Warga Transmigrasi Brang Lamar Lunyuk Kelaparan

 

Sumbawa Besar, KABARSUMBAWA.COM—Sudah tiga bulan ini, 100 kepala keluarga (394 jiwa) warga transmigrasi Brang Lamar, Kecamatan Lunyuk, belum menerima jatah hidup khususnya non beras. Kondisi tersebut dikeluhkan warga trans yang ditempatkan sejak Nopember 2013 lalu. 

Karenanya, sebagian besar dari mereka terpaksa meninggalkan lokasi untuk pulang kampung sekedar memenuhi kebutuhannya. Salah seorang warga trans yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan, sejak Januari lalu mereka belum menerima jadup berupa ikan, minyak goreng dan minyak tanah (mitan). Selama tiga bulan itu mereka hanya menerima beras. 

Kondisi itu membuat mereka putar otak mencari lauk pauk, termasuk bahan bakar untuk memasaknya. Bahkan ada yang terpaksa pulang ke daerah asalnya di Pulau Lombok untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  “Kondisi kami benar-benar memprihatinkan,” ucapnya. Dia berharap pemerintah melalui leading sector terkait dapat mengambil tindakan jangka pendek, agar kondisi yang dialami warga trans tidak berlarut-larut. 

Sementara sumber lainnya menyebutkan, ada di antara warga trans yang ditempatkan di Brang Lamar berasal dari keluarga mampu dan memiliki mobil. Karenanya muncul penilaian kalau penempatan warga ini tidak selektif, mengingat masih banyak warga miskin yang membutuhkan program transmigrasi ini. 

Sementara itu Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) Brang Lamar Kecamatan Lunyuk, Suryanto, Selasa (18/3) mengakui belum terkirimnya jadup non beras untuk warga trans setempat. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian warga trans terpaksa meninggalkan lokasi. “Mereka sudah minta ijin, dan kami tidak bisa berbuat banyak karena mereka kelaparan,” ucapnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disnakertrans Kabupaten Sumbawa melalui Kabid Transmograsi, Zainal Abidin S.Sos tadi malam, membenarkan jadup untuk warga trans Brang Lamar belum turun dari pusat. “Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) belum turun sejak Januari lalu, karena di dalam DIPA masih ada tanda bintang dan belum dihilangkan DPR RI yang berarti masih belum disetujui,” aku Zainal. Ia mengaku belum lama ini sudah menghubungi Kementerian Nakertrans untuk menanyakan tentang jadup tersebut. 

Menurut pihak kementerian, bahwa tanda bintang itu sudah dihapus dan dilakukan perubahan DIPA yang sekarang telah berada di Kementerian Keuangan. Rencananya dalam waktu 10 hari kedepan jadup ini akan segera dialokasikan. “Kondisi ini tidak hanya dialami warga trans Brang Lamar saja, tapi semua warga trans di seluruh Indonesia, karena belum adanya petunjuk operasional kegiatan dari pusat,” jelasnya. Namun demikian, kebutuhan beras untuk warga trans Brang Lamar tetap didistribusikan setiap bulannya. Pihaknya berharap warga bersabar dan memaklumi kondisi, karena pemerintah daerah akan terus berusaha agar persoalan yang menimpa warga trans dapat dituntaskan. 

Terkait dengan tudingan tidak selektifnya penempatan warga trans karena dicurigai ada dari kalangan mampu, dibantah Zainal. Menurutnya, adanya mobil di lokasi trans bukan milik warga setempat melainkan milik keluarganya yang datang menyambangi. “Biasanya datang dari Lombok menjenguk saudara atau kerabatnya yang menjadi warga trans Brang Lamar,” ujarnya, seraya menyebutkan warga trans Brang Lamar terdiri dari 80 persen warga local Sumbawa dan 20 persen berasal dari Pulau Lombok.