Rabu, 25 September 2013

Bupati Nilai Festival Moyo 2013 Lebih Baik dari Sebelumnya

Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik 

Sumbawa, Psnews – Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik, menilai, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Festival Moyo tahun 2013 jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurutnya, pelaksanaan Festival Moyo kali ini lebih banyak diketahui oleh orang luar Sumbawa. Bahkan gaungnya jauh lebih terdengar di mana-mana. Bahkan, panitia tidak mampu melayani para peserta yang ingin berpartisipasi, lantaran ketidaksiapan dana.

“Saya coba mengcrosscek sebagai pembanding dengan festival-festival, misalnya festival di Kutai Provinsi Kaltim dengan menelan biaya Rp 7,5 Triliun. Jika dibandingkan dengan Sumbawa hanya sekitar Rp 1 Miliar. Insya Allah tahun depan bisa kita perluas lagi. Karena sebenarnya sangat tidak enak menolak teman-teman dari Batam, Makassar dan Papua juga ingin berpartisipasi, tapi kita tidak mampu,” ungkap Bupati saat melepas rombongan pawai budaya yang diikuti para pelajar SMP se Sumbawa Besar, di halaman kantor Bupati Sumbawa, Rabu (25/09/2013).

pawai budaya siswa SMP sederat

Disamping keterbatasan dana, lanjut bupati, persoalan lainnya adalah terbatasanya sarana penginapan seperti hotel. Jika para tamu tersebut datang, maka tidak ada tempat untuk menampung mereka. Diharapkan mulai saat ini, setelah berbicara dengan Wamen Perindustrian dan Dirjen Destinasi Pariwisata Kementerian Parekraf RI, akan mendukung di tahun-tahun yang akan datang. Hal itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa mendorong semangat untuk bekerja lebih baik.

Bupati menambahkan, kegiatan ini bisa menjadi motivasi bagi para guru yang membawa anak didiknya dalam pawai budaya kali ini. Dia berharap kepada mereka agar memliki kesiapan dan semangat yang sama di hari-hari mendatang. Sebagai guru diharapkan bisa menjadi guru yang diteladani, tidak hanya bisa mengajar, tapi di saat yang sama juga bisa menjadi pendidik. Hla ini penting agar guru dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter mandiri menghadapi tantangan masa depan yang semakin berat. (PSb)

Para Siswa Antusias Ikuti Pawai Budaya

pawai budaya siswa SMP pada Festival Moyo 2013 
Sumbawa, PSnews – Bak kehausan dalam hiburan, para siswa SMP sederajat se kota SUmbawa Besar tampak antusias berpartisipasi dalam pawai budaya pada Festival Moyo 2013. Pawai budaya yang digelar, Rabu sore (25/09/2013), menampilkan berbagai tradisi dan kegiatan sosial masyarakat Sumbawa. Tradisi yang ditampilkan berupa permainan rakyat, drumband, serta pendidikan demokrasi. Bahkan SMPN 1 Sumbawa Besar, mengangkat tema struktur Kesultanan Sumbawa.

pawai budaya siswa SMP

Pawai budaya kali ini cenderung didominasi oleh unjuk kebolehan para peserta tiap sekolah menampilkan kemampuan grup drumband masing-masing. Hampir semua sekolah menampilkan kebolehannya.

SMPN 1 Unter Iwes, lebih mengedepankan tradisi permainan rakyat seperti main jaran (main kuda-kudaan) di mana permainan ini terbuat dari pelepah daun pisang yang ditekuk hingga menyerupai kuda dan diberi asesoris supaya tampil menarik. Ada juga main serpok yang alatnya terbuat dari bambu kecil dimainkan oleh anak-anak untuk main perang-perangan dan sebagai pelurunya terbuat dari kertas yang dibasahi. Kemudian permainan lainnya juga menarik, seperti main ayam, remake (main gasing/poke) serta bariwak (main iwak). Permainan rakyat hampir serupa juga ditampilkan oleh SMPN 2 Sumbawa Besar, antara lain basarepok, gentao, ngumang dan barempuk.

Sedangkan SMPN 1 Sumbawa Besar, tidak mau kalah dengan menampilkan permainan anak-anak yang sekarang sudah jarang dimainkan yakni Basio Ayam (permainan sembunyi-sembuyian). Khusus permainan yang satu ini, biasanya dilakukan pada malam hari tatkala anak-anak pulang mengaji. Hal itu dilakukan untuk mengisi waktu senggang sambil menikmati keindahan malam Bulan Buntar (Bulan purnama). Permainan tersebut tidak hanya dimainkan oleh rakyat biasa, namun juga putra-putri raja. Tode (anak) biasanya bakedek Basio Ayam di Tabongan Bale Dea Maraja Kenang Kere. Sehingga permainan itu dapat disaksikan oleh raja dan permaisurinya.

pawai budaya

Dalam bermain, anak-anak membagi diri menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjadi ayam dan ditutupi mukanya dengan sarung. Sedangkan kelompok kedua menebak siapa yang menjadi ayam berdasarkan suara kokokannya.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, dalam pidato pembukannya sebelum melepas para peserta pawai budaya di halaman kantor Bupati Sumbawa, mengemukakan, kegiatan ini tidak sekedar untuk bergembira dan rekreatif, tapi sebenarnya yang lebih penting adalah mencoba ingin menjual potensi wisata di daerah. Harapannya suatu saat wisata ini menjadi salah satu sumber untuk diangkat ke permukaan dan dikelola dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini, terang Bupati, diharapkan menjadi salah satu kegiatan yang bisa membangkitkan jiwa korsa dan semangat kebersamaan. Lebih penting dari itu, bisa menjadi sesuatu yang membangkitkan rasa memiliki Sumbawa.

“Sumbawa yang kita banggakan, baru menjadi kebanggan ketika bisa setiap hati dan denyut nadi ada kebanggan terhadap daerah. Diharapkan suatu saat menyadari bersama bahwa baik buruk dan buruknya daerah ini menjadi tanggung jawab bersama,” tekan Bupati.

Ia menambahkan, tidak ada yang bisa mengklaim bahwa yang diraih saat ini karena buah kerjanya sendiri. Tapi itu adalah buah dari kebersamaan apapun bentuknya.

Dalam pawai budaya ini, para peserta mulai dilepas di halaman kantor Bupati dan finish di Wisma Daerah Sumbawa Besar. Setiap rombongan peserta melakukan demonstrasi permainan rakyat atau anak sesuai tema yang diangkat. Sepanjang barisan peserta juga terlihat parade drumband.(PSb)

Keluarga Karyawan PTNNT Mulai Resah

Eksplorasi PTNNT di Dodo Rinti 
Sumbawa, PSnews – Pelarangan ekspor konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dengan kadar tertentu sebagaimana diamanatlkan UU Minerba No 4 tahun 2009 yang mulai berlaku Januari 2014 mendatang mulai mendapat reaksi sejumlah keluarga karyawan PTNNT.  UU tersebut bisa saja diterapkan dengan berbagai alasan, tetapi yang harus dipertimbangkan dengan bijaksana adalah bagaimana karyawan bisa menghidupi anak-anak dan keluarganya nanti.

“Ini harus dipertimbangkan baik-baik. Bagi saya, tidak usah pakai alasan macam-macam karena ini atau itu atau malah hanya permainan politis saja, karena masalah utama sekarang adalah masalah isi perut,” kata Pak Muchtar, salah seorang warga Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (25/9/2013).

Masalah pekerjaan, menurut bapak yang mengaku mempunyai dua orang putra yang bekerja sebagai karyawan dan pengusaha di proyek Batu Hijau itu, saat ini sulit diperoleh. Buktinya banyak pengangguran. “Pengangguran yang ada saja belum bisa ditangani, apalagi mau melarang usaha perusahaan (larangan ekspor). Ribuan orang akan nganggur,” katanya.

Persoalan yang akan dihadapi dan menjadi tanggungjawab pemerintah, menurut Rahmanuddin (57), salah seorang warga Sumbawa Besar, bukan hanya masalah pengangguran besar-besaran yang akan menjadi momok sosial bagi masyarakat, tetapi bagaimana melanjutkan roda pemerintahan di KSB karena sebagian besar pendapatan kabupaten tersebut berasal dari PTNNT.

“Saya lihat, kalaupun bisa berjalan roda pemerintahan di KSB, tetapi pasti tidak akan stabil, bahkan mungkin tidak akan ada pembangunan di sana kalau Newmont tidak ada,” jelasnya.

Menurut Rahmanuddin, pensiunan PNS yang mengaku mempunyai putra sebagai karyawan PTNNT, mestinya pemerintah menjaga perusahaan yang sudah berinvestasi di daerah dan membantu untuk pengembangannya seperti PTNNT, bukan sebaliknya malah dikatakan, biarkan ditutup. “Kenapa hanya mau sumbangannya saja ? Mau pajaknya saja ? Bahkan dikatakan bahwa perusahaan itu (PTNNT) tidak ada kontribusi, terakhir saya baca di koran, ternyata pajak kendaraan Newmont yang paling besar memberi kontribusi,” katanya.

Baik Pak Muchtar maupun Rahmanuddin meminta kepada pemerintah supaya dapat memberi solusi agar PTNNT tetap bisa menjalankan usahanya dan mereka setuju dengan pernyataan PTNNT bahwa perusahaan tersebut mendukung kebijakan pemerintah mengenai pengolahan di dalam negeri.

Seperti pernyataan Presdir PTNNT, Martiono Hadianto yang dilansir media sebelumnya bahwa PTNNT telah melakukan pengolahan dengan mengolah ore menjadi konsentrat tembaga. Dan sejak 2008, PTNNT melakukan pemurnian di dalam negeri dengan mengirimkan konsentratnya ke PTS Gresik sebatas yang dapat diterima oleh PTS Gresik. “PTNNT tidak memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk berinvestasi sebesar sekitar $ 1 miliar untuk membangun sebuah smelter tembaga dan juga tidak memiliki keahlian teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan smelter tembaga. Namun saat ini sedang terus berupaya untuk menjadi pemasok bagi sebuah perusahaan yang akan memutuskan untuk menanamkan investasinya senilai sekitar $1 miliar untuk membangun smelter baru di Indonesia,” katanya.

UU Minerba Harus Ditindaklanjuti PP
Jamaluddin Afifi (Jeff)
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Jamaluddin Afifi, SH menyarankan karyawan PTNNT tidak perlu resah dengan desakan undang-undang.. Menurutnya, meski di dalam pasal UU nomor 4 tentang Minerba, bahwa batas waktu bagi perusahaan tambang untuk melakukan pemurnian di dalam negeri pada awal 2014, namun Peraturan Pemerintah (PP) dari undang-undang tersebut belum dibuat oleh pemerintah.

Ditegaskan, bahwa setiap undang-undang harus ditindaklanjuti dengan PP sebagai petunjuk teknis. “jadi karyawan newmont gak perlu resah. Paling-paling sekitar 2 atau 3 tahun lagi undang-undang tersebut baru bisa efektif dilaksanakan,” ujar Jamaluddin Afifi yang ditemui di Sekretariat DPRD Sumbawa, Rabu (25/9/2014).

Ia menegaskan, Pemda dan DPRD Sumbawa tetap mendukung keberadaan newmont di Sumbawa. Diharapkan negosiasi antara pemerintah, PTNNT dan investor smelter cepat tuntas dengan semangat saling menguntungkan.

Dan yang tidak kalah pentingnya, menurut Jeff, smelter dapat dibangun di wilayah Sumbawa. Bahkan Pemda Sumbawa telah menyiapkan lahan khusus untuk smelter bila investor berminat berinvestasi di Sumbawa. “Kami dan Pemda sudah melakukan konsultasi dengan Kemenhut RI, terkait dengan perubahan status lahan di lokasi yang akan dibangun smelter,” ungkap Jeff yang juga sebagai ketua Komisi III DPRD Sumbawa itu.

Ia kembali menegaskan, bahwa Pemda dan DPRD Sumbawa sangat berharap smelter dapat dibangun di daerah ini agar dapat menyerap tenaga kerja lokal. (PSa)

Gempa Lombok Terasa Hingga Sumbawa Besar

Pulau Lombok 
Sumbawa, PSnews –  Gempa bumi menerjang pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin malam (23/9/2013).. Gempa yang terjadi sekitar pukul 23.12 WITA tersebut terasa getarannya hingga ke ibukota Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar. Menurut data yang diperoleh dari BMKG, kekuatan gempa sebesar 5,3 Skala Ritcher. Pusat gempa berada di 138 Kilometer barat daya provinsi NTB atau di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Gempa tersebut berada di kedalaman laut 10 Kilometer. Lokasi 9.92 LS – 115.97 BT.

Warga Sumbawa Besar sempat kaget meski getarannya tidak begitu kuat. Namun beberapa warga panik hingga keluar rumah.

Sampi berita ini disiarkan, belum diketahui dampak kerugian akibat gempa. Terrmasuk informasi tentang kemungkinan terjadinya tsunami, juga belum diperoleh. (PSa)

Amanat UU Minerba Terancam Tidak Terlaksana


Tambang PTNNT di Batu Hijau KSB 
Sumbawa, PSnews — Kekhawatiran muncul di tubuh DPR-RI terkait rencana pemberlakuan UU Minerba per 1 Januari 2014. Sebab bagi perusahaan tambang yang menanamkan modalnya di tanah air, oleh pemerintah diberikan kelonggaran dalam hal kuota ekspor. Di lain pihak, perusahaan tambang diamanatkan oleh UU Minerba untuk tidak mengirim atau mengekspor dalam bentuk bahan mentah. “Itu salah satu kritik kami kepada pemerintah bahwa amanat UU Minerba harus berlaku 1 Januari 2014. Kami di DPR terus mengingatkan dan was-was karena infrastruktur pendukung industri smelter ternyata banyak yang belum siap,” papar Wakil Ketua DPR-RI, Muhammad Sohibul Iman di Sumbawa Besar.
M Sohibul Iman saat menghadiri Festival Moyo di Sumbawa Besar
Ia mencontohkan, pasokan listrik untuk energi belum bisa dijamin. Karena smelter membutuhkan listrik yang besar. Sementara ketersediaan listrik dalam negeri belum maksimal. “Listrik 10 ribu watt saja belum bisa. Kami sangat was-was tapi kami terus mendorong pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, sambung Sohibul Iman, pihaknya juga berbicara dengan Menko Perekonomian, terkait adanya upaya untuk memberikan kelonggaran ekspor bahan baku batubara dan mineral dengan alasan untuk menggenjot ekspor. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan Peratiran pemerintah (PP) untuk kuota supaya 2014 nol kuota.

Pemberian kelonggaran ini bagi DPR, menurut Sohibul Iman, sangat tidak betul. Karena begitu diberlakukan 1 Januari 2014, maka perusahaan tambang akan keenakan karena adanya kelonggaran untuk mengekspor batubara dan mineral. Akhirnya amanat UU Minerba tidak terlaksana. Untuk itu, ia meminta masyarakat juga mengingatkan pemerintah. “Kami di DPR saja was-was,” pungkasnya. (PSb).

Terkait Kemungkinan Newmont Tutup: Pemda Tidak Bisa Berbuat Apa-apa, Bupati Himbau Pekerja Tidak Panik

Taliwang, Gaung NTB – Pemda KSB tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kemungkinan penutupan tambang PTNNT di Batu Hijau jika Pemerintah tetap melaksanakan larangan eksport konsentrat pada 12 januari 2014 mendatang. Bupati KSB, KH Zulkifli Muhadli, kepada Gaung NTB di KTC kemarin (23/9), mengakui dirinya telah bertemu dengan pihak management PTNNT bahkan Dirjen Pertambangan Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM terkait masalah tersebut. “Tetapi saya tidak tahu bagaimana solusinya, masalahnya ini diatur undang-undang. Tidak mungkin kita akan melanggar ketentuan undang-undang,” katanya.

Perihal kemungkinan berhentinya operasional tambang PTNNT sendiri dimungkinkan terjadi mulai 13 Januari 2014 mendatang, dimana sesuai ketentuan undang – undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba perusahaan tambang diwajibkan melaksanakan pengolahan dan pemurnian bahan hasil tambang di dalam negeri. PTNNT sendiri terkena dampak dari ketentuan Undang-Undang dimaksud yang berarti perusahaan itu tidak boleh lagi melakukan eksport konsetrat. Disatu sisi, jumlah smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat) di Indonesia sangat terbatas. Meski PTNNT belum lama ini telah menandatagani MoU dengan sejumlah perusahaan yang aka membagu smelter, tetapi pembangunan tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak mungkin bisa selesai sebelum 12 januari 2014 (deadline larangan ekspor bahan tambang mentah yang ditetapkan pemerintah).

“Saya sampai sekarang juga tidak pernah tahu bagaimana bentuk kompromi terkait persoalan yang diatur undang-undang. Cara yang bisa ditempuh, kalau misalnya kita tidak ingin perusahaan tambang ditutup mungkin dengan diterbitkannya Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) atau adanya putusan MA. Tetapi kalau pemerintah konsisten, saya kira itu juga tidak bisa,” urai Bupati.

Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Pemda sekarang, sambungnya, adalah menghimbau masyarakat khususnya para pekerja di tambang Batu Hijau, untuk tidak panik atas kemungkinan tersebut. Kalaupun nantinya persoalan ini berujung pada penutupan tambang PTNNT, ia menegaskan, Pemda akan menjadi ujung tombak untuk membela para pekerja.

“Kalau terjadi PHK, maka hak-hak karyawan akan kita pastikan dibayar tuntas. Kalau terjadi perubahan operator (tambang dikelola BUMN) maka para karyawan akan diprioritaskan,” sebutnya.
Meski demikian, Bupati menyatakan yakin pemerintah telah mempersiapkan scenario sebagai antisipasi kemungkinan dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

“Kalau pemerintah konsisten melaksanakan ketentuan undang-undang itu pada 12 januari mendatang, maka 13 Januari tambang mau tidak mau harus tutup. Kalau itu terjadi, saya pribadi memperkirakan masalah ini akan berujung di Pengadilan Arbitrase internasional,” tandasnya.

Wartawan se Bali-Nusra Dilatih Cara Menulis Berita Ekonomi

Pulau Komodo, Gaung NTB – Tidak semua wartawan dapat menulis berita tentang ekonomi dan perbankan secara baik dan benar. Hal ini disebabkan kurang pahamnya mereka terhadap apa yang akan ditulis, sehingga informasi yang disampaikan membuat masyarakat tidak mengerti. Tentunya hajat untuk mempengaruhi publik dengan tulisan yang dibuat, tidak akan tercapai. Selain itu investigasi terhadap persoalan ekonomi dan perbankan yang terjadi di daerah akan dangkal dan tidak mendalam. Karenanya Bank Indonesia (BI) menginisiasi digelarnya Pelatihan Jurnalistik untuk para jurnalis di wilayah Bali-Nusra meliputi Bali, NTB, dan NTT yang dipusatkan di Pulau Komodo Manggarai Barat, NTT, 19—21 September 2013. Sebanyak 35 wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik termasuk wartawan Gaung NTB–satu-satunya media lokal di Pulau Sumbawa yang diundang mewakili media yang tersebar dari Sumbawa dan KSB. 

Pertimbangannya, media bermotto “Jangan Gentar Berkata Benar” ni tercatat sebagai media dengan sebaran terbesar dan paling diminati.

Kepala Perwakilan BI Wilayah III Bali dan Nusra, Dwi Pranoto mengatakan, acara tersebut merupakan kegiatan silaturrahim antara BI sebagai lembaga negara dan wartawan, yang bertujuan untuk secara bersama menjalankan tugas dan saling membantu dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. “Kami berharap pada kegiatan ini bisa terbangun opini-opini positif yang akan berpengaruh pada perkembangan ekonomi Indonesia kedepan,” harapnya.

Dengan pertemuan dan diskusi tersebut, Dwi berharap munculnya pemahaman wartawan tentang tatacara penulisan berita ekonomi dan keuangan. “Jika wartawan paham tentang apa yang ditulis. Maka pembaca juga akan mudah memahaminya,” ucapnya.

Hadir dalam kegiatan itu di antaranya Deputi Direktur Komunikasi BI Jakarta, Edi Hariyanto yang sempat menjadi narasumber dengan materi tentang Desiminasi Kebijakan BI. Pejabat ini lebih mengajak peserta untuk berdiskusi tentang dasar-dasar ekonomi dan perbankan. Seperti tentang inflasi, BI Rate atau suku bunga. 

Sementara itu Andi Suruji–Wartawan Ekonomi Senior Tempo yang juga CEO Inilah.com, menegaskan untuk bisa menulis berita ekonomi yang baik, sangat mudah dan tidak ada rumusannya yang baku. Kuncinya adalah mudah dipahami pembaca, dan mampu menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana. Namun sebelum membuat berita tentang ekonomi dan keuangan ini, wartawan harus mengenali dan memahami persoalan. “Jika sudah memahaminya, kita bisa seenaknya memberitakan persoalan dari sisi manapun. Tapi jika tidak memahami persoalan kita akan didikte oleh narasumber yang kebetulan ahli di bidang ekonomi dan keuangan,” tandasnya.

APBD Perubahan Tahun 2013 Diketok

Sumbawa Besar, Gaung NTB – DPRD Kabupaten Sumbawa akhirnya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2013 dalam sidang paripurna, Senin (23/9). Penetapan APBD Perubahan tersebut setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, serta mendapat persetujuan dari seluruh komisi untuk menetapkan rancangan APBD Perubahan tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sebelumnya komisi dewan memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk ditindaklanjuti dalam APBD Perubahan Tahun 2013. Seperti Komisi I DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya, H Embing yang meminta Satpol PP sebagai penegak aturan daerah, konsisten melakukan penertiban terhadap tempat usaha yang tidak memiliki ijin, seperti hotel, tower, crusher, Water Park di Jalan Semongkat, dan beberapa usaha lainnya.

Komisi I juga mempersoalkan 5 hari kerja yang sejak Tahun 2012 lalu diterapkan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Hingga kini kebijakan itu belum memiliki kejelasan terkait dengan penetapan 5 hari kerja oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan alasan masih dalam tahap ujicoba. Hal ini berpengaruh terhadap pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) kepada pegawai yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Karenanya Pemda didesak untuk bersikap dengan mengembalikan kebijakan semula yakni 6 hari kerja.

Kemudian mengenai café yang kian menjamur di kawasan Batu Gong, Komisi I meminta pemerintah tidak melakukan pembiaran, karena informasinya keberadaan cafe tersebut lebih parah dari sebelumnya, bukan sekedar tempat karaoke, tetapi sudah menjurus lokalisasi. “Kita tidak ingin daerah yang dikenal dengan filosofi “adat barenti lako syara, syara barento lako kitabullah” akan berubah dan dicap sebagai daerah maksiat,” tandasnya.

Sementara Komisi IV melalui juru bicaranya H Ilham Mustami S.Ag, mengharapkan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta terutama sekolah yang berbasis agama karena selama ini hampir tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Agar tidak terjadi diskriminasi antara sekolah swasta dan sekolah negeri, disarankan dalam setiap APBD dapat dialokasikan bantuan untuk sekolah swasta.
Komisi IV juga menyoroti keberadaan RSUD Sumbawa. Komisi ini mendukung rekonstruksi terhadap rumah sakit tersebut karena pemerintah sudah menyiapkan DED-nya.

Terhadap Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Komisi IV berharap dilakukan optimalisasi terhadap keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengingat cukup banyak kasus yang dihadapi oleh perempuan dan anak.

Ketahanan Pangan di Sumbawa dan KSB Sangat Aman. Untuk 51 Bulan ke Depan

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Ketahanan pangan di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat terbilang sangat aman. Soalnya, stok beras terutama untuk Raskin yang tersimpan di sejumlah gudang milik Perum Bulog mencapai 32 ribu ton. Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Wahyu Sutanto MM kepada Gaung NTB, Selasa (3/9), mengakui kondisi pangan di wilayah kerjanya. Sejauh ini ungkap Wahyu—akrab pejabat ramah ini disapa, kebutuhan beras di Sumbawa dan KSB setiap bulannya hanya 601 ton. Jika diasumsikan, 32 ribu ton stok yang tersedia dapat menjamin ketersediaan pangan untuk 51 bulan ke depan. “Jadi beras yang kini tersimpan di tiga gudang yaitu gudang Labuan Sumbawa, Lopok dan Alas, sudah sangat aman,” tandasnya. 

Selain aman kata Wahyu, keberadaan stok beras Bulog Sumbawa dapat mengatasi kekurangan stok di daerah lain. Dan dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan move atau droping beras ke wilayah NTT sebanyak 1.500 ton. “Tahun sebelumnya kami pernah memindahkan (move) ke NTT dan Pulau Lombok, sekarang Pulau Lombok sudah mencukupi, sehingga droping itu hanya untuk NTT,” ujarnya. 

Pelaksanaan Raskin
Disinggung pelaksanaan penyaluran Raskin Tahun 2013, Wahyu menyebutkan sudah dilakukan 10 kali sejak Januari hingga Agustus ditambah dengan Raskin 13 dan 14. Untuk September ini, penyaluran sudah mulai dilakukan Senin (2/9) dan kini masih terus berlangsung sehingga semua desa sasaran mendapatkan Raskin bagi warganya yang tercatat sebagai rumah tangga sasaran (RTS). Selain Raskin September, pada bulan yang sama akan dilakukan penyaluran Raskin 15 sebagaimana Raskin 13 dan 14 yang merupakan kebijakan pusat dalam mengatasi situasi dan dampak naiknya harga BBM. Setiap bulannya Bulog Sumbawa menyalurkan Raskin sebanyak 464.175 kilogram setiap bulan untuk 30.945 RTS yang masing-masing mendapat 15 kilogram. Artinya dalam 10 kali penyaluran berarti beras Raskin yang sudah diterima masyarakat mencapai 4.641.750 kilogram. 

Sejauh ini diakui Wahyu, tidak ada persoalan di lapangan saat penyaluran Raskin. Ia menepis anggapan bahwa ada beberapa desa yang hingga dua bulan belum menerima Raskin, merupakan sebuah persoalan. “Itu bukan masalah, penyaluran Raskin dua bulan sekali ini karena permintaan desa bersangkutan, dan desa itu berada terisolir dengan medan yang sangat sulit. Jadi bukan karena tidak membayar Raskin,” ujarnya meluruskan. Ia berharap kelancaran penyaluran Raskin ini dapat terus berlangsung hingga berakhirnya Tahun 2013 mendatang.

Pembangunan Fisik Brang Lamar Tuntas Bulan Oktober

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Hingga kini kelanjutan pembangunan perumahan pemukiman transmigrasi di Brang Lamar Kecamatan Lunyuk, baru mencapai 65%. Padahal sampai akhir bulan September ini progress pembangunan fisik diharapkan sudah mencapai 80%. “Hasil laporan konsultan pengawas kelanjutan pembangunan di Brang Lamar ini baru mencapai 65%,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, Drs Arif MSi.

Ditemui Gaung NTB, Senin (23/9), Arif, menegaskan seluruh pembangunan fisik baik 100 unit perumahan termasuk fasilitas umum dan fasilitas sosial ini, harus sudah selesai tanggal 16 Oktober mendatang.

Fasilitas umum yang dibangun ini seperti jalan lingkungan, jembatan dan jaringan air bersih, sementara fasilitas sosial meliputi gedung SD, balai pengobatan serta kantor KUPT. “Semua pembangunan fisik ini mesti selesai tanggal 16 Oktober,” tegasnya.

Berdasarkan laporan konsultan lanjut Arif, ada beberapa kendala yang menjadi penyebab mengapa progress pembangunan fisik ini baru mencapai 65% hingga akhir Septmber ini. Kendala itu antara lain, terjadinya kekurangan material dan kekurangan tenaga kerja.

Atas persoalan tersebut pihaknya kata mantan Kabag Humas Setda Sumbawa ini, telah memerintahkan kontraktor pelaksana untuk segera memecahkan masalah itu, sehingga realisasi penyelesaian seluruh kelanjutan pembangunan fisik kelar sesuai jadwal yang sudah ditentukan. “Kontraktor sudah bersedia menambah tenaga kerja dan mendroping material secukupnya, agar pekerjaanya bisa rampung sesuai jadwal,” tandasnya.

Untuk diketahui sambungnya, belum lama ini tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), telah turun ke Brang Lamar guna melihat dan mengevaluasi langsung pekerjaan fisik di lapangan. “Tapi hasilnya untuk sementara ini belum kita ketahui,” ungkapnya.

Lebih jauh Arif, mengatakan selain mendapatkan rumah calon warga trans yang ditempatkan nanti juga akan diberikan lahan pekarangan seluas 25 hektar are dan lahan usaha 75 hektar are. “Kalau masalah lahan sudah tidak ada masalah lagi,” timpalnya.

Lalu bagaimana dengan penempatan warga trans nanti ?. Sebelum dilakukan penempatan akan dilakukan seleksi terhadap calon warga trans lokal. Seleksi itu sendiri akan dilaksanakan menjelang penempatan yang rencananya akan dilakukan minggu pertama bulan November atau setelah seluruh kelanjutan pembangunan fisik selesai.

Diknas Susun RTL Pendidikan Karakter

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Setelah menggelar bimbingan tekhnis (Bintek) pendidikan karakter yang diikuti 27 sekolah model, Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) pendidikan tersebut. Kasi Kurikulum Bidang Dikdas, Junaidi S.Pd M.Pd, kemarin, menyebutkan Bintek kemarin menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya tersusunnya instrument implementasi pendidikan karakter khususnya pada 27 sekolah model di 24 kecamatan se Kabupaten Sumbawa. Para peserta telah memahami dan memperoleh pengetahuan tentang integrasi pendidikan karakter dalam budaya sekolah, ekstra kurikuler, pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan (PAKEM). 

Selanjutnya, Diknas akan menyusul RTL yang berisi tentang pembentukan tim pelaksana pendidikan di masing-masing sekolah, dan rencana sosialisasi program pendidikan karakter kepada seluruh stakeholders di masing-masing sekolah. Selain itu juga berisi jadwal implementasi program, monitoring dan evaluasi serta gradasi. 

Penyusunan tindak lanjut implementasi program ini ungkap Junaidi, difokuskan pada tiga tema besar, yaitu sekolah hijau, menghargai waktu dan budaya baca, serta kelas PAKEM ramah anak untuk seluruh sekolah model. 

RTL ini katanya, disusun berdasarkan pada fakta-fakta empirik pra implementasi dihubungkan dengan kondisi ideal yang diharapkan sehingga melahirkan program yang dapat dilaksanakan dan terukur. 

Selama implementasi program pendidikan karakter ini, akan dilakukan pendampingan oleh tim pengembang pendidikan karakter tingkat kabupaten. “Kepada masing-masing sekolah yang memiliki komitmen dan hasil yang optimal akan dilakukan gradasi melalui lomba best practis yang akan dilaksanakan pada Desember 2013,” katanya. 

Selain itu, lanjut Junaidi, pihaknya menggarap sisi-sisi paling mendasar tentang tanggung jawab profesi sebagai guru profesional. Bagaimana membangun komitmen sebagai seorang guru untuk meningkatkan innervision. Ini dianggap penting kata Junaidi, karena sebuah perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh guru yang berkarakter dan memiliki visi pribadi yang lahir dari dalam diri, dengan harapan
mampu berada di garis terdepan untuk sebuah perubahan dimaksud. 

Pada kesempatan itu, Junaidi menyebutkan sekolah model untuk jejang pendidikan dasar, meliputi SDN 1, SDN 4 dan SDN 6 Kecamatan Sumbawa. Kemudian, SDN 1 dan SDN 7 Kecamatan Alas, SDN 1 Labuan Badas, SDN Bale Brang Kecamatan Utan, SDN Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk, SDN Pelita Masa Kecamatan Orong Telu, SDN 1 Moyo Kecamatan Moyo Hilir, SDN 1 Plampang Kecamatan Plampang, SDN 1 Empang, Kecamatan Empang, SDN 1 Rhee Kecamatan Rhee.

Minggu, 08 September 2013

Para Siswa di Lunyuk dan Manajemen PTNNT Lepas Tukik

Para siswa di Lunyuk lepas tukik bersama manajemen PTNNT 
Sumbawa, Psnews — Para siswa SD dan SMP di sekitar Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, bersama manajemen PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), melepas sebanyak 76 ekor tukik penyu lekang di pantai pasir putih Sampar Goal, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk. Disamping melepas tukik, para siswa juga menerima materi pengenalan dan penyuluhan dari tutor yang disediakan manajemen, Darussalam dan perwakilan BKSDA Sumbawa, Syamsul Ibrahim. Para siswa yang didampingi gurunya tersebut tampak antusias dan enjoy mengikuti kegiatan yang baru pertama kali mereka alami itu.

Populasi penyu di pantai selatan, khususnya di Kecamatan Lunyuk, mengalami penurunan yang luar biasa. Kalau dibiarkan seperti itu, maka ke depan akan dipastikan tidak akan melihat penyu mendarat lagi di Kecamatan Lunyuk. Sehingga manajemen PTNNT yang mendapatkan masukan dari tokoh masyarakat Lunyuk berupaya melestarikan keberadaan penyu tersebut.
para siswa antusias ikuti penyuluhan
Sejak April 2013, telah dimulai pola konservasi penyu secara sederahan. Supaya bisa diterapkan di sekitar Sampar Goal dan sepanjang pantai Lunyuk. Sampai saat ini manajemen PTNNT telah menanam sebanyak 240 telur penyu sisik dan 230 telur penyu hijau. Ada 55 ekor tukik telah menetas dan langsung menuju ke laut, 5 ekor hilang, 5 ekor mati dan 200 telur belum menetas. Di penangkaran ada 76 ekor yang dilepaskan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Mas Geranta.

Kadis Pertambangan Sumbawa, Ir. A. Rahim, dalam kesempatan itu, menyampaikan, program ini sangat baik untuk kelestarian alam. “Kami harapkan bisa berlangsung seterusnya dan selama-lamanya,” ujar Rahim.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat Pemda Sumbawa akan menggelar Festival Moyo untuk mempromosikan daerah ini sebesar-besarnya. Sehingga penangkaran penyu ini dapat dimasukkan ke dalam agenda tersebut dengan cara mempertunjukkkan di dalam pameran pembangunan.

Manager CSR PTNNT perwakilan Sumbawa, Syafruddin Jarot, menyampaikan terimakasih atas dukungan dan bantuan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan. Ia mengungkapkan, belakangan ini kegiatan perusahaan dikurangi karena sedang menerapkan efisiensi. Tapi komitmen dalam hal keselamatan kerja dan tanggungjawab lingkungan menjadi melekat. Salah satunya dengan melakukan pelestarian penyu.

“Penyu ini suatu makhluk unik di jagat raya. Dia baru bisa bertelur kembali setelah ditetaskan selama 30 sampai 40 tahun. Tapi rata-rata yang berhasil kembali bertelur hanya sedikit,” ujarnya di hadapan para siswa, Selasa (04/09/2013).

Komitmen PTNNT, tambah Jarot, bekerjasama dengan BKSDA untuk melestarikan penyu. Bahkan di Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), PTNNT telah melakukan pemantauan dan penangkaran penyu hingga dilepas kembali ke laut. Sejauh ini PTNNT telah melepas 44 ribu tukik ke laut kepas.

Kendati baru pertama kali melakukan penangkaran penyu di Lunyuk, tapi masyarakat setempat berharap supaya Pemda Sumbawa dapat menerbitkan Surat Keputusan bahwa Sampar Goal dijadikan sebagai kawasan konservasi penyu di Kabupaten Sumbawa. (PSb)

Komisi II Pertanyakan Pengawasan Penambangan Pasir Besi Illegal

Lalu Budi Suryata, SP 
Sumbawa, PSnews — Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa, Lalu Budi Suryata, mendesak Pemda supaya pro aktif memantau kegiatan pertambangan pasir besi illegal di Ai Pampang, Desa Emang, Kecamatan Lunyuk. Budi yang ditemui, Senin (02/09/2013), mengaku khawatir kerusakan lingkungan semakin menjadi-jadi. Ditenggarai salah satu penyebabnya adalah penambangan illegal, seperti halnya penambangan pasir besi dan pembangunan stone crusher. Apalagi lokasinya berada di Lunyuk yang menjadi salah satu kawasan penyangga dan mestinya steril dari kegiatan penambangan illegal.

Komisi II, tegas Budi, meminta Pemda agar memberikan perhatian serius terhadap daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Kabupaten Sumbawa. Karena itu dalam jangka pendek meminta solusi agar dianggarkan unit pelayan rutin (UPR) dengan menyediakan alat berat untuk meluruskan sungai. Supaya jangan sampai air bah menghamtan daerah pertanian dan menggenangi permukiman.

“Mestinya dinas terkait pro aktif jangan membiarkan berlarut. Kami akan tindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait untuk membenahi masalah itu. Tidak ada alasan untuk ditoleransi apalagi menyangkut kerusakan aliran sungai. Kita ingin Pemda pro aktif sehingga tidak menimbulkan persoalan baru. Solusinya jalankan mekanisme,” tandasnya. (PSb)

Lahan Transmigrasi Brang Lamar Bakal Menuai Masalah

pulau sumbawa 
Sumbawa, PSnews — Lahan transmigrasi Brang Lamar, Desa Emang Lestari, bakal kembali menuai permasalahan. Di lapangan menyeruak bahwa porsi penempatan transmigrans 80 persen lokal dan 20 persen luar Lunyuk, dimaknai sempit oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dikemukakan Camat Lunyuk, Lukamuddin, Selasa (27/08/203).

“Porsi tersebut tidak digarisbawahi. Versi camat, bahwa pemaknaan masyarakat lokal adalah Kabupaten, bukan Kecamatan yang selama ini dipahami masyarakatnya. Karena nilai filosofi transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Tapi kalau dimaknai lokal hanya untuk Desa Emang, maka terlalu kecil proyek nasional untuk membiayai perpindahan penduduk ke suatu Dusun atau Desa,” tegasnya.

Terkait pengerjaan fisik di lapangan, diharapkan agar bisa berhasil 100 persen sebelum kontrak berakhir. Pasalnya, sejauh ini potensi gagalnya sudah terlihat. Karena menurut keterangan yang ia jelajahi, Disnakertrans meminta tambahan anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut di atas Rp 470 juta.

“Tapi faktanya, penawarannya di bawah pagu anggaran yang dimenangkan. Apalagi kalau 25 persen anggarannya dibuang, maka nilai kontraknya di bawah itu. Saya yakin karena anggaran yang tidak cukup, potensi untuk tidak berhasil dengan maksimal itu ada,” keluh Lukmanuddin.
Lukmanuddin
Ia menambahkan, pengerjaan di lapangan tetap berlanjut. Apalagi kondisinya dikejar tenggat waktu harus selesai dalam Oktober 2013. Belum lagi ada gangguan internal, misalnya tenaga kerja yang lama kembali bekerja setelah libur mudik.

Dengan kondisi seperti itu, ia berharap pengerjaannya bisa maksimal. Bagi yang akan menempati, akan diseleksi dengan baik. Sebab sudah banyak kasus yang terjadi peralihan kepemilikan kepada oknum pejabat tertentu yang membeli tanah transmigran. Bahkan ada yang sampai 80 hingga 90 hektar.

“Ini yang kami tertibkan, jangan sampai hajat transmigrasi ini untuk mensejahterakan rakyat, tapi yang sejahtera justeru orang yang berduit atau pejabat-pejabat tertentu. Sekarang sudah banyak yang beralih fungsi kepemilikan. Ada seorang dokter yang menjadi pemilik lahan puluhan hektar,” ungkapnya.

Bahkan, sambung Camat, termasuk lahan yang akan ditempati sudah ada yang menjanjikan pembayaran. Lantaran dimaknai untuk lokal adalah untuk warga Desa Emang, sehingga oknum tertentu menjanjikan untuk memasukkan namanya sebagai transmigran dengan meminta sejumlah uang.

Artinya, tegas Camat, namanya saja milik warga lokal, tapi dalam kepemilikannya adalah milik orang lain dengan masa sekian lama. Menurut Lukmanuddin, persoalan ini pun bisa dibuktikan di lapangan.
Drs. Arief, MSi
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa, Drs. Arif, M.Si., yang dikonfirmasi di tempat berbeda, menjelaskan, pembangunan lahan transmigrasi Brang Lamar, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, merupakan pembangunan berkelanjutan, fungsionalisasi dan pembangunan unit baru dari tahun 2012. Di tahun 2012, ada 100 unit rumah yang ditargetkan hanya dibangun dengan beberapa variasi prosentasenya hanya 48 unit. Sedangkan 52 unitnya kosong dan inilah yang dikerjakan tahun 2013 ini.

Sejauh ini, terang Arif, di lapangan memang terjadi deviasi dari target capaian yang dibuat, sehingga kisarannya baru 40 persen. Disnakertrans terus mendorong, memantau dan mengevaluasi dengan gerakan aktifitas supaya deviasi atau kekurangan tersebut benar-benar bisa dilampaui. Hal ini penting agar target penyelesaian sesuai kontrak pada 16 Oktober 2013. Sisa waktu yang ada saat ini untuk melakukan penetapan, mulai dari menyeleksi hingga menetapkan warga transmigrasi 100 KK. Penempatannya dilakukan pada Nopember 2013.

Kendala di lapangan, sambungnya, menurut keterangan pemborong dan tenaga teknis, baik pengawas maupun yang memantau bahwa telah terjadi kelangkaan bahan. Dalam hal ini kayu, batu bata dan sebagainya. Dalam hal mengatasi kendala seperti itu, telah dilakukan rapat di ruang Asisten II dengan menghadirkan para pihak, antara lain, Direktur PT. Anugrah Mandala Mataram, berssama para tenaga teknis lapangan, ULP dan Disnakertrans, guna membicarkaan pemecahan kendala di lapangan disertai dengan mengingatkan kepada kontrakor.

“Apabila sampai dengan batas tertentu pengerjaan proyek ini tidak bisa diselesaikan karena sudah menghawatirkan, maka akan mengambil langkah memutuskan kontrak. Putus kontrak berarti gagal, mirip dengan tahun lalu,” tegas Arief.

Menurut Arief, masyarakat memaklumi bahwa mekanisme tender proyek ini tidak ditentukan oleh Disnakertrans melainkan melalui ULP. Pihaknya hanya menerima anggaran sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Seluruh dokumen anggaran diserahkan ke ULP untuk dilelang, sehingga memenangkan PT. Anugrah Mandala Matam.

Ia menegaskan, bukan berarti dalam masalah ini tidak mau bertanggungjawab, tapi bukan pihaknya yang melakukan tender. Termasuk penetapan pemenang tender, bukan urusan pihaknya. “Sejauh ini belum ada laporan masalah, karena rekapitulasi masalah sudah kami sampaikan di rapat,” tambah Arif.

Lebih jauh ia memaparkan, sebanyak 52 rumah yang dibangun mulai dari nol tersisa 12 unit. Itupun 40 unit yang sudah ada beberapa bagian belum selesai. 48 unit rumah yang difungsionalisasi adalah sisa yang dibangun tahun 2012 tersisa 34 unit atau 14 sudah selesai. Kalau diukur dengan kalender saat ini, maka kekurangannya 40 persen. Mestinya sudah 80 persen, sehingga kontraktor harus mengejar 60 persen sampai batas kontrak.

Persoalan di lapangan, meliputi kekurangan tukang dan kurangnya kayu sebagai bahan yang paling banyak digunakan. Masalahnya, kontraktor berharap pada kayu hasil tebangan IPKTM yang sampai saat ini ijinnya belum juga keluar. Pihaknya sudah memberikan saran agar kontraktor bisa menggunakan kayu dari mana saja asalkan legal, tidak perlu bergantung dengan IPKTM. Kemudian batu bata agar jangan memaksakan diri pada satu tungku. Begitu juga dengan tukang untuk mencari tukang lain.

Sehingga pihaknya meminta kepada kontraktor dapat bekerja sesuai prosedur. Tidak boleh lagi ada alasan. Petakan masalahnya untuk mencari solusi.

Mengenai praktek perpindahan kepemilikan melalui jual beli di bawah tangan lahan transmigrasi, Arif menegaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, bahwa warga yang dimukimkan sebagai transmigrans adalah pertimbangan dari berbagai aspek dan di-SK kan oleh pejabat yang berwenang. Sehingga sebelum orang itu diputuskan menempati, maka belum ada yang pasti. Kepastiannya akan ada setelah terbit SK dan sampai saat ini belum ada SK.

“Kami heran, masyarakat mana yang menganggap dirinya sudah mengantongi SK atau pasti sebagai warga trans. Sementaranya SKnya saja belum keluar. Tim seleksi belum menuntaskan pekerjaannya,” ujar Arif.
Mengenai spekulasi tersebut, menurutnya itu tidak sah. Karena objek yang diperjualbelikan belum ada. Apalagi fasilitas tersebut bukan untuk diperjualbelikan atau disewa-menyewakan. Itu semua diberikan untuk dihuni dan syaratnya diatur oleh ketentuan, tidak sembarang orang mendapatkannya.

Ia menegaskan, jika terbukti terjadi praktek jual beli lahan atau fasilitas transmigrasi, maka bisa dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk kejahatan karena bukan hak milik. Adapun daftar penerima atau penghuni baru sebatas konsep, belum diverifikasi, diteliti dan di SK kan.

Mengenai pemahaman porsi 80 persen untuk warga lokal dan 20 persen warga non lokal yang dianggap hanya untuk warga Emang Lestari, Kadisnakertrans menjawab, bahwa hajat transmigrasi adalah untuk memindahkan penduduk dari permukiman yang padat ke permukiman yang longgar. Dari suatu Propinsi ke Propinsi lain. Dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota lain, bahkan di dalam Propinsi yang sama.

“Tidak ada denifisi memindahkan dari dusun ke dusun dari Desa yang sama. Kecuali hal-hal yang menyangkut kebijakan. Sehingga orang tidak boleh berpegang teguh kepada anggapan dan asumsi, tanpa kembali kepada hukum atau undang-undang sebagai definisi,” terangnya.

Mengenai harus orang Desa Emang Lestari menjadi penghuni lahan trans, menurutnya, hal itu adalah sebuah keinginan. Tidak otomatis keinginan itu dipenuhi. Kalau bertentangan dengan undang-undang, maka keinginan itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau itu diberikan kelonggaran atau kebijakan, maka boleh dilakukan.

“Demikian pula soal 80 persen tersebut juga perlu dipahami. Bila 80 persen adalah keseluruhan warga desa Emang Lestari pindah ke Brang Lamar dengan anggapan bahwa itu trangmigrans lokal, maka suatu saat nanti jika ada program transmigrasi di Sumbawa diberikan jatah lokal berapa persen pun itu untuk masyarakat di suatu Desa, maka sampai kapanpun warga Kota tidak akan bisa menikmati program transmigrasi tersebut,” tandasnya. (PSb)

Sabtu, 07 September 2013

Penambangan Pasir Besi Illegal di Lunyuk Mengkhawatirkan

Lukmanuddin 
Sumbawa, PSnews — Penambangan pasir besi Bukti Pampang, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk dianggap mengkhawatirkan oleh Camat setempat, Lukmanuddin. Kendati secara resmi material dimaksud masih harus melalui uji lab, tapi intensitas penambangannya terbilang mengkhawatirkan. Apalagi oknum masyarakat setempat kerap membuka lahan semaunya.

Menurut Camat, kegiatan penambangan tersebut telah terjadi sejak setahun lalu. Upaya pendekatan kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa setempat pun dilakukan. Tapi karena upaya penambangan dilakukan dengan cara premanisme, akhirnya kegiatan illegal itu pun berlanjut.

“Tidak bisa kita bendung karena dianggap ada nilai ekonomis yang tinggi. Itulah yang terjadi. Semua lahan coba kami tertibkan. Sampai sekarang ini masih mencari formula untuk bahu-membahu mencari dukungan keamanan dulu. Baru prosesnya akan dilaporkan ke Bupati bahwa prospeknya secara ekonomi menjanjikan,” terang Lukmanuddin yang ditemui di Sumbawa Besar, Selasa (27/08/2013).

Sejauh ini, pihaknya sudah berusaha berkoordinasi dengan instansi terkait, misalnya BPN dan Bagian Pemerintahan Setda Sumbawa, Dishutbun dan SKPD lainnya agar terbentuk sebuah tim dari Pemkab untuk menginvestigasi di lapangan. Dia berharap tim tersebut akan segera terbentuk dalam waktu dekat. (PSb)

Blake Rhodes: Kami Belum Berencana Kurangi 30 Persen Karyawan

Blake Rhoders 
Sumbawa, PSnews — Presiden Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), Blake Rhodes, mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari cara untuk memangkas pengeluaran dari perusahaan. Salah satunya adalah melakukan evaluasi ke depan untuk mengurangi pembiayaan. 

“Namun emikian kami belum memiliki rencana yang spesifik untuk mengurangi 30 persen jumlah tenaga kerja kami. Tapi kami berencana untuk mengefisiensikan pengeluaran perusahaan,” terang Blake Rhodes kepada pulausumbawanews.com, usai memberikan materi motivasi kepada para mahasiswa UTS di Batu Alang, Moyo Hulu, Sumbawa, Jum’at (06/09/2013).

Mengenai kegiatan eksplorasi di Blok Elang Dodo, ia mengemukakan, perusahaan sedang dalam mengumpulkan data dan akan melanjutkan mempelajari data tersebut. Lagi pula saat ini harga emas dan tembaga sedang jatuh. Sejauh itu juga, pihaknya belum memiliki dana untuk tetap untuk melakukan eksplorasi. Setelah mempelajari data yang diperoleh, PTNNT akan kembali melanjutkan kesempatannya bereksplorasi di Blok Elang Dodo, Kecamatan Ropang.

Untuk kesekian kalinya, manajemen PTNNT mengutarakan bahwa belum memiliki rencana membangun fasilitas smelter. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Blake Rhodes.

“Kami tidak punya rencana untuk membangun fasilitas smelter. Kami mengetahui pentingnya pembangunan fasilitas itu di dalam negeri bagi pemerintah. Jadi kami mengirim material sebanyak-banyaknya untuk diolah di fasilitas smelter di Gresik,” terangnya.

Ia menambahkan, PTNNT akan bekerja dengan perusahaan lain yang ingin membangun fasilitas smelter di indonesia. “Kami tidak memiliki rencana apapun membangun smelter. Kami tidak memiliki uang untuk membiayai pembangunan smelter,” tandasnya.

Tapi, lanjut Blake, PTNNT telah berdiskusi dengan tiga perusahaan yang telah menyatakan kesanggupannya untuk membangun fasilitas smelter, untuk mendukung penyediaan material tembaga yang akan mereka olah.
General Manajer CSR dan Hubungan Pemerintah PTNNT,  Rahmat Makkasau
Dalam kesempatan yang sama, General Manajer CSR dan Hubungan Pemerintah PTNNT, Rahmat Makkasau, mendampingi Blake Rhodes, mengemukakan, saat ini pihaknya sudah melakukan MoU dengan ketiga perusahaan smelter. “Jika mereka membangun smelter, maka jaminan suplay jangka panjang untuk mengolah smelter bagi mereka akan tetap disediakan oleh PTNNT. Smelter di Indoensia merupakan keuntungan bagi PTNNT. Jauh lebih untung bagi kami karena memangkas pembiayaan,” kata Rahmat.

Ia juga mengkonfirmasi rencana pemangkasan 30 persen tenaga kerja di PTNNT. Menurut Rahmat, PTNNT melakukan organizational review dengan melihat komposisi karyawan. Kemungkinan pengurangan karyawan memang ada. “Tapi jumlah 30 persen itu tidak benar. Yang benar adalah kami lakukan peninjauan kembali pengurangan yang akan dilakukan. Jika ada pengurangan, pasti faktor sosial menjadi pertimbangan utama perusahaan. Sebelum melangkah ke sana, kami akan melakukan komunikasi dengan pemerintah, pemda dan masyarakat bahwa ini adalah langkah yang dilakukan oleh perusahaan,” pungkasnya (PSb).

Mahasiswa UTS Terima Materi Motivasi dari Blake Rhodes

blake rhodes dengan mahasiswa 
Sumbawa, PSnews — Sebanyak 238 orang mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), di hari kedua Respek (Masa orientasi pengenalan kampus) menerima materi pengembangan diri dan motivasi dari Presiden Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), Blake Rhodes. Sehari sebelumnya, mahasiswa UTS juga menerima materi motivasi dan pengembangan diri dari Ketua DPR-RI, Marzuki Ali dan Direktur Pertamina Foundation, Nina Nurlina Pramono.

Di hadapan mahasiswanya, Rektor UTS, Dr. Zulkieflimansyah, menyampaikan pengantar materi. DR Zul menceriterakan, kehidupan rusa dan harimau yang sama-sama selalu bangun di pagi hari. Rusa harus berlari keras supaya tidak menjadi mangsa harimau. Begitu juga dengan harimau, jika ingin mendapatkan rusa sebagai mangsanya, maka harus berlari lebih kencang dari rusa.

Makna dari ceritera tersebut, jelas DR Zul di hadapan mahasiswa, bahwa untuk mendapatkan sesuatu maka hari itu juga harus menentukan arahnya.

Kemudian Blake Rhodes yang sengaja didatangkan untuk memotivasi para mahasiswa, menyampaikan tips-tips untuk sukses dalam karir dan bisnis dalam bahasa Inggris. Para mahasiswa pun tampak antusias menyimak dan menghayati penuturan Blake Rhodes yang juga tampil familier di hadapan mahasiswa.

Bahkan ketika tanya jawab antara Blake Rhodes dengan sejumlah mahasiswa, ia tampak akrab dengan mahasiswa. Interaksi yang terjadi pun mengalir dengan baik.

Menjawab sejumlah pertanyaan mahasiswa seputar pengembangan diri dan karir, Blake Rhodes mengemukakan, untuk bekerja di PTNNT maka mahasiswa diminta untuk selalu berusaha keras. Sehingga tidak hanya akan diterima di PTNNT, tapi juga bisa diterima oleh perusahan lain yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. (PSb)

Kapolda: Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Teroris

Brigjen Pol. Muhammad Iriawan 
Sumbawa, PSnews — Kapolda NTB, Brigjen Pol. Muhammad Iriawan, menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap para pelaku teror atau teroris. Hal yang sama juga ia berikan kepada jajaran kepolisian di Polda NTB. “Buktinya, kini hampir setiap anggota polisi berpakaian dinas yang bertugas untuk pengamanan kegiatan tertentu selalu dibekali dengan senjata api,” jelas Kapolda saat diwawancarai Pulausumbawanews.com di Mapolres Sumbawa, Jum’at (06/09/2013). Hal itu dimaksudkan supaya anggota bisa menjaga diri jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan terorisme di lapangan.

Menyinggung soal wilayah hukum Polda NTB masih rawan terhadap gerakan terorisme, misalnya di sekitar Bima. Diakui, umumnya teroris memasuki wilayah NTB melalui jalur laut dan sebagian kecil diketahui melalui jalur laut. Contohnya, ketika beberapa gembong teroris poso yang memasuki Bima melalui penyeberangan dari Makassar ke Bima.

“Teroris yang dari Poso masuk lewat Makassar ke Pulau Sumbawa. Saya sudah sampaikan kepada Bupati dan Wali Kota untuk menyampaikan kepada Kepala Desa, bahwa tingkah laku para terosis bisa ketahuan dengan ciri-ciri jarang bersosialisasi dan kadang bersikap ramah,” ungkap Kapolda.

Selain itu, tambah Kapolda, kalau pemantauan di tingat Desa dapat dijalankan selama 24 jam oleh masyarakat, maka akan memudahkan untuk mengetahui gerak-gerik pelaku teror. (PSb)

Marzuki Ali : PPS Belum Masuk Prolegnas

Marzuki Ali 
Sumbawa, PSnews — Ketua DPR-RI, Marzuki Ali, mengungkapkan, pembahasan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) sejauh ini belum masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas). Pernyataan ini disampaikan Marzuki Ali saat diwawancarai pulausumbawanews di sela-sela kunjungan kerjanya ke kampus UTS, Kamis (05/09/2013).

“Sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan tidak ada masalah. Itu saja yang paling penting. Belum masuk dalam prolegnas,” tandasnya sambil berlalu.

Sebelumnya, para elit politik asal Pulau Sumbawa, mulai dari Fahri Hamzah maupun Jenderal (Purn) Farouk Muhammad, juga berbeda jawaban terhadap PPS tersebut.

Fahri Hamzah menegaskan, bahwa PPS sudah tidak ada masalah di DPR-RI. Atau dalam kata lain hanya selangkah lagi untuk menjadi Propinsi.

Namun, Farouk Muhammad, menuding bahwa Fahri Hamzah mengada-ada. Menurut Farouk, untuk menjadi PPS masih membutuhkan waktu dan lobi-lobi politik dengan eksekutif. Terutama kepada Kementerian Keuangan, lantaran akan terbentur dengan kemampuan dan postur APBN nantinya. (PSb)

Marzuki Ali Kunjungi Kampus UTS

Marzuki Ali bersama mahasiswi UTS 
Sumbawa, PSnews — Ketua DPR RI, Marzuki Ali mengunjungi kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Kamis (5/9/2013). Wakil rakyat dari Partai Demokrat berkunjung ke kampus UTS guna memberikan materi motivator bagi mahasiswa angkatan pertama UTS. Pemberian materi dilakukan pada kegiatan Orientasi Pengenalan Kampus bagi mahasiswa UTS di Batu Alang, Moyo Hulu. Dalam kegiatan tersebut, Marzuki Ali dan Direktur Pertamina Foundation, Nina Nurlina Pramono, secara bergantian memberikan motivasi pada para mahasiswa.

Dalam kegiatan itu, para resimen mahasiswa yang sengaja didatangkan dari Mataram ikut menyukseskan jalannya acara.

Rektor UTS, Dr. Zulkieflimansyah, mengatakan, pihaknya ingin masyarakat memberikan apresiasi yang baik terhadap entitas kampus. Sebelumnya ada penyegaran bagi mahasiswa, sehingga diperlukan suatu transisi yang baik antara mereka dengan kampus. Karena ini suatu yang baru bagi mahasiswa, diharapkan menghasilkan output yang baik pula bagi para mahasiswa.
Rektor UTS, DR Zulkieflimansyah
“Dengan proses pendidikan yang baik, kita akan menghasilkan output yang baik pula. Sekarang kita ingin memberikan motivasi dan inspirasi terhadap masa depan yang baik bagi para mahasiswa. Karena kita ingin dari UTS ini akan lahir pemimpin-pemimpin masa depan,” tandasnya.

DR Zul menambahkan, saat ini orientasi pengenalan kampus UTS diikuti oleh 283 orang. Di antaranya tidak hanya diikuti oleh mahasiswa asal Sumbawa atau NTB, tapi juga dari Sulawesi, Sumbawa Barat, Bima, Dompu dan Jakarta. Meski kampus ini terbilang baru, namun keinginan untuk meningkatkan Human Development Index dengan menarik orang-orang terbaik dari berbagai daerah untuk sekolah di UTS. Sehingga suatu saat Sumbawa akan mampu melahirkan generasi yang berguna bagi bangsa.
Kepada mahasiswa diminta belajar serius karena telah mendapatkan beasiswa, maka harus meningkatkan kapasitasnya dan suatu saat bisa memberikan kontribusi positifnya.

Dengan hadirnya Ketua DPR RI, Marzuki Ali, papar DR Zul, mahasiswa UTS dapat mengetahui atau memberikan gambaran Indonesia ke depan kepada para mahasiswa untuk menyiapkan diri.
Sementara itu, Direktur Pertamina Foundation, Nina Nurlina Pramono, mengemukakan, bahwa intinya dirinya ingin memberikan motivasi bagi mahasiswa UTS. Setelah diajak ngobrol, menurut Nina, para mahasiswa dapat menangkap apa yang disampaikan dengan baik.
Direktur Pertamina Foundation, Nina Nurlina Pramono,
“Mereka sangat serius dan antusias saat diberikan pertanyaan dan pertanyaan balik dari mereka juga sangat kritis. Mereka juga orang-orang yang mempunyai dedikasi,” ungkap Nina.

Ia berharap para mahasiswa UTS tersebut mampu menjadi kelompok otomotif dari Indonesia bagian timur.
Ketua DPR-RI, Marzuki Ali, saat memberikan motivasi kepada para mahasiswa, lebih menekankan kepada pentingnya hidup dalam keberagaman tapi tetap dalam kerangka nasionalisme NKRI. “Indonesia ini luar biasa dengan keberagaman, sehingga seharusnya menjadi negara yang bermartabat di muka bumi,” tegasnya.
Para mahasiswa UTS antusias ikuti Orientasi Pengenalan Kampus
Kepada para mahasiswa, Marzuki Ali, juga menyampaikan pentingnya sebuah integritas dalam tiap pribadi terutama ketika mengemban suatu amanat dan kedudukan. Sebab banyak lulusan perguruan tinggi terkemuka yang justeru menjadi koruptor. Ironisnya, para lulusan tersebut tidak memikirkan bahwa anggaran negara untuk membiayai pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Di samping menyampaikan materi nasionalisme, motivasi dan inspirasi bagi para mahasiswa, Marzuki Ali, juga menyempatkan diri untuk berdialog dan foto bareng dengan para mahasiswa. (PSb)

Bulog Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Sumbawa. Gelontorkan Dana 198 Miliar

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Konstribusi Perum Bulog Sub Divre Sumbawa bagi petumbuhan ekonomi termasuk peredaran uang di daerah ini setiap tahunnya, ternyata sangat besar. Dalam tahun ini saja (hingga akhir Agustus), perusahaan milik Negara tersebut telah menggelontorkan dana bagi pembelian beras petani di wilayah Sumbawa mencapai Rp 198 miliar. Angka yang cukup fantastis. 

Kepala Perum Bulog Sub Divre Sumbawa, Wahyu Sutanto MM kepada Gaung NTB, Selasa (3/9) menyebutkan, dana yang digelontorkan hingga ratusan miliar rupiah ini, bagian dari program Bulog dalam rangka target pengadaan beras Tahun 2013. Pada Tahun ini Bulog Sumbawa menargetkan 50 ribu ton beras, dengan harga pembelian Rp 6.600 per kilogram. 

Sejauh ini pengadaan beras sudah mencapai lebih dari 30 ribu ton yang jika dirupiahkan hampir mencapai Rp 200 M. Artinya konstribusi Bulog Sumbawa sangat besar, tidak hanya menstabilkan harga beras di pasaran tapi juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah ini. “Kami berharap hingga Desember 2013 target pengadaan tercapai,” pintanya. 

Untuk diketahui, beber Wahyu, setiap tahunnya target pengadaan beras di Kabupaten Sumbawa meningkat. Tahun 2010 mencapai 20 ribu ton, meningkat Tahun 2011 menjadi 23 ribu ton. Selanjutnya 2012 targetnya 38,5 ribu ton dan kini 50 ribu ton. 

Disinggung soal harga pembelian beras oleh Bulog yang hanya Rp 6.600 dan dinilai masih rendah dibandingkan dengan harga di pasaran, Wahyu mengaku sudah menjadi kebijakan pusat. Harga itu mengacu dan diatur dalam Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. 

Selain harga beras, Inpres tersebut mengatur harga gabah yaitu Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4.200 per kilogram, dan Gabah Kering Panen (GKP) Rp 3.300 per kilogram. “Ini harga pembelian Bulog, tapi petani bebas menjual hasil panennya ke pasaran jika harga naik. Sebaliknya apabila harga turun berada di bawah harga Bulog, petani bisa menjualnya ke Bulog dengan harga yang telah ditetapkan Inpres,” demikian Wahyu.

Dinas Diknas Gelar Bintek Pendidikan Karakter

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa melalui Seksi Kurikulum Bidang Dikdas, menggelar Bimbingan Teknis (Bintek) Pendidikan Karakter. Kegiatan yang diikuti oleh utusan sekolah model tersebut berlangsung dari 2 hingga 4 September 2013 di Hotel Cirebon.

Kasi Kurikulum setempat, Junaidi S.Pd M.Pd dalam laporannya, menyampaikan bahwa bimbingan teknis pendidikan Karakter tersebut sangat penting. Sejak otonomi daerah, isu pendidikan karakter sudah mulai bergulir dan jalur yang paling penting dalam memahami karakter bangsa ini melalui dunia pendidikan, sehingga sosialisasi pendidikan karakter ini diserahkan kepada Dinas Pendidikan Nasional.

Munculnya pendidikan karakter, jelas Junaidi, karena adanya jati diri bangsa yang terpuruk dan hilang, sehingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Dikrektorat Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar mencanangkan program pendidikan karakter.

Untuk diketahui kata Junaidi, untuk mengembangkan pendidikan karakter ini, Kabupaten Sumbawa telah memiliki Tim Pengembang Pendidikan Dasar yang terdiri dari 7 orang. Mereka sebelumnya telah digodok untuk menjadi tim yang ditugaskan khusus untuk melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pendidikan karakter di Kabupaten Sumbawa dengan harapan dapat dikembangkan di sekolah lainnya.

Pada Bintek Pendidikan Karakter tersebut selain dihadiri oleh perwakilan 27 sekolah model juga dihadiri oleh 5 orang Kepala sekolah dasar yang pada tahun ini diprogramkan untuk mendapatkan bantuan Tekhnologi Informasi (IT) yang pada kesempatan tersebut, bantuan berupa laptop dan LCD diserahkan Kepala Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Sudirman Malik SPd.

Sementara itu Kadis Diknas, Sudirman Malik SPd, menyatakan, pada prinsipnya pendidikan karakter berawal dari diri sendiri.

Apabila diri pribadi sudah menerapkan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari baru dapat disampaikan atau ditularkan kepada orang lain.

Karenanya Sudirman berharap kepada Tim Pengembangan yang sebelumnya telah mendapatkan pendidikan dan pembinaan, selain dapat menjadi contoh juga menjadi agen untuk dapat disampaikan kepada guru-guru yang lain sehingga hasilnya menjadi nyata.

“Saya tidak ingin apa yang kita lakukan ini hanya asal-asalan,” katanya mengingatkan. Dan kerugian besar, tandasnya, apabila pendidikan karakter tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Apalagi pendidikan ini sudah melibatkan sekolah model, yang tentunya harus dapat menjadi contoh dan tauladan bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Sumbawa. 

Sudirman mengajak semua pihak melaksanakan pendidikan karakter ini dengan ketulusan dan keikhlasan dalam suasana kebersamaan.

Pembicara pada pelatihan itu adalah berasal Tim Pengembang Pendidikan Dasar yaitu H Sukardi SPd, Erdawati SPd, Nuryanti SPd, dan Junaida Irianti SPd. Mereka mengupas tentang implementasi pendidikan karakter dalam budaya sekolah, implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran berbasis PAIKEM, implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan Tematik, implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPA dan Matematika, implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PKn dan IPS serta sejumlah materi lainnya.

Awasi DPS HP, Panwaslu Intensif Turun Lapangan

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Panwaslu Kabupaten Sumbawa terus memperketat pengawasan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan turun langsung ke lapangan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada Daftar Pemilih Sementera Hasil Perbaikan (DPS HP). Upaya ini menurut Anggota Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat S.IP kepada Gaung NTB, Jum’at (30/8) sebagai bentuk komitmen pihaknya agar Pemilu Legislatif 2014 mendatang berlangsung sukses.

Salah satunya adalah menggelar rapat koordinasi, Jumat (30/8). Rakor yang berlangsung di Sekretariat Panwas Kabupaten ini dibagi dalam 3 zona yakni, zona timur meliputi Panwascam Tarano, Empang, Plampang, Maronge, Lape, Labangka, Ropang dan Lantung. Zona Tengah yaitu Panwascam Kecamatan Sumbawa, Moyo Hulu, Moyo Utara, Moyo Hilir, Lunyuk, Orong Telu dan Lopok. Selanjutnya Zona Barat terdiri dari Panwascam Batu Lanteh, Untir Iwis, Labuhan Badas, Rhee, Utan, Alas, Alas Barat dan Buer.

Menurut Syamsi, kegiatan Rakor tersebut dihajatkan untuk meminimalisir terjadinya DPS HP ganda atau ada pemilih yang tidak masuk dalam DPS HP. Pasalnya masih ada kesepakatan untuk dilakukan perbaikan sebelum DPD HP menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), pertengahan September mendatang. 

Syamsi berharap PPL dan Panwascam bekerja maksimal dalam pelaksanaan tahapan DPS HP sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan DPT nantinya. “Jika menemukan masalah di lapangan, PPL dan Panwascam segera menyampaikan kepada Panwas kabupaten untuk diteruskan kepada KPU agar dapat ditindaklanjuti,” pintanya.

Untuk diketahui, beber Syamsi, hasil pantauan lapangan masih ditemukan DPS HP yang belum sempurna, seperti di Kecamatan Maronge. Karenanya Syamsi mengingatkan KPU berhati-hati terkait pendataan pemilih. “Jangan muncul masalah seperti pemilu sebelumnya,” tegas Syamsi mewanti-wanti.

Putusan Kasasi untuk Ketua Adat Pekasa, Tetap Jalani Hukuman 1,6 Tahun dan Denda 100 Juta

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Edi Kuswanto alias Anto—Ketua Adat Pekasa, tetap menjalani putusan Pengadilan Negeri Sumbawa yang dikuatkan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi selama 1 tahun 6 bulan penjara. Selain itu terdakwa ini juga dibebankan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan. Kepastian ini setelah adanya putusan Kasasi yang menolak permohonan terdakwa maupun JPU yang sebelumnya menuntutnya selama 2 tahun penjara. 

Kajari Sumbawa Sugeng Hariadi SH MH yang dikonfirmasi melalui Kasi Pidum, IBK Wiadnyana SH, Rabu (28/8) mengakui adanya putusan Kasasi tersebut. Pihaknya sudah melakukan eksekusi terhadap terdakwa yang selama ini mendekam di Lapas Sumbawa. “Kami baru menerima hasil putusan Kasasi dan kami sudah melakukan eksekusi,” sebutnya. 

Dalam putusan PN yang dikuatkan PT, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan menyakinkan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Terseretnya Anto ke ranah hokum atas dugaan perambahan hutan yang sudah terjadi pada Tahun 1999—2011 ini berawal dari tindakannya bersama orang tuanya Kamarullah Bin Ning masuk ke dalam Hutan Pekasa karena menganggap hutan itu sebagai bekas perkampungan nenek moyangnya. Untuk selanjutnya melakukan penebangan pohon di kawasan tersebut dengan tujuan dijadikan pemukiman dan lahan pertanian. Aktivitas ini sempat ditegur Kades Jamu dengan memanggil Kamarullah bersama beberapa orang yang diketahui asal Desa Sebasang Moyo Hulu untuk menjelaskan bahwa Hutan Pekasa adalah kawasan hutan lindung, sehingga merekapun paham dan meninggalkan lokasi lalu pulang ke desanya. 

Tetapi pada Tahun 2010, datang warga dari desa lain di Lunyuk serta beberapa dari Pulau Lombok kembali membuka kawasan Pekasa seluas 2 hektar. Pembukaan lahan kawasan ini atas ijin dari terdakwa selaku Ketua Adat Pekasa. Warga Jamu yang mengetahui aktivitas ini langsung melaporkannya ke Dinas Kehutanan yang kemudian turun melakukan pengecekan sekaligus memberikan pengarahan untuk meninggalkan lokasi. Karena tidak diindahkan, Tim Gabungan (Dishut, Polisi, dan Satpol PP) terjun ke lokasi melakukan penertiban dengan cara memusnahkan (membakar) gubuk-gubuk di wilayah itu. Selanjutnya, mengamankan terdakwa untuk diproses secara hukum.