Taliwang, Sumbawanews.com.-Rencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) terhadap 33 persen karyawan di PT Newmont Nusa Tenggara
(NNT), sebagai akibat dari kondisi keuangan perusahaan yang pasalnya
memburuk pada fase ini, ternyata mendapat sorotan keras dari Front
Pemuda Taliwang, dan mendesak perusahaan untuk tidak memberlakukan
kebijakan itu kepada karyawan lokal.
Sikap keras yang ditunjukkan organisasi kepemudaaan itu, dilakukan dengan menggelar aksi spontanitas, dengan membawa spanduk dan mencoret tembok kantor Community Relation (comrel) Taliwang, Kamis (27/6) siang tadi.
Dikatakan ketua Front Pemuda Taliwang, Erik Dirgantara, kepada sumbawanews, perusahaan telah beroperasi selama belasan tahun dengan mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) dari tanah Sumbawa Barat. Jadi dalam hal pengambilan kebijakan, perusahaan harus memperhatikan semua sisi yang berkaitan dengan kebutuhan lokal.
PT NNT memang perusahaan kapital, ujarnya, tapi jika perusahaan menginginkan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, perusahaan harus menjadikan pertimbangan itu menjadi pertimbangan utama.
“Kalau perusahaan abai dengan tuntutan itu, apalagi kita mau berharap putra lokal bisa menduduki posisi strategis di PT NNT? dan jika demikian, untuk apa perusahaan dipertahankan,” cetusnya.
Jangankan PHK karyawan lokal, lanjutnya, kebijakan PHK terhadap 33 persen karyawan secara umum, juga masih perlu dipertimbangkan. Karena dalam release Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan itu, telah dengan jelas disebutkan bahwa perusahaan dilarang untuk memberlakukan kebijakan itu.
Mahkamah Konstitusi hanya bisa melakukan kebijakan PHK, bila perusahaan telah tutup secara permanen. Artinya perusahaan hanya diperkenankan untuk melakukan PHK sementara.
“Dalam realese MK sudah jelas, bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK hanya dengan alasan itu (efisensi). karena PHK dinilai menjadi keputusan terakhir, setelah menempuh jalan lain, seperti pengurangan upah, mengurangi shift kerja, menghilangkan kerja lembur, mengurangi jam kerja atau atau mengurangi hari kerja,” bebernya.
Sementara itu, manajer Comrel Taliwang PTNNT, Abdul Munir, justru memberikan tanggapan mengejutkan atas aksi yang digelar FPT, yaitu mendukung aksi massa untuk menolak kebijakan itu, dan mengapresiasi gerakan yang telah dilakukan sebagai bentuk aksi simpatik pemuda Taliwang.
“Apalagi kita yang tidak menolak. teman teman diluar saja menolak,” cetusnya.
Ia membeberkan, kebijakan itu memang tidak semudah itu akan dilakukan oleh manajemen, apalagi reaksi protes atas kebijakan tersebut juga dilakukan oleh karyawan, seperti WSKS dan serikat buruh lainnya.
Setahu saya, terang munir, Ada beberapa kebijakan yang sudah ditawarkan oleh konsultan Newmont dalam hal menyikapi efesiensi keuangan, yaitu melakukan evaluasi terhadap subkontraktor besar, dengan melihat volume kerja yang dikerjakan. Artinya, harus ada pengurangan volume atas pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor, sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan oleh karyawan PT NNT.
“Konsep ini sudah pernah dicoba di Inco. Toh juga selama ini masih banyak karyawan Newmont yang hanya menjadi pengawas biasa,” bebernya. (Unang Silatang)
Sikap keras yang ditunjukkan organisasi kepemudaaan itu, dilakukan dengan menggelar aksi spontanitas, dengan membawa spanduk dan mencoret tembok kantor Community Relation (comrel) Taliwang, Kamis (27/6) siang tadi.
Dikatakan ketua Front Pemuda Taliwang, Erik Dirgantara, kepada sumbawanews, perusahaan telah beroperasi selama belasan tahun dengan mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) dari tanah Sumbawa Barat. Jadi dalam hal pengambilan kebijakan, perusahaan harus memperhatikan semua sisi yang berkaitan dengan kebutuhan lokal.
PT NNT memang perusahaan kapital, ujarnya, tapi jika perusahaan menginginkan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, perusahaan harus menjadikan pertimbangan itu menjadi pertimbangan utama.
“Kalau perusahaan abai dengan tuntutan itu, apalagi kita mau berharap putra lokal bisa menduduki posisi strategis di PT NNT? dan jika demikian, untuk apa perusahaan dipertahankan,” cetusnya.
Jangankan PHK karyawan lokal, lanjutnya, kebijakan PHK terhadap 33 persen karyawan secara umum, juga masih perlu dipertimbangkan. Karena dalam release Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan itu, telah dengan jelas disebutkan bahwa perusahaan dilarang untuk memberlakukan kebijakan itu.
Mahkamah Konstitusi hanya bisa melakukan kebijakan PHK, bila perusahaan telah tutup secara permanen. Artinya perusahaan hanya diperkenankan untuk melakukan PHK sementara.
“Dalam realese MK sudah jelas, bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK hanya dengan alasan itu (efisensi). karena PHK dinilai menjadi keputusan terakhir, setelah menempuh jalan lain, seperti pengurangan upah, mengurangi shift kerja, menghilangkan kerja lembur, mengurangi jam kerja atau atau mengurangi hari kerja,” bebernya.
Sementara itu, manajer Comrel Taliwang PTNNT, Abdul Munir, justru memberikan tanggapan mengejutkan atas aksi yang digelar FPT, yaitu mendukung aksi massa untuk menolak kebijakan itu, dan mengapresiasi gerakan yang telah dilakukan sebagai bentuk aksi simpatik pemuda Taliwang.
“Apalagi kita yang tidak menolak. teman teman diluar saja menolak,” cetusnya.
Ia membeberkan, kebijakan itu memang tidak semudah itu akan dilakukan oleh manajemen, apalagi reaksi protes atas kebijakan tersebut juga dilakukan oleh karyawan, seperti WSKS dan serikat buruh lainnya.
Setahu saya, terang munir, Ada beberapa kebijakan yang sudah ditawarkan oleh konsultan Newmont dalam hal menyikapi efesiensi keuangan, yaitu melakukan evaluasi terhadap subkontraktor besar, dengan melihat volume kerja yang dikerjakan. Artinya, harus ada pengurangan volume atas pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor, sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan oleh karyawan PT NNT.
“Konsep ini sudah pernah dicoba di Inco. Toh juga selama ini masih banyak karyawan Newmont yang hanya menjadi pengawas biasa,” bebernya. (Unang Silatang)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar