Rektor UNSA : Pikiran Kritis Doktor Baru Memberi Warna Peradaban dan Kemajuan NTB

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Dr Lahmuddin Zuhri, SH, M.Hum, yang baru saja mendapat promosi pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Universitas Brawijaya Malang, belum lama ini, mempertahakan disertasi dengan judul Transformasi Nilai Kearifan Lokal Krik Slamat Masyarakat Sumbawa Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Konflik Pengelolaan Lar.

Lahmuddin menuturkan bahwa nilai Krik slamat dan filosofis Adat Barenti ko Syara’, Syara’ Barenti ko Kitabullah, masyarakat Sumbawa cenderung mulai ditinggalkan. Semua itu ikut menggeser dan merubah cara pandang masyarakat akan tanah (Lar) dan relasi antar masyarakat, dari paham komunal menjadi individual, dari magis-religius manjadi rasional-liberalis, dari sosialis menjadi kapitalis. “Pengakuan terhadap eksistensi nilai kearipan lokal dan hak-hak masyarakat lokal/masyarakat adat dalam UUD NRI 1945 hanya sebatas pengakuan normatif belaka,” kata suami dari Mutiara Rachmawati Suseno, S.ST., M.Keb ini.

Penelitian disertasi Lahmuddin, merupakan penelitian hukum empiris melihat hukum dari segi penerapanya dan foktor-faktor non hukum yang mepengaruhinya, dengan menggunakan pendekatan sosial-kultural, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan antropologi hukum. Penelitian ini dalam menganalisis permasalahan menggunakan teori Maqasid Al-Syariah, teori Hukum Jiwa Bangsa, toeri Pluralitas Hukum, teori Konflik, Teori Hukum Prismatik, teori perundang-undangan. 

Perlunya perlindungan terhadap keberadaan Lar ini bukan hanya berhubungan dengan kebutuhan akan lahan penggembalaan ternak semata, tetapi lebih jauh Lar dalam kultur masyarakat Sumbawa mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan budaya, serta magis-religius.

Pengakuan terhadap eksistensi nilai kearifan lokal dan hak-hak masyarakat lokal/masyarakat adat dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B, TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 5 th 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU No. 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun sayang PERDA Prov NTB No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, serta PERDA Kab Sumbawa No. 10 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031, dari kedua Perda tersebut belum memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap nilai lokal dan masyarakan lokal dalam hal ini padang pengembalan bersama (Lar). “Termasuk juga beberapa keputusan Bupati Sumbawa tantang Penetapan Padang Pengembalaan Umum Ternak (Lar) belum mengakomodir nilai Krik Slamat sebagai sumber nilai,” tegas ayah dari Rahmatulhah El Zuhri dan Abdillah El Zuhri ini.

Belum adanya kepastian hukum atas Lar menjadi rentan timbulnya konflik. Adapun sumber konflik di kawasan Lar antara lain yaitu perubahan batas dan alih fungsi Lar, dengan model konflik, pertama masyarakat dengan sesama masyarakat, kedua masyarakat dengan investor (tambak dan tambang) dan ketiga masyarakat dengan pemerintah. 

Konflik ini akan berakibat pada masa depan tradisi ternak lepas di Sumbawa akan punah karena alih fungsi lahan menyebabkan ternak kehilangan habitatnya, untuk itu dibutuhkan aturan-aturan yang bisa memberikan ketegasan terhadap semua persoalan yang berkaitan dengan Lar yaitu Perda yang menjadi payung hukum dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan pemeliharaan Lar di Kabupaten Sumbawa.

Sementara itu, Prof Dr Drs Syaifuddin Iskandar, MPd, selaku penguji tamu yang juga Rektor Universitas Samawa, melihat pentinya Peran dari komunitas masyarakat adat Sumbawa yaitu Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), untuk berperan aktif melakukan pemberdayan dan refitalisasi nilai Krik slamat dan filosofis masyarakat Sumbawa Adat Barenti ko Syara’, Syara’ Barenti ko Kitabullah, dapat dijadikan acuan dalam penyusunan produk hukum daerah, acuan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal pengelolaan Lar, karena mayoritas masyarakat Sumbawa adalah petani peternak. 

Perlunya perlindungan terhadap keberadaan Lar ini bukan hanya berhubungan dengan kebutuhan akan lahan penggembalaan ternak semata, tetapi lebih jauh Lar dalam kultur masyarakat Sumbawa mempunyai fungsi sosial, ekonomi dan budaya, serta magis-religius. 

Prof Ude—sapaan akrabnya, mengapresiasi lahirnya Doktor baru dalam jajaran UNSA guna memberikan pikiran kritis dan kontribusi positif guna memberi warna peradaban dan kemajuan NTB dan Tau ke Tana Samawa khususnya. 

Pentinganya transformasi nilai kearifan lokal krik slamat masyarakat Sumbawa dalam pembentukan Peraturan Daerah, karena konflik pengelolaan Lar hanya bisa diselesaikan lewat pendekatan adat dan budaya, dengan mengedepankan nilai kekeluargaan dan saling memuliakan, saling pedi (saling mengasihi dan saling peduli), guna mengharmoniskan kembali ikatan kekeluargaan yang retak maka cara musakara (musyawarah) guna menadapat krik slamat (keberkatan dan keselamatan) dari Allah SWT. 

Transformasi nilai kearifan lokal krik slamat dalam bentuk Asas-asas hukum berfungsi sebagai acuan dalam pembentukan norma, berupa Asas Keagamaan, Asas Keadilan dan Kebenaran, Asas Musyawarah, Asas Saling Memuliakan, dan Asas Kekeluargaan. Kelima asas ini merujuk pada nilai krik slamat masyarakat sumbawa, sebagai bentuk ketundukan masyarakat sumbawa pada nilai agama (Islam).

Lahmuddin merekomendasikan, hendaknya Pemda dan DPRD Provinsi NTB maupun Kabupaten Sumbawa menjadikan nilai Krik Slamat sebagai sumber dan referensi akademik dalam penyusuan naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pengelolaan Padang pengembalan Bersama (Lar). Kemudian kepada Tokoh Adat (Lembaga Adat Tana Samawa) bermanfaat sebagai rujukan dan acuan dalam penyelesaan konflik pengelolaan Lar serta penyelesaian permasalah sosial lainnya. Kemuidian kepada akademisi dan peneliti, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keterkaitan Lar dengan tindak pidana pencurian ternak, dalam hal ini meningkatnya kasus pencurian ternak sebagai akibat bergesernya fungsi Lar dan melemahnya semangat kekeluargaan dan saling tolong menolong dalam masyarakat sumbawa. Peneliti merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai Lar sebagai upaya Non-penal dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak.

Donor Darah Semarakkan HUT PGRI dan HGN

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Sejumlah kegiatan bakal digelar Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa, demi menyemarakkan peringatan HUT PGRI ke 69 dan Hari Guru Nasional (HGN) ke 21, yang jatuh pada tanggal 25 November mendatang.

Kegiatan dimaksud seperti disampaikan Kadis Diknas setempat, Sudirman Malik, SPd, diantaranya gerak jalan tepat waktu, bhakti sosial sampai donor darah. Puncak acara dari semua kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Desember mendatang. Khusus kegiatan bhakti sosial, seluruh kegiatan diatur oleh semua Cabang PGRI.

Untuk kegiatan donor darah kata Dirman Malik—sapaan akrab Ketua PGRI Kabupaten Sumbawa ini, merupakan bentuk kepedulian PGRI demi membantu sesama yang sangat membutuhkan darah. “Untuk donor darah, kita targetkan sebanyak-banyaknya,” katanya.

Kegiatan donor darah ini menurutnya, tidak hanya dilaksanakan saat ada momentum HUT PGRI dan HGN saja, tapi dilakukan setiap waktu agar ketika dibutuhkan stok darah tetap tersedia. 

Melalui momen HUT PGRI dan HGN ini, Dirman Malik, berharap kinerja guru semakin baik lagi dengan tidak melupakan kebersamaan dan tetap loyalitas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara.

Sejauh ini sambungnya, kinerja guru di Kabupaten Sumbawa sudah semakin baik, meski masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, dengan tekat yang kuat, kekurangan itu perlahan tapi pasti dapat terkikis.

JICA Kunjungi Bupati Sumbawa

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Sedikitnya 4 orang utusan JICA (Japan International Corporation Agency / Badan Kerjasama Internasional Jepang) berkunjung ke Kabupaten Sumbawa dengan tujuan untuk menjalin kerja sama, Selasa (28/10).

Rombongan JICA disambut oleh Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik, di ruang kerjanya yang didampingi oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ir. Mukmin.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan informasi terkait dengan rencana program kerja sama Jepang-Indonesia di Provinsi NTB di bidang penanggulangan bencana.

Menurut perwakilan rombongan JICA, pada kesempatan itu, program kerjasama antara Indonesia dan Jepang di bidang penanggulangan bencana tahun 2014 ini dilaksanakan hanya di dua provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi NTB. 

Dijelaskannya, bahwa program tersebut berupa asistensi manajemen penganggulangan bencana yang saat ini sedang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa melalu leading sektor BPBD Kabupaten Sumbawa.

Dikatakan, pemerintah Jepang mulai serius menangani penanganan bencana sejak tahun 1959. Pada saat itu Jepang dilanda bencana angin kencang (THYPON) yang menewaskan ribuan orang. Mulai saat itu, Pemerintah Jepang menyusun strategi penanggulangan bencana secara berjenjang dari pusat hingga ke tingkat bawah.

“Sampai saat ini sistem tersebut terus disempurnakan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Drs H Jamaluddin Malik (JM) dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang khususnya dalam penanggulangan bencana.

Menurut JM, bahwa Pemerintah Jepang sesungguhnya telah lama memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa seperti beberapa buah jembatan di jalan lingkar selatan lintas Lunyuk – Sekongkang telah dibangun dengan bantuan JICA. Selain itu juga ada beberapa bendungan yang merupakan bantuan Pemerintah Jepang melalui Nippon Koei CO. LTD. 

Bupati Sumbawa juga menambahkan, bahwa hasil dari kerjasama manajemen penanggulangan bencana akan menjadi bahan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penanggulangan Bencana. “Apabila hasil asistensi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan akan dibuatkan Perdanya, yang nantinya dapat menjadi instrumen penting dalam penerapan penanggulangan bencana di lapangan,” harapnya.

Pilkada 2015, Hanya Calon Bupati yang Bertarung

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 mendatang akan bertarung antara personal calon bupati tanpa wakil bupati. Hal ini sesuai dengan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. “Pilkada 2015 nanti berbeda dengan Pilkada sebelumnya karena yang bertarung bukan dalam bentuk paket, hanya calon bupati saja,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Sumbawa, Sudirman S.Ip, Selasa (21/10).

Sudirman menyebutkan persyaratan untuk mengajukan bakal calon bupati pada Pilkada 2015, ada dua pendekatan yakni pendekatan kursi dan pendekatan suara sah.

Untuk pendekatan kursi jelasnya, partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20 persen hitungan kursi di DPRD (atau sekitar 9 kursi). Sementara untuk pedekatan suara sah, yakni 25 persen suara sah dari partai politik atau gabungan partai politik yang ada di DPRD. Untuk kabupaten Sumbawa sendiri jelasnya, 25 persen suara sah diperkirakan sekitar 61.610 suara dari total suara sah Pileg lalu yakni 255.959.

Untuk diketahui kata Sudirman, di Kabupaten Sumbawa tidak ada partai politik yang dapat mengajukan calon sendiri, mereka harus berkoalisi atau bergabung dengan partai politik lain. 

Partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD tidak dapat mengajukan pasangan calon, atau tidak ada istilah partai gurem. Sementara untuk calon dari kalangan PNS atau TNI dan Polri, harus mengundurkan diri dari PNS.

Dalam Perpu tersebut lanjut Sudirman, juga masih mengakomodir calon perseorangan dengan ketentuan harus mendapat dukungan KTP sebanyak 4 persen dari jumlah penduduk. Jika mengacu kepada jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa yang jumlahnya mencapai 500 ribu lebih, maka calon perseorangan harus mengumpulkan KTP sekitar 21 ribu dukungan.

Bagaimana dengan wakil bupatinya ? Sudirman masih Perpu, bahwa wakil bupati akan menjadi hak prerogatif bupati terpilih untuk menentukannya. Ketentuannya, 15 hari sejak terpilih, Bupati terpilih mengusulkan wakil bupati kepada Gubernur.

Selain itu Wakil Bupati yang diusulkan dapat diusulkan dari PNS maupun non PNS. Untuk PNS kata Sudirman minimal kepangkatan terakhir adalah golongan IVB atau eselon IIB. 

Untuk Wakil Bupati katanya terdiri dari 1 hingga 2 orang wakil bupati dengan ketentuan untuk kabupaten/kota yang jumlah penduduknya 250 ribu sampai 1 juta, terdiri dari 2 orang wakil bupati yang akan membantu bupati.

Dalam Perpu itu juga diatur apabila Bupati berhalangan tetap, tidak otomatis Wakil Bupati menjadi bupati melainkan mekanismenya dipilih oleh DPRD berdasarkan usulan fraksi-fraksi dewan.

Mekanisme pendaftaran
Di bagian lain Sudirman menjelaskan mekanisme pendaftaran calon Bupati. Sebelum calon didaftarkan di KPU, seluruh calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik harus melakukan melakukan uji publik dan uji kompetensi yang dilakukan panitia khusus yang terdiri dari 5 orang dengan 2 orang dari akademisi, 1 dari KPU dan 2 dari tokoh masyarakat. “Calonnya nanti akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik,” ujarnya.

Uji publik ini kata Sudirman, tidak menggugurkan calon, tetapi hanya sebagai persyaratan pendaftaran tambahan dan menjadi pertimbangan bagi Parpol untuk menentukan salah satu calon yang akan didaftarkan di KPU.

Pilkades akan Berlangsung Sekali Dalam Dua Tahun

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan berlangsung sekali dalam dua tahun, sebagaimana ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. “Berdasarkan UU Desa dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa menyebutkan setiap Pilkades akan diberikan interval waktu selama 2 tahun, atau setiap 2 tahun sekali baru akan digelar Pilkades,” jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa, H Yahya Adam BA, Selasa (21/10). 

Untuk Kabupaten Sumbawa kata Haji Yahya, Pilkades serentak telah digelar pada Tahun 2013 lalu, sehingga untuk kepala desa yang habis masa jabatannya pada Tahun 2014 dan 2015, akan melaksanakn Pilkades Tahun 2015. Dari 157 desa di Kabupaten Sumbawa, sudah 122 desa yang melaksanakan Pilkades, hingga tersisa 35 desa.

Sementara yang habis masa jabatannya pada Tahun 2014 sebanyak 8 desa dan akan menggelar Pilkades bersamaan dengan kepala desa yang habis masa jabatanmnya di Tahun 2015. Yang jelas Pilkades ini dilaksanakan setelah Pilkada Sumbawa guna menghindari adanya ekses politik dalam Pilkada. 

Pada kesempatan itu Haji Yahya menyatakan masa jabatan kepala desa tidak berubah. Meski kepala desa meninggal dunia atau berhenti kemudian terjadi pergantian antar waktu (PAW), kepala desa pengganti akan melanjutkan sisa waktu jabatan kepala desa sebelumnya.

Menariknya, untuk kepala desa PAW, berdasarkan UU Desa, tidak dilakukan pemilihan secara langsung, tetapi akan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah BPD dan lembaga desa lainnya, dengan ketentuan akan diatur lebih lanjut dalam Permen. Selain itu sambung H Yahya, sesuai dengan ketentuan UU Desa tersebut, kepala desa dapat menjabat selama 3 periode berturut-turut atau 18 tahun. 

H Yahya juga menyampaikan draf Permen yang akan mengatur mengenai pemilihan kepala desa, yakni menyangkut hasil Pilkades draw atau sama. Menurut draf tersebut tidak dilakukan pemilihan ulang, tetapi akan ditentukan kepala desa terpilih berdasarkan persyaratan kualifikasi pendidikan, umur terendah, dan pengalaman. “Ketentuan ini masih dalam bentuk draf di Permen, belum ada keputusan resmi,” jelasnya.

Pemekaran Desa
Sementara terkait dengan pemekaran desa dan kelurahan menurut H Yahya, sudah ada beberapa usulan, namun belum dapat ditindaklanjuti karena masih menunggu regulasi baru yakni Permen yang mengatur tentang Pemekaran Desa dan Kelurahan sebagai penjabaran dari UU Desa. “Sudah ada beberapa desa yang diusulkan pemekaran, namun belum ditindaklanjuti karena masih menunggu regulasi lebih lanjut,” jelasnya.

Untuk usulan pemekaran desa ini sambungnya, usulan desa akan disampaikan ke provinsi. Ada juga atas persetujuan pemerintah pusat, karena untuk desa baru akan ditentukan kode desa.

Kode desa ini akan menjadi acuan dalam pengalokasian dana desa nantinya, sehingga tidak ada desa yang tidak terakomodir untuk mendapatkan dana desa yang dialokasikan melalui APBN.

Sejumlah Camat Dapat Mobil Baru

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Mobil operasional yang selama ini menjadi kendala beberapa camat di berbagai wilayah Kabupaten Sumbawa kini telah teratasi. Pasalnya pada tahun ini, pemerintah daerah telah mendatangkan 9 unit mobil operasional yang pengadaannya melalui anggaran APBD 2014. Sebagian dari mobil tersebut diperuntukkan bagi beberapa camat, lainnya untuk dinas kesehatan, ketua DPRD dan Kodim 1607 Sumbawa. Sejumlah mobil ini resmi diserahkan Sekda Sumbawa, Drs H Rasyidi kepada para camat dan penerima manfaat lainnya di Kantor Bupati, Selasa (21/10). 

Ditemui usai penyerahan, Sekda H Rasyidi menyebutkan, 9 unit mobil itu diserahkan kepada Camat Tarano (Hi-Lux double kabin), Camat Lenangguar, Camat Sumbawa dan Camat Utan—masing-masing satu unit Toyota Ruzs, serta Camat Lunyuk (Isuzu Panther). Selain itu Fortune untuk pimpinan DPRD Sumbawa, Hi-lux untuk Kodim 1607, serta Dikes mendapat satu unit mobil Puskel. 

Pengadaan mobil khusus camat ini ungkap Sekda, karena sebelumnya mobil yang ada sudah tidak layak pakai. Dengan kondisi umurnya yang sudah tua dan fisik yang kerap mengalami kerusakan, mobil tersebut ditarik untuk diganti dengan yang baru. Mobil yang ditarik ini nantinya akan diproses lebih lanjut apakah dilakukan perbaikan untuk menunjang kegiatan SKPD lain atau dihapuskan. Sekda mengakui masih banyak mobil dinas camat yang perlu diganti, secara bertahap akan dilakukan pergantian. Demikian dengan mobil ambulance (puskel) diberikan kepada puskesmas yang belum memilikinya melalui Dinas Kesehatan. 

Selanjutnya mobil untuk Kodim 1607 Sumbawa diberikan dalam rangka menunjang operasional SKPD vertikal seperti kejaksaan dna kepolisian yang pengadaan sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Sumbawa telah direncanakan untuk pengadaan tahun depan. Ia berharap dengan pemberian mobil tersebut, tugas dan fungsi para penerima manfaat dapat berjalan lancar, yang tujuannya untuk kemaslahatan rakyat.

Sultan Sumbawa Dipolisikan

 

Sumbawa, PSnews – Eksistensi Kesultanan Sumbawa masa kini dan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) secara resmi dilaporkan ke Polres Sumbawa oleh Dewan Hadat Kedatuan Taliwang Kemutar Telu Kesultanan Sumbawa Trah Gowa Tallo, Kamis (04/09/2014) lalu. Dalam laporan yang ditandatangani oleh Sekretaris pihak pelapor, Dinul Haq itu disebutkan bahwa Sumbawa atau Samawa pernah ada Kesultanannya dari Dinasti Dewa Dalam Bawa di bawah kepemimpinan Sultan Sumbawa Mas Bantan Datu Loka dan diteruskan oleh Amasa Samawa dan I Mapparusung Mappadussu Sultan Muhammad Kaharuddin I Sultan Sumbawa Datu Taliwang.

 

Dalam laporan itu mengemukakan bahwa telah terjadi pembelokan sejarah terkait eksistensi silsilahnya oleh Belanda dan saudara Ewan (panggilan kecil Sultan Muhammad Kaharuddin IV,  Sultan Sumbawa saat ini – red) dan sekocinya oknum Lembaga Adat Tana Samawa bernama Hasanuddin.

Pihak pelapor menegaskan, untuk mengembalikan harkat dan martabat selaku penerus langsung silsilah Amasa Samawa dan I Mapparusung Mappadussu Sultan Muhammad Kaharuddin I, pihak pelapor meminta Kapolres Sumbawa untuk memproses laporan tersebut dan memeriksa saudara Hasanuddin dan saudara Ewan selaku terlapor atas dugaan pemalsuan dokumen (pasal 263 KUHP) dan UU Cagar Budaya.

Silsilah yang dipalsukan adalah silsilah Mas Bantan Datu Loka. Karena silsilah yang Hasanuddin buat mencantumkan refrensi kerajaan Gowa. Sementara kerajaan Gowa tidak pernah memberikan refrensi persetujuan dan pengesahan atas dokumen yang mereka buat.

Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Polres Sumbawa guna kepentingan pemeriksaan.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman yang dikonfirmasi, Jum’at (05/09/2014), menjelaskan bahwa laporan tersebut tetap diproses. Pihaknya akan memeriksa para pihak yang terlibat di situ. Dalam hal ini pihak pelapor dan terlapor. (PSb)

PTNNT Akan Kembali Beroperasi dan Mengekspor Konsentrat Tembaga

 

Jakarta, PSnews – PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dan Pemerintah Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman guna memungkinkan perusahaan segera memperoleh izin ekspor konsentrat tembaga.

Setelah izin ekspor diperoleh, PTNNT akan memanggil  para  karyawan dan kontraktor untuk kembali bekerja dan memulai kembali kegiatan operasi tambang tembaga dan emas Batu Hijau secara aman dan tepat waktu. Perusahaan memperkirakan tambang  Batu Hijau akan kembali melakukan eksporkonsentrat tembaga dan beroperasi secara normal pada bulan September.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh R. Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Martiono Hadianto, Presiden Direktur PTNNT, akan menghasilkan perubahan-perubahan yang telah disepakati bersama terhadap Kontrak Karya (KK)PTNNT.

“Kesepakatan kami dengan Pemerintah ini menunjukkan lebih lanjut komitmen PTNNT dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengolahan dan pemurnian dalam negeri dan memulai kembali kegiatan operasi tambang Batu Hijau bagi kepentingan kita semua,” ujar Martiono Hadianto, Presiden Direktur PTNNT melalui siaran Pers yang diterima PSnews (04/09/2014).

“Setiap pihak menyadari bahwa dimulainya kembali kegiatan ekspor konsentrat tembaga dari tambang Batu Hijau sangat penting guna melindungi mata pencaharian ribuan karyawan dan kontraktor, serta memelihara roda ekonomi daerah.”

Nota Kesepahaman ini mengatur kesepahaman bersama atas enam hal pokok renegosiasi Kontrak Karya(KK), yang nantinya akan dimasukkan ke dalam amandemen KK. Keenam hal pokok tersebut adalah luas wilayah KK, royalti, pajak dan bea ekspor, pengolahan dan pemurnian dalam negeri, divestasi saham,penggunaan tenaga kerja lokal, barang dan jasa dalam negeri, dan masa berlaku KK.

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, PTNNT telah setuju untuk membayar bea keluar dengan tarif sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada Juli 2014, menyediakan dana jaminan keseriusan senilai $25 juta sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan smelter, membayar royalti 4,0% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak, serta membayar iuran tetap (deadrent) US$2 per hektar.

Pada 25 Juli 2014, Kementerian Keuangan merevisi peraturan pemerintah yang dikeluarkan pada Januari 2014 yang isinya menurunkan tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga bagi perusahaan-perusahaan yang menunjukkan dukungan terhadap proses pembangunan smelter. Peraturan tersebut mengatur bahwa tarif bea keluar untuk konsentrat tembaga berkurang seiring kemajuan pembangunan smelter yang dimulai dengan tarif sebesar 7,5%, kemudian menurun menjadi 5% bila tingkat kemajuan pembangunan smelter melampaui 7,5%, dan akhirnya menjadi 0% bila tingkat kemajuan pembangunan smelter melampaui 30%.

PTNNT dan Pemerintah akan kembali melakukan perundingan amandemen KK yang diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu enam bulan. Tidak ada perubahan ketentuan-ketentuan KK selain dari bea keluar, jaminan keseriusan, royalti, dan iuran tetap sebagaimana di atas sebelum renegosiasi KK selesai.

Tentang Kontrak Karya PTNNT dan Produksi Konsentrat Tembaga
Proyek tambang tembaga dan emas Batu Hijau dibangun berdasarkan suatu perjanjian kerja sama investasi yang disebut Kontrak Karya (KK). KK dirancang untuk memberi jaminan dan stabilitas guna mendorong investasi jangka panjang dan signifikan, yang karenanya mendapatkan dukungan DPR dan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia.

PTNNT telah memiliki Nota Kesepahaman untuk berpartisipasi dalam suatu proses bersama PT Freeport Indonesia menuju ke arah pembangunan suatu smelter. PTNNT juga telah melakukan negosiasi dan menandatangani perjanjian bersyarat penyediaan pasokan konsentrat tembaga dengan dua perusahaan Indonesia yang telah mengumumkan rencananya kepada publik untuk membangun fasilitas pemurnian tembaga sendiri di dalam negeri.

Nilai tambah yang dihasilkan dari pabrik pengolahan Batu Hijau telah meningkatkan mutu bijih tembaga yang ditambang sampai lebih dari 50 kali, sehingga PTNNT berhasil melakukan sekitar 95% dari keseluruhan penambahan nilai mineral di Indonesia. PTNNT juga telah mendukung kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri selama bertahun-tahun dengan mengirimkan konsentrat tembaga ke PT Smelting di Gresik, satu-satunya smelter tembaga di Indonesia, sebanyak yang dapat ditampung oleh pabrik tersebut dari tambang Batu Hijau.

Tentang PTNNT
PTNNT merupakan perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya Generasi IV yang ditandatangani pada 2 Desember 1986. Sebanyak 56% sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership B.V (dimiliki Newmont Mining Corporation dan Nusa Tenggara Mining Corporation of Japan), di mana 7% saham NTPBV kemungkinan akan didivestasi kepada Pemerintah melalui pembelian oleh sebuah badan di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pemegang saham lainnya adalah PT Pukuafu Indah 17,8%, PT Multi Daerah Bersaing 24% (dimiliki oleh PT Multi Capital dan PT Daerah Maju Bersaing yang merupakan perusahaan patungan perusahaan daerah milik Pemda Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa) dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2 %.

Sejak mulai beroperasi pada tahun 2000, PTNNT telah memberikan kontribusi ekonomi sebesar hampir Rp90 triliun dalam bentuk pembayaran pajak, royalti, gaji karyawan, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, termasuk pemegang saham nasional. Selain itu, PTNNT juga telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang dengan menyediakan dana sebesar rata-rata Rp. 50 miliar per tahun. PTNNT saat ini mempekerjakan sekitar 4.000 karyawan dan 4.000 kontraktor. (PSr)

Pejabat Konjen AS Sambangi Bupati Sumbawa

 

Sumbawa, PSnews – Pejabat Konjen Amerika Serikat (AS) bidang politik/ekonomi, Joanne I Cossitt, berkunjung ke Kabupaten Sumbawa dan mengunjungi Bupati Sumbawa, Kamis (04/09/2014). Joanne Cossitt yang telah berada di Sumbawa sejak Rabu (03/09/2014) atas undangan Rektor Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) DR Zulkieflimansyah bertemu Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sumbawa menyambut baik kedatangan Konsulat Jenderal Amerika tersebut yang didampingi oleh I Made Sudarma dan Ketut Subrata dari East Bali Cashew. East Bali Cashew merupakan pabrik kacang mete yang didirikan oleh warga AS di Bali Timur. Mereka sedang menjajaki kemungkinan membuka pabrik di Sumbawa Besar, dimana mereka mengolah biji kacang mete yang tenaga kerja utamanya adalah perempuan.

Tujuan kunjungan ke Sumbawa Besar selain untuk  mengunjungi pondok pesantren Abu Bakar dan KADIN, juga untuk menjajaki upaya investasi di Sumbawa di bidang pengolahan biji kacang mete dengan membangun pabrik di Kabupaten Sumbawa yaitu East Bali Cashew.

Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik menyambut baik niatan perusahaan ini dan menyampaikan bahwa iklim investasi di Sumbawa cukup menjanjikan karena kondusifitas yang tetap terjaga dan karakter masyarakatnya yang egaliter dan ramah terhadap pendatang.

Bupati Sumbawa menginginkan agar pabrik pengolahan biji mete tersebut dapat dibangun di Kabupaten Sumbawa. Sehingga masyarakat Sumbawa dapat langsung merasakan manfaatnya baik dengan bekerja sebagai karyawan maupun sebagai pemasok bahan mentah yaitu biji mete.

“Kami berharap agar produk yang dihasilkan dapat membawa brand Sumbawa sehingga masyarakat baik nasional maupun internasional mengetahui bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki produk-produk olahan yang unggul dan dapat bersaing dipasaran. Secara teknis niatan tersebut akan ditindaklanjuti ke Bappeda Kabupaten Sumbawa dan dinas teknis terkait lainnya,” papar bupati.

Mrs. Cossitt berharap agar Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat mengirimkan data-data potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa ke Konjen Amerika di Surabaya agar dapat disampaikan ke pengusaha-pengusaha Amerika yang berniat untuk berinvestasi di Kabupaten Sumbawa. (PSb)

Tes CPNS Jalur Umum Belum Terjadwal, Sumbawa Dijatah 56 Orang

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Kabupaten Sumbawa telah dipastikan menggelar seleksi CPNS jalur umum pada Tahun 2014 ini. Bahkan pemerintah pusat telah menjatahkan Sumbawa untuk mendapat 56 orang PNS. Namun sampai saat jadwal seleksi tersebut belum ditetapkan. Hal ini diakui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Drs H Hasan Basri yang dikonfirmasi, Senin (21/7). Meski demikian ungkap Haji Bas?akrab pejabat ini disapa, pihaknya sudah menyusun formasi kebutuhan daerah sesuai dengan jatah yang diberikan dan telah disampaikan ke BKN untuk mendapat persetujuan. Formasi tersebut meliputi tenaga guru, tenaga medis atau kesehatan, tenaga teknis, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi lainnya. ?Mengenai jumlah tenaga yang dibutuhkan pada masing-masing formasi belum dapat dibuka, karena masih ada kemungkinan berubah,? katanya.

Untuk diketahui kata Haji Bas yang didampingi Kabid Administrasi Umum Kepegawaian, Syarifah S.Sos M.Si, sebelumnya Kabupaten Sumbawa mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKN sebanyak 850 orang dari berbagai bidang, namun yang setujui hanya 56 orang. Mengenai mekanisme test CPNS jalur umum ini di antaranya menggunakan sistem Computer Asisted Test (CAT) atau seleksi menggunakan komputer. “Seleksi ini akan berlangsung secara online dan serempak di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Demikian dengan surat lamaran harus dilakukan melalui sistem komputerisasi. Lamaran disampaikan secara online dengan men-Scan dokumen yang diperlukan dan dikirim ke alamat yang dituju. Dan lamaran ini hanya dapat disampaikan untuk satu instansi dan pada daerah tertentu. Satu instansi dapat melamar lebih dari satu formasi yang membutuhkan kualifikasi pendidikan yang sama.

Sementara untuk pemeriksaan hasil test, menurut H Bas, berlangsung secara otomatis, karena setelah tes berlangsung. “Para peserta dapat mengetahui langsung hasil testnya pada saat itu juga,” ujarnya.

Sementara untuk peserta yang lulus CPNS lanjutnya, akan menggunakan sistem rangking, yakni dengan mengambil peserta yang nilainya tertinggi pada masing-masing formasi sesuai kebutuhan. Sedangkan lokasi test direncanakan menggunakan Laboratorium Komputer SMKN 1 Sumbawa. Dari seluruh peserta yang akan mengikuti tes dialokasikan dalam 5 sesi setiap hari, masing-masing sesi akan diikuti 50 orang.

Dengan tes menggunakan sistem CAT ini akan lebih praktis, cepat, mudah dan transparan, karena tidak lagi membutuhkan pengawas ruangan, tidak perlu lagi menunggu hasil pemeriksaan jawaban, karena begitu tes selesai hasilnya langsung diperoleh.

Menteri BUMN Ingatkan Manager PLN Area Sumbawa

 

Sumbawa, PSnews – Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyempatkan diri secara khusus memanggil Manager PLN Area Sumbawa, Pedi Sumanto dalam kunjungan kerjanya ke Sumbawa, Rabu (23/07/2014). Terlihat Dahlan memanggil dan berbisik ke telinga Manager PLN Area Sumbawa, Pedi Sumanto. Kepada wartawan Pedi mengaku telah diingatkan Menteri BUMN supayabenar-benar menjaga kondisi listrik di Sumbawa.

Selain diminta untuk menjaga kondisi listrik, terang Pedi, Dahlan Iskan juga meminta agar pihak PLN Sumbawa tetap bisa melayani permohonan penyambungan baru masyarakat. Hal itu sebagai upaya untuk terus memajukan Sumbawa ke depan.

 

“Insya Allah kami terus bupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk memenuhi harapan pak Dahlan,” ujarnya.

Kondisi listrik secara umum di Sumbawa, papar Pedi, sejauh ini masih dalam keadaan aman. Beban puncak dengan daya tahan yang dimiliki PLN saat ini masih mencukupi. Sehingga ia berani memastikan  bawa kondisi aman tersebut hingga Idul Fitri. (PSb)

Dirut Garuda Minta Perpanjangan Runway Bandara

 

Sumbawa, PSnews – Lokasi bandara Sultan Muhammad Kaharuddin III dinilai sebagai salah satu bandara yang strategis di Indonesia bagian timur. Ironisnya, satu-satunya bandara kebangsaan Sumbawa ini tidak bisa didarati pesawat berbadan besar seperti Boeing 737-800. Sebab panjang runway pesawat tidak memungkinkan untuk didarati beberapa jenis pesawat besar.Direktur utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dalam Explore Flight, di Wisma Daerah Sumbawa, Rabu (23/07/2014) bahkan menjanjikan akan mendaratkan pesawat dengan ukuran lebih besar jenis boing 737-800 bila kondisi bandara layak. Pasalnya, pihak Garuda melihat, potensi pasar membuka rute penerbangan ke Sumbawa cukup bagus.

“Kalau bandaranya sudah layak, kami akan daratkan pesawat yang lebih besar lagi. Misalnya tipe 737 800. Untuk sementara dengan kondisi runway bandara yang masih terbatas  untuk mendaratkan pesawat ATR 72-600 dulu,” ujarnya.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, juga menaruh harapan yang sama. Ia tercatat sudah empat kali berkunjung ke Sumbawa sejak masih menjabat dirut PLN hingga menjadi menteri dalam kabinet SBY-Budiono. Dahlan mengaku miris melihat macetnya transportasi udara di Sumbawa.

Dahlan pun berharap supaya Pemda Sumbawa terus berjuang agar perpanjangan runway itu benar-benar bisa terwujud. Mulai dengan terus melakukan lobi ke Kementian Perhubungan, adanya dana sharing dari pemerintah Provinsi maupun APBD untuk membiaya pembebasan lahan hingga upaya lainnya.

Sementara itu Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik menyambut baik dukungan yang diberikan para pejabat dari pusat untuk ikut membantu memajukan Sumbawa. Salah satunya dengan bersedia membuka akses transportasi udara dari dan menuju Sumbawa.

“Perpanjangan runway bandara itu sampai saat ini memang terus diupayakanoleh Pemerintah Daerah. Termasuk dengan terus melakukan lobi ke tingkat pusat. Terlebih dalam waktu dekat ini Garuda Indonesia akan mulai mendaratkan pewatnya di Sumbawa,” jelas Bupati.

Ia menegaskan,  bahwa Pemda Sumbawa senantiasa terus berjuang. Makanya ia  menyempatkan diri membisikkan hal itu ke Menteri BUMN sekali-kali berkunjung ke Sumbawa bisa ajak Menteri Perhubungan agar bisa melihat lansung kondisi bandara Sumbawa. (PSb)

Jaksa Periksa Mantan Ketua UPK PNPM GSC Lunyuk

 

Sumbawa, PSnews – Penyidik pidana khusus Kejari Sumbawa Besar, memeriksa mantan Ketua UPK PNPM GSC Lunyuk, Tri Seputra, Kamis (24/07/2014). Pemeriksaan ini dalam upaya meminta klarifikasi yang bersangkutan, guna mendapatkan data mengenai kasus dugaan korupsi PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) Kecamatan Lunyuk, Kejaksaan Negeri Sumbawa terus melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait. Menurut Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sumbawa, Iwan Kurniawan, SH  bahwa yang bersangkutan dimintai keterangan mengenai proses penarikan dana dalam program tersebut.

Penyidik Kejari akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah pihak terkait untuk memberikan klarifikasi. Sejauh ini, penyidik belum meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Karena dalam proses pengumpulan data seputar. Setelah itu, penyidik akan mengeksposenya. Bila terdapat unsur melawan hukum, barulah statusnya bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH.MH, telah memimpin langsung timnya untuk turun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini pihak kejaksaan akan terus melakukan penyelidikan dan pengembangan. Karena dilihat ada sejumlah penyimpangan dalam program tersebut. Adapun praktek penyimpangannya kini masih diselidiki.

Walaupun secara faktual, program PNPM sangat membantu masyarakat di pedesaan. Namun diselewengkan oleh oknum pelaku program. Dimana dilihat kelengahan dari para pengurusnya dan kemudian dilakukan pembobolan sebesar Rp 1,6 miliar.

Sejauh ini, kejaksaan sudah meminta klarifikasi terhadap ketua PNPM GSC Lunyuk yang baru. Pihaknya juga sudah menemukan sejumlah dokumen yang akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan. (PSb)

Jaksa Panggil Faskab PNPM Lunyuk

 

Sumbawa, PSnews – Penyidik Kejari Sumbawa Besar, Senin (14/07/2014) telah memanggil dan meminta klarifikasi fasilitator Kabupaten (Faskab) PNPM Kecamatan Lunyuk. Hal itu dilakukan untuk mengetahui mekanisme dan alur program PNPM dari tingkat pusat hingga ke Kecamatan. Namun, Kajari Sumbawa Besar, Sugeng Hariadi, SH., MH., menyayangkan ketidakhadiran Fasilitator Propinsi (Fasprop). Padahal pihaknya telah melayangkan surat untuk memberikan klarifikasi hal serupa.“Faskab Propinsi akan dipanggil lagi, beliau menjadwalkan ke kita Senin. Tapi Senin saya tidak bisa melakukan pemeriksaan, karena ada upacara hari Bhakti,” jelas Sugeng.

Menurut Kajari, sebenarnya Faskab telah mengetahui adanya tindak pidana korupsi dalam PNPM tersebut, apalagi jaksa tengah mengungkap kasus ini. Hanya saja tidak mengakuinya secara tertulis ketika memberikan klarifikasi.

Dalam dugaan kasus tipikor pada proyek PNPM Lunyuk, menyeret nama ketua PNPM tersebut dengan kerugian negara ditaksir hingga Rp 1,6 miliar.(PSb)

Tes CPNS Jalur Umum Belum Terjadwal, Sumbawa Dijatah 56 Orang

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Kabupaten Sumbawa telah dipastikan menggelar seleksi CPNS jalur umum pada Tahun 2014 ini. Bahkan pemerintah pusat telah menjatahkan Sumbawa untuk mendapat 56 orang PNS. Namun sampai saat jadwal seleksi tersebut belum ditetapkan. Hal ini diakui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, Drs H Hasan Basri yang dikonfirmasi, Senin (21/7). Meski demikian ungkap Haji Bas?akrab pejabat ini disapa, pihaknya sudah menyusun formasi kebutuhan daerah sesuai dengan jatah yang diberikan dan telah disampaikan ke BKN untuk mendapat persetujuan. Formasi tersebut meliputi tenaga guru, tenaga medis atau kesehatan, tenaga teknis, tenaga penyuluh dan tenaga administrasi lainnya. ?Mengenai jumlah tenaga yang dibutuhkan pada masing-masing formasi belum dapat dibuka, karena masih ada kemungkinan berubah,? katanya.

Untuk diketahui kata Haji Bas yang didampingi Kabid Administrasi Umum Kepegawaian, Syarifah S.Sos M.Si, sebelumnya Kabupaten Sumbawa mengusulkan kebutuhan pegawai ke BKN sebanyak 850 orang dari berbagai bidang, namun yang setujui hanya 56 orang. Mengenai mekanisme test CPNS jalur umum ini di antaranya menggunakan sistem Computer Asisted Test (CAT) atau seleksi menggunakan komputer. “Seleksi ini akan berlangsung secara online dan serempak di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Demikian dengan surat lamaran harus dilakukan melalui sistem komputerisasi. Lamaran disampaikan secara online dengan men-Scan dokumen yang diperlukan dan dikirim ke alamat yang dituju. Dan lamaran ini hanya dapat disampaikan untuk satu instansi dan pada daerah tertentu. Satu instansi dapat melamar lebih dari satu formasi yang membutuhkan kualifikasi pendidikan yang sama.

Sementara untuk pemeriksaan hasil test, menurut H Bas, berlangsung secara otomatis, karena setelah tes berlangsung. “Para peserta dapat mengetahui langsung hasil testnya pada saat itu juga,” ujarnya.

Sementara untuk peserta yang lulus CPNS lanjutnya, akan menggunakan sistem rangking, yakni dengan mengambil peserta yang nilainya tertinggi pada masing-masing formasi sesuai kebutuhan. Sedangkan lokasi test direncanakan menggunakan Laboratorium Komputer SMKN 1 Sumbawa. Dari seluruh peserta yang akan mengikuti tes dialokasikan dalam 5 sesi setiap hari, masing-masing sesi akan diikuti 50 orang.

Dengan tes menggunakan sistem CAT ini akan lebih praktis, cepat, mudah dan transparan, karena tidak lagi membutuhkan pengawas ruangan, tidak perlu lagi menunggu hasil pemeriksaan jawaban, karena begitu tes selesai hasilnya langsung diperoleh.

Jaksa Selidiki Dugaan Korupsi PNPM GSC Lunyuk

 

Sumbawa, PSnews – Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, menyelidiki dugaan korupsi terhadap program PNPM Generasi Sehat Cerdas (GSC) di Kecamatan Lunyuk. Kerugian Negara dalam dugaan korupsi oleh mantan ketua UPK PNPM GSC di Lunyuk tersebut, ditaksir menyentuh angka Rp 1,6 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH., MH., Jum’at (09/05/2014), memaparkan, bahwa pihaknya menyelidiki dugaan korupsi pada PNPM GSC di Kecamatan Lunyuk. Tim jaksa  telah ke lokasi pada Sabtu pekan lalu. Dugaan penyimpangan penggunaan anggaran PNPM tersebut terjadi sepanjang tahun 2012 hingga 2013.

Temuan tim jaksa di lokasi,  berupa sejumlah dokumen yang diduga telah disalahgunakan oleh Ketua UPK. “Penyelidikan dan pengembangan akan terus dilakukan. Karena ada sejumlah penyimpangan dalam program tersebut. Praktek penyimpangannya masih diselidiki.

Menurut Kajari, secara faktual, program PNPM sangat membantu masyarakat di pedesaan. Namun kerap terjadi penyelewenangan oleh oknum pelaku program. Misalnya, kasus PNPM Kecamatan Empang, oleh bendaharanya  dibuat kelompok fiktif. Begitu juga PNPM GSC di Kecamatan Lunyuk. Pelaku melihat  adanya  kelengahan dari para pengurus sehingga kemudian membobolan dana PNPM.

Upaya klarifikasi telah dilakukan jaksa  terhadap satu orang yakni ketua PNPM GSC Lunyuk yang baru. Dalam klarifikasi tersebut jaksa juga menemukan sejumlah dokumen yang akan digunakan untuk kepentingan penyelidikan. Semua pihak rencananya akan dimintai klarifikasinya mengenai dugaan korupsi PNPM GSC tersebut.

Jaksa menduga tidak menutup kemungkinan akan ada pelaku lain selain mantan Ketua PNPM GSC. Sebab pelaku dalam menarik dana menggunakan tanda tangan bersama dengan pengurus lain. Pelaku diduga memutasikan dana dari rekening PNPM ke rekening pribadi. (PSb)

Kecamatan Lunyuk Pusat BBGRM ke-IX

 

Sumbawa, PSnews – Kecamatan Lunyuk, menjadi pusat kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  (BBGRM) ke-IX. Kegiatan ini dimulai sejak Senin (05/05/2014) di lapangan sepak bola Kecamatan Lunyuk. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-42 Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2014. Bupati Sumbawa, Jamaluddin Malik menyampaikan BBGRM dan HKG PKK bukanlah acara seremonial semata. Tapi merupakan sikap konsisten untuk melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat sekaligus memupuk dan memicu semangat gotong-royong masyarakat, menumbuhkembangkan nilai-nilai kearifan lokal, solidaritas dan kesetiakawanan. Sehingga mampu menjadi kekuatan pendukung pembangunan berkelanjutan menuju terciptanya kemandirian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang dilandasai iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya Bupati Sumbawa menyampaikankan bahwa kegiatan ini bukan hanya dilaksanakan pada saat bulan bhakti berlangsung, namun juga menjadi spirit untuk selalu diimplementasikan sepanjang tahun.

Pada kesempatan ini, Bupati Sumbawa sekaligus melaunching Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sebuah upaya di bidang kesehatan untuk meningkatkan deteksi dan penanganan dini pada ibu hamil, ibu bersalin yang pada akhirnya dapat menekan jumlah kasus kematian akibat keterlambatan sampai ke fasilitas kesehatan dan penanganannya.

Rumah Tunggu Kelahiran juga merupakan wujud peran serta masyarakat untuk peduli terhadap ibu hamil, ibu bersalin karena pengelolaan dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran didukung sepenuhnya oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh instansi kesehatan.

Setelah membuka acara BBGRM ke-XI dan HKG PKK ke-42 serta melaunching Rumah Tunggu Kelahiran Totang Kecamatan Lunyuk, selanjutnya Bupati Sumbawa beserta rombongan meninjau kegiatan gotong royong masyarakat di Lapangan Udara Desa Perung, Penanaman Pohon di Desa Padasuka dan sepanjang jalan menuju Kalbir, Peninjauan Gotong Royong Pembangunan Jembatan Kayu di Desa Emang Lestari. (PSb)

Pariwisata Sumbawa (2) : Dalam Loka, Ikon Budaya Penuh Daya Pesona

Catatan Didin Maninggara  

Keberadaan Dalam Loka di jantung Sumbawa Besar, ibu kota Kabupaten Sumbawa membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan ikon budaya leluhur. Tapi sayang, Dalam Loka yang memiliki keindahan bangunan serta kekayaan nilai-nilai artestik dan arsitek tempo dulu, belum menghadirkan daya pikat masyarakat untuk menjadi tempat tujuan wisata budaya. Dalam Loka adalah Istana Kesultanan Sumbawa pada masa Sultan Jalaluddin III, dibangun pada tahun 1885. Istana ini berarsitektur rumah panggung yang terbuat dari kayu jati pilihan.

  

Setiap detail bentuk, jumlah, letak, ukuran, dan ornamen pada bagian-bagian bangunannya merupakan simbolisasi ajaran Islam.

Dalam Loka memiliki luas bangunan 696,98 meter persegi, dengan 99 buah tiang.

Menurut Lalu Mahmud A. Majid sebagai salah satu pemangku adat yang dilahirkan di Dalam Loka pada 60 tahun lalu, luas bangunan dan jumlah tiang tersebut merujuk pada Asmaulhusna (nama-nama Allah yang indah dan baik) dengan maksud agar Sultan dalam menjalankan pemerintahannya masa itu hendaknya mensifati diri dengan 99 sifat Tuhan tersebut. Diantaranya seperti Arrahman (penyayang) dan Arrahim (pengasih).

Keistimewaan bentuknya yang lain, yaitu dua bangunan kembar yang melambangkan Dua Kalimat Syahadat, dengan tangga terletak di bangunan kiri.

Lalu Mahmud menjelaskan, keistimewaan bentuk bangunan kembar tersebut juga mengandung arti dan makna begitu dalam, yaitu mengajarkan bahwa siapapun haruslah menaruh rasa hormat kepada Sultan yang dinyatakan melalui sikap tubuh yang membungkuk ketika menaiki tangga Istana Dalam Loka.

Indahnya pemandangan Dalam Loka dapat dinikmati dari berbagai sudut. Terlebih ketika mentari pagi atau mentari sore, ketika jamaah sholat Subuh dan Ashar keluar dari masjid jami’ Nurul Huda yang kini seakan berada dalam satu komplek bangunan dengan Dalam Loka. (Gara).

Pariwisata Sumbawa (1): Mendongkrak Potensi yang Belum Terdongkrak

Catatan Didin Maninggara 

 

Tana Samawa terdiri dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Memiliki ikon budaya khas dengan aneka ragam tradisi, sekaligus kaya potensi pariwasata alam yang menarik dan mempesona untuk bermacam kegiatan wisata. Layak ditawarkan kepada wisatawan, baik domestik maupun manca negara. Kepulauannya tropis, memiliki garis pantai yang panjang dengan pasir putihnya yang indah. Perairannya yang menakjubkan untuk kegiatan berenang, berjemur, berlayar, mancing, selancar, snorkeling, menyelam, dan berbagai kegiatan menarik lainnya, sangat patut untuk dikunjungi para wisatawan.

Posisinya sangat strategis. Berada di sebelah timur Pulau Bali dan Pulau Lombok, serta di sebelah barat taman wisata satwa Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagian besar daratan Tana Samawa, berupa pegunungan yang membentang luas dari barat ke timur. Pegunungan tertinggi adalah Gunung Batu Lanteh dengan ketinggian 1,730 mdpl. Batu Lanteh merupakan wilayah pedesaan tertua, hingga kini alamnya masih asli dan berhawa dingin, meskipun Sumbawa termasuk daerah tropis dengan suhu udara berkisar diantara 20,4 sampai 35,5 derajat cilcius.

 

Kaya dengan daya pesona wisata yang beragam. Terdiri dari wisata alam, wisata bahari (pemandangan bawah laut serta berbagai jenis biota laut), atraksi wisata adat istiadat, kuburan tua bersejarah dan berbagai jenis daya tarik lainnya yang unik dan menarik untuk dikunjungi.

Sarana dan prasarana, seperti jalan, jembatan, alat transportasi, sarana akomodasi maupun sarana lainnya secara fisik cukup memadai. Hanya saja masih tersisa persoalan dalam rangka mengembangkan, memperkenalkan dan menjelajahi daya tarik wisata alam yang beragam jenis dan tempatnya. Sarana akomodasi berupa hotel dan restoran cukup tersedia di pusat kota di kedua daerah kabupaten itu. Sementara biro-biro perjalanan dan penyewaan mobil masih tergolong kurang. Tidak sebanding dengan aksesibilitas untuk mencapai kawasan pariwisata yang sudah cukup baik, lancar, nyaman dan aman dengan adanya perbaikan serta peningkatan ruas jalan.

Kendatipun demikian, menurut pemandu wisata Abdul Muis, penyebaran lokasi wisata di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat yang jaraknya berjauhan satu dengan yang lain menjadi penyebab banyaknya potensi wisata tidak tergarap dengan baik.

Karena kondisi penyebaran lokasi itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, H. Amri, S.Sos, M.Si mengemukakan kepada Pulau Sumbawanews, bahwa kendala utama pengembangan wisata belum banyak investor yang mau menanamkan modalnya di sektor pariwisata.

 

“Kita sangat butuh investor untuk pengembangan wisata yang tersebar begitu banyak di wilayah kita,” tandas mantan Kabag Humas Pemkab Sumbawa itu.

Akibatnya, kata Amri, lokasi-lokasi yang seharusnya menjadi daerah tujuan wisata belum terdongkrak. Hal senada dikemukakan Abdul Muis, bahwa banyak tempat-tempat wisata yang menyajikan keunikan ekosistem dan vegetasi kawasan alam Sumbawa tidak dikenal oleh kalangan wisatawan pecandu wisata alam. (Gara)

Lalu Muhyi: Gugat Dana Hibah PTNNT Rp300 Miliar

Jakarta, Sumbawanews.com.- Tokoh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), H.Amir Jawas meminta dilakukan audit penyaluran dana PT.NNT yang dialokasikan oleh Yayasan Olat Perigi (YOP) dan Comrel PT.NNT. YOP adalah yayasan yang bertugas menyalurkan dana PT.NNT kepada masyarakat untuk membantu kegiatan masyarakat. 

 

Dimintai tanggapannya menyangkut maslah tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dapil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senator H.Lalu Abdul Muhyi Abidin menggugat dana hibah dari PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT). Pernyataan itu disampaikan ketika ditanya tentang dana Coorporate Social Responsibility (CSR) PT.NNT.

 

Dalam perbincangan dengan Sumbawanews pada Selasa (8/7/2014) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senator yang membidangi anggaran di DPD RI itu mengaku tidak mengerti detil masalah penyaluran dana CSR PT.NNT. Dirinya malah menggugat uang hibah Rp300 Miliar yang bersumber dari pT.NNT.

 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, peruntukan dana hibah PT.NNT Rp300 Miliar belum jelas realisasi dan peruntukannya. Ia mempertanyakan kepada Pemerintah Daerah NTB tentang dampak penerimaan dana hibah PT.NNT RP300 Miliar yang menurut dia, pemanfaatannya diperuntukkan sebesar besarnya untuk kemakmuran masyarakat NTB walaupun dalam pengalokasiannya tanpa melalui mekanisme penetapan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) NTB.

 

Dalam Rapat Paripurna DPD RI pada Rabu (8/7/2014) Komite IV DPD RI tempat Lalu (L) Muhyi bertugas, memberikan laporan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tentang Pertimbangan DPD RI Terhadap Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Serta Dana Transfer Daerah Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang RAPBN TA 2015.

 

Dalam laporan di halaman 5 (lima), DPD RI menyebut dalam kurun waktu 2010-2015 pertumbuhan ekonomi di tigabelas Provinsi masih dibawah rata-rata nasional (6,18%), seperti Papua (1,85%), Nusa Tenggara Barat (1,94%), Nusa Tenggara Timur (5,47%), Kalimantan Selatan (5,66%), Kalimantan Barat (5,84%) dan Kepulauan Bangka Belitung (5,86%).

 

Hal serupa juga terjadi pada daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya seperti Riau (3,85%), Aceh (4,31%), Daerah Istimewa Yogyakarta (5,19%), Kalimantan Timur (3,69%), Sumatera Selatan (6,03%).

 

PT.NNT yang telah mengeruk hasil perut bumi KSB selama ini, masih teguh dengan komposisi pemegang saham. Dihimpun dari beberapa data oleh media ini Newmont Nusa Tenggara BV menguasai 56%, PT.Multi Daerah Bersaing 24%, PT. Daerah Maju Bersaing (perusahaan daerah NTB) 25%, PT. Pukuafu Indah 17,8%, Indonesia Masbaga Investama 2,2%, PT. Multi Capital (Group Bakrie) atau 18% saham Newmont. (Zainuddin)

Amir Jawas Minta Audit Penyaluran Dana PTNNT

 

 

Jakarta, Sumbawanews.com.- PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) berada di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat. PT NNT mendapat izin usaha  pertambangan (IUP) Kontrak Karya (CoW Generasi IV) dengan luas area 1.127.134 Ha pada kontrak awal, dan baru beroprasi di 87.504 Ha.

 

Kontrak ini dilakukan pada tanggal 2 Desember 1986, kemudian melakukan perpanjangan kontrak untuk melakukan produksi komersial pada 1 Maret 2000 dan akan berakhir pada 28 Februari 2030 (30 tahun). Perusahaan ini berstatus sebagai Operasi Produksi dengan produk yang dihasilkan adalah Konsentrat Tembaga, Emas, dan Perak. Dengan luas konsensus pertambangan seluas 1.127.134 Ha menandakan bahwa areal  pertambangan melebihi luas wilayah Pulau Lombok (473.870 Ha).

 

Luas wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah 4,932 juta Ha dimana sejumlah 59  persennya adalah lautan. Propinsi NTB memiliki dua pulau besar. Pulau Lombok, dengan luas wilayah 473.870 ha, sementara Sumbawa luasnya 1,541 juta ha. 

 

PT NNT adalah usaha patungan antara Nusa Tenggara Partnership dan PT Pukuafu Indah. Ada 80 persen saham yang dikuasai oleh Nusa Tenggara Partnership, sisanya dipegang PT Pukuafu Indah. Nusa Tenggara Partnership terbagi antara Newmont Indonesia Limited (56,25%) dari Amerika Serikat dan Nusa Tenggara Mining Corp (43,75%) milik Sumitomo Jepang. 

 

Tambang ini mendapat dukungan pendanaan dari asing, melalui skema Jaminan ekspor kredit atau Export Credit Agency (ECA). Pada November 1997, mengalir utang dan jaminan dari  beberapa lembaga keuangan. Diantaranya dari JBIC Jepang, US Export Import Bank (USEXIM) and KfW Jerman. USEXIM menyetujui pinjaman (utang) sebesar $425 juta, sementara KfW memberikan utang $75 juta dan JEXIM memberikan utang langsung sebesar $350 juta, dan tambahan co-financed sebesar $150 miliar. Sumber dikutip dari Academia.edu berjudul Mengintip Aktifitas Pertambangan Di Wilayah Pesisir tentang Study Kasus: Batu Hijau, Newmont Nusa Tenggara.

 

Sejak Kegiatan penambangan Batu Hijau dilakukan PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT), berbagai aktivitas terkait dengan penambangan  menimbulkan transformasi yang berimplikasi pada terjadinya perubahan sosial positif (konstruktif) dan negatif (deduktif), timbulnya transformasi usaha dan tenagakerja, serta transformasi sosial budaya lainnya.

 

Sejak tahap persiapan kegiatan penambangan telah dilakukan pembebasan lahan masyarakat dan negara yang mengarah pada perubahan perilaku masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan peluang usaha bagi sebagian masyarakat di KSB dan daerah lainnya. 

 

Cerita manis diatas berbanding terbalik dengan yang dialami KSB saat ini. Sejak 1 Juli 2014, PT.NNT resmi mengajukan gugatan ke Arbitrase Internasional melawan Pemerintah Republik Indonesia atas aksi nasionalisme RI dalam mempertahankan tanah dan airnya seperti yang diamaanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bahwa tanah dan air serta segala yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

 

Namun dalam kasus ini, kata tokoh masyarakat KSB, H. Amir Jawas yang biasa dipanggil Bang Haji, PT.NNT kata dia, berupaya menempatkan diri sebagai negara untuk mengatur Indonesia dengan mengajukan Indonesia ke Arbitrase Internasional. "PT.NNT bukan lagi sebagai perusahaan yang mau diatur oleh Pemerintah Indonesia," ulas dia saat berbincang dengan media ini di kediamannnya di Jakarta pada Senin (7/7/2014).

 

Sebagai bagian masyarakat yang daerahnya telah dikeruk kekayaannya oleh PT.NNT, Bang Haji tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya kepada PT.NNT. Selama beroperasi di wialayah KSB, dirinya ikut mempertanyakan hasil yang dicapai perusahaan raksasa asal Amerika Serikat tersebut dalam membangun masyarakat KSB.

 

Mengambil contoh alokasi dana dari Yayasan Olat Perigi (YOP) bentukan PT.NNT dan dana Comrel yang dialokasikan sebesar Rp10 Milyar pertahun, dirinya menantang PT.NNT untuk membuktikan kebenaran alokasi anggaran tersebut. Menurutnya jika PT.NNT dengan bangga menyebut telah mengalokasikan anggaran kepada masyarakat selama ini, tidak lebih dari sebuah aksi PT.NNT untuk meredam gejolak sesaat namun tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat KSB.

 

Pelaksana kegiatan yang direkrut oleh PT.NNT semakin memperkuat ikutsertanya PT.NNT memiskinkan masyarakat KSB, sebab dalam beberapa kasus sebutnya, hingga saat ini PT.NNT belum dapat menunjukan keunggulan program binaan PT.NNT melalui pengalokasian dana dari YOP dan Comrel.

 

Sangat menyakitkan tutur Amir Jawas. disamping mineral tambang, KSB yang kaya akan sumber air tawar dan laut, keberadaan PT.NNT tidak dapat membina masyarakat menjadi petani budidaya ikan air tawar dan laut. Para petani hidup dalam ketergantungan dengan sumber pembiayaan pribadi atau rentenir untuk membiayai kegiatan pertanian.

 

"Petani masih membajak sawah dengan traktor yang disewa. Mana bukti keberpihakan PT.NNT membina petani hingga sukses," kritik dia.

 

Pergantian pengurus dalam lembaga pembiayaan yang dinaungi PT.NNT, Amir Jawas menuding PT.NNT tidak ubahnya "penjajah" di era milenium yang mempertontonkan kehendak untuk memiskinkan KSB secara terstruktur dan terukur karena secara tiba-tiba PT.NNT telah memberhentikan kegiatan usahanya di KSB tanpa ada pemberitahuan sebelum diberlakukan UU Tentang Mineral Dan Barubara (UU Minerba) No.4 Tahun 2009 yang efektif diberlakukan pada 20014.

 

Kehadiran PT.NNT telah disambut gegap gempita oleh masyarakat KSB dan Indonesia, bahkan mancanegara dengan berbondong bondong mendatangi KSB untuk berinvestasi tanpa ada upaya dini dan terukur dari PT.NNT secara konsisiten mengembangkan kompetensi wirausaha masayarakat KSB.

 

Ditengah kegamangan PT.NNT mengahadapi pemberlakukan UU Tentang Minerba  yang berakibat sengketa di Arbitrase Internasional, KSb saat ini ulas Amir Jawas, telah menjadi daerah mati. Seluruh kegiatan usaha yang berhubungan dengan PT.NNT mendadak macet, merugikan tukang ojek, angkutan massal, kontrakan, dan pariwisata serta pertanian.

 

Disektor perbankan menurut dia, pihak bank merasa khawatir akan terjadi kredit macet atas aksi gamang PT.NNT. "Begitu mudahnya membuat daerah bangkrut hanya dengan ulah PT.NNT memberhentikan operasionalnya di KSB," gugat dia.

 

Sangat beralasan jika dirinya menggugat PT.NNT dalam hal pembiayaan yang dilakukan oleh YOP saat ini. Pemerintah daerah diminta berpihak kepada masyarakat untuk mendorong dilakukan audit menyeluruh atas digulirkannya dana YOP selama PT.NNT beroperasi.

 

Dalam kasus tersebut, ia menduga terjadinya manipulatif data dan alokasi pembiayaan oleh YOP dan Comrel. Dana yang dialokasikan kepada masyarakat diduga tidak sesuai dengan yang tertulis di kwitansi penerimaan uang. Dari semua kwitansi yang ditandatangan di YOP, ada satu kwitansi kosong yang tidak tercantum nilainya dan harus ditandatangani oleh penerima bantuan.

 

Semua kwitansi yang tercantum nilai bantuan sebut Bang Haji, oleh YOP dibuang ke bak sampah dan satu kwitansi tanpa jumlah nilai bantuan yang ditandatangani penerima bantuan menjadi arsip YOP yang kemuadian oleh YOP akan dicantumkan nilai bantuan melebihi nilai bantuan penerima sesuai keinginan YOP. (Zainuddin)      

KPU: Quick Count Bentuk Partisipasi Masyarakat, Bukan Perhitungan Resmi

Jakarta,Sumbawanews.com.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (9/7) malam, menggelar konferensi pers, menjelaskan perkembangan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, pagi hingga siang kemarin, kecuali di 15 distrik di Kabupaten Yahukimo, Papua. 

 

Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Lantai II KPU RI ini dihadiri oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, didampingi Komisioner KPU, Ida Budhiati, Juri Ardiantoro, Hadar Nafis Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansah, Arief Budiman, dan Sekretaris Jenderal KPU RI Arif Rahman Hakim.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU menyampaikan bahwa berdasarkan laporan dari berbagai KPU daerah, pelaksanaan proses pemungutan suara berjalan lancar dan aman, serta tidak ada kejadian-kejadian berarti yang mengganggu jalannya pemungutan suara. Pengiriman logistik Pemilu ke daerah-daerah di wilayah Indonesia juga berjalan lancar. 

 

“Kecuali pada 15 distrik di Kabupaten Yahukimo, yang tadi telah diupayakan pengiriman logistik hingga hari ini. Namun setelah dilakukan upaya untuk menerbangkan logistik ke tujuh distrik, pesawat harus kembali karena kendala cuaca. Untuk 15 distrik ini, kami terus berupaya untuk dapat segera memfasilitasi pemilih di sana, agar mereka segera dapat menggunakan hak pilihnya dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ungkap Husni Kamil Manik seperti dilansir oleh situs resmi KPU.

 

Husni menerangkan, mulai hari Kamis (10/7) ini, akan dilaksanakan proses rekapitulasi suara. Jadwal rekapitulasi di KPU dalam penetapan pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi manual dilaksanakan berjenjang. Mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 10-12 Juli 2014, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 13-15 Juli 2014,rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) pada 10-14 Juli 2014, kemudian rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota  pada 16-17 Juli 2014, dan KPU Provinsi pada 18-19 Juli 2014.

 

Selanjutnya, KPU menjadwalkan penetapan dan pemungumuan hasil penghitungan suara secara nasional pada 21-22 Juli 2014. “Jadi kalau tanggal 20 semua proses rekapitulasi telah selesai dilakukan pada 33 provinsi tambah 1 perwakilan Pokja di luar negeri, maka tanggal 21 Juli 2014 akan segera diunggah hasilnya. Namun apabila masih membutuhkan waktu rekapitulasi sampai tanggal 21 atau 22, maka batas akhir penetapan hasil rekapitulasi nasional akan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2014,” tegas Husni.

 

Menyoroti pelaksanaan survei dan quick count (hitung cepat), Husni menyatakan itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Namun sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 23 secara terang dan jelas bahwa hasil quick count bukanlah hasil resmi penghitungan suara. 

 

“Kami tentu memberi apresiasi atas partisipasi lembaga-lembaga yang telah melakukan quick count, karena pelaksanaannya telah dijamin oleh Undang-Undang. Namun kami berharap, baik lembaga yang telah melaksanakan quick count, peserta pemilu dan tim kampanye pendukung, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersikap tenang dan sabar, mengikuti proses rekapitulasi secara berjenjang di tiap tingkatan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga apa yang menjadi bagian dalam proses rekapitulasi yang dilaksanakan KPU merupakan acuan tunggal untuk mengikuti semua rangkaian Pilpres 2014,” jelas Husni.

 

KPU mengharapkan partisipasi tim kampanye pasangan calon untuk menenangkan seluruh anggotanya, sambil turut mengawasi proses rekapitulasi berjenjang, serta memberikan kepercayaan kepada KPU dalam bekerja secara profesional dan sebaik-baiknya.

 

“Di akhir keterangan pers ini, saya mengajak semua pihak menghargai hasil pemungutan suara yang telah dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia, baik yang ada di luar maupun utamanya di dalam negeri, yang telah berlangsung satu hari ini dengan satu suasana yang damai dan lancar. Kita berharap ini adalah bentuk dari pematangan atau pendewasaan rakyat kita berdemokrasi. Mari sama-sama kita jaga agar kedamaian ini menjadi milik kita bersama,” pungkas Husni. (sn01)

Saling Klaim Menangi Pilpres, SBY Minta Kedua Kubu Capres Tidak Kerahkan Massa ke Jalan

Jakarta, Sumbawanews.com.- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta baik kubu pasangan Calon Presiden (Capres) – Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto – Hatta Rajasa maupun Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla untuk menahan diri terkait dengan hasil hitung cepat atau quick qount yang disampaikan sejumlah survei dalam Pemilu Presiden (Pilpres) hari Rabu (9/7) kemarin.

 

Presiden mengaku memantau quick qount yang sebagian memenangkan pasangan Prabowo – Hatta, sebagian lagi memenangkan Jokowi – JK. “Kita juga mendengar tadi keduanya  menyatakan menang dalam pilpres ini berdasarkan hasil penghitungan cepat, berdasarkan quick count, dan bukan atau belum hasil perhitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU),” kata Presiden SBY dalam konperensi pers di kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Rabu (9/7) seperti dilansir oleh situs resmi Setkab RI.

 

Untuk itu, SBY sebagai Presiden yang netral, mengajak semua pihak menahan diri, tidak mengerahkan massa ke jalanan untuk merayakan kemenangan,  agar tidak terjadi benturan antar kedua kubu sampai semuanya menjadi terang.

 

Sebagai Kepala Negara yang tidak masuk ke dalam kedua kubu pasangan, SBY menyerukan kepada pemimpin dan elite politik, baik pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa dengan timnya maupun pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan timnya bisa menahan diri untuk tidak memunculkan ketegangan yang berlebihan di antara kedua masa pendukung, apalagi gerakan-gerakan di lapangan yang sangat rawan terhadap konflik horizontal.

 

"Sekali lagi saya menyerukan kepada pemimpin dan elite politik untuk betul-betul bisa memimpin pendukung politiknya, untuk menahan diri sampai semua menjadi terang," pinta Kepala Negara.

 

Presiden menegaskan, hanya KPU yang akan menetapkan hasil pilpres secara resmi. "KPU yang perlu dirujuk dan dijadikan pedoman," tuturnya.

 

Presiden menegaskan, ia sudah mengarahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi agar menjaga situasi yang aman, tertib dan damai.

 

Dalam kesempatan itu, PresidenSBY menyampaikan apresiasinya kepada rakyat Indonesia dan semua pihak atas jalannya pilpres yang damai dan lancar.

 

Tapi Kepala Negara menegaskan, bahwa tugas ini belum rampung. “Jangan dicederai kepentingan dan harapan rakyat kita. Keamanan di negeri kita harus tetap dijaga,” seru Presiden SBY tidak hanya kepada capres dan pendukungya, tapi juga rakyat Indonesia untuk menjaga suasana yang baik.(*/ES/sn02)

Mengubah Kulit Pisang Jadi Sumber Energi Listrik, Mahasiswa FATETA UTS Grand Finalis Clean Technology Indonesia 2014

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Prestasi terus diukir mahasiswa Universitas Tekhnologi Sumbawa (UTS). Kali ini tiga orang mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) UTS lolos seleksi hingga ke tahap grand final di Kompetisi Clean Technology Indonesia 2014 yang merupakan kompetisi tekhnologi tahunan bertaraf nasional yang digelar civitas Universitas Brawijaya Malang.

Derry Aprilio, Isyudi Syahputra, dan Muhammad Ridwan—ketiganya mahasiswa semester 2 FATETA UTS ini akan berlaga pada 25 April 2014. Mereka akan berhadapan dengan finalis dari UGM, ITS, UNIBRAW, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Islam Riau untuk memperebutkan gelar juara.

Di bawah bimbingan dosennya yang juga menjabat sebagai kaprodi THP FATETA UTS, Lailatul Azkiyah S.TP., MP, ketiga mahasiswa membanggakan tersebut mengajukan proposal dan video ke panitia pelaksana kompetisi, hingga akhirnya lolos seleksi dan menjadi finalis. 

Proposal berjudul “pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai energy listrik alternative di daerah Tepal, Batu Lanteh, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat” yang nantinya akan dipresentasikan dan dipraktekkan (aplikasi teknologi) di hadapan dewan juri.
“target kami adalah menang” kata Laila–akrab Kaprodi lajang ini disapa.

Terkait dengan proposal yang diajukan, Laila menjelaskan bahwa menjadikan limbah kulit pisang sebagai sumber energy listrik alternative, terutama di daerah Tepal, dapat menjadi solusi yang baik bagi daerah Tepal atau bahkan mungkin mampu memenuhi kebutuhan sumber energy listrik alternative bagi daerah di seluruh wilayah Sumbawa. Hal ini mengingat Sumbawa sering mengalami difisit energi listrik yang berdampak pada pemadaman listrik dan mengganggu aktivitas masyarakat. 

Berangkat dari dasar pemikiran bahwa Tepal adalah salah satu sentra produksi pisang di Sumbawa mengakibatkan produksi limbah pisang menjadi sangat tinggi. Ternyata kulit pisang mengandung bermacam elektrolit seperti potassium, kalium, klorida, magnesium, dan asam asetat yang mampu menghantarkan ion dan electron dalam elektroda. 

Inovasi yang ditawarkan para ‘elang muda’ UTS dalam kompetisi ini adalah mengelola limbah kulit pisang menjadi bubur dan dikembangkan menjadi accu (aki) cair sebagai penghasil energi listrik. Berdasarkan hasil penelitian mereka, dengan perbandingan air:kulit pisang sebesar 8:1 merupakan perlakuan terbaik menghasilkan tegangan sebesar 0,95 Volt yang mampu menggerakkan kipas angin dengan tegangan 6 volt. 

Ke depannya inovasi ini dapat dikembangkan menjadi sumber energi listrik alternative, di mana pisang merupakan tumbuhan yang mampu tumbuh dan berbuah sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim, dan tidak membutuhkan biaya yang besar seperti teknologi-teknologi alternative yang dikembangkan lainnya.

Prestasi membanggakan ini semakin memperkuat harapan terwujudnya UTS sebagai lembaga pendidikan tinggi terbaik di wilayah Indonesia bagian timur. Untuk diketahui beberapa prestasi membanggakan telah dipersembahkan UTS bagi Kabupaten Sumbawa dan NTB. 

Di awal pendiriannya, UTS mengantarkan dua mahasiswa Biotechnology mengikuti Kompetisi iGEM (International Genetically Engineered Machined) ke-10 di MIT Boston USA. Hal ini setelah mahasiswa ini mendesain robot biologi tahunan, yaitu robot bakteri yang mampu merubah bau sampah menjadi bau buah-buahan. Masih dari Prodi yang sama , satu mahasiswa lolos final National Maritime Essay Competition, akan dilaksanakan, Sabtu (26/4). 

Masih mahasiswa Prodi Biotechnology terpilih magang di Nasional Institute for Material Sience, sebuah lembaga terbaik di Jepang. Mahasiswa UTS ini terpilih bersama mahasiswa S2 Universitas Indonesia (UI). Demikian dengan dua mahasiswa dari prodi yang sama juga terpilih sebagai Duta Mahasiswa Berencana (Genre) NTB yang akan berkompetisi ke tingkat nasional di Jakarta, Mei 2014. Dan ini pertamakalinya bagi Sumbawa terpilih sebagai Duta Genre. Meski calon ilmuwan, bukan berarti mahasiswa UTS tidak berprestasi di bidang lain. Seperti yang ditunjukkan mahasiswa Fakultas Ekonomi UTS yang akan mewakili NTB ke tingkat nasional dalam Kejuaraan Taekwondo. Namun saat ini mahasiswa tersebut tengah mempersiapkan diri untuk berlaga di Porprov (Pekan Olahraga Provinsi) NTB.

Tim OSN SMP Segera Berlaga di Tingkat Provinsi

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Setelah sukses di tingkat Kabupaten Sumbawa, Tim Olimpiade Siswa Nasional SMP akan mengikuti OSN tingkat Provinsi yang akan berlangsung pada 19 April 2014 mendatang.

Kabid Dikdas Dinas Diknas Sumbawa, Awaluddin Safari kepada Gaung NTB, Senin (14/4) mengatakan, bahwa tim OSN dari Kabupaten Sumbawa telah mempersiapkan diri untuk mengikuti OSN tingkat provinsi dan akan bertolak ke Mataram 18 April mendatang.

Disebutkan Awaluddin, ada 12 orang perwakilan OSN SMP dari Kabupaten Sumbawa untuk mata pelajaran IPA, IPS, Fisika dan Matematika, yang masing-masing mata pelajaran diwakili 3 orang siswa. Untuk Matematikan diwakili Riski Sucitra (SMPN 1 Lopok), Julian Randisyah (SMPN 1 Empang) dan Qiara Fildzah Yanetta (SMPN 1 Sumbawa Besar). Mata Pelajaran Fisika diwakili Mariska Dela Febriani (SMPN 1 Sumbawa Besar), Nadya Cucu Khadijah (SMPN 1 Lunyuk) dan Wahyu Ningsih (SMPN 1 Utan).

Dan Mata Pelajaran Biologi yakni Saraswati (SMPN 1 Empang), Aulia Zuhrianti (SMPN 2 Sumbawa Besar) dan Jesslyn Diva Amelia (SMPN 1 Sumbawa Besar). Sedangkan Mata Pelajaran IPS diwakili Nuqomari Maulida (SMPN 1 Sumbawa Besar), Ade Chahyani (SMPN 2 Sumbawa Besar), dan Himanda Fadwa Pramudya (SMPN 1 Plampang).

Terhadap seluruh peserta ini, sudah dilakukan pembinaan oleh tim kabupaten, sehingga mareka siap untuk mengikuti OSN tingkat Provinsi. Awaluddin berharap semua duta Sumbawa ini mampu bersaing dengan peserta dari daerah lain tentu berhasi lolos dan berlaga di OSN tingkat nasional.

Diduga Rebut Tanah Pecatu, Kedua Petani Saling Tebas

Moyo Hulu, Gaung NTB – H Fatahollah terpaksa dilarikan ke Puskesmas Moyo Hulu untuk mendapat penanganan medis. Petani asal Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu ini menderita luka tebasan senjata tajam di lengan dan dada bagian kanan. 

Sementara Saidullah juga asal Lito yang diduga melakukan penebasan, dievakuasi anggota Polsek setempat ke Polres Sumbawa untuk menghindari adanya aksi balas dendam dari keluarga korban.
Menurut informasi kedua petani ini terlibat perkelahian merebut tanah pecatu di lokasi persawahan Uma Bila Tarim, Desa Lito, Rabu (23/4) sekitar pukul 10.00 Wita. 

Saidullah yang tengah menggarap lahan di lokasi persawahan tersebut didatangi korban. Keduanya pun terlibat cekcok hingga berujung pada aksi penebasan. 

Kapolsek Moyo Hulu, IPDA Sunarya yang dikonfirmasi atas seizin Kapolres Sumbawa, mengakui adanya kasus penganiayaan tersebut. Sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara pasti motif dari penganiayaan itu karena korban maupun terduga pelaku belum dimintai keterangannya. Namun dari informasi awal, kasus ini terkait tanah pecatu seluas 75 are yang digarap oleh dua petani tersebut. Tanah pecatu yang berlokasi di Desa Lito Kecamatan Moyo Hulu ini merupakan jatah Desa Jamu, Kecamatan Lunyuk. “Kami belum mengetahui bagaimana sejarahnya tanah pecatu jatah Desa Jamu Lunyuk berada di Moyo Hulu,” aku Yaya—akrab Kapolsek murah senyum ini disapa. 

Namun untuk menghindari meluasnya kasus ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat setempat, termasuk menemui keluarga korban.

Ia telah meminta keluarga korban tidak melakukan aksi balas dendam dan mempercayakan polisi untuk menanganinya secara tuntas. “Sementara ini situasi terkendali, dan semoga semua pihak bisa menahan diri,” demikian Kapolsek Sunarya.

AKBP Karsiman SIK MM “Merakyat Melalui Sambang Desa”

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Salah satu cara pemimpin mendekatkan diri dengan rakyat, adalah silaturahim dan sering menyambangi. Tanpa ini, jangan salahkan rakyat tak mengenal pemimpinnya, dan yang lebih parah pemimpin tak mengenal rakyatnya. Seorang pemimpin dapat merasakan dan mengetahui apa yang diinginkan rakyatnya jika selalu berada di tengah-tengah mereka. Bahkan kehadiran pemimpin akan melebur kerinduan rakyat dan meretas kesenjangan. Itulah yang dilakukan Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman SIK MM. Melalui program “Sambang Desa” yang dilakukannya selama ini, perwira low profil tersebut telah mampu menyambangi hampir semua pelosok yang jarang dan mungkin tidak pernah dikunjungi pemimpin daerah lainnya di Kabupaten Sumbawa. Seperti Mate Mega di Kecamatan Alas, dan beberapa wilayah desa di Orong Telu, Labangka, Lunyuk dan Batu Lanteh.

Menggunakan trail, Kapolres bersama jajarannya menembus keterisoliran daerah terpencil dan sangat terpencil tersebut. Kehadiran mantan atlit kejurnas volly pantai dan atletik ini, disambut hangat dan dielu-elukan masyarakat setempat seperti di Kelawis, Bao Desa dan Batu Rotok. Ini membuktikan jika mereka sangat jarang dikunjungi dan mendapat perhatian dari seorang pemimpin. Apalagi kehadiran perwira dengan dua melati di pundak ini mampu meringankan beban mereka. Sebab kunjungan ini disertai dengan pemberian bantuan. Misalnya di Batu Rotok, Kapolres menyerahkan bantuan kepada sedikitnya 50 kepala keluarga miskin termasuk janda tua dan orang jompo. Selain ingin menjadi bagian dari masyarakat Samawa, Kapolres yang dikenal sangat merakyat ini ingin agar Kabupaten Sumbawa yang dikenal paling kondusif tetap aman.

Dengan turun ke lapangan, Kapolres dapat mengetahui kondisi sebenarnya, tidak hanya menerima laporan dari bawahan. Kehadirannya juga sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka terhindar dari perbuatan atau tindakan yang berisiko hukum. Apabila terjerat hokum, bukan hanya diri tapi juga keluarga yang merasakan dampaknya. Kapolres menyadari bahwa betapapun kuat dan banyaknya polisi tanpa dukungan masyarakat, situasi aman dan kondusif senap semu nyaman nyawe tidak akan terwujud. Demikian dengan tugas kepolisian tidak berjalan maksimal. “Masalah keamanan dan kondusifitas daerah adalah tanggung jawab bersama, partisipasi semua pihak menjadi factor mutlak yang sangat menentukan,” kata Kapolres AKBP Karsiman yang ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dengan kondisi aman, menurut Kapolres, pembangunan daerah akan terus bergeliat, sehingga Sumbawa mampu mensejajarkan diri dengan daerah lainnya. Muaranya, akan tercipta kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di segala bidang.

Ia mengaku Program Sambang Desa ini telah dilakukan sejak dia menjabat sebagai Kapolres Sumbawa dan pernah dilakukan Kapolres sebelumnya, AKBP Kurnianto Purwoko. Program ini dinilai sangat efektif dan bermanfaat untuk mengetahui kondisi wilayah dan ikut berbagi serta merasakan nadi kehidupan di daerah terpencil.

Hampir semua daerah terisolir memiliki kekayaan sumber daya alam, salah satunya hasil pertanian yang cukup melimpah. Sayangnya, kekayaan yang dimiliki tak dapat dipasarkan karena infrastruktur jalan yang tidak tersedia. Kondisi ini menjadi PR bersama dan harus segera diretas. Namun demikian Kapolres mengaku tidak sedikit program pemerintah yang sudah menyentuh mereka. Banyak sekolah dan fasilitas kesehatan dibangun, meski saat ini ada beberapa yang sudah dalam kondisi memprihatinkan dan butuh perhatian. Jalan juga sudah, sedang dan mulai dikerjakan.

Kapolres berharap Sumbawa dengan kekayaan sumberdaya alam melimpah dan panorama alam yang indah semakin berkembang dan menjadi salah satu daerah terkemuka di Indonesia.