Senin, 21 April 2014

1.379 Surat Suara Sisa Diamankan untuk Dimusnahkan

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Sedikitnya 1.379 surat suara sisa calon anggota DPR, DPD RI, DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Sumbawa, diamankan di Polres Sumbawa. Artinya, sebanyak 333.440 surat suara terpakai. Rencananya seribuan surat suara itu akan dimusnahkan dalam waktu dekat. 

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat S.Ag yang dikonfirmasi Rabu (16/4) mengakui hal itu. Surat suara sisa itu kata Syukri—akrab pejabat santun ini disapa, diamankan dan dititipkan di Polres Sumbawa pada hari pencoblosan. Saat penyerahan surat suara dari KPU kepada pihak kepolisian disaksikan langsung Ketua Panwaslu Sumbawa. 

Hal ini dilakukan sesuai standar petunjuk dari KPU pusat untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Seperti mencegah agar sisa surat suara tersebut tidak disalahgunakan. Selain itu memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa surat suara tersebut tidak disimpan di Kantor KPU, sehingga tidak dapat digunakan oleh siapapun. Selanjutnya ujar Syukri, surat suara ini akan dimusnahkan. Untuk mekanisme pemusnahan ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan KPU Propinsi.

Inilah Caleg Terpilih di Lima Dapil Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Hingga menjelang berakhirnya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, nama-nama caleg yang akan duduk di Gedung DPRD Sumbawa, sudah tampak ke permukaan. Hasil olahan data sementara, Tim Litbang Gaung NTB berhasil mengidentifikasi wakil rakyat yang akan menjabat periode 2014-2019.

Untuk Dapil I (Tarano, Empang, Plampang, Maronge dan Labangka) adalah H Nurdin Marjuni SH (Golkar), A Rahman Atta (PAN), Syamsuddin “Biok” yang masih bersaing dengan H Ruslan “Lodot” (Demokrat), Irwandi (PKS), H Ilham Mustami S.Ag (Hanura), M Nur “Nero” S.Pd (PPP), Hasanuddin SE (Nasdem), dan Muhammad Faisal S.Ap (Gerindra) sedangkan untuk PDIP masih bersaing M Thalib SH dengan Juniarti.

Kemudian Dapil 2 Sumbawa (Kecamatan Lape, Lopok, Moyo Hulu, Lenangguar, Ropang, Lantung, Orong Telu dan Lunyuk) adalah Zulkarnaen dan Edy Syafruddin (Nasdem), Salamuddin Maula (PKS), I Nyoman Wisma (PDIP), Akhmadul Kusasih (Golkar), Syarifuddin S.Pd (Gerindra), Muhammad Yasin (Demokrat), Mustajabuddin (PAN), HA Rahman HMS S.Pd (PPP) dan Ahmad Junaidi (Hanura).

Dapil 3 (Kecamatan Unter Iwis, Batu Lanteh dan Badas) yaitu Drs A Rahman Alamudy M.Si (Golkar), H Malik (PDIP), Rusli Manawari (PPP), dan Hilal Alamudy S.Ip M.Si (Gerindra). Selain itu Burhanuddin AB yang masih bersaing dengan Ardi JM (Hanura), serta Ida Rahayu BA masih bersaing dengan Syarafuddin “Jarot” (PAN).

Selanjutnya Dapil 4 (Alas Barat, Alas, Buer, Utan, dan Rhee), Lalu Budi Suryata SP dan Rafiq (PDIP), abdul se Hakim dan Jack Morsa (Golkar), Ismail (PPP), Cecep Lesbano sip (Hanura), Salman Alfarizi (PAN), M Saad (PKPI), Candra Wijaya Rayes SP (Nasdem), Basaruddin S.Ap (Demokrat), dan H Ir Syamsul Nurdin (Gerindra). 

Sementara Dapil 5 (Kecamatan Sumbawa, Moyo Hilir, dan Moyo Utara) adalah M Yamin SE M.Si (Hanura), Kamaluddin ST M.Si (PPP), Khaeril (PAN), Syamsul Fikri S.Ag M.Si (Demokrat), dan Khaeruddin SE (PBB). Sedangkan kursi Golkar di dapil ini masih diperebutkan Agus Salim “Okak” dan H Hafied Awad BA, PDIP direbut Ramliyanto dan Rosihan, PKS bersaing Taqdir dan A. Majid Ole, serta Gerindra direbut Lanrusdi SH dan Andi Rusni SE M.Si.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rahmat S.Ag yang dikonfirmasi Gaung NTB Rabu (16/4) menyebutkan dari 24 kecamatan hanya tersisa 5 kecamatan yang belum menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Kelima kecamatan ini adalah Sumbawa, Moyo Hilir, Lape, Maronge dan Plampang. Sesuai jadwal, rekapitulasi ini berlangsung sejak 13 hingga 17 April 2014.

Nasdem Dapat Dua Kursi di Dapil 2 Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Meski pendatang baru, namun Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil mengukuhkan diri sebagai partai yang tertinggi perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Sumbawa meliputi Kecamatan Lape, Lopok, Moyo Hulu, Lenangguar, Ropang, Lantung, Orong Telu dan Lunyuk. 

Pada Pemilu Legislatif 2014 ini, dipastikan partai besutan Surya Paloh tersebut berhasil merebut dua dari 10 kursi DPRD Sumbawa periode 2014—2019. Sedangkan 8 kursi lainnya masing-masing direbut PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP dan Hanura. 

Hasil olah data Tim Litbang Gaung NTB menyebutkan wakil partai yang akan mengisi 9 kursi tersebut adalah Zulkarnaen dan Edy Syafruddin (Nasdem), Salamuddin Maula (PKS), I Nyoman Wisma (PDIP), Akhmadul Kusasih (Golkar), Syarifuddin S.Pd (Gerindra), Muhammad Yasin (Demokrat), Mustajabuddin (PAN), H A Rahman HMS S.Pd (PPP) dan Ahmad Junaidi (Hanura). Dari data ini juga terungkap siapa calon incumbent yang bakal tersingkir yaitu H Embing (PDIP), I DW Oka (Golkar), dan Risman Asikin (Demokrat). 

Hasil olah data Tim Litbang Gaung NTB ini juga menyebutkan besarnya suara partai yang diraih. Suara ini dihimpun minus (tidak termasuk) perolehan suara dari Kecamatan Ropang dan Desa Berora Kecamatan Lape.

Adalah Nasdem 7.419, PPP 6.703, PKS 6.478, Hanura 5.802, Golkar 5.155, PAN 4.744, PDIP 4.287, Gerindra 4.267, dan Demokrat 3.214 suara. Dari data ini ada tiga partai yang tidak meraih kursi yakni PKPI, dan PKB.

Untuk memastikan raihan ini, masih menunggu hasil perhitungan suara yang diperoleh dari Kecamatan Ropang, dan satu desa (Berora) di Kecamatan Lape. 

Sebelumnya H Zulkarnen–Caleg Nasdem mengaku sebagai caleg dari Partai Nasdem yang memperoleh suara tertinggi di NTB untuk DPRD kabupaten/kota pada Pemilu 2014. Caleg yang berada di Dapil 2 bernomor urut 9 ini meraih 2.745 suara. Suaranya ini disusul rekannya sesame partai Edi Syarafuddin dari Kecamatan Moyo Hulu dengan raihan 1.150 suara. 

Akumulasi suara ini diketahui berdasarkan data C1 dan informasi dari para saksi. Seperti di Kecamatan Lopok Nasdem mendapat 2.500 lebih, Lape 1.500, Moyo Hulu sebanyak 2.000, Ropang dan Lantung sebanyak 350 suara, Lunyuk 200, Lenangguar 200 dan Kecamatan Orong Telu 300 suara. Bahkan menurut Toke Zul—akrab dia disapa, dari dua kursi di Dapil ini, diperkirakan Nasdem mendapat 5 kursi. Hanya di Dapil 3 Sumbawa yang tidak terisi. Dengan raihan kursi ini minimal Nasdem menjadi salah satu ketua Komisi di DPRD Sumbawa.

Kebijakan PNPM MPd Generasi 2014

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Mendorong partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan serta mendorong kemandirian masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. “Inilah salah tujuan dari keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd Generasi),” kata Kepala BPM-PD Kabupaten Sumbawa, H Yahya Adam BA dalam kegiatan Workshop di Hotel Cirebon Sumbawa, belum lama ini.

Kegiatan PNPM MPd Generasi ini, lebih fokus untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan layanan kesehatan ibu dan anak terutama untuk intervensi periode 1000 hari pertama kehidupan khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Selain itu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar termasuk anak berkebutuhan khusus dan mendorong anak-anak putus sekolah, serta yang belum sekolah untuk kembali sekolah minimal menyelesaikan pendidikan SMP atau sederajat. Diakuinya, ada berbagai persoalan yang terjadi selama proses pelaksana kegiatan PNPM. Namun ada sejumlah kebijakan yang menyangkut penanganan pengaduan masalah di antaranya penyimpangan dana harus ditangani secara intensif dan cepat. Kemudian melakukan evaluasi atas status kecamatan potensi bermasalah untuk mengetahui secara dini permasalahan yang terjadi. “Bila dalam triwulan tidak terdapat kemajuan yang signifikan dalam penyelesaian masalah, maka kecamatan itu harus direkomendasikan statusnya menjadi Kecamatan bermasalah,” jelasnya.
Selain itu sambung H Yahya, segala bentuk kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, harus mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam program PNPM. Terhadap temuan audit BPKP Tahun Anggaran 2013, (atas pelaksanaan program Tahun Anggaran 2012) telah ditindaklanjuti yang didukung dengan bukti-bukti, dan sudah diupdate pada Aplikasi SIM HP BPKP (Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan BPKP). Ke depan dalam pelaksanaan kegiatan PNPM ini, perlu dibangun sinergitas khususnya bagi penyedia layanan dengan konsultan, dan fasilitator. Pelibatan penyedia layanan pada tahapan persiapan dan sosialisasi PNPM MPd Generasi ini jelas H Yahya, untuk membangun kesepahaman, komitmen dan dukungan program.

Selain itu pelibatan penyedia layanan pada kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Alokasi Dana dan Lokakarya untuk sinergi program/kegiatan dan anggaran untuk optimalisasi penanganan sasaran program dan pelibatan penyedia layanan pada pelatihan masyarakat.

Sementara untuk pelibatan Konsultan dan Fasilitator PNPM MPd Generasi pada kegiatan dinas yang berkaitan atau sejalan dengan PNPM MPd Generasi untuk saling menguatkan. Kemudian sharing data kegiatan dan sasaran penerima manfaat antara penyedia layanan dengan PNPM MPd Generasi.

Selain itu, konsultan dan fasilitator ditugaskan mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaporan, maupun pengembangan kapasitas pelaku dan penguatan kelembagaan (UPK, TPMD, BKAD, PK, dan Pokja). Di bagian lain H Yahya menyinggung perubahan indikator keberhasilan PNPM MPd Generasi Tahun Anggaran 2014. Disebutkan terdapat 10 indikator keberhasilan bidang kesehatan. Adalah setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya sesuai trimester kehamilannya, Setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 butir pil Fe (penambah darah) selama masa kehamilannya. Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter, setiap ibu yang melahirkan (termasuk bayinya) mendapatkan perawatan nifas oleh bidan atau dokter, minimal 3 kali perawatan dalam waktu 42 hari setelah proses persalinan, dan setiap bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap. Setiap bayi usia 12 bulan ke bawah, berat badannya ditimbang dan selalu naik pada setiap bulannya mengikuti grafik pertumbuhan (untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badannya naik lebih dari 500 gram per bulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 gram), setiap anak usia 6 bulan sampai 59 bulan wajib mendapatkan vitamin A 2 kali dalam setahun. Kemudian setiap anak balita (bawah lima tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin, setiap ibu hamil dan/atau pasangannya mengikuti kegiatan konseling perawatan kehamilan dan gizi minimal satu bulan sekali, setiap orang tua/pengasuh yang memiliki bayi usia 0-2 tahun mengikuti kegiatan pengasuhan balita dan pemenuhan gizi minimal satu bulan sekali.

Disampaikan juga 2 indikator keberhasilan bidang pendidikan, meliputi, setiap anak usia SD/MI dan SMP/MTs yang belum sekolah dan putus sekolah kembali bersekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), setiap anak lulus SD/MI termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Melanjutkan sekolah di tingkat SMP/MTs.

Sabtu, 12 April 2014

Khatibul Umam: Soal Politik Uang, Masyarakat Cermin Pemimpinnya


Jakarta, Sumbawanews.com.- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Khatibul Umam Wiranu menyampaikan keprihatinan atas maraknya politik uang dalam Pemilu Legislatif. Ia meminta segenap pihak melakukan instrospeksi karena kondisi ini tentu akan mempengaruhi wajah demokrasi Indonesia dimasa datang.

"Saya prihatin tapi tidak dapat menyalahkan masyarakat yang menerima money politic. Ada konsep Jawa yang menarik dicermati manunggaling kawulo gusti. Masyarakat itu cermin dari pemimpinnya sedangkan pemimpin yang ada merupakan kaca benggala dari rakyatnya," katanya saat bicara dalam dialog radio, Bersama Wakil Rakyat kerja sama RRI dengan Pemberitaan Setjen DPR di Jakarta, Jumat (11/4/14) seperti dilansir oleh situs resmi DPR RI.

Kondisi sekarang menurutnya para pemimpin sangat pragmatis, mengejar proyek seperti mencari setoran sehingga kemudian banyak yang terjebak korupsi. "Ketika ditahan KPK, banyak yang senyam senyum, merasa tidak punya dosa. O begitu ya pemimpin saya, nanti waktu pemilihan kita gituin juga. Jadi jangan nyalahin pragmatisme rakyat siapa yang mau bayar, saya pilih," tandasnya.

Pada bagian lain ia secara khusus juga menyoroti kurangnya sosialisasi surat suara yang tidak menyertakan foto calon anggota legislatif. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jateng VIII ini mengaku mendapat laporan, terutama dari pemilih manula yang kesulitan mencari caleg pilihan mereka.

"Banyak yang tidak jadi memilih karena dalam surat suara tidak ada gambar caleg, mereka mengatakan saya cari gambar Pak Umam kok tidak ada dari pada milih yang lain lebih baik tidak memilih. Nah sosialisasi tentang hal ini ke kampung-kampung tidak ada," paparnya.

Hal lain yang juga dikritisinya adalah soal pemantauan terhadap kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah. Sejumlah kasus di desa-desa menurutnya mereka cendrung melakukan tindakan yang menguntungkan caleg tertentu.

"Itu problem kita semua di sejumlah desa, baik panwas maupun penyelenggara pemilu itu cenderung memberikan peluang kepada kandidat tertentu," demikian Khatibul.

Bawaslu: Caleg Politik Uang, Siap-Siap Batal Menang


Jakarta, Sumbawanews.com.-  Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan tidak dibenarkan kepada Calon Legislatif (Caleg) menggunakan cara membagi bagikan uang money politics dalam melakukan pemenangan Pemilu untuk mempengaruhi perolehan suara. Bawaslu akan memastikan bahwa Caleg terebut akan ditindak tegas sesuai dengan konsekuensi hukum apabila terbukti melakukan praktik tersebut.

“Kami memastikan agar yang bersangkutan ketika terpilih, tidak ditetapkan sebagai terpilih apabila terbukti secara hukum,” ujarnya,di Gedung Bawaslu, Kamis (10/4) seperti dilansir oleh situs resmi Bawaslu RI.

Nasrullah menjelaskan, pihaknya dalam hal ini Caleg (Calon Legislatif) yang terbukti kedapatan melakukan kegiatan terserbut akan dikaji dan diproses Bawaslu. Menurutnya Bawaslu akan mencari informasi mendalam, dan memastikan bahwa dalam proses tersebut memang benar terbukti.

“Pembuktian informasi tersebut bisa diterima dari pihak  Kepolisian ataupun masyarakat. Kamiakan mengklarifikansi aktor yang nyebarkan uang tersebut.” ujarnya

Pihaknya, tambah Nasrullah,akan memberikan rekomendasi terhadap Caleg yang memang melakukan cara membagi bagikan uang sebagai sebagai calon terpilih (Caleg) dalam Pemilu.Kendati demikian apabila caleg tersebut apabila memang dipastikan nanti terpilih sebagai calon legislatif sebagai pemenangan Pemilu, Bawaslu bisa mempunyai kewenangan membatalkan dan memberi rekomendasi apabila terhadap keputusan peradilan memiliki hukum yang tetap kepada putusan akhir.

“Bawaslu bisa memberi rekomendasi, asalkan peradilan sudah memutuskan secara incracht,” ujarnya

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diatur pada pasal 86 huruf j bahwa pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye untuk memilih atau tidak memilih parpol atau caleg tertentu. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye juga memperkuat peraturan UU tersebut dengan melarang pemberian uang dan barang sebagai iming-iming untuk menarik suara masyarakat selama berkampanye. Sanksi pidana yang mengancam perbuatan "money politics" tersebut adalah kurungan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Inilah Hasil Quick Count Pemilu Legislatif 2014


Jakarta, Sumbawanews.com.- Beberapa lembaga survey telah menggenalar hitung cepat atau quick count dengan menempatkan PDI-Perjuangan sebagai partai yang unggul memperoleh dukungan rakyat Indonesia pada pemilu legislatif tahun 2014 ini.

Hasil quick count dari LSN dan Lembaga Klimatologi Politik bekerja sama dengan JTV, Cyrus Network-CSIS, RRI. dan Litbang Kompas mengambarkan pencapaian PDI-P berkisar 19%.

Berkiut hasil lengkap quick count beberapa lembaga survey:

Berikut ini hasil quick count LSN berdasarkan urutan pencapaian

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 19,53 persen
2. Partai Golongan Karya 14,42 persen
3. Partai Gerakan Indonesia Raya 11,71 persen
4. Partai Demokrat 10,55 persen
5. Partai Kebangkitan Bangsa 8,23 persen
6. Partai Amanat Nasional 7,92 persen
7. Partai Keadilan Sejahtera 7,31 persen
8. Partai Persatuan Pembangunan 6,99 persen
9. Partai Nasional Demokrat 5,46 persen
10. Partai Hati Nurani Rakyat 5,34 persen
11. Partai Bulan Bintang 1,58 persen
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 0,96 persen

Data Masuk: 96%


Berikut hasil quick count sementara Cyrus Network-CSIS sesuai nomor urut partai:

1. NasDem: 6,9%
2. PKB: 9,2%
3. PKS: 6,9%
4. PDIP: 19%
5. Golkar: 14,3%
6. Gerindra: 11,8%
7. PD: 9,6%
8. PAN: 7,5%
9. PPP: 6,6%
10. Hanura: 5,5%
14. PBB: 1,6%
15. PKPI: 1,1%

Data Masuk: 98%


Berikut hasil quick count RRI sesuai nomor urut partai:

1. NasDem: 6,71%
2. PKB: 9,51%
3. PKS: 6,67%
4. PDIP: 18,57%
5. Golkar: 14,71%
6. Gerindra: 11,50%
7. PD: 10,29%
8. PAN: 7,59%
9. PPP: 6,44%
10. Hanura: 5,47%
14. PBB: 1,61%
15. PKPI: 0,95%

Data Masuk: 91,00%


Berikut hasil quick count Litbang Kompas sesuai nomor urut partai:

01 PARTAI NASDEM 6,7%
02 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 9,13%
03 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 6,99%
04 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 19,24%
05 PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) 15,03%
06 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA) 11,75%
07 PARTAI DEMOKRAT 9,42%
08 PARTAI AMANAT NASIONAL 7,49%
09 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) 6,7%
10 PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA) 5,1%
11 PARTAI BULAN BINTANG (PBB) 1,5%
12 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) 0,94%

Persentase Suara Masuk : 93%

Jumat, 11 April 2014

BPPT Rancang Sistem Pemilu Elektronik Untuk Pemilu 2019

Jakarta, Sumbawanews.com.- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah merancang sistem pemilihan umum secara elektronik yang akan direalisasikan pada Pemilu 2019.

Dalam Penyampaian Annual Report kepada Presiden bertanggal 26 Maret 2014, Kepala BPPT Marzain Iskandar menyebutkan sistem ini  merupakan hasil rekayasa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, atau pemilihan kepala daerah.

Marzain A Iskandar menambahkan  sistem pemilu elektronik memiliki keunggulan antara lain lebih cepat, akuntabel, akurat, dan dapat diaudit dia tiap tahapannya. Pelaksanaannya, katanya, tidak mengganggu azas langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil (luber-jurdil).

Keunggulan lain,  anggaran yang digunakan untuk pemilu lebih hemat 25 persen daripada sistem manual karena anggaran untuk kertas surat suara bisa dipangkas.

Dia menjelaskan sistem pemilu elektronik tersebut akan memanfaatkan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) sebagai identitas pemilih.

"Jadi, warga tinggal membawa E-KTP itu, kemudian disesuaikan dan memilihnya juga dengan memencet tombol tertentu dan semua bisa berjalan secara efektif," katanya seperti dilansir oleh situs resmi Setkab RI, Jum'at (11/4).

Marzain mengaku saat ini belum ada undang-undang pemilu terkait sistem penyelenggaraan tersebut. "Kami tinggal menunggu pembuat kebijakan saja untuk menyusun undang-undangnya, setelah ada undang-undangnya kami siap," katanya.

Dia mengatakan pihaknya juga tengah mempromosikan pemilu elektronik tersebut baik kepada pemerintah maupun masyarakat.

Rancangan pemilu elektronik tersebut diupayakan karena di berbagai negara sudah menggunakannya, seperti Brazil dan negara-negara lainnya.

Terkait kendala yang akan dihadapi masyarakat Indonesia terutama di daerah mengenai mekanisme pelaksanaan sistem pemilu elektronik, Marzain mengaku optimistis hal tersebut bisa teratasi.

BPPT telah melakukan uji coba simulasi e-Votting ini di Pemilukada Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, serta telah dilaksanakan 12 kali pemilihan beberapa kepala desa di Boyolali, Jawa Tengah, Jembrana, Bali, dan Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Dia menyebutkan pihaknya telah mengampanyekan sistem pemilu tersebut di Kabupaten Pandeglang dan para pemilih terutama dari kalangan lansia bisa menggunakannya.

BPPT juga telah mengukur kesiapan masyarakat melalui pelaksanaan pilkades elektronik. Hasilnya, 97 persen pemilih menyatakan setuju dan percaya bahwa e-Votting itu mudah. (WID/ES/sn02)

Ini Dia Modus Pemindahan Suara Partai Menjadi Suara Caleg

Jakarta, Sumbawanews.com.- Perhitungan suara ditingkat TPS telah dilaksanakan pada Rabu (9/4) lalu dan berlanjut pada rekapitulasi C1 ditingkat Kelurahan/Desa.

Dari tingkat Kelurahan/Desa acapkali suara pencapaian caleg mulai berubah disaat pleno dilaksanakan, nah bagaimana modusnya?

Ini adalah indikasi akan atau telah terjadi perubahan suara Partai menjadi suara Caleg :

INDIKASI EKSTERNAL :

1.  Pleno KPPS yg diulur-ulur waktunya. Pemilu tanggal 9 April dan harusnya Pleno di tingkat KPPS sudah bisa dilakukan dan selesai pada keesokan harinya atau tanggal 10 April. Logikanya semakin cepat Pleno dilakukan maka semakin kecil waktu untuk terjadinya KECURANGAN. Perhatikan apakah Pleno KPPS di Dapil anda dilakukan diatas tanggal 10 (pengecualian jika kondisi alam tidak memungkinkan seperti di pedalaman Papua atau Kalimantan). Jika ya maka itu adalah indikasi awal akan terjadi Kecurangan.

INDIKASI INTERNAL PARTAI:

2.  Saksi partai anda menunda-nunda penyerahan form C1 ke kantor partai tingkat kabupaten. Ingat, Perubahan suara partai menjadi suara Caleg hanya bisa dilakukan jika saksi partai bersangkutan menyetujui perubahan itu. Saksi partai lain tidak akan protes selama perubahan perolehan suara terjadi di internal partai bersangkutan dan tidak merubah perolehan suara partai lain. Hologram dalam form C1 bukanlah hologram yang dicetak pada kertas tetapi hologram sticker yang ditempelkan dan bisa saja ada oknum-oknum yang memiliki sticker hologram lebih di masing-masing desa.

INDIKASI ANGKA YANG TIDAK WAJAR

3.  Perhatikan berapa perolehan suara di tingkat desa Caleg yang terindikasi akan lakukan kecurangan. Jika terjadi ledakan suara yang tidak wajar dan perolehan suara aneh itu diketahui pada hari setelah Pleno KPPS (bukan saat penghitungan di TPS) maka bisa dipastikan suara Partai anda telah dipindah jadi suara Caleg.

Nah, Ingat bahwa jika di satu desa bisa dipindahkan 200 suara partai menjadi suara caleg maka hanya dengan melakukan cara yang sama di 50 desa, si caleg akan dapatkan suara siluman sebesar 10.000 suara dan dipastikan ia akan jadi pemenang Pemilu, duduk menjadi anggota Dewan yang terhormat.

Ayo, Awasi perhitungan didaerahmu!

Kamis, 10 April 2014

Siswi SMP Diperkosa 3 Sahabatnya

 SUMBAWA BESAR – Jajaran Polsek Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tengah penyelidiki kasus pemerkosaan terhadap YN, seorang siswi sekolah menengah pertama di wilayah setempat, yang diduga diperkosa tiga pemuda.

Kapolsek Lunyuk Ipda Sumardi yang dikonfirmasi Minggu (6/4/2014), membenarkan adanya laporan pemerkosaan terhadap YN. "Setelah melakukan visum dan meminta keterangan korban, kami mengamankan tiga orang terduga yang saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif," katanya.

Dia melanjutkan, ketiga terduga pelaku masing-masing adalah SP (20), SU (20) dan CN (18), yang tinggal di Desa Perung, Kecamatan Lunyuk. Ketiganya sebenarnya adalah sahabat baik YN.

Kasus dugaan pemerkosaan ini bermula ketika YN diajak tiga sahabatnya tersebut berjalan-jalan ke jembatan perbatasan Padasuka-Kalbir, pada Kamis (3/4) malam sekira pukul 20.00 Wita. Saat itu, YN dibonceng CN menggunakan sepeda motor.

Tiba di lokasi ternyata sudah menunggu SP dan SU. Ketiga pemuda itu kemudian melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap YN. Gadis itu sempat melakukan perlawanan, namun tenaganya tak kuasa menghadapi ketiga sahabatnya.

YN kemudian ditemukan dalam keadaan tak berdaya sekitar pukul 23.00 Wita di jembatan tidak jauh dari tempat kejadian oleh Nawawi, anggota Koramil Lunyuk, yang sedang melintas dari Dusun Kalbir.

Akhirnya YN diantarkan pulang dan diserahkan kepada kedua orang tuanya. "Saya temukan korban saat saya pulang dari Kalbir, lalu saya antar pulang," ucap Nawawi.

Malam itu juga orang tua korban melaporkan kasus tersebut ke Polsek Lunyuk, yang kemudian dilakukan visum et repertum. Selanjutnya polisi bergerak melakukan penangkapan terhadap ketiga orang yang diduga sebagai pelaku.
(ant//ful)

Fikri: Money Politic = Politik Jahiliyah

pemilu2014

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Money politik kerap terjadi di masa pemilihan umum mulai dari pemilihan kepala desa, calon anggota legislative hingga ke pemilihan kepala daerah. Bahkan pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 ini sangat berpotensi terjadinya money politik tersebut karena sebagian pemilih cenderung pragmatis yaitu ada uang ada suara. Kondisi inilah yang menjadi celah bagi para caleg berduit untuk menjalankan misinya dengan cara membagi-bagi uang, sembako dan materi apa saja yang dibutuhkan calon pemilih. Misi ini dilakukan di tiga waktu yang sering diistilahkan masyarakat. 

Di antaranya “Serangan Tahajud” yang dilakukan pada tengah malam, “Serangan Fajar” saat subuh, dan “Serangan Dhuha” dilakukan menjelang pencoblosan. Apapun bentuknya, money politic tersebut sangat tidak mendidik dan mencerdaskan masyarakat. Dan dengan money politic inilah akan muncul calon pemimpin korup dan tidak memiliki kapasitas dalam membela kepentingan rakyat. 

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag M.Si yang dicegat dan dimintai tanggapan usai menghadiri kegiatan sosialisasi KPU di Hotel Sernu Raya, Minggu (6/4), menyatakan bahwa money politic adalah politik jahiliyah yang sangat tercela dan dilakukan oleh calon pemimpin yang tidak terpuji, tidak memiliki kredibilitas dan tidak pantas untuk dipilih. “Ini membodohi rakyat,” tukasnya. 

Karena itu caleg dan kader Democrat di Kabupaten Sumbawa telah diwanti-wanti untuk tidak melakukan praktek money politic dalam Pemilu 2014 ini. Sebaliknya menginstruksikan seluruh kader dan simpatisan untuk berjaga, siaga dan mengawasi dalam mengantisipasi adanya praktek money politic yang dilakukan pihak-pihak tertentu. “Kalau tertangkap jangan ambil tindakan sendiri, serahkan kepada pihak berwenang untuk diproses secara hukum,” tegasnya. 

Namun demikian Fikri—akrab politisi yang masih menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sumbawa ini disapa, menilai masyarakat sudah sangat cerdas dan tidak mudah dibodohi. “Kami berharap ambil uangnya jangan pilih orangnya. Karena orang seperti itu tak pantas menjadi wakil rakyat,” tukasnya. 

Sementara itu Ketua DPD Golkar Kabupaten Sumbawa, Drs Arahman Alamudy M.Si mengatakan apapun bentuk dan misi money politic, harus dihindari baik oleh caleg dan simpatisan Golkar, juga masyarakat selaku pemilih. Pemilu ini menurut Abi Mang—akrab mantan pimpinan DPRD Sumbawa, harus bersih dari intrik-intrik yang tidak benar, termasuk perbuatan amoral dan tidak etis. “Pesta demokrasi ini harus steril dari money politik dan segala hal yang tidak santun termasuk black campaign,” demikian pungkasnya.

Selasa, 01 April 2014

Honor Satlinmas Pemilu di Sumbawa 579 Juta

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) telah mengalokasikan anggaran honor bagi petugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang akan melakukan pengamanan di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu 2014. Untuk di Kabupaten Sumbawa, honor Satlinmas dialokasikan sebesar Rp 579 juta.

Kasubag Program Sekretariat KPU Sumbawa, Bambang Trinu Widekso B.Sc kepada Gaung NTB, Jum,at (28/3), menyebutkan, sesuai surat edaran KPU pusat yang ditandatangani Ketuanya, Husni Kamil Manik No 204/KPU/III/2014 prihal perubahan revisi DIPA 2014, bahwa setiap TPS ditempatkan dua orang Satlinmas. Di Kabupaten Sumbawa terdapat 1.158 TPS yang berarti jumlah petugas Satlinmas mencapai 2.316 orang, masing-masing menerima honor Rp 250 ribu, sehingga totalnya Rp 579 juta. Mengenai pakaian Linmas dan petugas KPPS,Bambang mengaku tidak dianggarkan.

Sementara Kasubag Umum Sekretariat KPU Sumbawa, Lahmuddin SE menyatakan akan berupaya agar honor petugas linmas, PPK dan PPS ini direalisasikan sebelum hari H Pemungutan Suara 9 April mendatang.
Judas—akrab pejabat pengidola berat Rhoma Irama ini disapa, menyinggung soal pendistribusian logistic. Ia mengakui sebagian besar logistic sudah siap untuk didistribusikan langsung ke tingkat desa, sisanya akan didistribusikan melalui kecamatan. 

Ia berharap seluruh PPK dan PPS terutama di kecamatan dan desa dapat memberikan dukungan dan intensif berkoordinasi, agar seluruh logistik Pemilu tersebut tiba di tempat tujuan dalam kondisi aman dan lancar.

KPU Rencanakan Distribusi Logistik Pemilu Mulai 1 April



pemilu2014

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Tinggal 12 hari lagi, nasib ratusan calon anggota legislative (Caleg) yang bertarung pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 akan ditentukan. Pada saat itu akan diputuskan mana yang layak menjadi wakil rakyat di DPRD Sumbawa. 

Dalam waktu yang sudah semakin mepet ini, KPU Sumbawa tengah mempersiapkan sejumlah logistic pemilu untuk siap didistribusikan ke sejumlah wilayah termasuk yang berada di daerah terisolir. 

Kasubag Umum Sekretariat KPU Sumbawa, Lahmuddin SE yang dikonfirmasi, Rabu (26/3), mengatakan rencana pendistribusian 4.623 kotak suara dimulai 1 April mendatang. “Sekarang kami sedang memilah kebutuhan logistic berupa surat suara dan surat suara cadangan, sejumlah formulir dan alat kelengkapan TPS lainnya untuk setiap Dapil sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara,” akunya.

Ada beberapa wilayah yang diprioritaskan untuk pendistribusian logistic. Yaitu Kecamatan Ropang, Lantung, Lunyuk, Orong Telu, Baodesa, Tepal, Baturotok Kecamatan Batulanteh, Gunung Setia Lenangguar, Tarano, Empang, Labangka, Plampang, Maronge dan sejumlah wilayah kepulauan seperti Labuan Aji, Medang, Sebotok di Kecamatan Labuan Badas. “Yang jelas, seluruh kotak suara logistic sudah terdistribusi hingga H-1,” ujarnya.