Antara Perseteruan & Pencitraan Menjelang Kenaikan Harga BBM 2013

Para politisi pun semangat memanfaatkan momentum yang tenah menjadi perhatian luas masyarakat untuk pencitraan guna melaju pada Pemilu 2014

OLeh : En Jacob Ereste

Memang sebelumnya dalam pertemuan partai koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab), PKS juga setuju untuk menaikkan harga BBM dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi bagi rakyat miskin .  Artinya, kalau sudah menjadi UU berarti sudah disepakati bersama saat paripurna. Kalau kemudian sekarang muncul harus dipertanyakan. Waktu itu PKS bilang mau keluar koalisi, sekarang tidak, kata Nurhayati yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu. Karenanya, ia  berharap PKS bersikap dewasa dalam menghadapi kondisi sekarang. Jika PKS tidak ingin keluar dari koalisi maka jangan membuat masalah dan melakukan pengalihan isu terkait kebijakan pemerintah, kata Nurhayati terkesan mengancam.

Nurhayati juga menjelaskan, bahwa saat ini sudah ada kebijakan dalam sebuah Undang-Undang bahwa segala sesuatu kebijakan mengenai kenaikan BBM  sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk mengambil langkah. Karena itu, jika PKS menolak kebijakan kenaikan BBM maka PKS melanggar Undang-Undang dan bukan  melanggar kebijakan koalisi. Sedangkan Ahsanul Qosasi juga dari Partai Demokrat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengetahui resiko dari apapun keputusan yang dihasilkan dalam rapat Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) PKS di Lembang, Bandung.  Ahsanul mengingatkan kepada partai pimpinan Anis Matta tersebut untuk tidak membuat kesan bahwa partainya telah diusir dari koalisi partai pendukung pemerintah . Kalau PKS tidak setuju dengan pemerintah, silahkan PKS yang menjawab, maunya seperti apa, persis seperti PKS mengambil keputusan untuk menolak BBM sama derajatnya dengan PKS untuk keluar dari koalisi, kata Ahsanul Qosasi .

Perseteruan  antar partai politik mengenai kenaikan harga BBM, sungguh semakin gaduh. Karena tidak sedikit diantaranya yang memanfaatkan momentum penting ini – sebagai pencitaraan --  lantaran  masalah kenaikan harga BBM sedang menajdi perhatian masyarakat luas. Sedangkan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menegaskan partainya mendukung penuh kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi . Menurut Tifatul Sembiring, keputusan rapat DPP dua hari lalu bahwa Fraksi PKS maupun DPP tidak boleh menolak sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat seperti BLSM, Raskin dan lainnya. Menkominfo ini juga mengaskan tidak pernah berbeda sikap dengan presiden.  Kecuali itu dia juga meyakinkan, sejak awal posisi PKS  hingga rapat terakhir tetap tidak berubah dan tetap dalam koalisi. Dia optimistis partainya mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam penaikan harga BBM.

Kegaduhan mengenai kenaikan harga BBM melibatkan sejumah menteri yang juga berasal dari partai politik. Anggota Majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin para menteri dari PKS akan mematuhi keputusan Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang telah memutuskan untuk tetap menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Karena menurut MS Hidayat, menteri – utamanya dari PKS --  tidak gila jabatan. Jadi dia  yakin menteri asal PKS akan tetap konsisten menolak penaikan BBM . Kecuali itu, nasib para menteri dari PKS sepenuhnya dia serahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKS tidak keberatan jika menterinya dipecat dari kabinet.

Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sungguh-sungguh akan direalisasikan. Tidak kurang Presiden RI SBY sendiri tekah meyakinkan  pemberian subsidi terhadap BBM akan memberatkan APBN dan Fiskal. Apalagi, penyaluran BBM subsidi selama ini tidak tepat sasaran. Menurut Presiden SBY , dampak dari pemberian subsidi BBM selama ini, justru mengurangi jatah bagi pemerataan kesejahteraan golongan miskin serta memperkecil dana bagi pembangunan infratsruktur  di daerah. Pada gilirannya, dana yang tersedia menjadi sangat terbatas.

Kenaikan BBM merupakan opsi terakhir, karena tidak ada opsi lainnya. Meski begitu, pemerintah akan melindungi dan membantu masyarakat golongan miskin saat kenaikan BBM. Hal ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah. Namun, anggota Majelis syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin para menteri dari PKS akan mematuhi keputusan Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) yang telah memutuskan untuk tetap menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hidayat menyerahkan sepenuhnya nasib para menteri dari PKS kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PKS tidak keberatan jika menterinya dipecat dari kabinet.Ia menambahkan, meski menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi namun partai pimpinan Anis Matta itu tetap konsisten berada dalam koalisi. Kegaduhan dikalangan politis pun semakin riuh. Apalagi ketika Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partai-partai koalisi kecewa dengan sikap PKS yang menolak kebijakan strategis pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menyelamatkan perekonomian . Menurut Syarief Hasan, hal itu merupakan salah satu topik pembicaraan dalam rapat koalisi yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Center, Jakarta. Rapat tersebut juga membahas perkembangan perekonomian dan mengamankan kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2013.

Lalu rapat membahas secara khusus tentang PKS yang sangat mengecewakan koalisi.  Karena dalam seharusnya dalam suasana strategis seperti itu untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, seharusnya dapat dihadapi secara bersama,namun ternyata PKS mengambil langkah berbeda.

Dalam rapat koalisi tersebut, semua ketua-ketua partai, kecuali PKS karena tidak diundang, sebagai bentuk kekecewan koalisi terhadap sikap partai tersebut. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menimpali ikhwal koalisi sangat menyesalkan sikap PKS yang tidak mendukung kebijakan startegis pemerintah. Karenanya, sikap PKS yang ‘mbalelo’ dari koalisi ini diartikan telah meninggalkan kesepakatani, karena PKS dianggap berperilaku tidak sesuai dengan (code of conduct) yang telah disepakati para anggota koalisi. Menko Perekonomian Hatta Rajasa dari PAN menganggap tidak terlalu penting meanggapi sikap ‘mbalelonya’  PKS, baginya yang penting bagaimana agar APBN-P 2013 dapat berjalan sesuai waktunya mulai 17 Juni 2013. Jadi masalah sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM sudah tidak lagi perlu ditanya.

Kegaduhan akibat dari keinginan pemerintah segera memberlakukan kenaikan harga BBM betambah ramai ketika Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua UMUM PDIP mengeluarkan surat edaran penolakan kenaikan harga BBM. Sementara eksponen buruh tidak kalah sibuk mempersiapkan aksi besar yang hendak dilakukan secara bersama dengan sejumlah elemen masyarakat lainnya untuk menyatakan penolakan saat pemberlakuan kenaikan harga BBM diumumkan pemerintah. Dari berbagai konsentrasi  LSM yang ada di Jakarta, kesepakan untuk ikut melancarkan penolakan terhadap kenaikan harga BBM itu pun tengah dirsiapkan. Karena bagi Rakyat Tanpa Partai yang dikomando Doli Yatim, aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM akan dilakukan secara serentak di seluruh jaringan institusi yang dipimpinnya itu. ***

En Jacob Ereste
Deputy Peneliti GONAS
Ketua Dewan Pembina Komunitas Buruh Indoneia
Sekretaris Jendral DPP MIG SBSI
E-mail : jacob.ereste@yahoo.com
               jacob.ereste@gmail.com