optimalisasi terhadap keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengingat cukup banyak kasus yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Ketahanan Pangan di Sumbawa dan KSB Sangat Aman. Untuk 51 Bulan ke Depan

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat terbilang sangat aman. Soalnya, stok beras terutama untuk Raskin yang tersimpan di sejumlah gudang milik Perum Bulog mencapai 32 ribu ton. Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Wahyu Sutanto MM kepada Gaung NTB, Selasa (3/9), mengakui kondisi pangan di wilayah kerjanya. Sejauh ini ungkap Wahyu—akrab pejabat ramah ini disapa, kebutuhan beras di Sumbawa dan KSB setiap bulannya hanya 601 ton. Jika diasumsikan, 32 ribu ton stok yang tersedia dapat menjamin ketersediaan pangan untuk 51 bulan ke depan. “Jadi beras yang kini tersimpan di tiga gudang yaitu gudang Labuan Sumbawa, Lopok dan Alas, sudah sangat aman,” tandasnya. 

Selain aman kata Wahyu, keberadaan stok beras Bulog Sumbawa dapat mengatasi kekurangan stok di daerah lain. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan move atau droping beras ke wilayah NTT sebanyak 1.500 ton. “Tahun sebelumnya kami pernah memindahkan (move) ke NTT dan Pulau Lombok, sekarang Pulau Lombok sudah mencukupi, sehingga droping itu hanya untuk NTT,” ujarnya. 

Pelaksanaan Raskin
Disinggung pelaksanaan penyaluran Raskin Tahun 2013, Wahyu menyebutkan sudah dilakukan 10 kali sejak Januari hingga Agustus ditambah dengan Raskin 13 dan 14. Untuk September ini, penyaluran sudah mulai dilakukan Senin (2/9) dan kini masih terus berlangsung sehingga semua desa sasaran mendapatkan Raskin bagi warganya yang tercatat sebagai rumah tangga sasaran (RTS). Selain Raskin September, pada bulan yang sama akan dilakukan penyaluran Raskin 15 sebagaimana Raskin 13 dan 14 yang merupakan kebijakan pusat dalam mengatasi situasi dan dampak naiknya harga BBM. Setiap bulannya Bulog Sumbawa menyalurkan Raskin sebanyak 464.175 kilogram setiap bulan untuk 30.945 RTS yang masing-masing mendapat 15 kilogram. Artinya dalam 10 kali penyaluran berarti beras Raskin yang sudah diterima masyarakat mencapai 4.641.750 kilogram. 

Sejauh ini diakui Wahyu, tidak ada persoalan di lapangan saat penyaluran Raskin. Ia menepis anggapan bahwa ada beberapa desa yang hingga dua bulan belum menerima Raskin, merupakan sebuah persoalan. “Itu bukan masalah, penyaluran Raskin dua bulan sekali ini karena permintaan desa bersangkutan, dan desa itu berada terisolir dengan medan yang sangat sulit. Jadi bukan karena tidak membayar Raskin,” ujarnya meluruskan. Ia berharap kelancaran penyaluran Raskin ini dapat terus berlangsung hingga berakhirnya Tahun 2013 mendatang.