FPPP : PNS Terlibat Politik Praktis Harus Siap Terima Resiko

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Rusli Manawari, menyebutkan bahwa politik merupakan upaya merebut atau memperkuat kekuasaan kelompok. Karena itu, politik juga mengandung resiko bagi kelompok yang kalah.
“Khusus bagi PNS, politik ini memiliki resiko yang tinggi. Coba lihat di birokrasi kita, apa ada orang lain? Tidak mungin ada orang LA (Latif Amin,red) di pemerintahan JM. Begitu juga secara nasional tidak akan pernah ada orang-orang Megawati di pemerintahan SBY. Jadi, politik ini grup,” kata Rusli menjawab Gaung NTB soal netralitas PNS dalam Pilkada NTB, kemarin.
Menurutnya, politik akan sangat menguntungkan bagi pihak yang menang, sedangkan pihak yang kalah akan terlempar jauh. “Kalau saya jadi bupati tidak mungkin saya pasang musuh. Yang saya pasang tentu saja orang-orang dekat yang bisa dipercaya, itu logika politik,” katanya menambahkan.
Karena itu, Ia berharap PNS tidak terlalu jauh terlibat dalam kegiatan politik praktis yang mengandung banyak resiko.
Dikatakan, banyaknya PNS terlibat dalam kegiatan politik praktis lantaran tidak diberikan sanksi, padahal aturan tentang netralitas PNS sudah sangat jelas.
Ia kemudian mengingatkan PNS yang tidak netral dalam Pilkada NTB saat ini harus siap menerima resiko dan tidak menyesal ketika calon yang diusung tidak menang, sebab perbuatannya sendiri yang akan melemparkannya ke luar ‘arena’.