Kamis, 02 Mei 2013

Kenaikan BBM, Agar Subsidi Lebih Adil Dan Tepat Sasaran

 











JAKARTA, Tambangnews.com. - Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui mekanisme APBN-P. Selain memberatkan anggaran, menurut Presiden, subsidi BBM tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh kalangan yang mampu.

“Anggaran habis untuk subsidi, maka biaya pembangunan infrastruktur juga sangat terbatas, inilah yang harus kita pahami bahwa kalau kita biarkan tanpa ada upaya perbaikan, fiskal dan APBN kita tidak sehat dan kurang aman,” ujar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan mengawali acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Subsidi lanjut Presiden juga tidak tepat sasaran. “Yang menikmati subsid BBM ini adalah golongan yang mampu dan kaya. Konsumen klas kita menaik terus, merekalah yang kini menikmati subsidi BBM ini, akibatnya sekali lagi biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi terbatas, berarti saudara-saudara kalau kita biarkan ini tidak adil bagi rakyat kita, karena sedikit yang bisa kita gunakan untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sekaligus membangun infrastruktur dasar yang diperlukan oleh rakyat kita diseluruh wilayah Indonesia ..coba kita lihat sekilas besaran subsid BBM yang ada dalam APBN kita, yang saya katakan tadi jika tidak kita lakukan sesuatu sudah sangat memberatkan fiskal dan APBN kita,” ujarnya.

Anggaran tahun 2013 sebelum kita lakukan perubahan dalam APBN-P 2013, penerimaan diperkirakan 1529,7 triliun, belanja negara kita rencanakan 1.683 triliun, maka terdapat defisit pada APBN sekarang ini sebelum dilakukan perubahan diperkirakan mencapai 153,3 triliun (1,65% dari PDB). Subsidi total 317,2 triliun subsidi BBM sendiri 193,8 triliun, dan jika tidak dilakukan perbaikan atau jika tidak dikendalikan subsidi ini maka subsidi total akan membengkak lagi menjadi 446,8 triliun.

Dengan penerimaan Negara sekitar Rp 1.500 triliun dan untuk subsidi sendiri sudah 446,8 triliun, dengan subsidi BBM sendiri mencapai Rp 297,7 triliun dan defisit jika kita tidak melakukan sesuatu maka akan menjadi 353,6 triliun setara dengan 3,83% dari PDB, imbuh Presiden lagi.

Selanjutnya Presiden menambahkan, “catatan harga premium saat ini Rp 4.500 per liter nilai keekonomian kalau subsidinya kita nolkan begitu harganya sekitar Rp 10.000 per liter tergantung berapa harga mnyak mentah atau crude yang berlaku, kita bisa liat seperti itu saudara-saudara, disinilah kita bebaskan pikiran-pikiran politik tapi kita sebagai negarawan sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab masa kini dan masa depan, marilah kita lihat secara utuh, itulah keadaannya, itulah faktanya dan kemudian kalau tidak kita lakukan sesuatu kita sudah tahu bahwa perkeonomiannya kita tidak bisa kita jaga dengan baik dan akibatnya nanti rakyat akan mendapatkan kesulitannya”.

Dengan penjelasan itu maka lanjut Presiden, pada kesempatan yang baik ini, saya harus menyatakan dengan gamblang bahwa subsidi BBM memang perlu dikurangi, caranya dengan menaikan harga BBM secara terbatas dan terukur karena kita tidak ingin dan tidak punya niat sekarang ini untuk menaikkannya hingga setara dengan harga pasar atau harga keekonomian.

dengan kebijakan ini, menurut Presiden pertama, fiskal dan APBN kita menjadi lebih sehat, kedua ekonomi menjadi lebih amam ditengah-tengah resesi perekonomian dunia, ketiga, ketahanan ekonomi tetap terjaga, kempat, lebih banyak biaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur, dan yang kelima, ini penting buat rakyat Indonesia, subsidi akan lebih adil dan lebih tepat sasaran. (ESDM/SF/tn01)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar