Masyarakat Diminta Berperan Cegah Bangkitnya Café Batu Gong

 

Sumbawa, PSnews – Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik, meminta masyarakat supaya berperan aktif dalam mencegah bangkitnya kembali aktifitas hiburan malam berupa cafe di kawasan Batu Gong. Bupati menilai, peran Pemda saja tidak akan cukup untuk menjaga kondusifitas wilayah.

“Peran aktif masyarakat, sangat membantu pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah. Pemerintah tidak bisa melakukan pengawasan terhadap semua hal seorang diri,” ujar Bupati yang ditemui di sela-sela kesibukannya, Jum’at (28/06/2013).

Bupati menegaskan, Pemda Sumbawa tetap menertibkan kawasan tersebut dengan menggelar operasi yustisia. Pasalnya, ketika pengusaha di kawasan Batu Gong mengatakan bahwa sudah tidak ada aktifitas hiburan malam di kawasan itu, masyarakat masih belum percaya. Lagipula image tentang Batu Gong yang berkembang di masyarakat bahwa hiburan malam, kembali bangkit di kawasan itu. Ia memandang, image itu mendekati kebenaran jika dilihat dari luar. Misalnya cara berpakaian para pekerja di kawasan itu dan para pekerjanya masih keluyuran hingga tengah malam.  

Bagi para pengusaha terkait, diharap jangan sampai memancing emosi masyarakat yang ditakutkan akan menimbulkan korban jiwa dan harta dikemudian hari.

Bupati juga menyinggung peran para pemuka agama supaya tidak hanya melakukan ceramah di tempat ibadah saja. Menurutnya yang jauh lebih penting jika ceramah itu bisa dilakukan di luar tempat ibadah agar masyarakat bisa lebih tercerahkan mengenai persoalan agama.

Pemda juga mulai menertibkan para pendatang. Kepada Ketua RT dan RW, diminta untuk menertibkan warganya masing-masing. Bila ada pendatang yang ingin tinggal di kawasannya, maka harus dimintai identitas secara detail dan jelas.

“Bila masyarakat hanya diam dan pemerintah yang disuruh bergerak sendiri, maka pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa,” tandasnya. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, disebutkan, sebenarnya pemerintah adalah fasilitator. Yang melaksanakan semua pembangunan di daerah adalah masyarakat. Karena itu, jelas Bupati, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. (PSb)

Mahasiswa UTS Akan Ikuti Lomba Rakit Robot Bakteri di AS

 

Sumbawa, PSnews – Sedikitnya 15 orang mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) mengikuti lomba biotech tahap II sebagai kelanjutan penyelenggaraan biotech camp pada 24 Mei 2013 lalu. Ke-15 mahasiswa tersebut terbagi dalam 8 grup bernama Sumbawagen.

Grup Sumbawagen 1 terdiri dari Fahmi Dwilaksono, Indah Puspitasari dan Yulianti dengan projek berjudul Bannaple Rabbish Perfume System. Sumbagen 2 terdiri dari Adelia Elviantari dan Karimah Auliasari dengan projek berjudul Robot Biotech-Ecoli Prokok. Sumbawagen 3 terdiri dari Asmawati dan Rian Adha Ardinata dengan judul projek E-Hummer System. Sumbawagen 4 terdiri dari Arief Muhammad dan Gita Penylestari mengangkat judul Biocontrol Using Mosquito Hunter System. Kemudian Sumbawagen 5 terdiri dari Yunianti dan Irwandi yang mengangkat judul projek Natural Pigmen Production Using Yellow Natural E.Coli. Sumbawagen 8 diwakili oleh Cindy Suci Ananda dan Ovitra Astiana yang mengangkat judul projek E.Coli Fertilizer System. Sedangkan M. Isro dan M. Al Azhar yang mengangkat projek Scaffold Protein Plastic TG System mewakili grup Sumbawagen 9.

Mereka berkompetisi kembali di tahap kedua untuk kegiatan lomba selanjutnya yaitu Internasional Genetically Engineered Machine (IGEM) di Massachusset Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat (AS).

Dosen Bioteknologi UTS selaku pendamping para mahasiswa, Budiarto, saat membuka Biotech Camp tahap II di kampus UTS, Batu Alang, Moyo Hulu, Kamis (27/06/2013), mengemukakan, lomba tersebut merupakan rangkaian seleksi penerimaan mahasiswa di program studi bioteknologi yang bertujuan untuk mendapatkan bibit-bibit unggul yang siap dierami untuk menjadi elang-elang yang siap mencengkram dunia.

“Mereka adalah siswa-siswi pilihan dari SMA se-Sumbawa, baik yang ada di kota maupun di kecamatan,” jelas Budiarto.

Ia menambahkan, para mahasiswa tersebut telah mengikuti biotek camp yang bertujuan untuk menyiapkan mereka agar mahir dan memahami konsep merakit robot bakteri dengan benar.

Mewakili Bupati Sumbawa, Kepala Bappeda, Lalu Suharmadji, menyatakan harapannya agar peserta yang akan berlomba di MIT nantinya dapat memberikan yang terbaik guna mengharumkan nama Indonesia sekaligus nama daerah di forum internasional.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat Sumbawa juga menaruh harapan agar ke depan pengembangan riset dan teknologi mampu menjawab permasalahan-permasalah di daerah. Terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor yang digeluti oleh masyarakat banyak seperti, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Dimana adopsi teknologi oleh petani-petani nantinya dapat memacu produktifitas yang muaranya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan ini tentunya menjadi tantangan dan motivasi UTS sebagai pelopor pengembangan sains dan teknologi di Kabupaten Sumbawa. Pemda akan menunggu buah karya dari intelektual-intelektual muda yang lahir dair UTS ini,” ungkap Lalu Suharmadji.

Secara khusus ia menyatakan, kepada para Kepala Sekolah, para guru pendamping dan para orang tua siswa agar dapat secara bersama-sama memberi ruang bagi penciptaan kreatifitas bagi generasi muda. Sehingga ke depan sebagai cikal bakal pemimpin bangsa dapat memberikan ruangan mampis kepada tana Samawa.

Pada pelaksanaan Biotech Camp tahap II tersebut, masing-masing para peserta yang terbagi dalam grup Sumbawagen mempresentasekan proposal rencana perakitan robot bakteri. Kemudian dewan juri memberikan penilaian dan menetapkan grup Sumbawagen tertentu menjadi juara I, II, III dan harapan. Bagi juara I akan berhak mengikuti Internasional Genetically Engineered Machine (IGEM) di Massachusset Institute of Technology (MIT) di Amerika Serikat. (PSb)

Gubernur NTB Dituding Menghambat Proses Pembentukan PPS

Taliwang, Sumbawanews.com.- Munculnya gerakan untuk melakukan percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, dan mendapat reaksi beragam dari sejumlah pihak terutama dari elit partai pengusa NTB, dinilai oleh sejumlah pihak menjadi indikasi kuat bahwa Gubernur NTB, Dr TGH Muhammad Zainul Majdi setengah hati mendukung pembentukan PPS dan belum rela pulau penyangga pendapatan daerah NTB lepas dari wilayah kekuasaannya.

Amru Albar (36), ketua Forum Pemuda Masyarakat Sumbawa Barat, menegaskan, upaya Gubernur NTB untuk menggagalkan PPS, terlihat dalam beberpa tahapan proses perjuangan PPS yang telah dilakukan oleh rakyat pulau Sumbawa. Dimana gubernur terus mencari cara agar PPS gagal ditetapkan menjadi DOB, sebut dalam rekomendasi yang dikeluarkan gubernur. TGB, justru memperlambat dan menunda -nunda proses itu.

Penolakan itu memang terlihat ditutupi, bebernya, karena Gubernur memang tidak akan berani secara terang terangan menolak pembentukan PPS. “Itu hanya akal akalan agar ketokohannya tetap terjaga. Tapi, itu tidak bisa disembunyikan. Artinya, gubernur setangah hati lepas dari PPS. Bayangkan saja, jika Pulau Sumbawa yang nota bene adalah penyangga utama pendapatan daerah NTB harus dilepas, maka dipastikan Pulau Sumbawa akan lebih cepat berkembang dan maju dari Pulau Lombok,” tegasnya. 

Upaya untuk menggagalkan terbentuknya PPS oleh gubernur semakin kontras, lanjutnya, dalam gerakan yang rencana dilakukan oleh Koalisi Sumbawa Barat untuk PPS, dan juga gerakan di kabupaten lainnya untuk mendorong percepatan pembentukan PPS, Gubernur NTB sangat kuat diindikasikan menggunakan sistem Partai Demokrat untuk membuat manuver blunder untuk melarang kadernya bergabung dalam gerakan itu. Kepentingan partai harus dikesampingkan dalam gerakan ini, karena prinsip gerakan ini adalah untuk memberikan sinyal kepada pemerintah pusat dan elit politik di pusat, bahwa PPS adalah keinginan semua pihak, terutama rakyat. 

“Siapa berani jamin bahwa PPS bisa masuk?, kalau demokrat berani pastikan, maka mari kita buat perjanjian terbuka dengan rakyat Pulau Sumbawa?. Dan jika tidak?,” tukasnya Jadi gerakan rakyat sangat dibutuhkan untuk menganntispasi hal tadi. Lanjutnya. Hal senada disampaikan, Ricahad (43), ketua Forum Pemuda Brang Rea. Ia menegaskan, kepentingan partai itu harus disinergikan dengan

kepentingan rakyat.

“Politisi dalam hal ini harus melebur, jangan justru membenturkan kepentingan ini dengan kepentingan partai, apalagi hanya untuk kepentingan atasan partainya,” cetus Richad.

Perdebatan tentang kebutuhan rakyat Pulau Sumbawa terhadap terbentuknya PPS telah tuntas, jadi kita jangan sampai justru terjebak dalam perdebatan itu. karena bisa jadi akan mengendorkan perjuangan untuk pembentukan PPS.

Sementara itu, juru bicara presidium Koalisi Sumbawa Barat untuk PPS, Andi Subandi, mengungkapkan, gerakan yang dilakukan oleh Koalisi Sumbawa Barat untuk PPS adalah gerakan terbuka bagi semua pihak, dan wadah perjuangan bagi siapa yang punya perhatian terhadap PPS. Artinya, bukanlah untuk segolongan kelompok, apalagi individu. “Kita terbuka untuk semua pihak. Jadi siapa saja yang ingin didepan

terhadap gerakan ini silahkan?, justru itu adalah harapan kita, karena fokus gerakan ini adalah untuk mendorong PPS segera dimasukkan dalam daftar Daerah Otonom Baru (DOB) dalam masa sidang di bulan Juli mendatang,” terangnya

Gerakan itu bukan untuk mematahkan gerakan yang dilakukan oleh tokoh ataupun politisi elit di pusat. Justru gerakan itu adalah untuk menguatkan alasan atas terbentuknya PPS, bahwa PPS adalah keinginan semua pihak di Pulau Sumbawa bukan keinginan individu atau kelompok tertentu. “Dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Dan, gerakan itu bukan kita ingin mengganggu ketertiban umum. Tapi kita ingin menggugah simpati publik di sisa waktu yang tinggal beberapa hari perjuangan ini untuk PPS. Jadi kalau ada upaya untuk menggagalkan gerakan ini, terutama oleh penguasa NTB, maka kami minta itu dihentikan, karna itu akan membuat kekecewaan yang mendalam terhadap rakyat Pulau Sumbawa,” tutupnya. (Unang Silatang)

WSKS Cermati Kondisi Terkait Rencana PHK PTNNT

Maluk, Sumbawa Barat, Sumbawanews.com- Wadah Silaturrahmi Karyawan Samawa Batu Hijau, WSKS ternyata tidak tinggal diam terkait rencana sepihak PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) melakukan pengurangan karyawannya.

"Pengurus terus memantau reaksi karyawan dan masyarakat terkait rencana PHK karyawan sesuai dengan memo president direktur PTNNT Martiono" ujar Waren sapaan akrab Beni Ahmadi dalam pernyataan pers yang diterima Sumbawanews.com, Sabtu (29/6)..

Waren juga menambahkan bahwa organisasi karyawan terbesar di NTB ini terus melakukan pengumpulan informasi terkait isu PHK.
Menurut WSKS, rencana PHK ini membuat seluruh Karyawan Samawa, keluarga dan masyarakat cemas dan WSKS mengantisipasi untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

"WSKS berkewajiban menyampaikan informasi-informasi terkini terkait isu yg sedang trend di karyawan dan masyarakat, kita tidak ingin tiba-tiba terjadi hal yg tdk kita inginkan hanya karena kurang informasi dan terputusnya komunikasi antara pihak terkait. WSKS mungkin berbeda pendapat terkait dalam penyebutan karyawan LOKAL, karena kalimat ini akan bias ketika bicara masa tinggal. WSKS punya kreteria sendiri dan lebih senang memakai sebutan Karyawan Samawa Totok. Karena ini jelas azas manfaatnya. Lebih jauh kami tidak mentah-mentah menolak pengurangan ini justru melihat sebagai berkah bagi karyawan Samawa." Lanjut Waren.

Menurut WSKS, sudah saatnya perusahaan melirik dan memanfaatkan sumberdaya/potensi karyawan Samawa yg selama ini sudah bekerja lama dan menyumbangkan prestasi kepada perusahaan. Dengan komposisi sekitar Staf 18 persen dan non staf 82 persen tentu bukan hal mengembirakan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah beroperasi selama 13 Tahun.

Sekretaris Jendral WSKS juga mengingatkan Managemen PT. Newmont Nusa Tenggara untuk tidak berpikir mem-PHK-kan Karyawan Samawa Totok tetapi justru berpikir bagaimana meningkatkan jumlahnya di level staff.
"WSKS terus mendorong terciptanya hubungan baik, azas manfaat dan multiplayer efek selama keberadaan PT. Newmont Nusa Tenggara di tanah Samawa. Sebagai pewaris cebakan emas-tembaga di Batu Hijau, WSKS tetap berkomitmen dan terus berusaha bekerjasama dengan siapapun dalam menjaga citra baik perusahaan selama menambang di Batu Hijau selama masi bermanfaat untuk Tau Samawa Totok," tutupnya. (Sn01)

Abidin Nasar Ragu PTNNT Laksanakan Ketentuan Menakertrans

Taliwang,SumbawaNews.Com-Abidin Nasar SP Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat dan juga dari Politisi kawakan Partai Keadilan Sejahtera, merasa sangat pesimis bahwa Management PT Newmont Nusatenggara bermomitmen menjalankan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja terkait rencana Newmont mereview 1300 karyawannya dengan alasan agar lebih efektif dan efisien untuk menjaga kelangsungan operasi tambang jangka panjang ditengah harga logam yang tidak stabil.

“Newmont harus transparan jujur dan terbuka, jangan sampai mengatakan bahwa Memo itu hanya kebijakan Newmont Denver, mengingat PT Newmont adalah bagian dari Newmont Denver, “ kata Abidin Nasar melalui siaran Persnya, Sabtu (29/06) kepada SumbawaNews.com.

Sebelumnya Ruby Pornomo, Manager Publik Relations PT Newmont bahwa Memo yang mencantumkan 33 % pemberitahuan tentang tindakan yang dilakukan Newmont Mining Corporations Khusus di Kantor Denver Colorado Amerika Serikat, bukan bagian dari PT Newmont Nusa Tenggara, Fokus di PT NNT saat ini adalah mereview struktur organisasi yang ada supaya lebih efisien dan efektif, kami paham mengenai edaran tersebut, dan PT NNT senantiasa mematuhi hukum dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku “ jelas Rubby.

Menanggapi pernyataan Ruby tersebut, Abidin menjelaskan hal tersebut merupakan Strategi Management PT Newmont agar tidak disalahkan, karena yang diketahui selama ini terkait ketenaga kerjaan pihak Newmont tidak transparan bahkan terkesan tertutup.

Masih menurut Abidin bahwa informasi yang berkembang luas saat ini bahwa PT NNT akan Mem-PHK sekitar 1300 orang karyawannya, untuk itu pemerintah harus serius menyikapi persoalan ini, "saya akan mengusulkan DPRD untuk meminta PT NNT mengklarifikasi persoalan ini secara terbuka,“ jelas Abidin.

Sementara Manager Publik Relations PT NNt Rubby Purnomo saat dikonfirmasi Sumbawa News.Com terkait keraguan wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat tentang komitmen PT NNT menjalankan Aturan surat Edaran Menteri, pihaknya membantah keras, seperti halnya seluruh perusahaan tambang lainnya Dunia, bahwa PT NNT saat ini sedang focus untuk mereview organisasi yang ada supaya lebih efisien dan efektif, sehingga dapat menjaga kelangsungan operasi tambang jangka panjang ditengah ketidak menentunya haraga Logam Global yang tidak stabil.(Edi Chandra)

FPT Gelar Aksi Simpatik Menolak PHK Tenaga Kerja Lokal di PTNNT

Taliwang, Sumbawanews.com.-Rencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  terhadap 33 persen karyawan di  PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), sebagai akibat dari kondisi keuangan perusahaan yang pasalnya memburuk pada fase ini, ternyata mendapat sorotan keras dari Front Pemuda Taliwang, dan mendesak perusahaan untuk tidak memberlakukan kebijakan itu kepada karyawan lokal.

Sikap keras yang ditunjukkan organisasi kepemudaaan itu, dilakukan dengan menggelar aksi spontanitas, dengan membawa spanduk dan mencoret tembok kantor Community Relation (comrel) Taliwang, Kamis (27/6) siang tadi.

Dikatakan ketua Front Pemuda Taliwang, Erik Dirgantara, kepada sumbawanews, perusahaan telah beroperasi selama belasan tahun dengan mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) dari tanah Sumbawa Barat. Jadi dalam hal pengambilan kebijakan, perusahaan harus memperhatikan semua sisi yang berkaitan dengan kebutuhan lokal.

PT NNT memang perusahaan kapital, ujarnya, tapi jika perusahaan menginginkan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, perusahaan harus menjadikan pertimbangan itu menjadi pertimbangan utama.

“Kalau perusahaan abai dengan tuntutan itu, apalagi kita mau berharap putra lokal bisa menduduki posisi strategis di PT NNT? dan jika demikian, untuk apa perusahaan dipertahankan,” cetusnya.

Jangankan PHK karyawan lokal, lanjutnya, kebijakan PHK terhadap 33 persen karyawan secara umum, juga masih perlu dipertimbangkan. Karena dalam release Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan itu, telah dengan jelas disebutkan bahwa perusahaan dilarang untuk memberlakukan kebijakan itu.

Mahkamah Konstitusi hanya bisa melakukan kebijakan PHK, bila perusahaan telah tutup secara permanen. Artinya perusahaan hanya diperkenankan untuk melakukan PHK sementara.

“Dalam realese MK sudah jelas, bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK hanya dengan alasan itu (efisensi). karena PHK dinilai menjadi keputusan terakhir, setelah menempuh jalan lain, seperti pengurangan upah, mengurangi shift kerja, menghilangkan kerja lembur, mengurangi jam kerja atau atau mengurangi hari kerja,” bebernya.

Sementara itu, manajer Comrel Taliwang PTNNT, Abdul Munir, justru memberikan tanggapan mengejutkan atas aksi yang digelar FPT, yaitu mendukung aksi massa untuk menolak kebijakan itu, dan mengapresiasi gerakan yang telah dilakukan  sebagai bentuk aksi simpatik pemuda Taliwang.

“Apalagi kita yang tidak menolak.  teman teman diluar saja menolak,” cetusnya.

Ia membeberkan, kebijakan itu memang tidak semudah itu akan dilakukan oleh manajemen, apalagi reaksi protes atas kebijakan tersebut juga dilakukan oleh karyawan, seperti WSKS dan serikat buruh lainnya.

Setahu saya, terang munir, Ada beberapa kebijakan yang sudah ditawarkan oleh konsultan Newmont  dalam hal menyikapi efesiensi keuangan, yaitu melakukan evaluasi terhadap subkontraktor besar, dengan melihat volume kerja yang dikerjakan. Artinya, harus ada pengurangan volume atas pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor, sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan oleh karyawan PT NNT.

“Konsep ini sudah pernah dicoba di Inco. Toh juga selama ini masih banyak karyawan Newmont yang hanya menjadi pengawas biasa,” bebernya. (Unang Silatang)

Daeng Nindo, Kakak Sultan Sumbawa Meninggal

Penyair Dinullah Rayes (kiri) bersama Almarhumah Hajjah Nindo Siti Rahayu Daeng Risompa

Sumbawa Besar, Sumbawanews.com.- Innalillahi Wainnailaihi Rojiuun, puteri tertua Sultan Muhammad Kaharuddin III (1931-1958) yang bernama Hajjah Nindo Siti Rahayu Daeng Risompa telah berpulang ke Rahmatullah pada Jum'at 28 Juni 2013 pada pukul. 06.30 wita, Jenazah akan disemayamkan di rumah duka Istana Bala Kuning Sumbawa Besar.

Daeng Nindo panggilan akrab puteri Sultan Sumbawa ini, kesehariannya berdomisili di Istana Bala Kuning Sumbawa Besar.

Daeng Nindo merupakan kakak dari Sultan Muhammad Kaharuddin IV atau akrab di panggil Daeng Ewan.

Informasi yang didapat Sumbawanews.com, saat ini pelayat mulai ramai mendatangi rumah duka di Istana Bala Kuning Sumbawa Besar. (sn01)

Sidang Lanjutan Perceraian Gubernur NTB 2 Juli Mendatang

 

Jakarta, Sumbawanews.com. - Setelah membina biduk rumah tangga selama Puluhan tahun, Gubernur NTB Zainul Majdi memutuskan untuk bercerai dengan istrinya, Rabiatul Adawiyah alias Dewi Rasyid.

Terungkap berakhirnya biduk rumah tangga Majdi – Dewi setelah pasangan orang nomor satu di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat Zainul Majdi menalak Istrinya.

"Berkas perceraian itu sudah dimasukkan sejak bulan Mei yang lalu. Tanggal 31 seingat saya, dan kemarin Selasa (18/6/2013) sudah dilakukan sidang perdana dengan nomor agenda sidang Nomor Perkara . 1409/PDT/2013/PAJS." ujar Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ida Noorsaadah, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2013).

Lanjut Ida. Untuk lanjutan persidangannnya di agendakan pada tanggal 2 Juli 2013 mendatang, dengan agenda menghadirkan Tergugat atas nama Rabiatu Adawiyah alias Dewi Rasyid.
Berita perceraian Majdi – Dewi Rasyid ini tentu saja menyulut spekulasi yang beredar, bahwa benar selama ini Zainul Majdi melakukan Nikah Siri dengan Erica L Panjaitan mantan Reporter SCTV sekaligus mantan staf di Kedubes USA itu.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kiyai Rasyid orang tua dari Dewi Rasid , mengaku benar sudah ada surat dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk panggilan kedua untuk persidangan berikutnya pada tanggal 2 Juli 2013 mendatang.
“Benar kami telah menerima surat dari Panitra Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk hadir di Pengadilan Agama Jaksel, “ Tutur Kiyai Rasyid saat ditemui Sumbawanews.com di kediamannya di Pondok Pesantren As-Syafi'iyah, Jln. Al-Barkah, Tebet, Jakarta Selatan.
Ditanya tanggapannya terhadap Nikah Siri Gubernur NTB Zainul Majdi sebelum menceraikan Dewi, Kiyai Rasyid hanya pasrah dan tidak mau ikut campur.
“Jika anda tau dia nikah sebelum cerai dengan anak saya, ya silahkan anda sebagai media yang nanya kepada mereka lah, saya hanya serahkan kepada allah.” Ucapnya.
Ditanya apakah kecewa terhadap perceraian tersebut. Kiyai Rasyid mengatakan “iya”.
Jika anda nanya saya kecewa atau tidak, ya pasti saya jawab kecewa, karena tidak ada satupun orangtua yang mau anaknya bercerai, namun aku anggap ini sudah takdir allah.” Tuturnya.
Rabiatu Adawiyah alias Dewi Rasyid mempertahankan hubungan selama Satu tahun  terakhir, akan tetapi endingnya adalah keputusan Majdi menceraikan Dewi." papar Kiyai Rasyid.
Ditempat terpisah, kaka kandung Rabiatul Adawiyah  alias Dewi Rasyid bernama Ustazah Ita berharap jika sudah final perceraian tersebut, nantinya hak asuh anak agar tetap di tangan ibunya.
“ Harapan saya hanya satu, jika sudah tidak adalagi jalan untuk rujuk, maka harapan saya agar kedepan hak asuh anak agar di tangan ibunya, pasalnya anak anak mereka masih kecil kecil.”kata Ustazah Ita kaka Kandung Rabiatul Adawiyah di Jakarta Rabu (19/6/2013).

Nikah dan Selingkuh

Pasangan ini menikah sudah Puluhan tahun, mereka tidak pernah terlihat bersama di depan publik sejak Bulan Puasa tahun lalu, bahkan saat saat kampanye Pilkada Gubernur NTB Mei 2013 yang lalu.

Desas-desus bahwa Zainul Majdi berselingkuh dengan Mantan Reporter SCTV Erica L Panjaitan pertama kali mencuat ke publik pada tahun 2012 yang lalu. Ketika sebuah surat kabar Mingguan Realita Rakyat mengungkap pernikahan siri Gubernur NTB.

Namun akhirnya di berbagai Jejaring Sosial seperti Facebook dan Twiter pun ramai dibicarakan.

Desas-desus perselingkuhan tersebut klimaks saat moument Pilkada NTB pada Mei 2013 mendatang saat di KPUD NTB yang salah satu kandidat ditanya berbagai Awak Media terkait kehadiran Isrti kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
Kabar pernikahan siri ini tersebut sontak membuat Rabiatul Adawiyah marah.

"Majdi Minta Ijin ke saya agar dia nikah lagi, sementara saya tau dia sudah lama menikah, akibat ketidak jujurannya saya tidak beri ijin , sehingga dia takut seperti Aceng akhirnya saya diceraikan.” tegas Rabiatul Adawiyah saat ditemui Sumbawanews di Jalan Tebet Raya nomor 30 Persisnya di depan Rusun Tebet Raya Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2013). (Erwin Siregar)

Ketahuan Nikah Siri, Gubernur NTB Ceraikan Istri Pertamanya

Jakarta, Sumbawanews.com. – Kabar yang selama ini menggelinding di Permukaan masyarakat NTB yang mengatakan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) M Zainul Majdi melakukan Nikah siri jelas terjawab.

Pasalnya setelah resmi istrinya Rabiatu Adawiyah alias Dewi Rasyid mengetahui fakta bahwa suaminya Zainul Majdi melakukan nikah diam diam maka Dewi meminta pilihan dia ( Dewi –Red) atau Istri Muda Zainul Majdi bernama Erica L Panjaitan, ternyata benar TGB Zainul Majdi memilih Erica L Panjaitan.

Sehingga dengan keputusan Gubernur NTB Zainul Majdi memilih Erica L Panjaitan,maka Gubernur NTB Zainul Majdi memilih menceraikan Rabiatu Adawiyah alias Dewi Rasyid. Hal itu dikatakan  Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ida Noorsaadah.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga menyatakan Gubernur NTB itu telah mengajukan berkas permohonan talak terhadap istrinya sejak akhir Mei.

"Berkas itu sudah dimasukkan sejak bulan Mei yang lalu. Tanggal 31 seingat saya," ujar Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Ida Noorsaadah, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2013).

Sementara sidang perdana perkara gugatan cerai itu, lanjut Ida, akan dilangsungkan pada Juli 2013 mendatang.

"Sidangnya itu nanti, bulan Juli,tapi tanggalnya belum ditentukan" ujar  Ida.

Ida juga mengatakan, Zainul mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa pagi tadi.

"Memang benar Pak Zainul datang ke sini tadi, sebagai pihak pemohon terhadap gugatan talak terhadap istrinya," jelas Ida. (Erwin Siregar)

Rayakan Kenaikan Kelas, Tiga Siswa Digulung Ombak, 1 Tewas, 2 Selamat

Lunyuk, Gaung NTB – Kebahagiaan setelah menerima raport yang dirasakan siswa SD Sukadamai Kecamatan Lunyuk, seketika sirna.
Rekreasi spontanitas untuk perayaan kenaikan kelas di Pantai Telang Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk, berubah bencana. Tiga orang hanyut diseret ombak pantai selatan di pesisir yang dikenal dengan pasir putihnya ini. Teriakan histeris membuat nelayan yang kebetulan sedang mencari ikan langsung sigap. Dua orang berhasil diselamatkan, seorang lainnya tertelan ombak. Adalah Putu Purnama (12) siswa yang baru saa naik ke kelas 6 ini seketika hilang. Pencarian pun dilakukan dan berhasil ditemukan keesokan harinya dalam kondisi tak bernyawa dengan kondisi tubuh membengkak.

Camat Lunyuk, Lukmanuddin S.Sos yang dikonfirmasi Gaung NTB menuturkan, penerimaan raport di SD Sukadamai Lunyuk ini dilaksanakan Sabtu (22/6). Korban bersama teman sekelasnya yang terlihat bahagia langsung membuat rencana untuk mandi bersama di Pantai Telang yang terkenal indah dengan pasir putih dan ombaknya yang cukup bagus. Mereka pun berangkat menempuh jarak sekitar 5 kilometer ini dan tiba pukul 12.00 Wita. Tanpa membuang waktu para siswa ini menceburkan diri di laut. Karena air surut, korban bersama dua rekannya termasuk 1 orang perempuan berenang sedikit ke tengah. Tanpa diduga muncul gelombang yang cukup besar. Ketiganya tergulung dan terseret semakin ke tengah. Rekan-rekannya yang berada di pinggir pantai berteriak histeris. Para nelayan yang tidak jauh dari lokasi datang mencoba menolong. Dua orang siswa berhasil ditarik hingga ke sisi pantai, sedangkan korban tak berhasil ditemukan.

Pencarian pun mulai dilakukan. Karena ombaknya cukup besar dan lautannya cukup luas, Lukman—akrab camat low profil ini disapa, mencoba berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, serta menghubungi Tim SAR Propinsi. Tim dari dua institusi itupun meluncur ke lokasi melakukan penyisiran. Meski alot namun upaya ini tidak sia-sia. Korban ditemukan esok harinya, Minggu (23/6) sekitar pukul 13.00 Wita, dalam keadaan mengapung.
Jasad malang itupun dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Menurut Lukman, kasus tersebut adalah musibah dan diharapkan tidak akan terulang di kemudian hari. Untuk itu Ia menghimbau semua warganya bersikap waspada jika mandi di laut terutama pada situasi saat ini, mengingat kondisi Pantai Selatan sulit ditebak. Meski awalnya tenang tapi secara tiba-tiba ganas dengan ombak bisa mencapai 3-4 meter. “Hindari mandi di tengah laut, cukup di sisi pantai atau hanya duduk menikmati indahnya pasir putih dan panorama alam setempat,” himbaunya.

Sejarah Perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin

Kunjungan Soekarno ke Istana Bima

 

Tokoh yang memegang peran utama dalam Perkembangan sejarah Bima pada awal abad XX adalah salah seorang putra sultan Ibrahim (Sultan XIII) dengan permaisurinya Siti Fatimah Binti Lalu Yusuf Ruma Sakuru yaitu Sultan Muhammad Salahuddin. Lahir di Bima pada tanggal 15 Zulhijah 1306 H (14 juli 1889), memiliki 11 orang saudara. Tiga saudara seayah seibu masing – masing bernama Abdullah (Ruma Haji), Abdul Qadim (Ruma Siso), dan Nazaruddin (Ruma Uwi). Saudara seayah terdiri dari Siti Hafsah, Abdul Azis, Sirajuddin (Ruma Lo), ibunda ketiganya bernama, Siti Aminah,  kemudian Siti Aminah (Ruma Gowa) ibundanya karaeng Bonto Ramba Putri, Karaeng Mandale, Siti Aisyah (Ibundanya bernama Baena), Lala Ncandi (Ibunya bernama Aisyah), Ahmad (Ibunya bernama Sakinah) dan La Muhammad (Ibunya bernama (Hamidah).

 

Sultan Muhammad Salahuddin menikah dengan Siti Maryam Binti Muhammad Qurais, kemudian menikah lagi dengan Siti Aisyah, putri Sultan Muhammad Sirajuddin (Sultan Dompu) dengan permaisurinya Siti Maryam Binti Muhammad Qurays. Dari pernikahan pertama tersebut mempunya lima orang putri yaitu, Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Hadijah, Siti Kalisom dan Siti Saleha. Sedangkan Dari pernikahannya dengan Siti Aisyah putri Sultan Dompu memperoleh seorang putra bernama Abdul Kahir (Sultan Abdul Kahir II), Siti Maryam (Ruma Mari), Siti Halimah (Ruma Emi) dan Siti Jahara (Ruma Joha).

 

Mulai usia kanak – kanak Salahuddin telah mendapat pendidikan agama dan ilmu pemerintahan dari ulama dan pejabat istana. Sepanjang perkembangan umurnya, Muhammad Salahuddin menekuni ilmu tauhid, serta siasat (politik), dan sangat rajin mempelajari ilmu Al-Qur’an serta Hadits. Selain mendapat bimbingan dari ulama lokal, Salahuddin kecil berguru pada ulama yang didatangkan dari batavia(Jakarta) yaitu H. Hasan dan Syekh Abdul Wahab dari Mekah. Sultan Muhammad Salahuddin merupakan murid yang rajin dan cerdas serta rajin membaca. Di perpustakaan pribadinya mempunyai koleksi buku – buku bermutu karangan ulama besar seperti Imam Safi’i. Koleksi buku – bukunya masih dirawat dengan baik oleh anak cucunya. Muhammad Salahuddin juga gemar menulis, salah satu buku karangannya adalah “Nurul Mubin” diterbitkan oleh percetakan “Syamsiah Solo” sebanyak tiga kali dan penerbitan terakhir pada tahun 1942. Nama Nurul Mubin juga menjadi nama salah satu panti asuhan di kota Bima yang beralamat di jalan soekarno –Hatta depan Paruga Nae Kota Bima.

 

Berdasarkan kemuliaan akhlak dan ilmu pengetahuannya yang luas, akhirnya pada tanggal 2 November1899, diangkat menjadi “jena teke”(Putera Mahkota) oleh majelis Hadat. Untuk menimba pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan, maka pada tanggal 23 maret 1908 dianggkat menjadi jeneli Donggo(jabatan setingkat camat). Setelah ayahnya Sultan Ibrahim mangkat pada tahun 1915, Muhammad Salahuddin memegang tampuk pemerintahan, kemudian pada tahun 1917 secara resmi di tuha ro lanti(Dilantik) menjadi Sultan Bima XIV yang memerintah dari tahun 1915 – 1951 M, disamping sebagai Sultan, pada tahun 1949 diangkat menjadi pemimpin Dewan Raja – Raja se-pulau Sumbawa atas persetujuan sultan Dompu dan Sultan Sumbawa. Dalam bidang organisasi pergerakan, sultan Muhammad Salahuddin menjadi perintis, pelindung dan ketua berbagai organisasi yang bergerak di bidang agama, sosial dan politik.

 

Pada tahun 1921, Muhammad Salahuddin mulai mencanangkan sistim pendidikan moderen dengan mendirikan HIS di kota Raba . Kemudian pada tahun 1922, mendirikan sekolah kejuruan wanita ( kopschool ) di Raba .Untuk memimpin sekolah itu, sultan Muhammad Salahuddin mendatangkan seorang keturunan Indonesia yang berjiwa nasionalis dari sulawesi selatan bernama SBS Yulianche. Guna pemerataan pendidikan , pada tahun 1922 Sultan Muhammad Salahuddin mendirikan sekolah agama dan umum di seluruh kejenelian(Sekarang kecamatan). Mulai saat itu di desa – desa tertentu dirikan sekolah agama setingkat ibtidaiyah yang bernama”Sakola kita” (Sekolah Kitab) dan sekolah umum yang bernama “Sekolah Desa” yang kemudian berkembang menjadi “Sekolah Rakyat”yang setingkat dengan Sekolah Dasar (SD) pada masa sekarang.

 

Pada tahun 1931 Ruma Bicara (perdana Menteri) Abdul Hamid bersama Abdul Wahid Karim Muda tokoh Muhammadiyah kelahiran sumatera Barat,mendirikan “Madrasyah Darul Tarbiyah” di kota  Raba. Keberadaan sekolah ini disambut positif oleh Sultan Muhammad Salahuddin, dengan memberikan bantuan berupa dana serta sarana pendidikan pada tahun 1934, Sultan bersama ulama dari Batavia bernama Syekh Husain Sychab mendirikan “Madrasah Darul Ulum” di kampung Suntu Bima. Dua lembaga pendidikan Islam ini, berhasil mencetak kader Islam yang kelak menjadi tokoh – tokoh yang berani baik pada masa pergerakan maupun pada era revolusi kemerdekaan.

 

Pada tahun 1931, pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah agama serta rumah ibadah (masjid dan langgar), oleh sultan diserahkan kepada “Lembaga Syara Hukum” Lembaga yang sebelum tahun 1908, merupakan lembaga resmi pemerintah Kesultanan yang bernama “Lembaga Sara Hukum” pada tanggal 16 Maret 1968 lembaga ini berubah statusnya menjadi “Yayasan Islam Bima”. Sumber dana berasal dari “Dana Molu” (sawah Maulud) sebanyak 200 Ha.

 

Pada awal pelaksanaan sistim pendidikan modern, Sultan mengalami banyak kendala. Masyarakat yang terkenal taat pada agama, curiga dengan sistim pendidikan yang berasal dari orang Belanda yang dianggap”Dou kafi”(orang kafir). Untuk mengantisipasi kecurigaan masyarakat, Sultan berusaha mendatangkan guru – guru yang beragama Islam dan berjiwa nasionalis dari berbagai daerah luar,antara lain dari makasar dan Jawa. Guru – guru non Islam tetap berjiwa nasionalis diusahakan untuk mengajar di sekolah umum. Akhirnya kehadiran guru – guru tersebut disambut baik oleh masyarakat. Semangat persatuan yang tidak dibatasi oleh suku dan agama mulai terjalin. Hal ini mulai pertanda tumbuhnya semangat kebangsaan di Bima. (M. Hilir Ismail, 2002). Guru – guru yang didatangkan dari luar daerah, antara lain Muhammad Said dan SBS Yulianche dari Makasar. Muhammad Said akhirnya menikah dengan gadis Ngali Bima dan memperoleh anak antara lain Prof. DR. Muh. Natsir (Alm).

 

Salah satu kebijakan Sultan Muhammad Salahuddin  yang patut dihargai ialah memberikan beasiswa kepada pelajar yang berprestasi untuk belajar ke Makasar dan kota – kota besar di Jawa, bahkan ada yang di kirim ke timur tengah. (Ibid, 2002). Pelajar yang diberi beasiswa benar – benar berdasarkan prestasi dengan tidak mempertimbangkan status sosial dan jenis kelamin. Setelah kembali ke Bima, mereka  tampil sebagai pemimpin dan tokoh perjuangan pada masa revolusi kemerdekaan.

 

Sebagai reaksi penolakan isi perjanjian Linggar Jati yang ditanda tangani oleh Sultan Syahrir pada tanggal 23 Maret 1947, dan pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT), Sultan Muhammad Salahudin bersama tokoh pemuda, pada tanggal 23 Maret 1948, mendirikan organisasi lokal “Ikatan Qaum Muslimin Indonesia” (IQAM). Dengan susunan pengurus H. Usman Abidin (ketua) dan wakil ketua M. Idris Jafar, Sekretaris I M. Saleh Bakry dibantu sekretaris II Jafar AR, Bendahara Abdullah Amin Teta Hafsah dengan pembantu masing – masing Nasaruddin dan M. Hasan. Pada tahun 1949, pengurus IQAM menghadiri kongres Al Islami di Yokyakarta untuk memperjuangkan pemerintahan pusat menolak pembentukan negara RIS.

 

Munculnya organisasi “ Rukun Wanita” (RW) yang dirintis oleh permaisurinya Siti Aisyah pada tanggal 11 September 1949 mendapat respon positif dari Sultan Muhammad Salahuddin. Organisasi lokal ini diketahui oleh SBS Yulianche, ketua muda putri Siti Maryam Binti Muhammad Salahudin, sekretaris I Nurbani Abidin Ishak, sekretaris II Siti Maryam guru sekolah rakyat Raba dan Siti Aisyah Nasruddin sebagai bendahara. Sejak awal pemerintahannya, Sultan memperhatikan kepentingan wanita. Karena itu Sultan Muhammad salahuddin juga mendukung sepenuhnya Aisyah Bima yang dirintis oleh Ibu Sulastrti.  Secara resmi berdiri pada tahun 1938, dengan susunan pengurus yang diketuai oleh Ibu Jaenab AD Talu dan wakil ketua Oleh Ibu Kartini M. Amin.

 

NU (Nahdatul Ulama) yang semula merupakan organissasi keagamaan yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan pada tahun 1950, berubah statusnya menjadi organisasi politik, ikut direstui oleh Sultan Muhammad Salahuddin. Begitu pula lahirnya partai Masyumi pada tanggal 5 januari 1950, mendapat dukungan dari Sultan Muhammad Salahudin. Walaupun semula dirinya mengharapkan agar tokoh – tokoh islam tetap berada dalam IQAM.

 

Kehadiran organisasi yang tidak berazaskan Islam, seperti Parindra tahun 1939, PIR tahun 1949 dan PNI pada era yang sama, tetap disambut baik oleh Sultan Muhammada Salahuddin. Kendati secara pribadi dirinya adalah seorang tokoh nasional Islam yang berjiwa Demokrat. Sultan Muhammad Salahuddin tetap menghargai keragaman misi, selama visi kedepan tetap satu, yaitu merebut kembali kemerdekaan dari tangan penjajah.

 

Pada tanggal 22 November 1945, Sultan Muhammad Salahuddin mencestukan pernyataan jiwa seluruh lapisan masyarakat Bima, yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pernyataan cinta setia kepad negara kesatuan RI, yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 1945 terkenal dengan “Maklumat 22 Novenber 1945”, yang isinya adalah sebagai berikut :

 

Pemerintah kerajaan Bima, adalah suatu daerah istimewa dari negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kami menyatakan, bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam pemerintahan kerajaan Bima terletak di tangan  kami, oleh karena itu sehubungan dengan suasana dewasa ini, maka kekuasaan – kekuasaaan yang sampai sekarang ini tidak ditangan kami, maka dengan sendirinya kembali ke tangan kami.

Kami menyatakan dengan sepenuhnya, bahwa perhubungan dengan pemerintahan dalam lingkungan kerajaan Bima bersifat langsung dengan pusat Negara Republik Indonesia.

Kami memerintahkan dan percaya kepada sekakian penduduk dalam seluruh kerajaan Bima, mereka akan bersifat sesuai dengan sabda kami yang ternyata di atas.

Maklumat 22 November 1945, semakin mempersulit posisi Jepang. Karena sesuai dengan perjanjian sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, semua masalah di daerah bekas jajahan Jepang akan ditangani oleh sekutu. Hal ini sudah berkali –kali diperingatkan oleh Mayor Jenderal Tanaka, namun Sultan bersama KNI, TKR dan API tidak pernah mengindahkannya.

 

Lebih kurang sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 17 Desember 1945, di halaman depan Istana dilangsungkan upacara hari peringatan kemerdekaan. Pernyataan hari kemerdekaan Republik Indonesia, idealnya harus berlangsung pada tiap tanggal 17 Agustus. Untuk menunjukan kesetiaam terhadap Negara kesatuan RI,

 

Upacara dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1945. setelah upacara, diadakan pawai keliling kota, dan dilanjutkan dengan pertandingan  “sempa raga”  (sepak raga) salah satu jenis olahraga tradisional Bima. Pada malam hari di sekolah pertanian Lewi Rato dipergelarkan seni pertunjukan sandiwara.

 

Kunjungan Presiden RI Pertama Soekarno tercatat dalam sejarah Bima sebanyak dua kali. Kunjungan pertama dilakukan sebelum Indonesia merdeka  yaitu pada saat pembuangannya di Ende.   Dalam perjalanannya di Ende itulah Soekarno pernah singgah di Bima dan menginap di Istana Bima. Ruangan dan tempat tidur sang proklamator ini masih ada di Istana Bima di lantai dua bangunan bersejarah itu. Sedangkan kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 3 Nopember 1950. Lima tahun setelah Indoenesia merdeka dan setelah lima tahun pula Sultan Muhammad salahuddin mengeluarkan maklumat untuk berdiri di belakang Republik Indoenesia.

 

Kecintaan Sultan muhammad Salahuddin terhadap negara dan bangsa tidak pernah pudar dan hilang. Jiwa nasionalis dapat dilihat dari getaran sukma dan sikap jiwanya ketika menyampaikan pidato resmi di hadapan presiden republik indonesia soekarno yang berkunjung ke bBma.Berikut kutipan pidato tersebut :

 

“ Paduka yang muila, rindu yang meluas ini bukan baru sekarang saja timbulnya, akan tetapi sejak ledakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, pada saat ketika mana terbayanglah di muka kami rakyat disini wajah bapak-bapak pemimpin kita Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang memproklamirkan kemerdekaan indonesia, lalu pada saat itu juga tertanamlah dalam jiwa rakyat disini arti proklamasi yang harus dijunjung tinggi, harus dipertahankan dan harus dimiliki itu, sehingga pada tanggal 22 Nopember 1945, kami di kesultanan Bima ini mengeluarkan peryataan bahwa daerah kesultanan Bima menjadi daerah istimewa yang langsung berdiri di belakang Republik indoenesia.”

 

Dari  pidato tersebut, dapat dibuktikan betapa kecintaan dan kesetiaan sultan dan rakyat Bima terhadap negara dan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Kecintaaan yang tak pernah lapuk oleh zaman dan waktu, selama pemimpin negara menjalankan tugas dan kewajiban, sesuai dengan falsafah yang dikenal dan diakui oleh raktyat Bima sejak masa lalu akan taat kepada pimpinannya, selama raja dan sultan berbuat dan bertindak yang sesuai dengan falsafah “ Tohompara Nahu sura dou Labo Dana”.

 

Akibat dari sikap dan tindakan sultan Muhammad Salahuddin yang berdiri di belakang negara kesatuan Republik Indoesia, Pemerintah Jepang menekan sultan agar merubah sikapnya. Menurut Pemerintah Jepang nasib Bangsa Indoenesia tergantung dari hasil keputusan sekutu, karena berdasarkan isi perjanjian antara Jepang dan Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, segala  masalah yang berhubungan dengan masalah jajahan Jepang akan ditangani oleh sekutu. Tetapi penekanan ini tidak digubris oleh sultan Muhammad Salahuddin. Atas dukungan para pejuang dan rakyat, perlawanan terhadap penjajah terus dilakukan sampai Indonesia merdeka.

 

Demikianlah alur nampak lintas perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin, Sultan Bima XIII yang sangat dicintai hampir seluruh rakyatnya, dan  yang sangat tabah menghadapi badai perjuangan. Semua tantangan dan musuh dihadapi dengan tabah, keritikan – keritikan tajam dari kelompok lawan politiknya diterima dengan lapang dada.

 

Keinginan pemerintah pusat untuk memakamkan jenazah Sultan Muhammad Salahuddin  di Taman Makam Pahlawan KaliBata gagal dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan wasiat beliau. Menjelang akhir hayatnya, Sultan berpesan agar jenajahnya dikebumikan di perkuburan Rakyat. Akhirnya Jenazah  dimakakmkan di Tanah Abang jakarta. Sultan Muhammad Salahuddin  sudah tiada, meninggalkan rakyat dan negeri untuk selama – lamanya. Sesuai denga amal salehnya semasa hidup, oleh rakyat dianugerahi gelar “Maka Kidi Agama” yaitu Sultan yang menegakkan kebesaran agama Islam di persada Bumi Bima.

 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam menelesuri alur perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin, dapat diketahui tentang prestasi yang telah diraihnya. Selain telah menggapai kesuksesan, sering pula mengalami kegagalan. Kesuksesan dan  kegagalan dalam perjuangan merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Makin luhur serta mulia tugas yang diemban, semakin banyak cobaan dan ujian yang akan dihadapi, jabatan Sultan sebagai Khalifah termaksud jabatan mulia yang sangat berat untuk dilaksanakan. Tugas mulia itu terus dirasakan  berat oleh Sultan Muhammad Salahuddin, karena pada masa pemerintahannya harus menghadapi kedholiman penjajah.

 

Atas Ijin Allah, Sultan bersama pimpinan rakyatnya, telah banyak mencapai kesuksesan terutama di bidang agama, pendidikan dan politik yang sampai sekarang masih dirasakan manfaatnya, selain keberhasilan, tidak sedikt juga kegagalan atau keberhasilan yang tertunda untuk terus diperjuangkan oleh kita dan generasi akan datang.

 

Di bidang agama melalui perjuangan yang sungguh – sungguh, telah berhasil meningkatkan kuallitas dan kuantitas iman dan takwa masyarakat. Bemodalkan iman dan takwa mereka tidak gentar menghadapi semua tantangan. Masyarakat Bima mampu mempertahankan identitasnya sebagai umat Islam yang taat dan tidak terpengaruh oleh agama dan faham yang diseberluaskan oleh penjajah. Pembangunan rumah ibadah seperti Mesjid dan Langgar sebagai pusat ibadah dan dakwah, terus ditingkatkan jumlahnya.

 

Hasil perjuangan atau karya besarnya yang patut  disyukuri ialah di bidang pendidikan. Beliau adalah tokoh pendidikan yang merintis palaksanaan sistem pemdidkan midern di Bima. Pada masa pemerintahannya, mulai didirikan sekolah agama dan umum. Pembangunan gedung sekolah bukan hanya di Kota, tetapi juga tersebar di seluruh kejenelian. Para siswa yang berprestasi diberikan beasiswa  untuk melanjudkan keluar daerah. Beliau mampu meningkatka kualitas iptek yang pada masa sebelumnya sangat jauh tertinggal.

 

Beliau juga mampu menanamkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, melalui organisasi pergerakan modern. Beragam organisasi pergerakan yang lahir pada masa pemerintahannya selalu mendapat dukungan. Melalui organisasi pergerakan, pemuda pelajar tampil sebagai sosok pejuang yang berani melawan penjajah. Para tokoh pemuda pelajar memiliki wawasan persatuan dan kesatuan yang luas, tanpadibatasi oleh bingkai suku dan agama. Mereka bersatu padu dengan pejuang dari suku – suku lain.

 

Peranan Sultan Muhammad Salahuddin yang tidak kalah pentingnya ialah di bidang politik. Beliau telah berhasil mewudkan cita – citanya mempertahankan keutuhan negara kesatuan RI. Dorongan semangat nasionalisme Islam yang tumbuh dalam jiwa Sultan bersama rakyat, tergambar secara utuh dan jelas pada maklumat 22 November 1945. kecintaannya kepada bangsa dan negara, melahirkan keberanian menghadapi penjajah Belanda, Jepang dan NICA.

 

Disamping keberhasilan pada bidang tersebut di atas, beliau jaga telah membangun bangunan yang merupakan monumen sejarah. Bangunan yang merupakan saksi sejarah perjuangan Sultan bersama rakyat, ialah dua Istana dan sebuah Masjid. Dua Istana yang didirikan beliau pada tahun 1927 yatiu Istana Kesultanan Bima dan Istana kayu yang bergaya arsitektur Mbojo bernama “Asi Bou”. Bangunan bersejarah itu sekarang sudah ditetapka sebagai benda Cagar Budaya. Salah satu dari sekian banyak Mesjid  yang beliau dirikan ialah “Mesjid Raya Bima” yang berada di sebelah timur Istana. Mesjid yang didirikan oleh Sultan Muhammad Salahuddin pada tahun 1947 itu, bernama Mesjid Raya Al Muwahiddin Bima. Penanggugn jawab pembangunan Mesjid diserahkan kepada H. Usman Abidin dan M. Jafar Idris, dua tokoh yang selalu membantu Sultan di bidang agama, pendidikan dan politik.

 

 

(Dikutip Dari Sejarah Perjuangan Sultan Muhammad Salahuddin, M. Hilir Ismail & Alan Malingi )

 

Antara Perseteruan & Pencitraan Menjelang Kenaikan Harga BBM 2013

Para politisi pun semangat memanfaatkan momentum yang tenah menjadi perhatian luas masyarakat untuk pencitraan guna melaju pada Pemilu 2014

OLeh : En Jacob Ereste

Memang sebelumnya dalam pertemuan partai koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab), PKS juga setuju untuk menaikkan harga BBM dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi bagi rakyat miskin .  Artinya, kalau sudah menjadi UU berarti sudah disepakati bersama saat paripurna. Kalau kemudian sekarang muncul harus dipertanyakan. Waktu itu PKS bilang mau keluar koalisi, sekarang tidak, kata Nurhayati yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu. Karenanya, ia  berharap PKS bersikap dewasa dalam menghadapi kondisi sekarang. Jika PKS tidak ingin keluar dari koalisi maka jangan membuat masalah dan melakukan pengalihan isu terkait kebijakan pemerintah, kata Nurhayati terkesan mengancam.

Nurhayati juga menjelaskan, bahwa saat ini sudah ada kebijakan dalam sebuah Undang-Undang bahwa segala sesuatu kebijakan mengenai kenaikan BBM  sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah. Karena itu, jika PKS menolak kebijakan kenaikan BBM maka PKS melanggar Undang-Undang dan bukan  melanggar kebijakan koalisi. Sedangkan Ahsanul Qosasi juga dari Partai Demokrat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengetahui resiko dari apapun keputusan yang dihasilkan dalam rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) PKS di Lembang, Bandung.  Ahsanul mengingatkan kepada partai pimpinan Anis Matta tersebut untuk tidak membuat kesan bahwa partainya telah diusir dari koalisi partai pendukung pemerintah . Kalau PKS tidak setuju dengan pemerintah, silahkan PKS yang menjawab, maunya seperti apa, persis seperti PKS mengambil keputusan untuk menolak BBM sama derajatnya dengan PKS untuk keluar dari koalisi, kata Ahsanul Qosasi .

Perseteruan  antar partai politik mengenai kenaikan harga BBM, sungguh semakin gaduh. Karena tidak sedikit diantaranya yang memanfaatkan momentum penting ini – sebagai pencitaraan --  lantaran  masalah kenaikan harga BBM sedang menajdi perhatian masyarakat luas. Sedangkan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menegaskan partainya mendukung penuh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi . Menurut Tifatul Sembiring, keputusan rapat DPP dua hari lalu bahwa Fraksi PKS maupun DPP tidak boleh menolak sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat seperti BLSM, Raskin dan lainnya. Menkominfo ini juga mengaskan tidak pernah berbeda sikap dengan presiden.  Kecuali itu dia juga meyakinkan, sejak awal posisi PKS  hingga rapat terakhir tetap tidak berubah dan tetap dalam koalisi. Dia optimistis partainya mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam penaikan harga BBM.

Kegaduhan mengenai kenaikan harga BBM melibatkan sejumah menteri yang juga berasal dari partai politik. Anggota Majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin para menteri dari PKS akan mematuhi keputusan Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang telah memutuskan untuk tetap menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Karena menurut MS Hidayat, menteri – utamanya dari PKS --  tidak gila jabatan. Jadi dia  yakin menteri asal PKS akan tetap konsisten menolak penaikan BBM . Kecuali itu, nasib para menteri dari PKS sepenuhnya dia serahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKS tidak keberatan jika menterinya dipecat dari kabinet.

Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sungguh-sungguh akan direalisasikan. Tidak kurang Presiden RI SBY sendiri tekah meyakinkan  pemberian subsidi terhadap BBM akan memberatkan APBN dan Fiskal. Apalagi, penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Menurut Presiden SBY , dampak dari pemberian subsidi BBM selama ini, justru mengurangi jatah bagi pemerataan kesejahteraan golongan miskin serta memperkecil dana bagi pembangunan infratsruktur  di daerah. Pada gilirannya, dana yang tersedia menjadi sangat terbatas.

Kenaikan BBM merupakan opsi terakhir, karena tidak ada opsi lainnya. Meski begitu, pemerintah akan melindungi dan membantu masyarakat golongan miskin saat kenaikan BBM. Hal ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah. Namun, anggota Majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin para menteri dari PKS akan mematuhi keputusan Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang telah memutuskan untuk tetap menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hidayat menyerahkan sepenuhnya nasib para menteri dari PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKS tidak keberatan jika menterinya dipecat dari kabinet.Ia menambahkan, meski menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi namun partai pimpinan Anis Matta itu tetap konsisten berada dalam koalisi. Kegaduhan dikalangan politis pun semakin riuh. Apalagi ketika Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partai-partai koalisi kecewa dengan sikap PKS yang menolak kebijakan strategis pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menyelamatkan perekonomian . Menurut Syarief Hasan, hal itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam rapat koalisi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Center, Jakarta. Rapat tersebut juga membahas perkembangan perekonomian dan mengamankan kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013.

Lalu rapat membahas secara khusus tentang PKS yang sangat mengecewakan koalisi.  Karena dalam seharusnya dalam suasana strategis seperti itu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, seharusnya dapat dihadapi secara bersama,namun ternyata PKS mengambil langkah berbeda.

Dalam rapat koalisi tersebut, semua ketua-ketua partai, kecuali PKS karena tidak diundang, sebagai bentuk kekecewan koalisi terhadap sikap partai tersebut. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menimpali ikhwal koalisi sangat menyesalkan sikap PKS yang tidak mendukung kebijakan startegis pemerintah. Karenanya, sikap PKS yang ‘mbalelo’ dari koalisi ini diartikan telah meninggalkan kesepakatani, karena PKS dianggap berperilaku tidak sesuai dengan (code of conduct) yang telah disepakati para anggota koalisi. Menko Perekonomian Hatta Rajasa dari PAN menganggap tidak terlalu penting meanggapi sikap ‘mbalelonya’  PKS, baginya yang penting bagaimana agar APBN-P 2013 dapat berjalan sesuai waktunya mulai 17 Juni 2013. Jadi masalah sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM sudah tidak lagi perlu ditanya.

Kegaduhan akibat dari keinginan pemerintah segera memberlakukan kenaikan harga BBM betambah ramai ketika Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua UMUM PDIP mengeluarkan surat edaran penolakan kenaikan harga BBM. Sementara eksponen buruh tidak kalah sibuk mempersiapkan aksi besar yang hendak dilakukan secara bersama dengan sejumlah elemen masyarakat lainnya untuk menyatakan penolakan saat pemberlakuan kenaikan harga BBM diumumkan pemerintah. Dari berbagai konsentrasi  LSM yang ada di Jakarta, kesepakan untuk ikut melancarkan penolakan terhadap kenaikan harga BBM itu pun tengah dirsiapkan. Karena bagi Rakyat Tanpa Partai yang dikomando Doli Yatim, aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM akan dilakukan secara serentak di seluruh jaringan institusi yang dipimpinnya itu. ***

En Jacob Ereste
Deputy Peneliti GONAS
Ketua Dewan Pembina Komunitas Buruh Indoneia
Sekretaris Jendral DPP MIG SBSI
E-mail : jacob.ereste@yahoo.com
               jacob.ereste@gmail.com

Tiga Anggota DPRD Sumbawa Resmi “Angkat Koper”

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Tiga anggota DPRD Sumbawa resmi ‘angkat koper’ dari parlemen, setelah resmi diganti dalam prosesi Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 3 anggota DPRD Sumbawa Hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digelar di gedung dewan setempat, Kamis (13/6).
Mereka adalah Syarifuddin SH, Ida Rahayu BA—keduanya politisi PDK, dan M Yamin SE M.Si dari Partai Kedaulatan. Sebagai penggantinya adalah Eka Yuni Hartini, Ahmad Yamin SH dan Muslim S.Sos M.Sos—yang kini tercatat sebagai anggota DPRD baru dan siap melanjutkan amanat rakyat.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H Farhan Bulkiyah SP menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi tiga anggota DPRD Sumbawa yang di-PAW.
Menurut Haji Farhan, ketiganya telah melaksanakan tugas, baik kepada masyarakat yang selama ini menjadi konstituen maupun lembaga DPRD Sumbawa. “Kami ucapkan terima kasih, semoga pengabdiannya selama ini dapat menjadi amal ibadah,” cetusnya.
Selanjutnya kepada tiga anggota DPRD yang baru dilantik, Haji Farhan mengucapkan selamat melaksanakan tugas baru sebagai anggota DPRD Sumbawa dan berharap segera beradaptasi serta dapat memahami tugas dan fungsinya sesuai dengan tatatertib dan kode etik DPRD Sumbawa.
Untuk diketahui, pada masa sidang kedua DPRD Sumbawa Tahun 2013, ada beberapa agenda penting yang akan dibahas. Di antaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan APBD Perubahan Tahun 2013, serta agenda penting lainnya yang harus segera dituntaskan dalam beberapa bulan mendatang. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian semua anggota DPRD Sumbawa agar agenda dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selain itu, Haji Farhan menegaskan bahwa suksesnya agenda tidak terlepas dari kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah. “Kami memberikan apresiasi kepada
kepada Bupati Sumbawa yang telah menjalin kemitraan yang harmonis dengan lembaga dewan,” imbuhnya.
Demikian halnya dengan KPU Sumbawa, atas pertisipasinya sehingga proses pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Sumbawa hasil PAW dapat terlaksana dengan baik.

Pemprov Ntb Tingkatkan Koordinasi Penanganan TKI Terlantar

Mataram, Gaung NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, sehubungan dengan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok dan Sumbawa yang telantar di luar negeri.
“Koordinasi dengan kementerian terkait ditingkatkan, dan sudah ada pola penanganan TKI telantar,” kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Bachrudin di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, setiap warga negara Indoesia yang telantar di luar negeri akan dibantu pemulangannya oleh Kementerian Sosial (Kemsos) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Sejak beberapa bulan terakhir ini, pemulangan TKI telantar asal NTB difasilitasi oleh Kemsos dan Kemlu.
TKI telantar yang dipulangkan Kemsos dan Kemlu diterima Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait di tingkat kabupaten/kota.
“Sudah jalan, ada yang 30 orang, ada yang 20 orang, dan itu sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Kemsos dan Kemlu pulangkan TKI telantar itu dan kami tindaklanjuti di daerah,” ujarnya.
Menurut Bachrudin, pemulangan TKI telantar asal NTB dari Arab Saudi, terkait kerusuhan di KJRI Jeddah, pada Minggu (9/6) sore, belum dilakukan.
Kerusuhan di KJRI Jeddah terjadi saat WNI mengurus surat terkait kebijakan pemutihan atau amnesti yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi bagi warga negara asing yang ‘overstayer’ (habis masa izin tinggal).
Kebijakan pemutihan ini diberikan pemerintah Arab Saudi sejak 11 Mei hingga 3 Juli 2013. Namun, KJRI Jeddah hanya membuka 12 unit loket, dan petugas yang melayani hanya 200 orang, dan KJRI hanya memberikan pelayanan pada hari Rabu.
Padahal banyak TKI overstayer yang sebetulnya ingin pulang ke Tanah Air mencapai ratusan ribu orang, sementara KJRI hanya sanggup memulangkan 200 orang TKI per minggu.
Dengan demikian, cukup banyak TKI yang membutuhkan dokumen perjalanan laksana paspor yang hanya diterbitkan di KJRI Jeddah, dan dokumen untuk keluar dari negara itu menuju kampung halamannya di Indonesia, sehingga terjadi antrean panjang dan terjadilah kerusuhan.
“Nanti kalau sudah ada TKI asal NTB yang mau dipulangkan dari Jeddah, Arab Saudi, pasti dikoordinasikan oleh pejabat Kemsos dan Kemlu. Makanya koordinasi ditingkatkan,” ujar Bachrudin.
Biasanya sebelum dipulangkan ke kampung halamannya di berbagai daerah di Indonesia, para TKI telantar itu lebih dulu ditampung di ruang rehabilitasi sosial Kemsos di Jakarta.

271 Calon Haji NTB Dipastikan Batal Berangkat

Mataram, Gaung NTB – Sebanyak 271 orang calon haji Nusa Tenggara Barat dipastikan batal berangkat menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekkah, karena tidak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) hingga batas waktu Rabu (12/2) pukul 17.00 WITA.
Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kementerian Agama NTB H Ma’ad Umar di Mataram, Kamis, mengatakan hingga batas akhir pelunasan, calon haji yang telah melunasi BPIH sebanyak 4.223 orang dari kuota tyahun 2013 sebanyak 4.494 orang.
“Para calon haji yang tidak melunasi BPIH hingga batas waktu Rabu pukul 17.00 WITA dipastikan batal berangkat ke tanag susi Mekkah, karena tahun 2013 tidak ada pelunasan tahap kedua seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Ia mengatakan untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) yang berjumlah 30 orang semuanya bisa berangkat, karena BPIH telah dilunasi dengan dana yang bersumber dari APBD.
Ma’ad mengatakan, cukup banyak calon haji yang belum melunasi BPIH itu kemungkinan mereka mengalami kesulitan keuangan, antara lain karena hasil panen kurang berhasil. Di NTB setiap tahun calon haji didominasi kalangan petani.
Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kantor Wilayah Kementerian Agama para calon haji yang belum melunasi BPIH tersebut terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur
Dia mengatakan jumlah BPIH yang disetor ke bank pelaksana dalam rupiah, kemudian dikonversi ke mata uang dolar AS. Untuk NTB BPIH tahun ini sebesar 3.782 dolar AS atau sekitar Rp37,05 juta. Nilai itu sesuai kurs pada saat penyetoran.
‘Tiga hari setelah menyetor pelunasan BPIH di kantor bank penerima setoran, para calon haji harus mendaftar ulang ke Kantor Kemenag kabupaten/kota,’ katanya.
Tahun 2013 calon haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekkah mulainomor porsi 37.251 hingga 41.800. Nomor urut itu bisa berubah jika ada jamaah yang mengundurkan diri karena beberapa alasan seperti tidak bisa melunasi BPIH sampai batas waktu yang ditentukan, pada 12 Juni.
Menurut Peraturan Menteri Agama kuota yang tidak terpakai karena calon haji tidak melunasi BPIH akan diberikan kepada calon lanjut usia (lansia) yang berumur 83 tahun ke atas.
“Karena itu kita berharap 79 orang lansia di NTB diberikan prioritas untuk diberangkatkan ke tanah suci Mekkah pada musim haji 2013,” kata Ma’ad.(Ant)

BPS Sumbawa Dukung Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal dibuktikan dengan telah diserahkannya hasil pendataan Tahun 2011 kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Kami sudah menyerahkan datanya secara global kepada tim pusat tersebut,” kata Kepala BPS Sumbawa, Drs Saphoan kepada Gaung NTB di ruang kerjanya, Kamis (13/6).
Dari data inilah ungkap Saphoan, menjadi acuan TNP2K untuk menentukan siapa yang akan diberikan bantuan. Dalam data yang dikirim secara global ini meliputi orang miskin dengan indicator rumah belum memiliki listrik, plafon dan dinding rumah rusak berat.
Diakui Sophoan, banyak program pusat yang diluncurkan untuk mengentaskan kemiskinan. Seperti Bantun Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Jamkesmas. “Semua program ini mengacu data Tahun 2011, karena data Tahun 2012 belum dirilis yang diperkirakan akan dilakukan Agustus 2013 mendatang,” tandasnya.
Disinggung tudingan berbagai pihak kepada BPS yang dinilai keliru dalam melakukan pendataan karena masih banyak masyarakat miskin yang belum terakomodir, diakui Saphoan.
Namun tudingan itu menurutnya karena masyarakat belum paham. “Kami hanya mendata saja, yang menentukan siapa yang mendapat program itu adalah pusat, bukan kami,” ujarnya memberikan klarifikasi.
Jika memang masyarakat belum puas dan dinilai bantuan salah sasaran, Saphoan menyarankan bersurat ke TNP2K. Tapi sebelumnya melalui musyawarah desa guna memastikan siapa yang layak mendapatkan bantuan.

BBGRM Sukses Bangkitkan Semangat Gotong-Royong

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Setelah berlangsung sebulan penuh, Bulan Bhakti Gorong Royong Masyarakat (BBGRM) ke 10 yang digelar serempak dengan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41, resmi ditutup Bupati Sumbawa di Desa Maronge Kecamatan Maronge, Selasa (11/6). Dalam sambutannya, Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik menilai BBGRM yang telah dilaksanakan itu sukses membangkitkan kembali semangat gotong royong masyarakat. Ia berharap semangat yang merupakan adat dan budaya orang Sumbawa dapat terus dilestarikan.
Menurut JM-sapaan akrab Bupati, meski BBGRM ini telah ditutup, namun kegiatan gotong-royong tidak berhenti, tetapi harus terus berlanjut sehingga pembangunan dapat terlaksana. “Semoga kegiatan gotong royong ini akan terus menyemangati kita dalam membangun daerah,” harapnya.
Untuk diketahui kata JM, salah satu alasan mengapa Sultan Sumbawa dilantik dan dikukuhkan kembali adalah ingin merevitalisasikan kembali adat dan budaya orang Sumbawa, salah satunya semangat gotong-royong yang mulai pudar.
Pemerintah dalam hal ini hanya menjadi fasilitator dan motivator bagi masyarakat. Pasalnya pada tingkat lapangan, masyarakat sebagai obyek dan pelaku utama dalam pembangunan terutama pembangunan dengan pola pendekatan kearifan lokal.
Apalagi jika dikaitkan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya daerah yang masih terbatas, sangat dibutuhkan kepedulian semua pihak. Menyinggung keterkaitan BBGRM dan Hari Kesatuan Gerak PKK, JM mengatakan, ke depan tanggungjawab pembangunan bukan hanya berada di pundak laki-laki tapi akan diambil alih para kaum perempuan. “Ketika perempuan mulai bergerak dan terlibat dalam pembangunan, maka akan terjadi akselerasi pembangunan di daerah ini,” jelasnya.
Di bagian lain JM membeberkan hasil evaluasi kegiatan BBGRM. Jika dinilai dengan uang, hasil kegiatan yang sukses diwujudkan masyarakat dalam kegiatan BBGRM tersebut mencapai Rp 4,8 M. Beberapa kecamatan memiliki nilai yang beragam, ada yang Rp 50 juta, dan beberapa lainnya bisa mencapai ratusan juta.
Nilai ini menurut JM, masih dapat ditingkatkan mengingat ada banyak potensi di desa dan kacamatan yang bisa digarap. Tentunya potensi tersebut baru dapat tergarap apabila pemerintah kecamatan dan desa mampu membangkitkan kesadaran sekaligus memberdayakan masyarakatnya.
“Kalau kita mau kerja keras dan berjuang, kita harus yakin daerah ini akan jauh lebih baik dengan daerah lainnya,” ujar JM optimis.
Sementara itu, Kepala BPM-PD Kabupaten Sumbawa, H Yahya Adam BA dalam laporannya menyatkan kegiatan BBGRM mendapat respon positif dari masyarakat, dibuktikan dengan tingginya partisipasi serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan gotong-royong membangun desa.
Secara umum kegiatan BBGRM di Kabupaten Sumbawa dibagi dalam beberapa bidang yakni ekonomi, sosial budaya dan keagamaan serta lingkungan. Wujudnya non fisik dan fisik di antaranya penyuluhan pelestarian nilai gotong-royong, pemantapan rasa persatuan dan kesatuan nasional, penyuluhan bayar pajak, hukum, dan peningkatan UMKM. Selain itu pembangunan pos kamling, masjid, pagar sekolah, jaringan irigasi, jalan usaha tani dan sarana air bersih.
Selanjutnya, pembinaan usaha ekonomi produktif, pelatihan keterampilan memasak, dan berbagai kegiatan lainnya. “Wujud kegiatan untuk masing-masing desa tidak seragam, disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan desa,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga H Yahya melaporkan bahwa selama BBGRM, telah digelar Lomba Desa Terintegrasi. Tercatat 6 desa sebagai nominasi yakni Desa Pemanto Kecamatan Empang, Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk, Ledang Kecamatan Lenangguar, Dete Kecamatan Lape, Jorok Kecamatan Untir Iwis, dan Moyo Mekar Kecamatan Moyo Hilir.
Yang berhasil sebagai pemenang adalah Juara I Desa Pemanto Kecamatan Empang berhak menerima uang tunai Rp 9 juta, Juara II Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk mendapat hadiah Rp 8 juta dan juara III Desa Ledang Kecamatan Lenangguar menerima Rp 7 juta.

Penipuan Catut Nama Pejabat Bappeda, Sasar Sejumlah Kades

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Kepala desa di daerah ini kudu waspada. Sebab beberapa hari belakangan ini kerap dihubungi oknum yang mengaku sebagai Sekretaris dan kepala Bappeda Sumbawa via telepon untuk meminta sejumlah uang.
Kepala Bappeda Sumbawa, Lalu Suharmaji ST MT kepada Gaung NTB menegaskan bahwa penelepon itu adalah penipu dengan mencatut nama pejabat Bappeda. Suharmaji menyebutkan ada 4 kepala desa yang sudah dihubungi oleh orang yang mengaku Sekretaris Bappeda. Adalah Kades Lunyuk, Rhee, Lebin, dan Kades Tepal.
Kepada para kades ini penelepon itu menjanjikan proyek pembangunan infrastruktur desa, dengan anggaran sebesar Rp 500 juta.
Untuk mengkonfirmasikan kembali soal proyek tersebut, Sekretaris Bappeda gadungan ini meminta kepala desa agar menghubungi Kepala Bappeda Sumbawa sembari memberikan nomor HP. Dalam aksinya, penipu ini menyebutkan syarat untuk mendapatkan proyek tersebut diharuskan memberikan uang sebanyak 20 persen dari total nilai proyek.
Aksi tersebut diketahui kata Suharmaji, setelah adanya salah seorang camat yang mempertanyakan kepada Sekban Bappeda Imam Sopingi S.Sos mengenai uang 20 persen. Imam pun kaget dan membantah menghubungi para kades, sekaligus menegaskan hal itu adalah aksi penipuan. Suharmaji menegaskan tidak ada program pembangunan infrastruktur desa dengan anggaran sebesar Rp 500 juta.
Dijelaskan Suharmaji, program Tahun 2013 ini telah dibahas dalam Musrenbang baik Musrenbang kecamatan maupun kabupaten. Karenanya Ia menghimbau seluruh camat dapat menyampaikannya kepada kepala desa agar tidak menjadi korban penipuan. Suharjami juga meminta apabila ada telepon atau siapa saja yang menjanjikan proyek, dapat mengkonfirmasikannya kepada camat atau langsung kepada pihak Bappeda Sumbawa.

Narsisnya Konsul Jendral Amerika Atas Pemberdayaan PT NNT

Oleh: Wahyu Firmansyah
“Yang saya tahu ada investor besar di Sumbawa Barat dan sangat senang dengan hal itu. Sangat banyak kontribusi untuk bidang pendidikan,” (Joaqin Monserrate, Konjen Amerika Serikat, PSnews)
Ungkapan Konsul Jendral (Konjen) Amerika ini disampaikannya ketika dia berkunjung ke Kabupaten Sumbawa pada 28 Maret 2013 lalu. Tujuan kedatangannya adalah untuk menampung masukan-masukan dari masyarakat atas keberadaan perusahaan asal negaranya (Newmont) di Sumbawa.
Sebagai seorang Konsul Jendral Amerika yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil negaranya dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warganegaranya di negara lain, ungkapan sang Konjen ini patutlah dicermati secara mendalam. Dalam ungkapannya di atas, sang Konjen menyimpulkan sendiri bahwa keberadaan investor asal negeranya telah memberi kontribusi sangat banyak bagi pendidikan di KSB. Benarkah hal tersebut?
Analisis Bahasa
Jika dianalisa ungkapan Konjen Amerika ini dalam konsep semantik dan gramatika bahasa Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa sang Konjen sangat bangga diri (narsis) bahwa kontribusi perusahaan asal negaranya telah sangat banyak menguntungkan pendidikan di KSB.
Ungkapan yang digunakan sang Konjen adalah gaya bahasa (majas) hiperbolis. Majas ini digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu yang pada kenyataannya tidaklah begitu. Penggunaan frasa “sangat banyak” yang bermakna superlatif (paling atau ter-) adalah penanda bahwa yang telah dilakukan oleh Newmont pada pendidikan di Sumbawa Barat dianggapnya sudah sangat banyak, paling banyak, terbanyak.
Diskriminatif
Dalam struktur kepemilikan saham PT NNT, terdapat 2,2% saham atas nama PT Masbaga. Perusahaan ini dimiliki oleh Yayasan Pendidikan Sanata Dharma Yogyakarta dan Akademi Teknik Mesin (ATMI). Agar Masbaga bisa mendapatkan saham ini, Newmont meminjamkan uangnya kepada perusahaan yang tidak lain adalah institusi pendidikan di luar KSB itu.
Apa artinya ini? Tentu saja kenyataan ini langsung mementahkan ungkapan sang Konjen bahwa kontribusi Newmont kepada pendidikan di KSB sangat banyak. Memiliki saham berarti memiliki hak atas kepemilikan perusahaan. Bayangkan berapa ratus milyar uang yang didapatkan yayasan pendidikan tersebut dalam setiap pembagian deviden sementara pendidikan di KSB ini carut marut.
Beberapa minggu sebelum kedatangan Konjen Amerika Serikat ke tanah Sumbawa ini juga, saya baru saja menjuarai lomba karya tulis ilmiah guru. Lomba ini dilaksanakan oleh sebuah yayasan yang disupport oleh PT NNT. Untuk mengikuti lomba ini, saya harus riset dan dua kali bolak-balik Seteluk-Maluk dengan biaya sendiri.
Pikir saya waktu itu, lelah ini pasti akan terbayar dengan penghargaan oleh PT NNT kepada para juara. Penghargaan itu nanti, jika dalam bentuk uang, akan saya pakai untuk membiayai penelitian-penelitian lain yang sedikit tidak, akan meningkatkan diskursus pendidikan di Sumbawa Barat. Begitu pikir saya.
Tapi sayang beribu sayang, setelah menerima hadiah dan bersalaman dengan pihak Comdev PT NNT, hadiah lomba adalah sebuah piala, piagam dari kertas manila, dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Itulah penghargaan kepada seorang guru atas karya ilmiahnya. Saya ketawa dalam hati!
Permasalahannya Ada Pada Kualitas Guru
Beginikah cara Newmont menghargai pendidikan di KSB? Apa yang bisa dilakukan dengan uang “200 rup”? Tentu saja uang segitu belum bisa menutup biaya pengeluaran lomba, apalagi untuk menambah kompetensi dalam penelitian selanjutnya. Sebagai catatan, protes saya bukan pada nominal hadiah, tapi keseriusan PT NNT dalam membenahi kualitas pendidikan di KSB sebagai imbal balik setelah mereka menguras kekayaan KSB.
Salah satu permasalahan pendidikan yang sangat penting di KSB dan NTB adalah kualitas guru di NTB masih sangat rendah bahkan di bawah rata-rata nasional. Hasil rata-rata Uji Kompetensi Guru di NTB yang dilakukan oleh Kemendikbud adalah 40 pada skala 100. Artinya kalau para guru di NTB ini ikut ulangan, nilai rata-rata rapornya cuman 40. Merah! Jika para guru saja nilainya merah, apatah lagi nilai muridnya akan menjadi warna apa.
Mengutip Pramoedya Ananta Toer dalam novelnya yang berjudul Jejak Langkah, dia menulis, “Seorang guru yang baik masih bisa melahirkan bandit-bandit yang sejahat-jahatnya, yang sama sekali tidak mengenal prinsip. Apalagi kalau guru itu sudah bandit pula pada dasarnya.”
Guru di KSB tentu bukanlah bandit seperti yang disampaikan Pram. Mereka adalah abdi negara sebagai penentu kesejahteraan masyarakat. Secara jumlah, guru di Sumbawa Barat telah cukup, bahkan lebih. Dalam release Badan Pusat Statistik Sumbawa Barat 2011 rasio jumlah guru dan murid pada tingkat SD adalah 1 : 13, SMP 1 : 7, dan SMA 1 : 6. Jumlah ini sudah sangat banyak, bahkan Unesco hanya mematok rasio guru murid sebanyak 1 : 24. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa permasalahan yg kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah kualitas guru, bukan kuantitas guru.
Solusi
Ini bagian yang paling menjengkelkan kalau diminta memberi solusi. Bagaimana tidak, saya yang bukan bagian dari perusahaan harus juga memikirkan solusi untuk perusahaan multinasional yang mestinya punya cetak biru pemberdayaan masyarakat yang bagus. Ini seharusnya tugas para karyawan community development dan community relation yang punya gaji besar untuk memikirkan solusi pengembangan masyarakat KSB ini. Tapi, untuk menghormati “budaya” orang Indonesia yang sinis kalau tidak diberi solusi, saya akan mencoba memberi solusi.
Dalam bidang pendidikan, PT NNT mungkin telah memberi beasiswa kepada siswa dan mahasiswa berprestasi di KSB. Tapi apakah ini tepat? Bijak saya ini kurang terlalu tepat, karena Pemda KSB dan Pemprov NTB, juga memberikan beasiswa dan subsidi pendidikan kepada mereka. PT NNT juga mungkin telah memberi fasilitas media pendidikan bagi beberapa sekolah favorit di KSB. Tapi lagi-lagi wilayah ini sudah diambil pemerintah pusat.
Permasalahan di KSB adalah tingginya ketimpangan (disparitas), baik itu pendapatan masyarakat maupun kualitas pendidikannya. Kesenjangan pendapatan bisa dilihat dari tingginya PDRB di bidang pertambangan yakni sebesar 92% dari total PDRB Sumbawa Barat, padahal yang bekerja di sektor ini tidaklah banyak. Begitupun dengan kualitas pendidikannya, posisi buncit NTB yang saling kejar dengan Papua dalam IPM-nya menjadi bukti bobroknya pendidikan kita.
Dengan meningkatkan kualitas Guru di KSB, imbasnya akan dapat dirasakan oleh semua murid, baik yang miskin maupun yang kaya, yang pintar maupun yang belum pintar. Selama ini tidak ada pendidikan atau pelatihan untuk guru guna meningkatkan kemampuannya. Guru dilepas begitu saja baik oleh pemerintah maupun pihak-pihak terkait.
Sebagai pembanding, guru di Singapura wajib mengikuti pelatihan peningkatan mutu hingga 100 jam per tahun, sementara China memberi pelatihan kepada guru-gurunya hingga 240 jam per lima tahun. Ini bertolak belakang dengan Indonesia yang menurut survei Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), sebanyak 62 persen guru Sekolah Dasar tidak pernah mendapat pelatihan. Bahkan ada guru yang sampai pensiun tidak pernah diberi pelatihan.
Memang baru-baru ini ada kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) atau MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) tapi ini tidak efektif dan tidak profesional karena pada praktiknya guru diajar oleh sesama guru, lalu “hanya” menjadi ajang silaturahmi. Ruang-ruang inilah yang mestinya dimasuki oleh pemberdayaan Newmont. Ruang ini tidak bisa diharapkan hanya bersumber dari pemerintah karena anggaran pemerintah sudah kualahan pada porsi belanja pegawai yang membengkak.
Akhirul kalam, semoga Newmont sangat banyak kontribusinya bagi pendidikan di Tanah Samawa, bukan malah sangat banyak bagi pendidikan di luar wilayah ini. Memberdayakan masyarakat bukan berarti hanya sekedar menganggarkan uang lalu selesai, tapi juga direncanakan dengan matang, diawasi dan dievaluasi. Mari kita benahi pendidikan di KSB ini bersama!
*Penulis adalah guru di Seteluk, juga pengurus Forum Kesenian Seteluk (Forkeset). Email: wahyufirmansyah1 @ gmail.com Didedikasikan untuk kemajuan pendidikan di Sumbawa dan KSB.

Lahan Transmigran Brang Lamar Akan Dikerjakan Lagi

Sumbawa, PSnews – Lahan Transmigrasi seluas sekitar 400 hektar di Brang Lamar, Kecamatan Lunyuk, akan dikerjakan lagi dengan pagu anggaran sekitar Rp 4 miliar. Sebenarnya, tahun 2012 lalu pengerjaan rumah dan bangunan pendukung lainnya telah selesai, tapi menuai persoalan pada rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjannya hingga batas waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja  dan Transmigrasi Sumbawa, Arif, Rabu (15/05/2013), mengemukakan, pembangunan kawasan transmigrasi Brang Lamar dilanjutkan tahun ini. Setelah sempat terhenti karena pemutusan hubungan kerja. Sampai sekarang sedang dalam proses sanggahan tender hingga 16 Mei. Jika itu telah selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses administrasi, dokumentasi dan lain-lain.
Pihaknya optimis bisa menyelesaikan pekerjaan itu hingga Oktober 2013 mendatang untuk 100 unit perumahan permukiman tersebut. Pasalnya, jadwal penempatan warga transmigran pada bulan Nopember dengan komposisi 80 orang berasal dari Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk dan sisanya dari luar Kabupaten Sumbawa. Dengan komposisi tersebut kata Arif, warga lokal diuntungkan karena mendominasi.
“Dengan progresnya seperti itu, kami berharap semua pihak dapat mengamankan program nasional ini sebagai contoh bahwa kita serius menyelenggarakannya dengan harapan tahun berikutnya mendapatkan tambahan dana untuk melanjutkan program serupa,” tandas Arif.
Jadi, lanjut Arif, masih ada pengembangan SP 1 hingga SP 4 di Brang Lamar, dengan kapasitas 400 hektar untuk 400 kepala keluarga. Cuma pengerjaannya secara bertahap, tahun ini untuk 100 KK dan tahun berikutnya akan dilanjutkan 100 demi 100. Sehingga pengerjaan fisik konstruksi Brang Lamar akan mulai dikerjakan pada awal Juni hingga Oktober atau selama lima bulan mau tidak mau harus selesai.
Ia menegaskan, jika pengerjaanya tidak selesai, maka rekanan akan dikenakan sanksi. Sebab penempatan transmigran pada Nopember, jika jadwal tersebut bergeser maka akan berpengaruh pada jadwal lain, misalnya pembinaan bagi transmigran.
“Kalau melampaui kontrak masa kerja, maka sanksi akan penghentian kontrak. Dan CV yang melaksanakan pekerjaan bisa dikenakan sanksi wan prestasi lantaran tidak memenuhi janji,” terang Arif.
Pihaknya berharap, program ini berjalan lancar dan jika ada kendala dan tantangan agar bisa diatasi. Bila Brang Lamar berhasil maka akan membuka penilaian publik dan berdampak kepada peningkatan penganggaran program ketransmigrasian.
Selain itu, ada pengembangan dan mendorong agar kehidupan masyarakat di lokasi transmigrasi dan di sekitarnya berdampak positif dalam hal pertumbuhan perekonomian. (PSb)

Provinsi Prioritaskan Bandara Printis Lunyuk, Bandara Sekongkang Diabaikan

TALIWANG, SumbawaNews.com.- Gubernur NTB TGH Zainul Majdi mengusulkan perluasan bandara Brang Biji dan membangun kembali bandara perintis Lunyuk, Kabupaten Sumbawa.

           Surat Gubernur, Nomor 550/180/Dishubkominfo Provinsi NTB  tertanggal 9 April 2012 yang berisi usulan pengembangan bandara Brang Biji yang kini  dirubah menjadi Sultan Kaharuddin serta pengoperasian kembali Bandara perintis di Kecamatan Lunyuk, Sumbawa Besar menunjukkan, Bandara Sekongkang tak diprioritaskan.

         Usulan itu dialamatkan ke Menteri Perhubungan RI. Gubernur berharap pembangunan dan pengoperasian dua bandara tersebut masuk dalam pembahasan Anggaran Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 lalu.

        ‘’Alasan Gubernur sederhana, yakni untuk mendukung visit Lombok Sumbawa dan tingginya mobilitas orang, barang dan jasa Newmont, di Dodo Rinti,’’kata, Kepala UPTD Bandara Sekongkang, Sumbawa Barat, Edy Sofyan Gole, Minggu (2/6).

       Surat itu tambah Edy, semakin menegaskan bahwa Pemerintah provinsi menghendaki percepatan pembangunan bandara Sultan Kaharuddin dan bandara perintis, Lunyuk.

         Edy juga menyebut, dalam surat tadi Gubernur rmengajukan anggaran cukup besar yakni, Rp 37,105 Milyar. Rinciannya, perlunya penambahan panjang Runway bandara sultan kaharuddin yang dulunya  hanya sepanjang 1450 meter menjadi 2000 meter.

        Selain Bandara Sultan Kaharuddin, bandara perintis Lunyuk juga usulan anggarannya diajukan sebesar Rp 27,816 juta.

      ‘’Saat ini pemerintah Sumbawa Barat tengah berupaya sekuat tenaga segera membangun dan mengoperasikan Bandara Sekongkang. Bandara ini berdasarkan studi, sangat dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi Pulau Sumbawa khususnya diwilayah barat,’’terangnya.

         Daya dukung tersedianya seluruh akomodasi pariwisata, baik hotel, restaurant  serta banyaknya potensi wisata laut dan kepulauan menjadi Sumbawa Barat daerah yang patut untuk dikembankan.

      ‘’Memang paska tambang pemerintah menggenjot sektor pariwisata. Industri baru dibidang pariwisata dan bisnis menjadikan Sumbawa Barat layak memiliki bandara,’’terangnya.

       Sayang, keinginan pemerintah Sumbawa Barat untuk memiliki bandara umum sendiri tidak banyak didukung pemerintah Provinsi. Surat tadi membuktikan, bahwa sesuai rencana stretegis  Gubernur lebih memprioritaskan membangun kembali Bandara Perintis Lunyuk, ketimbang Sekongkang. (edi Chandra )

Komisi I Minta PTNNT Hengkang Dari Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Komisi I DPRD kabupaten Sumbawa meminta PT NNT untuk hengkang dari Sumbawa, hal ini disampaikan Muhammad Saad, juru bicara Komisi I DPRD Sumbawa pada Sidang Paripurna DPRD Sumbawa dengan agenda tanggapan Komisi terkait Laporan Keterangan Peranggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa Tahun anggaran 2012 yang berlangsung, Kamis(30/5).
Menurut M Saad, PTNNT harus hengkang dari Kabupaten Sumbawa apabila Presiden Direktur perusahaan tambang itu tidak dapat memberikan penjelasan secara komprehensif dan logis terkait kebijakan pengurangan atau penghentian kegiatan explorasi yang dilakukan PTNNT di Blok Elang.
Disampaikan Saad, bahwa kebijakan pengurangan atau penghentian kegiatan explorasi di Blok Elang tersebut, dipandang perlu untuk segera disikapi oleh Pemerintah Daerah bersama dengan PTNNT secara serius sebelum menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
Dalam pandangan yang disampaikan oleh Komisi I DPRD Sumbawa, bahwa ada beberpa alasan mengapa PTNNT melakukan pengurangan kegiatan yang berimbas terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yakni PT NNT sudah mengetahui kandungan mineral di lokasi tersebut, kemudian karena rendahnya harga emas serta minimnya produksi di Batu Hijau.
Namun demikian menurut Komisi I DPRD Sumbawa, apapun Alasan yang disampaikan oleh PT NNT terkait dengan penghentian kegiatan tersebut mereka mengingatkan apabila PTNNT tidak serius melaksanakan aktifitas di Blok Elang, maka ada banyak perusahaan besar berskala nasional yang siap mengambil alih untuk mengeksploitasi Blok Elang.

Siswi SMK 3 Sumbawa Raih Nilai Tertinggi UN Tingkat Kabupaten

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan pelajar di SMK Negeri 3 Sumbawa. Putri Erwanda—siswi di salah satu sekolah unggulan dalam Kota Sumbawa itu, meraih nilai tertinggi urutan pertama untuk nilai Ujian Nasional (UN) murni jenjang SMK di Kabupaten Sumbawa, dengan nilai akhir 34,30.
Ditemui Gaung NTB, Rabu, (29/5), kepala sekolah setempat, Dra Sri Hartini Marga, tak mampu menyembunyikan rasa bangga atas raihan yang dicapai anak didiknya dalam pelaksanaan ujian tahun ini kendati dalam level tingkat kabupaten.
Apa yang ditunjukkan siswanya ini ujar Tin—sapaan akrabnya, menunjukkan bahwa kualitas pelajar di Kabupaten Sumbawa tidak kalah saing dengan daerah lain dan patut diperhitungkan.
Keberhasilan meraih nilai tertinggi pertama dalam ujian ini sambungnya, menandakan kurikulum yang diterapkan sudah dijalankan dengan sangat baik oleh seluruh stake holder yang ada di sekolah.
Tidak sampai di situ, demi meraih hasil maksimal pihak sekolah sampai rela mengambil kebijakan memberikan les gratis bagi siswa yang akan mengikuti ujian. “Alhamdulillah, semua upaya yang kami lakukan berbuah manis. Tak hanya meluluskan 100% peserta UN, siswa kami juga meraih nilai tertinggi pertama untuk tingkat kabupaten. Keberhasilan ini juga tidak lepas dari tangan dingin guru pembimbing yang tanpa lelah terus memberikan motifasi kepada siswa,” tandasnya.
Lebih lanjut Tin, mengatakan agar prestasi Putri Erwanda ini dapat dipertahankan oleh siswa SMK 3 Sumbawa lainnya, pihak sekolah bakal memberikan penghargaan atas kebanggaan yang telah diberikan bagi sekolahnya.
Sementara itu data yang diperoleh dari Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Dikmen Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Shalahuddin MA, SH, menyebutkan untuk peringkat dua tingkat SMK diraih Silvi Kaffa dari SMK 1 Sumbawa dengan nilai akhir 33,78 sementara peringkat tiga disabet Dwi Febriani (SMK 2 Sumbawa) dengan nilai akhir 33,64.
Untuk peringkat 10 besar SMK sendiri posisi pertama diraih SMK 1 Sumbawa disusul SMK 2 Sumbawa, SMK 3 Sumbawa, SMK 1 Alas, SMK 1 Tarano, SMK 1 Lenangguar, SMK 1 Plampang, SMK 1 Lopok, SMK Mercury Sumbawa dan SMK 1 Lunyuk.
Lantas bagaimana dengan tingkat SMA ?. Untuk SMA jurusan IPA peringkat tiga besar semuanya diborong pelajar SMA Negeri 1 Sumbawa. Mereka adalah Nita Yuniarsih (54,35), Fajar Perdana Putra (51,90) dan Dewi Rizki (51,85).
Sedangkan jurusan IPS diraih Rina Suprapti (49,95) dan Dilla Zafarina (48,80)—keduanya dari SMA 1 Sumbawa serta Sundari (47,75) dari SMA 1 Utan. “Dari segi perolehan nilai UN murni tahun ini memang mengalami sedikit penurunan, tapi dari segi persentase kelulusan meningkat tajam,” pungkasnya.