Menteri BUMN Ingatkan Manager PLN Area Sumbawa

 

Sumbawa, PSnews – Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyempatkan diri secara khusus memanggil Manager PLN Area Sumbawa, Pedi Sumanto dalam kunjungan kerjanya ke Sumbawa, Rabu (23/07/2014). Terlihat Dahlan memanggil dan berbisik ke telinga Manager PLN Area Sumbawa, Pedi Sumanto. Kepada wartawan Pedi mengaku telah diingatkan Menteri BUMN supayabenar-benar menjaga kondisi listrik di Sumbawa.

Selain diminta untuk menjaga kondisi listrik, terang Pedi, Dahlan Iskan juga meminta agar pihak PLN Sumbawa tetap bisa melayani permohonan penyambungan baru masyarakat. Hal itu sebagai upaya untuk terus memajukan Sumbawa ke depan.

 

“Insya Allah kami terus bupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk memenuhi harapan pak Dahlan,” ujarnya.

Kondisi listrik secara umum di Sumbawa, papar Pedi, sejauh ini masih dalam keadaan aman. Beban puncak dengan daya tahan yang dimiliki PLN saat ini masih mencukupi. Sehingga ia berani memastikan  bawa kondisi aman tersebut hingga Idul Fitri. (PSb)

Dirut Garuda Minta Perpanjangan Runway Bandara

 

Sumbawa, PSnews – Lokasi bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III dinilai sebagai salah satu bandara yang strategis di Indonesia bagian timur. Ironisnya, satu-satunya bandara kebangsaan Sumbawa ini tidak bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 737-800. Sebab panjang runway pesawat tidak memungkinkan untuk didarati beberapa jenis pesawat besar.Direktur utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dalam Explore Flight, di Wisma Daerah Sumbawa, Rabu (23/07/2014) bahkan menjanjikan akan mendaratkan pesawat dengan ukuran lebih besar jenis boing 737-800 bila kondisi bandara layak. Pasalnya, pihak Garuda melihat, potensi pasar membuka rute penerbangan ke Sumbawa cukup bagus.

“Kalau bandaranya sudah layak, kami akan daratkan pesawat yang lebih besar lagi. Misalnya tipe 737 800. Untuk sementara dengan kondisi runway bandara yang masih terbatas  untuk mendaratkan pesawat ATR 72-600 dulu,” ujarnya.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, juga menaruh harapan yang sama. Ia tercatat sudah empat kali berkunjung ke Sumbawa sejak masih menjabat dirut PLN hingga menjadi menteri dalam kabinet SBY-Budiono. Dahlan mengaku miris melihat macetnya transportasi udara di Sumbawa.

Dahlan pun berharap supaya Pemda Sumbawa terus berjuang agar perpanjangan runway itu benar-benar bisa terwujud. Mulai dengan terus melakukan lobi ke Kementian Perhubungan, adanya dana sharing dari pemerintah Provinsi maupun APBD untuk membiaya pembebasan lahan hingga upaya lainnya.

Sementara itu Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik menyambut baik dukungan yang diberikan para pejabat dari pusat untuk ikut membantu memajukan Sumbawa. Salah satunya dengan bersedia membuka akses transportasi udara dari dan menuju Sumbawa.

“Perpanjangan runway bandara itu sampai saat ini memang terus diupayakanoleh Pemerintah Daerah. Termasuk dengan terus melakukan lobi ke tingkat pusat. Terlebih dalam waktu dekat ini Garuda Indonesia akan mulai mendaratkan pewatnya di Sumbawa,” jelas Bupati.

Ia menegaskan,  bahwa Pemda Sumbawa senantiasa terus berjuang. Makanya ia  menyempatkan diri membisikkan hal itu ke Menteri BUMN sekali-kali berkunjung ke Sumbawa bisa ajak Menteri Perhubungan agar bisa melihat lansung kondisi bandara Sumbawa. (PSb)

Jaksa Periksa Mantan Ketua UPK PNPM GSC Lunyuk

 

Sumbawa, PSnews – Penyidik pidana khusus Kejari Sumbawa Besar, memeriksa mantan Ketua UPK PNPM GSC Lunyuk, Tri Seputra, Kamis (24/07/2014). Pemeriksaan ini dalam upaya meminta klarifikasi yang bersangkutan, guna mendapatkan data mengenai kasus dugaan korupsi PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) Kecamatan Lunyuk, Kejaksaan Negeri Sumbawa terus melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sumbawa, Iwan Kurniawan, SH  bahwa yang bersangkutan dimintai keterangan mengenai proses penarikan dana dalam program tersebut.

Penyidik Kejari akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Sejauh ini, penyidik belum meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Karena dalam proses pengumpulan data seputar. Setelah itu, penyidik akan mengeksposenya. Bila terdapat unsur melawan hukum, barulah statusnya bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH.MH, telah memimpin langsung timnya untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini pihak kejaksaan akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan. Karena dilihat ada sejumlah penyimpangan dalam program tersebut. Adapun praktek penyimpangannya kini masih diselidiki.

Walaupun secara faktual, program PNPM sangat membantu masyarakat di pedesaan. Namun diselewengkan oleh oknum pelaku program. Dimana dilihat kelengahan dari para pengurusnya dan kemudian dilakukan pembobolan sebesar Rp 1,6 miliar.

Sejauh ini, kejaksaan sudah meminta klarifikasi terhadap ketua PNPM GSC Lunyuk yang baru. Pihaknya juga sudah menemukan sejumlah dokumen yang akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan. (PSb)

Jaksa Panggil Faskab PNPM Lunyuk

 

Sumbawa, PSnews – Penyidik Kejari Sumbawa Besar, Senin (14/07/2014) telah memanggil dan meminta klarifikasi fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM Kecamatan Lunyuk. Hal itu dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan alur program PNPM dari tingkat pusat hingga ke Kecamatan. Namun, Kajari Sumbawa Besar, Sugeng Hariadi, SH., MH., menyayangkan ketidakhadiran Fasilitator Propinsi (Fasprop). Padahal pihaknya telah melayangkan surat untuk memberikan klarifikasi hal serupa.“Faskab Propinsi akan dipanggil lagi, beliau menjadwalkan ke kita Senin. Tapi Senin saya tidak bisa melakukan pemeriksaan, karena ada upacara hari Bhakti,” jelas Sugeng.

Menurut Kajari, sebenarnya Faskab telah mengetahui adanya tindak pidana korupsi dalam PNPM tersebut, apalagi jaksa tengah mengungkap kasus ini. Hanya saja tidak mengakuinya secara tertulis ketika memberikan klarifikasi.

Dalam dugaan kasus tipikor pada proyek PNPM Lunyuk, menyeret nama ketua PNPM tersebut dengan kerugian negara ditaksir hingga Rp 1,6 miliar.(PSb)

Tes CPNS Jalur Umum Belum Terjadwal, Sumbawa Dijatah 56 Orang

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Kabupaten Sumbawa telah dipastikan menggelar seleksi CPNS jalur umum pada Tahun 2014 ini. Bahkan pemerintah pusat telah menjatahkan Sumbawa untuk mendapat 56 orang PNS. Namun sampai saat jadwal seleksi tersebut belum ditetapkan. Hal ini diakui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Drs H Hasan Basri yang dikonfirmasi, Senin (21/7). Meski demikian ungkap Haji Bas?akrab pejabat ini disapa, pihaknya sudah menyusun formasi kebutuhan daerah sesuai dengan jatah yang diberikan dan telah disampaikan ke BKN untuk mendapat persetujuan. Formasi tersebut meliputi tenaga guru, tenaga medis atau kesehatan, tenaga teknis, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi lainnya. ?Mengenai jumlah tenaga yang dibutuhkan pada masing-masing formasi belum dapat dibuka, karena masih ada kemungkinan berubah,? katanya.

Untuk diketahui kata Haji Bas yang didampingi Kabid Administrasi Umum Kepegawaian, Syarifah S.Sos M.Si, sebelumnya Kabupaten Sumbawa mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKN sebanyak 850 orang dari berbagai bidang, namun yang setujui hanya 56 orang. Mengenai mekanisme test CPNS jalur umum ini di antaranya menggunakan sistem Computer Asisted Test (CAT) atau seleksi menggunakan komputer. “Seleksi ini akan berlangsung secara online dan serempak di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Demikian dengan surat lamaran harus dilakukan melalui sistem komputerisasi. Lamaran disampaikan secara online dengan men-Scan dokumen yang diperlukan dan dikirim ke alamat yang dituju. Dan lamaran ini hanya dapat disampaikan untuk satu instansi dan pada daerah tertentu. Satu instansi dapat melamar lebih dari satu formasi yang membutuhkan kualifikasi pendidikan yang sama.

Sementara untuk pemeriksaan hasil test, menurut H Bas, berlangsung secara otomatis, karena setelah tes berlangsung. “Para peserta dapat mengetahui langsung hasil testnya pada saat itu juga,” ujarnya.

Sementara untuk peserta yang lulus CPNS lanjutnya, akan menggunakan sistem rangking, yakni dengan mengambil peserta yang nilainya tertinggi pada masing-masing formasi sesuai kebutuhan. Sedangkan lokasi test direncanakan menggunakan Laboratorium Komputer SMKN 1 Sumbawa. Dari seluruh peserta yang akan mengikuti tes dialokasikan dalam 5 sesi setiap hari, masing-masing sesi akan diikuti 50 orang.

Dengan tes menggunakan sistem CAT ini akan lebih praktis, cepat, mudah dan transparan, karena tidak lagi membutuhkan pengawas ruangan, tidak perlu lagi menunggu hasil pemeriksaan jawaban, karena begitu tes selesai hasilnya langsung diperoleh.

Jaksa Selidiki Dugaan Korupsi PNPM GSC Lunyuk

 

Sumbawa, PSnews – Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, menyelidiki dugaan korupsi terhadap program PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) di Kecamatan Lunyuk. Kerugian Negara dalam dugaan korupsi oleh mantan ketua UPK PNPM GSC di Lunyuk tersebut, ditaksir menyentuh angka Rp 1,6 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH., MH., Jum’at (09/05/2014), memaparkan, bahwa pihaknya menyelidiki dugaan korupsi pada PNPM GSC di Kecamatan Lunyuk. Tim jaksa  telah ke lokasi pada Sabtu pekan lalu. Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran PNPM tersebut terjadi sepanjang tahun 2012 hingga 2013.

Temuan tim jaksa di lokasi,  berupa sejumlah dokumen yang diduga telah disalahgunakan oleh Ketua UPK. “Penyelidikan dan pengembangan akan terus dilakukan. Karena ada sejumlah penyimpangan dalam program tersebut. Praktek penyimpangannya masih diselidiki.

Menurut Kajari, secara faktual, program PNPM sangat membantu masyarakat di pedesaan. Namun kerap terjadi penyelewenangan oleh oknum pelaku program. Misalnya, kasus PNPM Kecamatan Empang, oleh bendaharanya  dibuat kelompok fiktif. Begitu juga PNPM GSC di Kecamatan Lunyuk. Pelaku melihat  adanya  kelengahan dari para pengurus sehingga kemudian membobolan dana PNPM.

Upaya klarifikasi telah dilakukan jaksa  terhadap satu orang yakni ketua PNPM GSC Lunyuk yang baru. Dalam klarifikasi tersebut jaksa juga menemukan sejumlah dokumen yang akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan. Semua pihak rencananya akan dimintai klarifikasinya mengenai dugaan korupsi PNPM GSC tersebut.

Jaksa menduga tidak menutup kemungkinan akan ada pelaku lain selain mantan Ketua PNPM GSC. Sebab pelaku dalam menarik dana menggunakan tanda tangan bersama dengan pengurus lain. Pelaku diduga memutasikan dana dari rekening PNPM ke rekening pribadi. (PSb)

Kecamatan Lunyuk Pusat BBGRM ke-IX

 

Sumbawa, PSnews – Kecamatan Lunyuk, menjadi pusat kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  (BBGRM) ke-IX. Kegiatan ini dimulai sejak Senin (05/05/2014) di lapangan sepak bola Kecamatan Lunyuk. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-42 Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2014. Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik menyampaikan BBGRM dan HKG PKK bukanlah acara seremonial semata. Tapi merupakan sikap konsisten untuk melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat sekaligus memupuk dan memicu semangat gotong-royong masyarakat, menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan lokal, solidaritas dan kesetiakawanan. Sehingga mampu menjadi kekuatan pendukung pembangunan berkelanjutan menuju terciptanya kemandirian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang dilandasai iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Bupati Sumbawa menyampaikankan bahwa kegiatan ini bukan hanya dilaksanakan pada saat bulan bhakti berlangsung, namun juga menjadi spirit untuk selalu diimplementasikan sepanjang tahun.

Pada kesempatan ini, Bupati Sumbawa sekaligus melaunching Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sebuah upaya di bidang kesehatan untuk meningkatkan deteksi dan penanganan dini pada ibu hamil, ibu bersalin yang pada akhirnya dapat menekan jumlah kasus kematian akibat keterlambatan sampai ke fasilitas kesehatan dan penanganannya.

Rumah Tunggu Kelahiran juga merupakan wujud peran serta masyarakat untuk peduli terhadap ibu hamil, ibu bersalin karena pengelolaan dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran didukung sepenuhnya oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh instansi kesehatan.

Setelah membuka acara BBGRM ke-XI dan HKG PKK ke-42 serta melaunching Rumah Tunggu Kelahiran Totang Kecamatan Lunyuk, selanjutnya Bupati Sumbawa beserta rombongan meninjau kegiatan gotong royong masyarakat di Lapangan Udara Desa Perung, Penanaman Pohon di Desa Padasuka dan sepanjang jalan menuju Kalbir, Peninjauan Gotong Royong Pembangunan Jembatan Kayu di Desa Emang Lestari. (PSb)

Pariwisata Sumbawa (2) : Dalam Loka, Ikon Budaya Penuh Daya Pesona

Catatan Didin Maninggara  

Keberadaan Dalam Loka di jantung Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan ikon budaya leluhur. Tapi sayang, Dalam Loka yang memiliki keindahan bangunan serta kekayaan nilai-nilai artestik dan arsitek tempo dulu, belum menghadirkan daya pikat masyarakat untuk menjadi tempat tujuan wisata budaya. Dalam Loka adalah Istana Kesultanan Sumbawa pada masa Sultan Jalaluddin III, dibangun pada tahun 1885. Istana ini berarsitektur rumah panggung yang terbuat dari kayu jati pilihan.

  

Setiap detail bentuk, jumlah, letak, ukuran, dan ornamen pada bagian-bagian bangunannya merupakan simbolisasi ajaran Islam.

Dalam Loka memiliki luas bangunan 696,98 meter persegi, dengan 99 buah tiang.

Menurut Lalu Mahmud A. Majid sebagai salah satu pemangku adat yang dilahirkan di Dalam Loka pada 60 tahun lalu, luas bangunan dan jumlah tiang tersebut merujuk pada Asmaulhusna (nama-nama Allah yang indah dan baik) dengan maksud agar Sultan dalam menjalankan pemerintahannya masa itu hendaknya mensifati diri dengan 99 sifat Tuhan tersebut. Diantaranya seperti Arrahman (penyayang) dan Arrahim (pengasih).

Keistimewaan bentuknya yang lain, yaitu dua bangunan kembar yang melambangkan Dua Kalimat Syahadat, dengan tangga terletak di bangunan kiri.

Lalu Mahmud menjelaskan, keistimewaan bentuk bangunan kembar tersebut juga mengandung arti dan makna begitu dalam, yaitu mengajarkan bahwa siapapun haruslah menaruh rasa hormat kepada Sultan yang dinyatakan melalui sikap tubuh yang membungkuk ketika menaiki tangga Istana Dalam Loka.

Indahnya pemandangan Dalam Loka dapat dinikmati dari berbagai sudut. Terlebih ketika mentari pagi atau mentari sore, ketika jamaah sholat Subuh dan Ashar keluar dari masjid jami’ Nurul Huda yang kini seakan berada dalam satu komplek bangunan dengan Dalam Loka. (Gara).

Pariwisata Sumbawa (1): Mendongkrak Potensi yang Belum Terdongkrak

Catatan Didin Maninggara 

 

Tana Samawa terdiri dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Memiliki ikon budaya khas dengan aneka ragam tradisi, sekaligus kaya potensi pariwasata alam yang menarik dan mempesona untuk bermacam kegiatan wisata. Layak ditawarkan kepada wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Kepulauannya tropis, memiliki garis pantai yang panjang dengan pasir putihnya yang indah. Perairannya yang menakjubkan untuk kegiatan berenang, berjemur, berlayar, mancing, selancar, snorkeling, menyelam, dan berbagai kegiatan menarik lainnya, sangat patut untuk dikunjungi para wisatawan.

Posisinya sangat strategis. Berada di sebelah timur Pulau Bali dan Pulau Lombok, serta di sebelah barat taman wisata satwa Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagian besar daratan Tana Samawa, berupa pegunungan yang membentang luas dari barat ke timur. Pegunungan tertinggi adalah Gunung Batu Lanteh dengan ketinggian 1,730 mdpl. Batu Lanteh merupakan wilayah pedesaan tertua, hingga kini alamnya masih asli dan berhawa dingin, meskipun Sumbawa termasuk daerah tropis dengan suhu udara berkisar diantara 20,4 sampai 35,5 derajat cilcius.

 

Kaya dengan daya pesona wisata yang beragam. Terdiri dari wisata alam, wisata bahari (pemandangan bawah laut serta berbagai jenis biota laut), atraksi wisata adat istiadat, kuburan tua bersejarah dan berbagai jenis daya tarik lainnya yang unik dan menarik untuk dikunjungi.

Sarana dan prasarana, seperti jalan, jembatan, alat transportasi, sarana akomodasi maupun sarana lainnya secara fisik cukup memadai. Hanya saja masih tersisa persoalan dalam rangka mengembangkan, memperkenalkan dan menjelajahi daya tarik wisata alam yang beragam jenis dan tempatnya. Sarana akomodasi berupa hotel dan restoran cukup tersedia di pusat kota di kedua daerah kabupaten itu. Sementara biro-biro perjalanan dan penyewaan mobil masih tergolong kurang. Tidak sebanding dengan aksesibilitas untuk mencapai kawasan pariwisata yang sudah cukup baik, lancar, nyaman dan aman dengan adanya perbaikan serta peningkatan ruas jalan.

Kendatipun demikian, menurut pemandu wisata Abdul Muis, penyebaran lokasi wisata di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang jaraknya berjauhan satu dengan yang lain menjadi penyebab banyaknya potensi wisata tidak tergarap dengan baik.

Karena kondisi penyebaran lokasi itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, H. Amri, S.Sos, M.Si mengemukakan kepada Pulau Sumbawanews, bahwa kendala utama pengembangan wisata belum banyak investor yang mau menanamkan modalnya di sektor pariwisata.

 

“Kita sangat butuh investor untuk pengembangan wisata yang tersebar begitu banyak di wilayah kita,” tandas mantan Kabag Humas Pemkab Sumbawa itu.

Akibatnya, kata Amri, lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi daerah tujuan wisata belum terdongkrak. Hal senada dikemukakan Abdul Muis, bahwa banyak tempat-tempat wisata yang menyajikan keunikan ekosistem dan vegetasi kawasan alam Sumbawa tidak dikenal oleh kalangan wisatawan pecandu wisata alam. (Gara)

Lalu Muhyi: Gugat Dana Hibah PTNNT Rp300 Miliar

Jakarta, Sumbawanews.com.- Tokoh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H.Amir Jawas meminta dilakukan audit penyaluran dana PT.NNT yang dialokasikan oleh Yayasan Olat Perigi (YOP) dan Comrel PT.NNT. YOP adalah yayasan yang bertugas menyalurkan dana PT.NNT kepada masyarakat untuk membantu kegiatan masyarakat. 

 

Dimintai tanggapannya menyangkut maslah tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senator H.Lalu Abdul Muhyi Abidin menggugat dana hibah dari PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT). Pernyataan itu disampaikan ketika ditanya tentang dana Coorporate Social Responsibility (CSR) PT.NNT.

 

Dalam perbincangan dengan Sumbawanews pada Selasa (8/7/2014) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senator yang membidangi anggaran di DPD RI itu mengaku tidak mengerti detil masalah penyaluran dana CSR PT.NNT. Dirinya malah menggugat uang hibah Rp300 Miliar yang bersumber dari pT.NNT.

 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, peruntukan dana hibah PT.NNT Rp300 Miliar belum jelas realisasi dan peruntukannya. Ia mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah NTB tentang dampak penerimaan dana hibah PT.NNT RP300 Miliar yang menurut dia, pemanfaatannya diperuntukkan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat NTB walaupun dalam pengalokasiannya tanpa melalui mekanisme penetapan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) NTB.

 

Dalam Rapat Paripurna DPD RI pada Rabu (8/7/2014) Komite IV DPD RI tempat Lalu (L) Muhyi bertugas, memberikan laporan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Serta Dana Transfer Daerah Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang RAPBN TA 2015.

 

Dalam laporan di halaman 5 (lima), DPD RI menyebut dalam kurun waktu 2010-2015 pertumbuhan ekonomi di tigabelas Provinsi masih dibawah rata-rata nasional (6,18%), seperti Papua (1,85%), Nusa Tenggara Barat (1,94%), Nusa Tenggara Timur (5,47%), Kalimantan Selatan (5,66%), Kalimantan Barat (5,84%) dan Kepulauan Bangka Belitung (5,86%).

 

Hal serupa juga terjadi pada daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya seperti Riau (3,85%), Aceh (4,31%), Daerah Istimewa Yogyakarta (5,19%), Kalimantan Timur (3,69%), Sumatera Selatan (6,03%).

 

PT.NNT yang telah mengeruk hasil perut bumi KSB selama ini, masih teguh dengan komposisi pemegang saham. Dihimpun dari beberapa data oleh media ini Newmont Nusa Tenggara BV menguasai 56%, PT.Multi Daerah Bersaing 24%, PT. Daerah Maju Bersaing (perusahaan daerah NTB) 25%, PT. Pukuafu Indah 17,8%, Indonesia Masbaga Investama 2,2%, PT. Multi Capital (Group Bakrie) atau 18% saham Newmont. (Zainuddin)

Amir Jawas Minta Audit Penyaluran Dana PTNNT

 

 

Jakarta, Sumbawanews.com.- PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat. PT NNT mendapat izin usaha  pertambangan (IUP) Kontrak Karya (CoW Generasi IV) dengan luas area 1.127.134 Ha pada kontrak awal, dan baru beroprasi di 87.504 Ha.

 

Kontrak ini dilakukan pada tanggal 2 Desember 1986, kemudian melakukan perpanjangan kontrak untuk melakukan produksi komersial pada 1 Maret 2000 dan akan berakhir pada 28 Februari 2030 (30 tahun). Perusahaan ini berstatus sebagai Operasi Produksi dengan produk yang dihasilkan adalah Konsentrat Tembaga, Emas, dan Perak. Dengan luas konsensus pertambangan seluas 1.127.134 Ha menandakan bahwa areal  pertambangan melebihi luas wilayah Pulau Lombok (473.870 Ha).

 

Luas wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah 4,932 juta Ha dimana sejumlah 59  persennya adalah lautan. Propinsi NTB memiliki dua pulau besar. Pulau Lombok, dengan luas wilayah 473.870 ha, sementara Sumbawa luasnya 1,541 juta ha. 

 

PT NNT adalah usaha patungan antara Nusa Tenggara Partnership dan PT Pukuafu Indah. Ada 80 persen saham yang dikuasai oleh Nusa Tenggara Partnership, sisanya dipegang PT Pukuafu Indah. Nusa Tenggara Partnership terbagi antara Newmont Indonesia Limited (56,25%) dari Amerika Serikat dan Nusa Tenggara Mining Corp (43,75%) milik Sumitomo Jepang. 

 

Tambang ini mendapat dukungan pendanaan dari asing, melalui skema Jaminan ekspor kredit atau Export Credit Agency (ECA). Pada November 1997, mengalir utang dan jaminan dari  beberapa lembaga keuangan. Diantaranya dari JBIC Jepang, US Export Import Bank (USEXIM) and KfW Jerman. USEXIM menyetujui pinjaman (utang) sebesar $425 juta, sementara KfW memberikan utang $75 juta dan JEXIM memberikan utang langsung sebesar $350 juta, dan tambahan co-financed sebesar $150 miliar. Sumber dikutip dari Academia.edu berjudul Mengintip Aktifitas Pertambangan Di Wilayah Pesisir tentang Study Kasus: Batu Hijau, Newmont Nusa Tenggara.

 

Sejak Kegiatan penambangan Batu Hijau dilakukan PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT), berbagai aktivitas terkait dengan penambangan  menimbulkan transformasi yang berimplikasi pada terjadinya perubahan sosial positif (konstruktif) dan negatif (deduktif), timbulnya transformasi usaha dan tenagakerja, serta transformasi sosial budaya lainnya.

 

Sejak tahap persiapan kegiatan penambangan telah dilakukan pembebasan lahan masyarakat dan negara yang mengarah pada perubahan perilaku masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha bagi sebagian masyarakat di KSB dan daerah lainnya. 

 

Cerita manis diatas berbanding terbalik dengan yang dialami KSB saat ini. Sejak 1 Juli 2014, PT.NNT resmi mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional melawan Pemerintah Republik Indonesia atas aksi nasionalisme RI dalam mempertahankan tanah dan airnya seperti yang diamaanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bahwa tanah dan air serta segala yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

Namun dalam kasus ini, kata tokoh masyarakat KSB, H. Amir Jawas yang biasa dipanggil Bang Haji, PT.NNT kata dia, berupaya menempatkan diri sebagai negara untuk mengatur Indonesia dengan mengajukan Indonesia ke Arbitrase Internasional. "PT.NNT bukan lagi sebagai perusahaan yang mau diatur oleh Pemerintah Indonesia," ulas dia saat berbincang dengan media ini di kediamannnya di Jakarta pada Senin (7/7/2014).

 

Sebagai bagian masyarakat yang daerahnya telah dikeruk kekayaannya oleh PT.NNT, Bang Haji tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya kepada PT.NNT. Selama beroperasi di wialayah KSB, dirinya ikut mempertanyakan hasil yang dicapai perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut dalam membangun masyarakat KSB.

 

Mengambil contoh alokasi dana dari Yayasan Olat Perigi (YOP) bentukan PT.NNT dan dana Comrel yang dialokasikan sebesar Rp10 Milyar pertahun, dirinya menantang PT.NNT untuk membuktikan kebenaran alokasi anggaran tersebut. Menurutnya jika PT.NNT dengan bangga menyebut telah mengalokasikan anggaran kepada masyarakat selama ini, tidak lebih dari sebuah aksi PT.NNT untuk meredam gejolak sesaat namun tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat KSB.

 

Pelaksana kegiatan yang direkrut oleh PT.NNT semakin memperkuat ikutsertanya PT.NNT memiskinkan masyarakat KSB, sebab dalam beberapa kasus sebutnya, hingga saat ini PT.NNT belum dapat menunjukan keunggulan program binaan PT.NNT melalui pengalokasian dana dari YOP dan Comrel.

 

Sangat menyakitkan tutur Amir Jawas. disamping mineral tambang, KSB yang kaya akan sumber air tawar dan laut, keberadaan PT.NNT tidak dapat membina masyarakat menjadi petani budidaya ikan air tawar dan laut. Para petani hidup dalam ketergantungan dengan sumber pembiayaan pribadi atau rentenir untuk membiayai kegiatan pertanian.

 

"Petani masih membajak sawah dengan traktor yang disewa. Mana bukti keberpihakan PT.NNT membina petani hingga sukses," kritik dia.

 

Pergantian pengurus dalam lembaga pembiayaan yang dinaungi PT.NNT, Amir Jawas menuding PT.NNT tidak ubahnya "penjajah" di era milenium yang mempertontonkan kehendak untuk memiskinkan KSB secara terstruktur dan terukur karena secara tiba-tiba PT.NNT telah memberhentikan kegiatan usahanya di KSB tanpa ada pemberitahuan sebelum diberlakukan UU Tentang Mineral Dan Barubara (UU Minerba) No.4 Tahun 2009 yang efektif diberlakukan pada 20014.

 

Kehadiran PT.NNT telah disambut gegap gempita oleh masyarakat KSB dan Indonesia, bahkan mancanegara dengan berbondong bondong mendatangi KSB untuk berinvestasi tanpa ada upaya dini dan terukur dari PT.NNT secara konsisiten mengembangkan kompetensi wirausaha masayarakat KSB.

 

Ditengah kegamangan PT.NNT mengahadapi pemberlakukan UU Tentang Minerba  yang berakibat sengketa di Arbitrase Internasional, KSb saat ini ulas Amir Jawas, telah menjadi daerah mati. Seluruh kegiatan usaha yang berhubungan dengan PT.NNT mendadak macet, merugikan tukang ojek, angkutan massal, kontrakan, dan pariwisata serta pertanian.

 

Disektor perbankan menurut dia, pihak bank merasa khawatir akan terjadi kredit macet atas aksi gamang PT.NNT. "Begitu mudahnya membuat daerah bangkrut hanya dengan ulah PT.NNT memberhentikan operasionalnya di KSB," gugat dia.

 

Sangat beralasan jika dirinya menggugat PT.NNT dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh YOP saat ini. Pemerintah daerah diminta berpihak kepada masyarakat untuk mendorong dilakukan audit menyeluruh atas digulirkannya dana YOP selama PT.NNT beroperasi.

 

Dalam kasus tersebut, ia menduga terjadinya manipulatif data dan alokasi pembiayaan oleh YOP dan Comrel. Dana yang dialokasikan kepada masyarakat diduga tidak sesuai dengan yang tertulis di kwitansi penerimaan uang. Dari semua kwitansi yang ditandatangan di YOP, ada satu kwitansi kosong yang tidak tercantum nilainya dan harus ditandatangani oleh penerima bantuan.

 

Semua kwitansi yang tercantum nilai bantuan sebut Bang Haji, oleh YOP dibuang ke bak sampah dan satu kwitansi tanpa jumlah nilai bantuan yang ditandatangani penerima bantuan menjadi arsip YOP yang kemuadian oleh YOP akan dicantumkan nilai bantuan melebihi nilai bantuan penerima sesuai keinginan YOP. (Zainuddin)      

KPU: Quick Count Bentuk Partisipasi Masyarakat, Bukan Perhitungan Resmi

Jakarta,Sumbawanews.com.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (9/7) malam, menggelar konferensi pers, menjelaskan perkembangan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, pagi hingga siang kemarin, kecuali di 15 distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua. 

 

Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Lantai II KPU RI ini dihadiri oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, didampingi Komisioner KPU, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansah, Arief Budiman, dan Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari berbagai KPU daerah, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan lancar dan aman, serta tidak ada kejadian-kejadian berarti yang mengganggu jalannya pemungutan suara. Pengiriman logistik Pemilu ke daerah-daerah di wilayah Indonesia juga berjalan lancar. 

 

“Kecuali pada 15 distrik di Kabupaten Yahukimo, yang tadi telah diupayakan pengiriman logistik hingga hari ini. Namun setelah dilakukan upaya untuk menerbangkan logistik ke tujuh distrik, pesawat harus kembali karena kendala cuaca. Untuk 15 distrik ini, kami terus berupaya untuk dapat segera memfasilitasi pemilih di sana, agar mereka segera dapat menggunakan hak pilihnya dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ungkap Husni Kamil Manik seperti dilansir oleh situs resmi KPU.

 

Husni menerangkan, mulai hari Kamis (10/7) ini, akan dilaksanakan proses rekapitulasi suara. Jadwal rekapitulasi di KPU dalam penetapan pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi manual dilaksanakan berjenjang. Mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 10-12 Juli 2014, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 13-15 Juli 2014,rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada 10-14 Juli 2014, kemudian rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota  pada 16-17 Juli 2014, dan KPU Provinsi pada 18-19 Juli 2014.

 

Selanjutnya, KPU menjadwalkan penetapan dan pemungumuan hasil penghitungan suara secara nasional pada 21-22 Juli 2014. “Jadi kalau tanggal 20 semua proses rekapitulasi telah selesai dilakukan pada 33 provinsi tambah 1 perwakilan Pokja di luar negeri, maka tanggal 21 Juli 2014 akan segera diunggah hasilnya. Namun apabila masih membutuhkan waktu rekapitulasi sampai tanggal 21 atau 22, maka batas akhir penetapan hasil rekapitulasi nasional akan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2014,” tegas Husni.

 

Menyoroti pelaksanaan survei dan quick count (hitung cepat), Husni menyatakan itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Namun sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 23 secara terang dan jelas bahwa hasil quick count bukanlah hasil resmi penghitungan suara. 

 

“Kami tentu memberi apresiasi atas partisipasi lembaga-lembaga yang telah melakukan quick count, karena pelaksanaannya telah dijamin oleh Undang-Undang. Namun kami berharap, baik lembaga yang telah melaksanakan quick count, peserta pemilu dan tim kampanye pendukung, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap tenang dan sabar, mengikuti proses rekapitulasi secara berjenjang di tiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga apa yang menjadi bagian dalam proses rekapitulasi yang dilaksanakan KPU merupakan acuan tunggal untuk mengikuti semua rangkaian Pilpres 2014,” jelas Husni.

 

KPU mengharapkan partisipasi tim kampanye pasangan calon untuk menenangkan seluruh anggotanya, sambil turut mengawasi proses rekapitulasi berjenjang, serta memberikan kepercayaan kepada KPU dalam bekerja secara profesional dan sebaik-baiknya.

 

“Di akhir keterangan pers ini, saya mengajak semua pihak menghargai hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, baik yang ada di luar maupun utamanya di dalam negeri, yang telah berlangsung satu hari ini dengan satu suasana yang damai dan lancar. Kita berharap ini adalah bentuk dari pematangan atau pendewasaan rakyat kita berdemokrasi. Mari sama-sama kita jaga agar kedamaian ini menjadi milik kita bersama,” pungkas Husni. (sn01)

Saling Klaim Menangi Pilpres, SBY Minta Kedua Kubu Capres Tidak Kerahkan Massa ke Jalan

Jakarta, Sumbawanews.com.- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta baik kubu pasangan Calon Presiden (Capres) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto – Hatta Rajasa maupun Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla untuk menahan diri terkait dengan hasil hitung cepat atau quick qount yang disampaikan sejumlah survei dalam Pemilu Presiden (Pilpres) hari Rabu (9/7) kemarin.

 

Presiden mengaku memantau quick qount yang sebagian memenangkan pasangan Prabowo – Hatta, sebagian lagi memenangkan Jokowi – JK. “Kita juga mendengar tadi keduanya  menyatakan menang dalam pilpres ini berdasarkan hasil penghitungan cepat, berdasarkan quick count, dan bukan atau belum hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Presiden SBY dalam konperensi pers di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (9/7) seperti dilansir oleh situs resmi Setkab RI.

 

Untuk itu, SBY sebagai Presiden yang netral, mengajak semua pihak menahan diri, tidak mengerahkan massa ke jalanan untuk merayakan kemenangan,  agar tidak terjadi benturan antar kedua kubu sampai semuanya menjadi terang.

 

Sebagai Kepala Negara yang tidak masuk ke dalam kedua kubu pasangan, SBY menyerukan kepada pemimpin dan elite politik, baik pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa dengan timnya maupun pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan timnya bisa menahan diri untuk tidak memunculkan ketegangan yang berlebihan di antara kedua masa pendukung, apalagi gerakan-gerakan di lapangan yang sangat rawan terhadap konflik horizontal.

 

"Sekali lagi saya menyerukan kepada pemimpin dan elite politik untuk betul-betul bisa memimpin pendukung politiknya, untuk menahan diri sampai semua menjadi terang," pinta Kepala Negara.

 

Presiden menegaskan, hanya KPU yang akan menetapkan hasil pilpres secara resmi. "KPU yang perlu dirujuk dan dijadikan pedoman," tuturnya.

 

Presiden menegaskan, ia sudah mengarahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi agar menjaga situasi yang aman, tertib dan damai.

 

Dalam kesempatan itu, PresidenSBY menyampaikan apresiasinya kepada rakyat Indonesia dan semua pihak atas jalannya pilpres yang damai dan lancar.

 

Tapi Kepala Negara menegaskan, bahwa tugas ini belum rampung. “Jangan dicederai kepentingan dan harapan rakyat kita. Keamanan di negeri kita harus tetap dijaga,” seru Presiden SBY tidak hanya kepada capres dan pendukungya, tapi juga rakyat Indonesia untuk menjaga suasana yang baik.(*/ES/sn02)