Jakarta, Sumbawanews.com.- Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
(PDTT) Semester I Tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) masih menemukan kerugian negara/daerah sebesar
Rp21,43 miliar atas pengelolaan program Perluasan Akses dan Peningkatan
Mutu SMP serta keterlambatan penyaluran Dana BOS SMP TA 2010 senilai
Rp73,03 miliar dari rekening Tim Manajemen BOS Provinsi ke rekening
sekolah pada 30 kabupaten/kota selama 1 hingga 197 hari kerja.
Keterlambatan penyaluran dana BOS SMP tahun 2011, BPK RI mencatat keterlambatan penyaluran senilai Rp350,21 miliar dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening sekolah pada 53 kabupaten/kota selama 1 hingga 253 hari kerja. Kejadian tersebut, BPK RI menyebut terjadinya potensi digunakan tidak sesuai ketentuan.
Penggunaan block grand dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan TA 2010 dan 2011 senialai Rp10,67 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya seperti ruang laboratorium IPA digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan ruang kelas baru (RKB) digunakan untuk ruang kantor kapala sekolah dan ruang guru, ruang perpustakaan digunakan untuk tempat tinggal guru, RKB, serta ruang dan bimbingan konseling.
Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), temuan BPK RI atas sumber uang dari APBN pada 2012 dan 2013 terjadi kerugian negara sebesar Rp37,55 miliar.
Pada tahap perencanaan, kelemahan juga ditemukan dalam hal penyususnan anggaran penyelenggaraan UN tidak dilakukan dengan cermat seperti anggaran hanya disusun berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa berdasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan tanpa dasar perhitungan, tidak jelasnya jumlah siswa, terdapat kegiatan yang dianggarkan untuk biaya UN tidak melalui analisis biaya dan manfaat yang akurat. BPK RI juga menemukan adanya rencana anggaran biaya (RAB) UN yang disusun tidak pernah disosialisasikan dan disampaikan kepada penyelenggara UN di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan serta adanya usulan anggaran UN Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berubah-ubah sehingga DIPA Balitbang terlambat disahkan.
Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya pada November 2013 menyebut adanya Kelemahan dalam cara-cara daerah mengelola dan menggunakan sumber daya pendidikan tampaknya semakin meningkat. Kajian World Bank mencatat adanya kemunduran efektifitas sistem pengendalian manajemen. Sebagai contoh, jumlah pemerintah daerah yang secara sistematis mendokumentasikan dan menyebarluaskan contoh-contoh inovasi dan praktik yang baik turun drastis antara tahun 2009 dan 2012. Dalam hal kemampuan Kantor Dinas Pendidikan untuk merencanakan, menganggarkan, dan memantau sumber daya pendidikan, kajian ini menampilkan gambaran gabungan. Hanya 12 persen dari pemerintah daerah melakukan konsolidasi atas rencana pembangunan sekolah untuk digunakan dalam proses perencanaan pendidikan di daerahnya, tetapi lebih banyak pemerintah daerah yang menetapkan pagu dan prioritas anggaran sebelum menetapkan anggaran tahunan mereka.
Dibutuhkan pendekatan multi-sektor bagi pengembangan kapasitas kata Bank Dunia. Kajian World Bank ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam menangani kelemahan-kelemahan tata kelola pemerintah daerah melalui kegiatan pengembangan kapasitas sektor tertentu. Pejabat Dinas Pendidikan di daerah melihat bahwa banyak tantangan terkait dengan sistem di tingkat daerah seperti sistem perencanaan dan anggaran, dan bukan hambatan pada sistem pendidikannya secara khusus. Namun, Dinas Pendidikan tidak bisa mengatasi hambatan umum tersebut. Jika manajemen dan tata kelola sistem pendidikan daerah hendak ditingkatkan, maka sangatlah penting untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan pada tingkat yang lebih luas tersebut.
Menyesuaikan tingkatan dan jenis dukungan pengembangan kapasitas kepada karakteristik daerah. Jenis dan tingkatan dukungan yang dibutuhkan oleh pemerinah daerah untuk memperkuat tata kelola pendidikan sangatlah bervariasi. Sebagai contoh, sosialisasi dan penyebaran informasi kepada penduduk setempat akan jauh lebih mudah bila terdapat media lokal yang giat dan terdapat berbagai jenis saluran komunikasi sebagai pendukung. Penyebaran dan sosialiasai informasi akan lebih sulit ketika tidak ada media lokal yang hidup dan komunikasi terhalang oleh keterbatasan infrastruktur dan rintangan geografis.
"Agar dapat berhasil, program-program pengembangan kapasitas yang akan datang harus memperhitungkan rintangan-rintangan khusus yang dihadapi oleh suatu daerah." tulis situs World Bank. (Zainuddin)
Keterlambatan penyaluran dana BOS SMP tahun 2011, BPK RI mencatat keterlambatan penyaluran senilai Rp350,21 miliar dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening sekolah pada 53 kabupaten/kota selama 1 hingga 253 hari kerja. Kejadian tersebut, BPK RI menyebut terjadinya potensi digunakan tidak sesuai ketentuan.
Penggunaan block grand dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan TA 2010 dan 2011 senialai Rp10,67 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya seperti ruang laboratorium IPA digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bangunan ruang kelas baru (RKB) digunakan untuk ruang kantor kapala sekolah dan ruang guru, ruang perpustakaan digunakan untuk tempat tinggal guru, RKB, serta ruang dan bimbingan konseling.
Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN), temuan BPK RI atas sumber uang dari APBN pada 2012 dan 2013 terjadi kerugian negara sebesar Rp37,55 miliar.
Pada tahap perencanaan, kelemahan juga ditemukan dalam hal penyususnan anggaran penyelenggaraan UN tidak dilakukan dengan cermat seperti anggaran hanya disusun berdasarkan pengalaman tahun lalu tanpa berdasarkan dokumen pendukung yang lengkap dan tanpa dasar perhitungan, tidak jelasnya jumlah siswa, terdapat kegiatan yang dianggarkan untuk biaya UN tidak melalui analisis biaya dan manfaat yang akurat. BPK RI juga menemukan adanya rencana anggaran biaya (RAB) UN yang disusun tidak pernah disosialisasikan dan disampaikan kepada penyelenggara UN di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun satuan pendidikan serta adanya usulan anggaran UN Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berubah-ubah sehingga DIPA Balitbang terlambat disahkan.
Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya pada November 2013 menyebut adanya Kelemahan dalam cara-cara daerah mengelola dan menggunakan sumber daya pendidikan tampaknya semakin meningkat. Kajian World Bank mencatat adanya kemunduran efektifitas sistem pengendalian manajemen. Sebagai contoh, jumlah pemerintah daerah yang secara sistematis mendokumentasikan dan menyebarluaskan contoh-contoh inovasi dan praktik yang baik turun drastis antara tahun 2009 dan 2012. Dalam hal kemampuan Kantor Dinas Pendidikan untuk merencanakan, menganggarkan, dan memantau sumber daya pendidikan, kajian ini menampilkan gambaran gabungan. Hanya 12 persen dari pemerintah daerah melakukan konsolidasi atas rencana pembangunan sekolah untuk digunakan dalam proses perencanaan pendidikan di daerahnya, tetapi lebih banyak pemerintah daerah yang menetapkan pagu dan prioritas anggaran sebelum menetapkan anggaran tahunan mereka.
Dibutuhkan pendekatan multi-sektor bagi pengembangan kapasitas kata Bank Dunia. Kajian World Bank ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam menangani kelemahan-kelemahan tata kelola pemerintah daerah melalui kegiatan pengembangan kapasitas sektor tertentu. Pejabat Dinas Pendidikan di daerah melihat bahwa banyak tantangan terkait dengan sistem di tingkat daerah seperti sistem perencanaan dan anggaran, dan bukan hambatan pada sistem pendidikannya secara khusus. Namun, Dinas Pendidikan tidak bisa mengatasi hambatan umum tersebut. Jika manajemen dan tata kelola sistem pendidikan daerah hendak ditingkatkan, maka sangatlah penting untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan pada tingkat yang lebih luas tersebut.
Menyesuaikan tingkatan dan jenis dukungan pengembangan kapasitas kepada karakteristik daerah. Jenis dan tingkatan dukungan yang dibutuhkan oleh pemerinah daerah untuk memperkuat tata kelola pendidikan sangatlah bervariasi. Sebagai contoh, sosialisasi dan penyebaran informasi kepada penduduk setempat akan jauh lebih mudah bila terdapat media lokal yang giat dan terdapat berbagai jenis saluran komunikasi sebagai pendukung. Penyebaran dan sosialiasai informasi akan lebih sulit ketika tidak ada media lokal yang hidup dan komunikasi terhalang oleh keterbatasan infrastruktur dan rintangan geografis.
"Agar dapat berhasil, program-program pengembangan kapasitas yang akan datang harus memperhitungkan rintangan-rintangan khusus yang dihadapi oleh suatu daerah." tulis situs World Bank. (Zainuddin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar