Sumbawa, PSnews
— Anggota DPR RI, Dr. Zulkieflimansyah mengungkapkan, proses
pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) masih jauh api dari panggang.
Hal ini diungkapkan DR Zul saat memberi sambutan pada Sosialisasi BPK
dan DPR RI di Kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Minggu
(11/17/2013).
Politisi PKS asal Sumbawa ini
mengaku, dirinya selalu ditanya masyarakat tentang kebenaran informasi
pembentukan PPS. Ia juga melihat euphoria masyarakat yang luar biasa.
Bahkan ketika ada paripurna di DPR RI, beberapa masyarakat Sumbawa ada
yang menyembelih kambing dan sapi. Seakan-akan punya Propinsi baru dalam
waktu dekat.
“Saya melihat banyak politisi yang menggunakan isu ini untuk meraup
suara. Pokoknya PPS tahun depan pasti jadi, jadi dari mana? Saya kira
masyarakat perlu dijelaskan informasi yang benar, sehingga tidak terlalu
berharap. Karena masyakarat seakan-akan sebelum Pemilu sudah ada
propinsi baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI ini.
Ia mengaku telah menanyakan prihal PPS kepada Mendagri dan Menkeu RI.
“Jawabannya, ada tiga alternative untuk PPS. Pertama, pemerintah akan
mengakomodir pemekaran wilayah ini secara bertahap dan PPS masuk dalam
tahap pertama. Kedua, pemerintah gelap mata kemudian mengakomodir semua
usulan. Ketiga, pemerintah bisa menolak semua usulan itu. Yang ketiga
ini nampaknya masih menjadi sikap pemerintah. Makanya masyarakat harus
tahu, mumpung ini bukan Dapil saya. Tidak ada maksud politiknya, kecuali
ini dapil saya dan orang boleh curiga pak Zul ada maksud dan
sebagainya. Tapi ini bukan Dapil saya. Dapil saya di Banten di tempatnya
Ratu Atut,” paparnya.
Sekarang yang mengkhawatirkan, sambung DR Zul, di jajaran Pemerintah
Propinsi NTB jangan sampai dengan adanya isu bila PPS terbentuk, lalu
banyak pejabat di Propinsi tidak ada orang Sumbawa. “Jangan sampai
Propinsinya belum jadi tapi pejabat asal Sumbawa kita tidak ada. Tinggal
wakil Gubernur saja. Coba bapak-bapak mencermati, baru dalam sejarah
asisten-asisten di Pemprop NTB tidak ada orang dari pulau Sumbawa karena
bersiap-siap untuk PPS. Jadi jangan sampai ada kesan orang NTB bahwa
Sumbawa akan jadi Propinsi jadi gak perlu ada orang Sumbawa di
pemerintahan,” jelas DR Zul pada kegiatan sosilisasi BPK yang juga
dihadiri Wagub NTB, Muh Amin, SH, MSi.
Jadi tugas Wagub, kata Zul, sangat berat sebagai pimpinan daerah NTB.
Menurutnya, kalau masyarakat tidak diberikan pencerahan seperti ini,
maka Sumbawa tidak akan mendapat apa-apa.
Secara pribadi, ia menegaskan, lambat atau cepat PPS memang harus
terbentuk dan dirinya pada posisi mendukung. Tapi ia mengajak semua
pihak agar mencoba menceritakan prosesnya secara benar kepada
masyarakat. MEski diakui terkadang bila diceritakan apa adanya dan yang
sebenarnya, secara psikologi tidak bisa diterima oleh masyarakat.
“Bahkan menurut saya secara pribadi, selama SBY menjadi presiden, bukan
hanya PPS, tapi tidak ada satu pun yang akan dimekarkan di Republik
Indonesia,” pungkas DR Zul.

Wagub
NTB, Muhammad Amin,SH, dalam kesempatan yang sama mengakui bahwa yang
dipaparkan Dr. Zulkieflimansyah, memang perlu dilakukan pencerahan
kepada masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa bahwa PPS masih dalam tahap
pembahasan. Atau dengan kata lain, baru disetujui untuk dibahas, belum
disetujui untuk dimekarkan. Karena mekanismenya tidak jauh berbeda
dengan pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Kalau KSB dulu mekanismenya melalui inisiatif DPR lalu mendengar
tanggapan dari pemerintah pusat. Kalau Pemprop NTB secara administrasi
sudah memberikan yang terbaik. Termasuk kajian akademik, kalau di sana
pemerintah belum memberikan tanggapan apa-apa. Belum lagi tanggapan
komprehensif oleh Kemendagri dan Kemenkeu terkait kemampuan fiskal.
Sehingga dalam kaitan dengan ini tentu Mendagri perlu waktu, kajian dari
Pemerintah Daerah baru sebatas dari Komite pembentukan, kajian-kajian
ini akan disingkronkan lagi dengan Pemerintah Pusat.
“Jadi kalau ada tanggapan seperti ini oleh Dr. Zul, jangan dinilai
sebagai tanggapan anti PPS, tapi harus diterima. Apalagi sekarang akan
menghadapi pemilu legislative dan pemilu presiden,” ujar Wagub NTB.
Namun ia meyakinkan bahwa hal ini masih membutuhkan waktu, persoalan
terbentuk hanya persoalan waktu. Tapi perlu dijelaskan supaya tidak
kehabisan energy untuk selalu mendiskusikan pembentukan PPS. Serahkan
saja kepada pemerintah dan DPR-RI sebagai pemilik kewenangan, tidak
proporsional menyalahkan Pemprop dan Gubernur.
Amin juga mengakui pernah didatangi oleh sejumlah Anggota DPD RI,
ternyata yang dikemukakan Dr. Zul juga sama dengan pandangan DPD. “Doa
dan upaya harus dlakukan, kalau upaya sudah dilakukan maka sekarang
tinggal mendoakan. Kalau memang suatu saat berpisah dengan pulau Lombok,
bukan suatu yang masalah dan kewenangannya tidak lagi di kita,” kata
Amin.
Menyikapi masalah penempatan pejabat di pemerintah Propinsi, tentu sudah
dilakukan dengan berbagai kompetisi dan syarat. Tapi bisa jadi
persiapan ke PPS, sehingga pejabat asal Sumbawa kehilangan impulse
karena melihat PPS.
Karena itu, kata Amin, jangan lagi mengacu ke situ. Dan memang diakui,
bahwa mereka menunggu PPS sehingga tidak berusaha. Tapi tidak bagus juga
mempertentangkan hal itu karena NTB terdiri dari dua pulau. (PSb)