Pemprov Ntb Tingkatkan Koordinasi Penanganan TKI Terlantar

Mataram, Gaung NTB – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, sehubungan dengan penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Lombok dan Sumbawa yang telantar di luar negeri.
“Koordinasi dengan kementerian terkait ditingkatkan, dan sudah ada pola penanganan TKI telantar,” kata Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Bachrudin di Mataram, Kamis.
Ia mengatakan, setiap warga negara Indoesia yang telantar di luar negeri akan dibantu pemulangannya oleh Kementerian Sosial (Kemsos) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Sejak beberapa bulan terakhir ini, pemulangan TKI telantar asal NTB difasilitasi oleh Kemsos dan Kemlu.
TKI telantar yang dipulangkan Kemsos dan Kemlu diterima Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait di tingkat kabupaten/kota.
“Sudah jalan, ada yang 30 orang, ada yang 20 orang, dan itu sudah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Kemsos dan Kemlu pulangkan TKI telantar itu dan kami tindaklanjuti di daerah,” ujarnya.
Menurut Bachrudin, pemulangan TKI telantar asal NTB dari Arab Saudi, terkait kerusuhan di KJRI Jeddah, pada Minggu (9/6) sore, belum dilakukan.
Kerusuhan di KJRI Jeddah terjadi saat WNI mengurus surat terkait kebijakan pemutihan atau amnesti yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi bagi warga negara asing yang ‘overstayer’ (habis masa izin tinggal).
Kebijakan pemutihan ini diberikan pemerintah Arab Saudi sejak 11 Mei hingga 3 Juli 2013. Namun, KJRI Jeddah hanya membuka 12 unit loket, dan petugas yang melayani hanya 200 orang, dan KJRI hanya memberikan pelayanan pada hari Rabu.
Padahal banyak TKI overstayer yang sebetulnya ingin pulang ke Tanah Air mencapai ratusan ribu orang, sementara KJRI hanya sanggup memulangkan 200 orang TKI per minggu.
Dengan demikian, cukup banyak TKI yang membutuhkan dokumen perjalanan laksana paspor yang hanya diterbitkan di KJRI Jeddah, dan dokumen untuk keluar dari negara itu menuju kampung halamannya di Indonesia, sehingga terjadi antrean panjang dan terjadilah kerusuhan.
“Nanti kalau sudah ada TKI asal NTB yang mau dipulangkan dari Jeddah, Arab Saudi, pasti dikoordinasikan oleh pejabat Kemsos dan Kemlu. Makanya koordinasi ditingkatkan,” ujar Bachrudin.
Biasanya sebelum dipulangkan ke kampung halamannya di berbagai daerah di Indonesia, para TKI telantar itu lebih dulu ditampung di ruang rehabilitasi sosial Kemsos di Jakarta.