Gubernur NTB Dituding Menghambat Proses Pembentukan PPS

Taliwang, Sumbawanews.com.- Munculnya gerakan untuk melakukan percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, dan mendapat reaksi beragam dari sejumlah pihak terutama dari elit partai pengusa NTB, dinilai oleh sejumlah pihak menjadi indikasi kuat bahwa Gubernur NTB, Dr TGH Muhammad Zainul Majdi setengah hati mendukung pembentukan PPS dan belum rela pulau penyangga pendapatan daerah NTB lepas dari wilayah kekuasaannya.

Amru Albar (36), ketua Forum Pemuda Masyarakat Sumbawa Barat, menegaskan, upaya Gubernur NTB untuk menggagalkan PPS, terlihat dalam beberpa tahapan proses perjuangan PPS yang telah dilakukan oleh rakyat pulau Sumbawa. Dimana gubernur terus mencari cara agar PPS gagal ditetapkan menjadi DOB, sebut dalam rekomendasi yang dikeluarkan gubernur. TGB, justru memperlambat dan menunda -nunda proses itu.

Penolakan itu memang terlihat ditutupi, bebernya, karena Gubernur memang tidak akan berani secara terang terangan menolak pembentukan PPS. “Itu hanya akal akalan agar ketokohannya tetap terjaga. Tapi, itu tidak bisa disembunyikan. Artinya, gubernur setangah hati lepas dari PPS. Bayangkan saja, jika Pulau Sumbawa yang nota bene adalah penyangga utama pendapatan daerah NTB harus dilepas, maka dipastikan Pulau Sumbawa akan lebih cepat berkembang dan maju dari Pulau Lombok,” tegasnya. 

Upaya untuk menggagalkan terbentuknya PPS oleh gubernur semakin kontras, lanjutnya, dalam gerakan yang rencana dilakukan oleh Koalisi Sumbawa Barat untuk PPS, dan juga gerakan di kabupaten lainnya untuk mendorong percepatan pembentukan PPS, Gubernur NTB sangat kuat diindikasikan menggunakan sistem Partai Demokrat untuk membuat manuver blunder untuk melarang kadernya bergabung dalam gerakan itu. Kepentingan partai harus dikesampingkan dalam gerakan ini, karena prinsip gerakan ini adalah untuk memberikan sinyal kepada pemerintah pusat dan elit politik di pusat, bahwa PPS adalah keinginan semua pihak, terutama rakyat. 

“Siapa berani jamin bahwa PPS bisa masuk?, kalau demokrat berani pastikan, maka mari kita buat perjanjian terbuka dengan rakyat Pulau Sumbawa?. Dan jika tidak?,” tukasnya Jadi gerakan rakyat sangat dibutuhkan untuk menganntispasi hal tadi. Lanjutnya. Hal senada disampaikan, Ricahad (43), ketua Forum Pemuda Brang Rea. Ia menegaskan, kepentingan partai itu harus disinergikan dengan

kepentingan rakyat.

“Politisi dalam hal ini harus melebur, jangan justru membenturkan kepentingan ini dengan kepentingan partai, apalagi hanya untuk kepentingan atasan partainya,” cetus Richad.

Perdebatan tentang kebutuhan rakyat Pulau Sumbawa terhadap terbentuknya PPS telah tuntas, jadi kita jangan sampai justru terjebak dalam perdebatan itu. karena bisa jadi akan mengendorkan perjuangan untuk pembentukan PPS.

Sementara itu, juru bicara presidium Koalisi Sumbawa Barat untuk PPS, Andi Subandi, mengungkapkan, gerakan yang dilakukan oleh Koalisi Sumbawa Barat untuk PPS adalah gerakan terbuka bagi semua pihak, dan wadah perjuangan bagi siapa yang punya perhatian terhadap PPS. Artinya, bukanlah untuk segolongan kelompok, apalagi individu. “Kita terbuka untuk semua pihak. Jadi siapa saja yang ingin didepan

terhadap gerakan ini silahkan?, justru itu adalah harapan kita, karena fokus gerakan ini adalah untuk mendorong PPS segera dimasukkan dalam daftar Daerah Otonom Baru (DOB) dalam masa sidang di bulan Juli mendatang,” terangnya

Gerakan itu bukan untuk mematahkan gerakan yang dilakukan oleh tokoh ataupun politisi elit di pusat. Justru gerakan itu adalah untuk menguatkan alasan atas terbentuknya PPS, bahwa PPS adalah keinginan semua pihak di Pulau Sumbawa bukan keinginan individu atau kelompok tertentu. “Dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Dan, gerakan itu bukan kita ingin mengganggu ketertiban umum. Tapi kita ingin menggugah simpati publik di sisa waktu yang tinggal beberapa hari perjuangan ini untuk PPS. Jadi kalau ada upaya untuk menggagalkan gerakan ini, terutama oleh penguasa NTB, maka kami minta itu dihentikan, karna itu akan membuat kekecewaan yang mendalam terhadap rakyat Pulau Sumbawa,” tutupnya. (Unang Silatang)