DR Zul : PPS Masih Jauh Api dari Panggang

 

Sumbawa, PSnews — Anggota DPR RI, Dr. Zulkieflimansyah mengungkapkan, proses pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) masih jauh api dari panggang. Hal ini diungkapkan DR Zul saat memberi sambutan pada Sosialisasi BPK dan DPR RI di Kampus Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Minggu (11/17/2013).Politisi PKS asal Sumbawa ini mengaku, dirinya selalu ditanya masyarakat tentang kebenaran informasi pembentukan PPS. Ia juga melihat euphoria masyarakat yang luar biasa. Bahkan ketika ada paripurna di DPR RI, beberapa masyarakat Sumbawa ada yang menyembelih kambing dan sapi. Seakan-akan punya Propinsi baru dalam waktu dekat.

“Saya melihat banyak politisi yang menggunakan isu ini untuk meraup suara. Pokoknya PPS tahun depan pasti jadi, jadi dari mana? Saya kira masyarakat perlu dijelaskan informasi yang benar, sehingga tidak terlalu berharap. Karena masyakarat seakan-akan sebelum Pemilu sudah ada propinsi baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI ini.

Ia mengaku telah menanyakan prihal PPS kepada Mendagri dan Menkeu RI. “Jawabannya, ada tiga alternative untuk PPS. Pertama, pemerintah akan mengakomodir pemekaran wilayah ini secara bertahap dan PPS masuk dalam tahap pertama. Kedua, pemerintah gelap mata kemudian mengakomodir semua usulan. Ketiga, pemerintah bisa menolak semua usulan itu. Yang ketiga ini nampaknya masih menjadi sikap pemerintah. Makanya masyarakat harus tahu, mumpung ini bukan Dapil saya. Tidak ada maksud politiknya, kecuali ini dapil saya dan orang boleh curiga pak Zul ada maksud dan sebagainya. Tapi ini bukan Dapil saya. Dapil saya di Banten di tempatnya Ratu Atut,” paparnya.

Sekarang yang mengkhawatirkan, sambung DR Zul, di jajaran Pemerintah Propinsi NTB jangan sampai dengan adanya isu bila PPS terbentuk, lalu banyak pejabat di Propinsi tidak ada orang Sumbawa. “Jangan sampai Propinsinya belum jadi tapi pejabat asal Sumbawa kita tidak ada. Tinggal wakil Gubernur saja. Coba bapak-bapak mencermati, baru dalam sejarah asisten-asisten di Pemprop NTB tidak ada orang dari pulau Sumbawa karena bersiap-siap untuk PPS. Jadi jangan sampai ada kesan orang NTB bahwa Sumbawa akan jadi Propinsi jadi gak perlu ada orang Sumbawa di pemerintahan,” jelas DR Zul pada kegiatan sosilisasi BPK yang juga dihadiri Wagub NTB, Muh Amin, SH, MSi.

Jadi tugas Wagub, kata Zul, sangat berat sebagai pimpinan daerah NTB. Menurutnya, kalau masyarakat tidak diberikan pencerahan seperti ini, maka Sumbawa tidak akan mendapat apa-apa.

Secara pribadi, ia menegaskan, lambat atau cepat PPS memang harus terbentuk dan dirinya pada posisi mendukung. Tapi ia mengajak semua pihak agar mencoba menceritakan prosesnya secara benar kepada masyarakat. MEski diakui terkadang bila diceritakan apa adanya dan yang sebenarnya, secara psikologi tidak bisa diterima oleh masyarakat.

“Bahkan menurut saya secara pribadi, selama SBY menjadi presiden, bukan hanya PPS, tapi tidak ada satu pun yang akan dimekarkan di Republik Indonesia,” pungkas DR Zul.

Wagub NTB, Muhammad Amin,SH, dalam kesempatan yang sama mengakui bahwa yang dipaparkan Dr. Zulkieflimansyah, memang perlu dilakukan pencerahan kepada masyarakat khususnya di Pulau Sumbawa bahwa PPS masih dalam tahap pembahasan. Atau dengan kata lain, baru disetujui untuk dibahas, belum disetujui untuk dimekarkan. Karena mekanismenya tidak jauh berbeda dengan pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kalau KSB dulu mekanismenya melalui inisiatif DPR lalu mendengar tanggapan dari pemerintah pusat. Kalau Pemprop NTB secara administrasi sudah memberikan yang terbaik. Termasuk kajian akademik, kalau di sana pemerintah belum memberikan tanggapan apa-apa. Belum lagi tanggapan komprehensif oleh Kemendagri dan Kemenkeu terkait kemampuan fiskal.

Sehingga dalam kaitan dengan ini tentu Mendagri perlu waktu, kajian dari Pemerintah Daerah baru sebatas dari Komite pembentukan, kajian-kajian ini akan disingkronkan lagi dengan Pemerintah Pusat.

“Jadi kalau ada tanggapan seperti ini oleh Dr. Zul, jangan dinilai sebagai tanggapan anti PPS, tapi harus diterima. Apalagi sekarang akan menghadapi pemilu legislative dan pemilu presiden,” ujar Wagub NTB.

Namun ia meyakinkan bahwa hal ini masih membutuhkan waktu, persoalan terbentuk hanya persoalan waktu. Tapi perlu dijelaskan supaya tidak kehabisan energy untuk selalu mendiskusikan pembentukan PPS. Serahkan saja kepada pemerintah dan DPR-RI sebagai pemilik kewenangan, tidak proporsional menyalahkan Pemprop dan Gubernur.

Amin juga mengakui pernah didatangi oleh sejumlah Anggota DPD RI, ternyata yang dikemukakan Dr. Zul juga sama dengan pandangan DPD. “Doa dan upaya harus dlakukan, kalau upaya sudah dilakukan maka sekarang tinggal mendoakan. Kalau memang suatu saat berpisah dengan pulau Lombok, bukan suatu yang masalah dan kewenangannya tidak lagi di kita,” kata Amin.

Menyikapi masalah penempatan pejabat di pemerintah Propinsi, tentu sudah dilakukan dengan berbagai kompetisi dan syarat. Tapi bisa jadi persiapan ke PPS, sehingga pejabat asal Sumbawa kehilangan impulse karena melihat PPS.

Karena itu, kata Amin, jangan lagi mengacu ke situ. Dan memang diakui, bahwa mereka menunggu PPS sehingga tidak berusaha. Tapi tidak bagus juga mempertentangkan hal itu karena NTB terdiri dari dua pulau. (PSb)