Kamis, 25 Juli 2013

Undang-undang Tidak Mewajibkan Newmont Bangun Smelter

Tambang Newmont di Batu Hijau  KSB 

Sumbawa, PSnews – Dalam undang-undang no 4 tahun 2009 tentang Minerba tidak menyebutkan keharusan bagi perusahaan tambang untuk membangun smelter.

“Yang diwajibkan oleh undang-undang adalah proses pemurnian bahan tambang harus dilakukan di dalam negeri, bukan membangun smelter. Itupun kalau dianggap ekonomis,” jelas Manager Komunikasi PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) pada acara buka bersama insan pers di Kabupaten Sumbawa, Kamis (25/7).

Kemudian telah terbit Kepmen ESDM Nomor 7 tahun 2012 sebagai turunan dari UU Minerba. Kepmen tersebut membatasi persentase dari mineral yang boleh diekspor yaitu 99,6 persen. Kalau kurang dari itu tidak boleh dieskpor.

“Mulai dari situlah timbul interpretasi mengenai keharusan perusahaan untuk membuat Smelter. Sepengatahuan saya, tidak ada Permen yang mengharuskan membuat Smelter,” terangnya.

Ia mengutarakan, berdasarkan hasil diskusi dan meeting bersama pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM, pemerintah merekomendasikan perusahaan yang melakukan pengolahan mineral tambang agar bekerjasama dengan perusahaan smelter yang melakukan pemurnian di dalam negeri. Hingga pada 23 Juni 2013 lalu, pemerintah merekomendasikan tiga perusahaan smelter yang mendaftarkan diri dan direkomendasikan. Bahkan telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) dengan PTNNT sebagai penyuplai konsentrat.

Tiga perusahaan dimaksud, PT Nusantara Smelting, PT Indosmelt dan PT Indosalsi. Sejauh ini, menurut Rubi, pihaknya masih melakukan pembicaraan teknis dengan tiga perusahaan tersebut. Nanti PTNNT akan melaporkan hasilnya Kementerian ESDM.

“Bukan Newmont yang memilih, tapi direkomendasikan oleh pemerintah kepada Newmont termasuk beberapa perusahaan seperti Freeport,” ungkapnya. (PSb)

PTNNT Bantah Akan PHK 33 Persen Karyawannya

RUBI PURNOMO 

Sumbawa, PSnews – Isu PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) akan melakukan PHK terhadap 33 persen karyawannya ternyata tidak benar. Menurut Manajer Komunikasi PTNNT, Ruby Purnomo, rencana PHK 33 persen itu hanya terjadi di Newmont Denver Colorado Amerika Serikat. Hal tersebut dilakukan dilatari oleh kondisi ekonomi global yang saat ini terjadi. Kondisi tersebut bukan hanya menghantam PTNNT, tetapi juga perusahaan tambang lain di dunia. Terutama oleh kondisi harga logam dunia yang tidak stabil. Sebab setiap perusahaan tambang pasti terpengaruh dengan harga logam.

Dalam kasus ini, papar Rubi, negara konsumen logam mengurangi keperluannya. Sehingga perusahaan tidak mensuplai seperti yang biasa dilakukan. Kalaupun suplainya banyak, tapi tidak ada pembeli maka percuma saja. Tercatat Pembeli emas terbanyak sekarang ini adalah negara Cina, India dan Jepang. Newmont secara global pun tidak kebal terhadap pengaruh itu.

Ia mengungkapkan, CEO Newmont di Denver, Colorado, AS, telah mengeluarkan memo bahwa ada 33 persen dari karyawan di Denver yang kontraknya akan selesai. Ternyata memo tersebut diinterpretasikan berbeda seolah-seolah akan diberlakukan bagi PTNNT, padahal tidak.

“Sekarang yang dilakukan PTNNT adalah benar-benar fokus untuk melihat struktur organisasi yang ada sehingga lebih efektif dan efisien agar mempertahankan operasi secara jangka panjang. Jadi belum ada dan tidak benar PTNNT akan PHK sekian-sekian. Karena sampai saat ini belum ada presentase,” tegas Ruby dalam sambutannya pada acara buka bersama insan pers di Sumbawa, Kamis (25/7).

Kalaupun ada keputusan seperti itu, maka pihaknya akan mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya, dengan mempertimbangkan semua aspek.

Kelanjutan Eksplorasi Blok Elang Menunggu Hasil Kajian
Terhadap kelanjutan eksplorasi, ia menjelaskan, bahwa sampai saat ini mengenai teknis data-data yang diperlukan sudah mencukupi untuk kajian lebih lanjut. Selanjutnya hasilnya akan dibuat rencana kerja dan membutuhkan waktu. Sampai saat ini masih menunggu hasil kajian.
“Memang status Elang untuk sementara teknikalnya dihentikan, tapi untuk kegiatan Comdev masih berlanjut,” kata Rubi.

Ia mengkonfirmasi, sejauh ini belum mengetahui jadwal sosialisasi ke masyarakat seperti yang pernah dilakukan pra eksplorasi. Mengingat, DPRD Sumbawa menekankan supaya PTNNT melakukan sosialisasi kembali terkait penghentian sementara eksplorasi di Blok Elang. Hal serupa juga menjadi catatan penting ketika DPRD Kabupaten Sumbawa yang diwakili Wakil Ketua DPRD, H. A Rakhman dan beberapa anggota Komisi II seperti Salamuddin Maula melakukan rapat dengar pendapat dengan PTNNT di Kementerian ESDM Juni lalu. (PSb)

Newmont dan Pemerintah Masih Selesaikan Divestasi Saham

PTNNT 

Sumbawa, PSnews — Proses divestasi 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dengan pemerintah RI sejauh ini masih dalam proses penyelesaian. Manager Komunikasi PTNNT, Rubi Purnomo, dalam kunjungan kerjanya di Sumbawa Besar, Kamis (25/07/2013) malam, menegaskan, bahwa PTNNT sudah melakukan kewajiban divestasi paa tahun 2010 seusai Kontrak Karya (KK).

Hal tersebut dibuktikan dengan menawarkan kepada pemilik dari hak untuk membeli atau menolak dalam hal ini pemerintah RI. Kemudian pada 2011 terjadi diskusi, tawar menawar dan lain-lain dengan pemerintah RI. Akhirnya kedua pihak sepakat mengenai harga dan pemerintah menunjuk PIP (Pusat Investasi Pemerintah) untuk membeli sisa saham 7 persen.

“Namun sampai hari ini belum terealisasi. Mudah-mudahan bersama pemerintah segera menyelesaikannya. Saat ini pemerintah sedang berusaha bersama PTNNT menyelesaikan pembelian saham 7 persen tersebut,” terang Rubi. (PSb)

Newmont Tidak Akan Lakukan PHK Karyawan Lokal

Taliwang, SumbawaNews.Com.- Teka – teki keresahan karyawan Lokal PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) terkait isu PHK oleh Managemen Newmont terjawab sudah, pasalnya pihak Newmont sendiri belun ada tanda-tanda mem PHK karyawan Lokal, hal ini dikatakan oleh Ruby Purnomo Manager Publik Relations  saat buka Puasa Bersama Media Sumbawa Barat  di Rm EX-EX Taliwang, (Rabu 24/07).

Menurutnya memo yang mencantumkan 33% pemberitahuan tentang tindakan  yang dilakukan Newmont Mining Corporations Khusus di Kantor Denver Colorado Amerika Serikat, bukan bagian dari PT Newmont Nusa Tenggara, Fokus di PT NNT saat ini adalah mereview struktur organisasi yang ada supaya lebih efisien dan efektif ,  “kami paham mengenai edaran tersebut, dan PT NNT senantiasa mematuhi  hukum dan undang-undang ketenagakerjaan  yang berlaku,“ jelas Ruby kepada awak media.

Menurut Ruby apa yang selama ini menganjal di hati karyawan lokal terkait isu PHK tidak akan terjadi di PT Newmont Nusa Tenggara, “kami menjamin tidak akana da PHK karyawan lokal,“ jelas Ruby.

Dijelaskan  Newmont sangat menjunjung tinggi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, untuk itu Ruby meminta kepada karyawan Lokal untuk selalu focus kepada tugas dan pekerjaan, karena yang dilakukan oleh Newmont saat adalah mengejar target Produksi.

          Mengenai tenaga kerja tunggu life skill yang 300 orang merupakan skala prioritas Newmont,  tenaga-tenaga tersebut akan ditempatkan jikalau ada posisi yang kosong termasuk menggantikan karyawan yang sudah pensiun dengan jangka waktu yang tidak ditentukan, “ 300 Tenaga Kerja tunggu Life Skill merupakan tenaga kerja Skala Prioritas dan pasti kerja sambil menunggu posisi-posisi yang lagi kosong dengan batas waktu yang tidak ditentukan,“ jelas Ruby singkat. (edi Chandra)

Bantuan Dana Hibah Newmont Terindikasi Dialihfungsikan Untuk Mega Proyek Bintang Bano

TALIWANG.SumbawaNews.com.- Teka-teki Laporan beberapa LSM di Polda NTB beberapa tahun lalu terkait bantuan  dana hibah PT Newmont ke Pemerintah Sumbawa Barat sebesar 9 juta USD ternyata sebagian besar untuk melanjutkan pembangunan mega proyek pemerintah mulai terjawab.

Berdasarkan temuan beberapa LSM ada kejanggalan yang sangat besar terhadap bantuan dana hibah Newmont, Anggaran  yang seharusnya untuk kepentingan permberdayaan dan kepentingan masyarakat  ternyata disetujui Newmont untuk digunakan pada proyek-proyek raksasa seperti Mega Proyek Bintang Bano, Proyek-proyek Swakelola dan lain-lain.

Ruby Purnomo Manager Publik Relations PT Newmont, dikonfirmasi awak media saat buka puasa bersama di RM EX-EX Taliwang Rabu (24/07) terkait dana Hibah Newmont mengatakan bahwa dana hibah Newmont sebesar 9 juta USD diperuntukkan untuk berbagai proyek yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dana tersebut telah ditransfer ke rekening APBD, “Pemberian dana tersebut ke Pemerintah Sumbawa Barat berdasarkan berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU),“ jelas Ruby.

        Menurut Ruby bahwa pemberian dana hibah sebesar 9 juta US Dolar ke Pemerintah Sumbawa Barat tujuannya adalah untuk kepentingan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan, bukan diperuntukkan bagi pembangunan Mega Proyek Pemda KSB, “tidak benar kalau dana tersebut diperuntukan bagi penyelesaian Mega Proyek, karena itu telah melanggar kesepakatan Mou,“ jelas Ruby singkat.

         Akan tetapi Fakta berkata lain dan sangat mencengangkan, ini terlihat ketika wartawan mencoba mengecek Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tahun 2013. Ternyata ditemukan didalam dokumen itu tercantum alokasi anggaran  senilai  Rp 72 Miliar untuk melanjutkan proyek bendungan Bintang Bano, di Kecamatan Brang Rea. Didalam Daptar Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) ternyata  sebagian dari sumber dana itu dari hibah Newmont sendiri.

        Wartawanpun menemukan puluhan proyek swakelola di DPU ternyata  sumber dananya juga dari hibah Newmont berdasarkan temuan yang  tertulis didalam DPA tersebut.

      Muhammad Hatta Ketua Gerakan Nurani Untuk Rakyat (Guntur),   sangat mencurigai motif tidak baik dibalik implementasi MoU tersebut dan sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, “pasti ada konspirasi terselubung antara pihak terkait dengan Newmont,“ ungkat Hatta

       Menurut Hatta bahwa Newmont dengan sengaja dan bahkan menyetujui alokasi anggaran hibah yang begitu besar tidak untuk kepentingan langsung pemberdayaan, tapi malah proyek raksasa yang belum tentu dapat langsung dinikmati masyarakat secara langsung. Untuk itu pihaknya  mendesak Bupati Sumbawa Barat, KH Zulkifli Muhadli segera bertindak tegas menghentikan alokasi dana hibah untuk membangun mega proyek tersebut. Ia memperingatkan kepala daerah untuk mengembalikan pos dana hibah 9 juta USD untuk kepentingan pemberdayaan langsung.

“Bupati harus segera bersikap mengembalikan pos dana hibah 9 juta US dolar untuk kepentingan pemberdayaan,“ terang Hata tegas. (Edi Chandra)

18 September, Pertaruhan Saham Pemda di Newmont. Bagaimana Nasib Saham Daerah?


Jakarta, Sumbawanews.com.-  Utang PT Multi Daerah Bersaing (MDB) ke Credit Suisse AG Cabang Singapura senilai US$ 316 juta atau sekitar Rp 3,2 triliun akan jatuh tempo 18 September 2013. Jika tidak dilunasi, 24 persen saham MDB di PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) dipastikan melayang, termasuk 6 persen saham milik pemerintah daerah (pemda) Nusa Tenggara Barat.

Founder lembaga riset KataData Lin Che Wei, CFA, Kamis (25/7) menjelaskan dalam laporan keuangan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS), induk perusahaan MDB, pemberian fasilitas utang tersebut diberikan dalam tiga tahap. Tahap pertama ditandatangani pada 23 Maret 2010 senilai US$ 200 juta, tahap kedua pada 1 April 2010 senilia US$ 100 juta, dan tahap ketiga senilai US$ 60 juta pada 16 September 2011. Adapun tingkat suku bunganya sebesar London Interbank Offered Rate (LIBOR) ditambah 7 persen per tahun.

"Utang tersebut dipakai untuk kebutuhan modal kerja, membiayai debt reserve account, serta membayar sebagian pinjaman MDB ke PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Pinjaman kepada BUMI tersebut terkait dana talangan akuisisi 24 persen saham PT NNT senilai US$ 850 juta. Per 31 Maret 2013 saldo pokok utang MDB kepada BUMI sebesar US$ 38 juta," terangnya.

Potensi hilangnya saham milik MDB lantaran perusahaan menjaminkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT NNT, termasuk kuasa untuk menjual saham tersebut kepada Credit Suisse. Kemudian dijaminkan pula kuasa atas jaminan antara lain hipotik, hak gadai, dan penyerahan. Selama sebelum dibayar, MDB dilarang menjual saham PT NNT, membuat perjanjian pinjaman, menerbitkan saham, termasuk membayar dividen.

"Dengan ketentuan tersebut, para pemegang saham MDB, baik BRMS maupun pemda Nusa Tenggara, tidak mendapatkan hak dividen. Ini dibuktikan dengan transfer dividen selama periode 2010-2011 senilai US$ 187,8 juta oleh Newmont ke rekening Credit Suisse atas permintaan PT MDB," jelasnya.

Adapun dividen yang diklaim diperoleh pemda setiap tahunnya, merupakan pinjaman dividen, yang dicatat sebagai piutang BMRS. Di laporan keuangan BMRS, per 31 Maret 2013 dividen dibayar di muka tersebut telah bertambah menjadi US$ 35,62 juta kepada PT Daerah Maju Bersaing, entitas perusahaan milik pemda.

Selain utang MDB, BRMS juga memiliki pinjaman senilai US$ 100 juta ke Credit Suisse yang akan jatuh tempo 19 September 2013.  Pinjaman yang ditandatangani 14 Juni 2012 tersebut dipakai untuk pengembangan area tambang Dairi.

"Manajemen BRMS berencana meminta perpanjangan jangka waktu pembayaran kepada Credit Suisse. Selain itu, manajemen juga menyiapkan opsi refinancing," pungkas Lin. (*/sn01)

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) 70 persen Berjalan Sukses Bantu Akses Informasi Masyarakat Daerah Terpencil

plik 

dakwatuna.com – Mataram. Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 32 provinsi di Indonesia 70 persen berjalan sukses membantu akses informasi masyarakat di daerah terpencil, terluar dan tertinggal.
“Dengan pencapaian itu, tetap harus didorong terus agar penggunaannya lebih optimal di masyarakat,” kata Wakil Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) Kemenkominfo Prof Zainal A Hasibuan di Mataram, NTB, Minggu malam.

PLIK dan Mobile PLIK (M-PLIK)merupakan bagian dari empat program Desa Pinter (Desa Punya Internet) yang dilakukan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Desa Pinter dimaksudkan untuk menghilangkan kesenjangan informasi dan pendidikan di Tanah Air.

“Dengan komputer yang dilengkapi akses internet, masyarakat dapat mengakses informasi apapun termasuk dunia pendidikan dan pengetahuan lainnya,” kata Hasibuan saat temu media bertajuk “Peran PLIK dan MPLIK dalam Meretas Belenggu Teknologi Informasi”.

Target semula hingga 31 Desember 2010, desa di kecamatan yang dilayani akses internet atau PLIK untuk seluruh Indonesia (kecuali DKI Jakarta) sebanyak 4.218. Ia mengatakan target pembentukan itu sudah terlaksana semuanya, dan 70 persennya berjalan lancar atau dimasukkan dalam kategori sukses.
Namun kesuksesan itu bukan semuanya dengan tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi dan rata-rata pemakaian di atas delapan jam sehari.

“Penataan sarana prasarana nya bagus dan tetap jalan operasionalnya akan kami kategorikan sukses, sementara yang dikategorikan gagal itu ada komputer nya tidak terpasang, perangkatnya hilang karena dicuri maupun pengelolaan yang amburadul,” ujarnya.

Oleh karena itu, ujar dia, ke depan tetap harus terus dilakukan pembenahan dari sisi sumber daya manusia (SDM), infrastruktur pendukung berupa listrik maupun akses jalan.
“SDM pengelola hendaknya memiliki langkah inovatif supaya bisa mengembangkan PLIK dengan menjalin berbagai kemitraan sehingga masyarakat dapat tertarik mendatangani PLIK karena ini sesungguhnya bisnis untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa juga,” ucapnya.
Ia menambahkan, langkah yang bisa diambil di antaranya dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam menetapkan arah strategi pengembangan, mengkonsolidasikan program yang bersifat lintas sektoral dan vertikal, melibatkan para akademisi dalam melakukan pendampingan, serta meningkatkan akses konektivitas.

Sementara itu Burhanuddin, Media Operator PLIK Kecamatan Lunyuk, Sumbawa menguraikan sejumlah program kemitraan yang dilakukan sehingga berhasil PLIK-nya menjadi yang terbaik di  Nusa Tenggara Barat. “Daerah kami cukup jauh dari pusat kota atau berjarak sekitar 98 kilometer sehingga keberadaan PLIK ini sangat membantu para pelajar dan guru untuk mengakses internet,” katanya
Program kemitraan yang sudah dijalankan oleh kelompok penerima PLIK pada Agustus 2010 di antaranya melalui pusat kegiatan belajar-mengajar (PKBM), praktik teknologi informasi bagi siswa SMA/SMK, data aplikasi sertifikasi tunjangan guru dan aplikasi data pokok pendidik (Dapodik), pengiriman data perusahaan swasta, kerja sama dengan PT Newmont Nusa Tenggara dan sebagainya. “PLIK juga sangat membantu para bidan desa ketika kekurangan informasi hingga membantu mahasiswa dari universitas terbuka,” ujarnya. (Antara)

Redaktur: Saiful Bahri

Kamis, 18 Juli 2013

Kepala SMA 2 Sumbawa Dilantik jadi Kabid Dikmen Diknas Diknas

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Bupati Sumbawa, Drs H Jamaluddin Malik, secara resmi melantik sebanyak 179 pejabat struktural dalam mutasi yang berlangsung, Kamis, (11/7). Dalam mutasi yang dipusatkan di ruang sidang lantai 3 kantor bupati tersebut, terselip satu nama pejabat fungsional yang dialihkan ke jabatan struktural. 

Pejabat itu adalah M Ali HK, SPd, MPd. Sebelumnya, Ali menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 2 Sumbawa. Dalam SK Bupati Nomor 1066 Tahun 2013 tanggal 10 Juli 2013 itu, Kepala Sekolah Berprestasi yang tahun ini mewakili NTB ke tingkat nasional dilantik sebagai Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa.

Untuk diketahui jabatan Kabid Dikmen ini sempat lowong beberapa bulan setelah pejabat sebelumnya Drs H Muhammad Tahir MPd, memilih untuk kembali mengeluti profesinya sebagai guru. Ditemui usai pelantikan, Ali, mengaku siap mengemban tugas barunya dengan penuh tanggaungjawab. Di tempat tugasnya yang baru, Ali, berharap masyarakat terutama dunia pendidikan dapat memberikan dukungan penuh kepadanya demi terus meningkatkan prestasi pendidikan di daerah ini. 

Ditemui terpisah Kadis Diknas setempat, Sudirman Malik SPd, mengatakan untuk mencari pejabat yang dinilai layak menempati posisi tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Penjaringan dan seleksi terus dilakukan hingga disimpulkan Ali dianggap cocok menempati jabatan tersebut. Dedikasi dan prestasinya dalam meningkatkan prestasi dunia pendidikan selama ini menjadi salah satu faktor penilaian mantan Kepala SMA 1 Lunyuk dan SMA 1 Alas ini dinilai sangat pantas menjabat Kabid Dikmen yang baru. “Kami yakin pak Ali bakal mampu menjalankan dengan baik tugas barunya, sebab Ia merupakan figure yang mau bekerja keras,” ujarnya.

Menurut Dirman Malik—sapaan akrabnya, tidak ada orang yang tidak cocok menempati sebuah jabatan manakala Ia mau bekerja keras dengan didasari niat tulus dan ikhlas.
Dengan dilantiknya Ali ini, otomatis jabatan Kepala SMA 2 Sumbawa menjadi lowong. Disinggung kapan jabatan kepala sekolah di salah satu sekolah unggulan dalam Kota Sumbawa tersebut segera terisi, Dirman Malik, menegaskan akan segera terisi.

Manager SPBU Karang Dima Diperiksa Polisi

Sumbawa Besar, Gaung NTB-Setelah pemilik SPBU Karang Dima, Haryono Siwin, giliran Surasno—Manager SPBU setempat diperiksa polisi terkait penangkapan pengangkutan 3000 liter BBM. Selama hampir tiga jam, Surasno didampingi pengacaranya Harmono SH menjalani pemeriksaan di Lantai II ruang Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa, Rabu (10/7) lalu. 

Selain Surasno, pada hari yang sama, penyidik juga meminta keterangan dua saksi lainnya, yakni oknum pengawas SPBU dan seorang karyawan yang melayani pembelian BBM tersebut. Polisi juga telah melakukan pemanggilan terhadap pemilik BBM, Go Indra Gunawan alias Toke Cimo. Sebelumnya Surasno didampingi Harmono SH berkeinginan untuk memberikan keterangan pers kepada Gaung NTB, namun batal dilakukan dengan pertimbangan masih belum memberikan keterangan secara resmi kepada pihak kepolisian.
Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi Gaung NTB melalui Kasat Reskrim, IPTU Erwan Yudha Perkasa SH, Kamis (11/7), mengatakan, pihaknya masih menetapkan seorang tersangka yakni SUK (41) sopir truk pengangkut BBM tersebut. Untuk pengembangannya penyidik sudah memanggil dan memeriksa pemilik, manager dan pengawas SPBU Karang Dima untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Dan sejauh ini belum ada penambahan tersangka. “Prosesnya masih berjalan, insya Allah, masih ada kemungkinan penambahan tersangka baru,” ujarnya. 

Untuk diketahui 3000 liter bahan bakar minyak (BBM) itu terdiri dari 2000 liter solar dan 1000 liter bensin. BBM itu dikemas dalam 15 drum kemasan 200 liter dan diangkut menggunakan truk bernopol W 8495 UR. Saat melintas di jalan By Pass wilayah Dusun Pamulung Desa Karang Dima Kecamatan Badas, dicegat jajaran kepolisian lalu digiring ke Polres Sumbawa karena diduga pembeliannya menyalahi prosedur. Pengangkutan BBM itu memang mengantongi rekomendasi dari Distamben dengan nama pemilik, Go Indra Gunawan seorang pengusaha di Kecamatan Lunyuk. Menurut rekom tersebut, BBM itu diperuntukkan bagi Kelompok Petani “Dua Satu” yang berlokasi di Dusun Perung Desa Persiapan Perung, Kecamatan Lunyuk.
Sebelumnya pemegang rekom tersebut sudah mengambil BBM pada 2 Juli 2013 lalu, dan pengambilan selanjutnya pada 5 Juli (Jumat, hari ini). Namun justru pemegang rekom mengambil BBM tersebut pada Kamis (4/7).

Rabu, 10 Juli 2013

Aktivis HAM Kecam Keras Myanmar Membiarkan Pembunuh Muslim Tanpa Hukuman

Naypyidaw, Myanmar,  Sumbawanews.com. - Beberapa kelompok dan aktivis hak asasi manusia mengecam keras pemerintah Myanmar yang diam membiarkan meningkatnya kekerasan terhadap Muslim Rohingya di negara Asia Tenggara itu.

Beberapa kelompok dan aktivis hak asasi internasional memperingatkan dalam sebuah pernyataan bersama pada hari Senin (8/7), bahwa impunitas (kekebalan hukum) untuk para penyerang Budha, selanjutnya akan membuat mereka berani untuk melakukan kejahatan lebih terhadap minoritas Muslim, dan Myanmar akan berubah menjadi tempat berkembang biaknya ekstremisme.

Pernyataan itu muncul setelah lebih dari tiga bulan pihak berwenang gagal menangkap setiap tersangka sehubungan dengan serangan terhadap sebuah sekolah Islam yang merenggut puluhan nyawa di Myanmar Tengah.

Sekolah di pinggiran kota Meiktila diratakan selama pertumpahan darah Maret yang memicu wabah kekerasan terhadap Muslim di seluruh negara Asia tenggara. Ratusan preman menggunakan rantai baja, tongkat dan pisau untuk menyerang para siswa dan guru.

Menurut angka resmi, hampir 50 orang tewas dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal di seluruh wilayah bermasalah itu, Press TV melaporkan yang dikutip Kantor Berita Islam  MINA (Mi’raj News Agency).

Kelompok hak asasi, Dokter untuk Hak Asasi Manusia, telah mengumpulkan informasi dan saksi mata kesaksian untuk menunjukkan skala kekerasan dan kengerian di lokasi pembantaian.

Negara bagian Rakhine, Myanmar Barat,  tahun lalu melakukan gelombang kekerasan terhadap komunitas Muslim yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Puluhan Muslim Rohingya telah tewas dan ribuan lainnya mengungsi akibat serangan oleh ekstrimis Budha di Myanmar dalam beberapa bulan terakhir.

Badan-badan internasional menuduh pemerintah menutup mata terhadap serangan.

Muslim Rohingya di Myanmar ada sekitar lima persen dari populasi negara itu yang hampir 60 juta. Mereka telah dianiaya dan menghadapi penyiksaan, pengabaian, dan represi sejak kemerdekaan negara itu pada 1948.

Pemerintah Myanmar telah berulang kali dikritik karena gagal untuk melindungi Muslim Rohingya. (T/P09/R2).
Sumber: Miraj News Agency (MINA).

Pembelian Saham 7 Persen PT NNT Akhirnya diserahkan Pusat kepada Pemda NTB

 
Jakarta, Sumbawanews.com. – Sengketa antara Pemerintah Pusat dengan pemda NTB akhirnya berakhir, dimana semula sengketa pembelian saham PT Newmont Nusatenggara (PT NNT) sampai di pengadilan Mahkamah Konsitusi. Yang akhirnya Pemerintah Pusat memilih mundur dari pertarungan mendapatkan tujuh persen saham divestasi perusahaan pertambangan emas tersebut.

Walaupun perjuangan itu sempat alot bahkan sempat diperkarakan ke Mahkamah Konstitusi, Pemerintah Pusat akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya tersebut.

Mundurnya Pemerintah itu diakui oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa ketika hal ini dikonfirmasikan kepadanya. Menurut dia, karena Pemerintah tidak mengalokasikan dana dalam APBN-P 2013 untuk pembelian saham NTT tersebut, dapat diartikan Pemerintah telah menyerahkan haknya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) NTB.

"Pemerintah tidak menganggarkan untuk membeli itu melalui APBN. Tidak ada. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah lah, “ kata Hatta Rajasa di Jakarta,Jumat (5/7/2013).

“Kalau Pemerintah Daerah tidak berminat, barulah kepada yang lain. BUMN kita dulu. Kalau BUMN kita tidak berminat, baru kepada swasta nasional,” tambah dia.

Pernyataan Hatta Rajasa tersebut seakan bertolak belakang dengan sikap Pemerintah pusat sebelumnya, yang disuarakan oleh Menteri Keuangan ketika itu, Agus Martowardojo.

Menurut Agus, karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juli tahun lalu menyatakanPemerintah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR dalam mendapatkan divestasi saham Newmont,  Pemerintah pada saatnya akan melakukan hal tersebut. Agus juga menyatakan ketidaksetujuananya jika hak pembelian itu begitu saja dialihkan kepada Pemda.

Namun, dengan penegasan Hatta, jelas sudah bahwa Pemerintah Pusat tidak akan mengeksekusi haknya untuk mendapatkan saham tersebut. Hatta Rajasa berkilah bahwa baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, tidak berbeda karena masih sama-sama Pemerintah. “Pemerintah itu ada Pusat ada Daerah,” kata Hatta.

Sengketa saham divestasi NNT ini bermula dari perjanjian bahwa NNT wajib mendivestasikan sahamnya di tambang Batu Hijau secara bertahap hingga 51 persen.. Permasalahan timbul karena DPR menilai upaya Pemerintah untuk mendapatkan divestasi saham  tersebut melanggar UU karena tidak terlebih dahulu dibahas di DPR. Mahkamah Konstitusi mengalahkan Pemerintah.

Saat ini saham NNT terdiri dari Newmont sebesar 49 persen, PT Daerah Maju Bersaing (DMB) sebesar 24 persen, PT Pukuafa 17,8 persen dan Masbaga 2,2 persen. Bila Pemerintah mengalihkan haknya kepada Pemda, itu berarti kepemilikan saham DMB yang sebesar 24 persen akan bertambah. Sebagaimana diketahui, PT DMB adalah kongsi antara Pemprov NTB dengan Grup Bakrie melaluai PT Bumi Resources Mineral Tbk. ( Erwin Siregar)


Pemerintah Tetapkan Awal Ramadlan 1434H Hari Rabu



Jakarta, Sumbawanews.com.—- Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan bahwa awal Ramadlan 1434H jatuh pada hari Rabu, 10 Juli 2013M. Penetapan ini dikeluarkan dalam sidang itsbat yang diselenggarakan Kementerian Agama di Auditorium HM. Rasjidi, Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Senin, (8/07).

Hadir dalam sidang itsbat ini, beberapa organisasi massa (ormas) Islam, seperti: MUI, PBNU, Persis, Dewan Masjid Indonesia, Syarikat Islam, Persatuan Umat Islam (PUI), ICMI, Persatuan Islam Tionghoa, Wahdah Islamiyah, Al-Irsyad, DDI, Rabithah Alawiyah, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, Ikatan Dai Indoneaia, Mahkamah Agung, TNI Polri, serta utusan dari Duta Besar Negara sahabat.

“Setujukah para hadirin bahwa tanggal 1 Ramadlan 1434H jatuh pada hari Rabu, 10 Juli 2013?” tanya Menteri Agama Suryadharma Ali yang disambut dengan kata setuju oleh para tamu undangan yang hadir.

“Dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim, kami tetapkan bahwa 1 Ramadlan 1434 H jatuh bertepatan dengan hari Rabu, 10 Juli 2013M,” tegas Menag sembari mengetukan palu sidang.

Proses sidang itsbat diawali dengan paparan tentang posisi hilal secara astronomis oleh Cecep Nurwendaya dari Badan Hisab-Rukyat Kementerian Agama dan T. Djamaluddin dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN). Paparan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Makruf Amin.

Dalam paparan singkatnya, Kyai Makruf menjelaskan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa otoritas untuk menetapkan awal bulan Ramadlan menjadi kewenangan Pemerintah dan dalam hal ini adalah Kementerian Agama.

Proses sidang itsbat kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan rukyatul hilal oleh DIrektur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Muhtar Ali.

“Laporan rukyatul hilal dari 36 orang petugas di 53 titik yang tersebar di 33 provinsi, semua nama-nama tersebut di atas menyatakan tidak melihat hilal,” tegas Muhtar Ali.

Setelah menerima laporan, Menteri Agama kemudian mempersilahkan kepada para tamu yang hadir untuk memberikan pandangannya. Ada 12 perwakilan ormas yang memberikan pandangan, dan umumnya mendukung keputusan Pemerintah.

“Setelah mendengarkan semuanya, izinkan saya menyimpulkan bahwa berdasarkan laporan yang tadi disampaikan 36 petugas di 33 Provinsi; serta memperhatikan pandangan dari 12 perwakilan ormas terhadap laporan yang telah disampaikan, dan tidak ada satu pun yang menolak laporan tersebut, maka dengan mengucapkan bismilahirrahmanirrahim, kami tetapkan bahwa 1 Ramadlan 1434 H jatuh bertepatan dengan hari Rabu, 10 Juli 2013M,” putus Menag.

Mengakhiri sidang itsbat menag mengucapkan terima kasih atas dukungan yang demikian besar yang disampaikan oleh para perwakilan ormas. Menag menyimpulkan setidaknya ada 4 hal, yaitu:
1. Otoritas menentukan awal bulan ada pada Pemerintah
2. Menjaga persatuan itu lebih utama dibanding membesarkan perbedaan
3. Meminta Kemenag untuk melakukan dialog intensif
4. Saran agar peralatan rukyat bisa disediakan dengan peralatan yang lebih canggih.
“Banyak saran yang sudah disampaikan, dan kami akan memperhatikan dengan seksama,” tutup Menag.
(Depag/mkd/sn01)

DKS Gelar Festival Tari Daerah Sumbawa Karya Cipta 2013

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Festival Tari Daerah Sumbawa Karya Cipta Baru tahun 2013 ini di gelar di Lapangan Pahlawan Sumbawa dengan tema “Tari Daerah Sumbawa Karya Cipta Baru Berbasis Permainan Rakyat Sumbawa Diwujudkan Dalam Bentuk Garapan Tari Yang Kreatif dan Inovatif” yang digelar oleh Dewan Kesenian Sumbawa (DKS).

Tema ini sengaja diangkat mengingat sejak dulu hingga sekarang, dalam pengembangan tari kreasi masih didominasi oleh tema-tema seperti upacara adat atau ritual, hal ini disampaikan Jauhari Ketua Panitia, kepada Gaung NTB Kamis (04/7). 

Dijelaskan Jauhari, festival kali ini tampil dengan nuansa berbeda yakni dalam penilaian dan kejuaraannya dibagi dalam tiga kategori yaitu Penata Tari, Penata Musik, dan Penyaji Tari.
Lebih lanjut dikatakan Ka Jo—sapaan Jauhari, dari ketiga kategori tersebut akan dipilih menjadi tiga unggulan dan dari ke tiga unggulan ini akan terpilih satu terbaik dari ketiga unggulan tersebut. “Satu terbaik untuk penata tari, satu terbaik untuk piñata music dan satu terbaik dari penyaji tari terbaik,” jelasnya.
selain itu tambah Ka Jo, untuk mendapatkan juara, panitia menunjuk 3 dewan pengamat dengan komposisi pakar Seni Budaya Samawa yakni H Hasanuddin SPd, untuk seniman oleh Fitriyatik Abdul Kahar SPt, dan penulis kritik seni oleh M Iqbal Sanggo SSos. 

“Untuk Penyaji, penilaiannya kami nilai kemampuan menyampaikan isi atau makna garapan sesuai tema, originalitas karya dan keselarasan garapan secara keseluruhan. Sedangkan untuk piñata tari kami menilai kemampuan menafsirkan secara teknis dan artistic dalam menyampaikan karya dan untuk piñata music tari kami menilai dari kemampuan menggarap music yang membangun dan mendukung suasana tari,” paparnya.
Pada kegiatan tersebut menurut Ka Jo, peserta yang tampil sebanyak 11 kelompok, yang tersebar dari berbagai penjuru Kabupaten. 

Hasilnya, pemenang untuk penata music terbaik diraih oleh Sabit Zamzani dengan membawa tari Gentao produksi Sanggar Matano Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir, sedangkan untuk Penata Tari terbaik diraih oleh Ihwan Mappa Ngewa yang membawakan Tari Belat Kanyomba produksi Sanggar Sesano Bulaeng Kecamatan Lunyuk dan Penyaji Tari terbaik diraih oleh Tari Belat Kanyomba produksi Sanggar Sesano Bulaeng Kecamatan Lunyuk. 

“Semua peserta telah tampil dengan baik, namun terbaik tetaplah yang terbaik dan tentunya kita sama-sama berharap agar budaya tari Samawa terus berkembang dari zaman ke zaman,” pungkasnya.

Polisi Amankan 3000 Liter Solar dan Bensin

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Jajaran kepolisian Polres Sumbawa mengamankan sebanyak 3000 liter bahan bakar minyak (BBM). BBM jenis solar dan bensin yang dikemas dalam 15 drum plastic kemasan 200 liter, masing-masing 10 drum solar dan 5 drum bensin ini, diangkut menggunakan truk bernopol W 8495 UR. Truk beserta BBM yang diduga menyalahi prosedur digiring ke Polres Sumbawa. Selain itu polisi juga mengamankan sopir berinisial SUK (41) warga Kecamatan Lenangguar yang kini sedang menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim). 

Menurut informasi yang diserap Gaung NTB, penangkapan BBM itu dilakukan polisi di Jalan By Pass wilayah Dusun Pamulung Desa Karang Dima Kecamatan Badas, Kamis (4/7) sekitar pukul 10.45 Wita.
Berawal ketika anggota mendapat informasi dari masyarakat ada pengisian BBM dalam jumlah besar di SPBU Karang Dima Kecamatan Badas. Polisi langsung menindaklanjutinya dan mencegat truk pengangkut 3000 liter BBM yang hendak menuju Kecamatan Lunyuk. 

SUK yang sempat ditanya Gaung NTB, menyebutkan kalau BBM itu bukan miliknya melainkan milik seseorang di wilayah kecamatan Lunyuk. Dan pengambilan maupun pengangkutan BBM itu dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Pertambangan Kabupaten Sumbawa.
Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman SIK MM yang coba dihubungi via telepon seluler tadi malam, gagal dikonfirmasi. Meski nyambung namun tidak diangkat. 

Namun informasi lain yang diperoleh Gaung NTB, pengangkutan BBM itu mengantongi rekomendasi dari Distamben dengan nama GIG (inisial)—seorang pengusaha di Kecamatan Lunyuk. Menurut rekom tersebut, BBM itu diperuntukkan bagi Kelompok Petani “Dua Satu” yang berlokasi di Dusun Perung Desa Persiapan Perung, Kecamatan Lunyuk.

Data yang dikantongi Gaung NTB, sebelumnya pemegang rekom tersebut sudah mengambil BBM pada 2 Juli 2013 lalu, dan pengambilan selanjutnya pada 5 Juli (Jumat, hari ini). Namun justru pemegang rekom mengambil BBM tersebut pada Kamis (3/7). Tentunya muncul sinyalemen ada konspirasi antara pemegang rekom dengan pihak SPBU, dan hal ini menjadi PR bagi kepolisian untuk mengusutnya secara tuntas.

Ratusan PNS Kota Sumbawa Buat KPE

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Setelah berlangsung di kecamatan pengambilan foto dan sidik jari Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Kartu Pegawai Elektronik (KPE) mulai dilaksanakan di Kota Sumbawa.
Khusus di Kota Sumbawa pengambilan foto dan sidik jari ini bakal dilaksanakan selama lima hari hingga tanggal 7 Juli dan sudah dimulai Selasa, (3/7), dan ada sebanyak 975 PNS yang diambil foto dan sidik jarinya. 

Selain pegawai yang ada di Kota Sumbawa ujar Kabid Administrasi Umum Kepagawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Syarifah SSos, MSi, pengambilan foto dan sidik jari ini yang ipusatkan di Gotel Suci itu juga diikuti sejumlah PNS Kantor Samsat dan Dispenda NTB, termasuk dari KSB. “Pegawai kecamatan termasuk yang tugas belajar dan tidak sempat hadir bisa ambil foto dan sidik jari di sini dengan membawa forocopy SK CPNS, SK NIP Konversi dan KTP,” ujarnya.

Sebelumnya terang Ipok—sapaan akrabnya, kegiatan serupa sudah digelar dikecamatan-kecamatan dimana hari pertama yang berlangsung tanggal 24 Juni di Kecamatan Lunyuk diikuti sebanyak 204 orang, selanjut Lenangguar dan Orong Telu (163 orang), Lantung (153 orang), Empang dan Tarano (499 orang) serta Plampang dan Maronge (558 orang).
Sementara itu di Kecamatan Lape dan Lopok (537 orang), Alas, Alas Barat dan Buer (758 orang), sedangkan di Utan dan Rhee (361 orang). “Di Kabupaten Sumbawa ada sebanyak 7946 PNS yang akan diambil foto dan sidik jarinya untuk KPE,” sebutnya.
Secara khusus Ipok, memberikan apresiasi kepada kepala SKPD yang telah bekerjasama dengan baik untuk memobilisasi pegawainya dengan tidak menganggu pelayanan kepada masyarakat.
Apresisasi juga diberikan kepada camat beserta jajarannya di wilayahnya masing-masing yang telah menciptakan ketertiban dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung. “Bagi PNS yang belum sempat datang, bisa menghubungi panitia di Hotel Suci dengan membawa persyaratan dan kami siap melayani,” tandasnya.

Untuk diketahui KPE ini merupakan kartu identitas baru bagi PNS menggantikan Kartu Pegawai (Karpeg) dan tetap berlaku meski yang bersangkutan telah pensiun.
Ada beberapa manfaat yang bisa didapat dalam KPE ini seperti mendapatkan kepastian fasilitas ASKES, kepastian besarnya tunjangan hari tua yang diperoleh dari Taspen, mendapatkan kemudahan dalam pelayanan transaksi bank dan pembayaran gaji. “Intinya KPE tidak membebani PNS, justru sebaliknya memberikan kemudahan,” pungkas Ipok.