Bappeda Monev Pelaksanaan Program PNPM MP

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa mulai tahun ini akan terlibat dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).
Kepala Sub Bidang Sosial Budaya pada Bidang Sosial Budaya Bappeda Sumbawa, Amir Mahmud, kepada Gaung NTB Rabu (27/02) menjelaskan tahun 2013 ini merupakan tahun pertama Bappeda melakukan koordinasi dengan semua SKPD terkait penyelenggaraan PNPM MP.
Selama ini Bappeda dalam melakukan koordinasi tidak optimal karena peran koordinasi dilaksanakan sendiri oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD) sebagai leading sector PNPM-MP.
“Tahun ini kami ambil alih dengan harapan koordinasi dapat dilakukan lebih optimal,” jelasnya.
Koordinasi yang dilakukan oleh Bappeda dalam hal ini jelas Amir, tidak lain untuk memantapkan program hingga ditingkat kecamatan, sehingga program dapat terlaksanaka dengan baik sesuai dengan aturan.
Dalam koordinasi itu juga akan melibatkan Camat setempat hingga ditingkat desa.
Di samping akan melakukan koordinasi dengan SKPD, Bappeda juga akan melakukan pemantauan sekaligus evalusi terhadap program tersebut.
“Apa yang selama ini menjadi kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya, diharapkan dengan adanya keterlibatan Bappeda secara optimal hasil pelaksanaan PNPM menjadi lebih baik lagi,” harapnya.
Sementara itu ditempat terpisah, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PNPM MP, Drs Taufik Abdul Syukur, kepada Gaung NTB menjelaskan sekarang ini BPM-PD sebagai leading sector PNPM-MP sedang melakukan persiapan untuk pelaksanaan program tahun 2013.
Persiapan yang dimaksud Taufik, antara lain adalah pemantapan satuan kerja tingkat kabupaten, serta melakukan sosialisasi ke 12 kecamatan yang mendapatkan program PNPM MP.
Adapun 12 kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan program PNPM-MP meliputi Alas Barat, Utan, Labuan Badas, Lape, Lopok, Lantung, Lenangguar, Plampang, Labangka, Empang, Orong Telu dan Kecamatan Labangka.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut jelasnya Taufik beberapa yang disampaikan kepada masyarakat antara lain mengenai kelanjutan program, jumlah anggaran, sekaligus juga memfasilitasi kegiatan perencanaan untuk tahun 2014.
Taufik juga menyampaikan bahwa total anggaran PNPM tahun 2013 sesuai dengan Dipa yang ada yakni sebesar Rp 30,89 miliar yang terdiri dari PNPM MP sebesar Rp 19.812.349.000 dan alokasi dana untuk PNPM GSC sebesar Rp 11.077.680.000.
Sementara alokasi anggaran untuk Program PNPM-MP yang disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada masing-masing kecamatan memiliki angka berbeda-beda yakni Rp 1 miliar masing-masing untuk Kecamatan Alas Barat, Lape, Lopok dan Empang, sementara Labuhan Badas dan Plampang memiliki alokasi senilai Rp 1,3 miliar serta Orong Telu sebesar Rp 1,8 miliar. Sedangkan Kecamatan Utan mendapat alokasi sebesar Rp 3 miliar, dan terbesar untuk Kecamatan Lunyuk dan Labangka yakni sebanyak Rp 3,1 miliar. Dua kecamatan lain yakni Lantung dan Lenangguar merupakan penerima terkecil masing-masing sebesar Rp 850 juta.
Anggaran untuk ke-12 kecamatan tersebut sudah termasuk dana sharing dari APBD Kabupaten Sumbawa sebesar Rp 932.500.000.
Menurut Taufik, secara umum PNPM-MP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan dengan bentuk program terdiri dari kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, jalan lingkungan, jembatan, MCK, rabat beton dan kegiatan fisik lainnya yang disesuaikan dengan usulan masyarakat berdasarkan proses perencanaan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
Sementara untuk kegiatan non fisik besar anggarannya maksimal 25 persen dari BLM.
Disamping dana BLM tersebut jelas Taufik, pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran untuk kegiatan perencanaan dan pelatihan yang dananya dikelola langsung oleh masyarakat melalui Unit Pengelola Kegiatan UPK dan dibantu difasilitsi oleh kecamatan.
PNPM MP ini, jelasnya telah berlangsung dari tahun 2008 dan rencananya akan berakhir tahun 2014. Dana ini dikelola langsung oleh Satker di BPM-PD.
Dijelaskan, rencana realisasi program pada tahun 2013 ini akan berlangsung sekitar awal bulan Maret 2013, untuk pencairan BM tahap pertama.