Sumbawa, PSnews — Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, SP., mengemukakan bahwa ketergantungan daerah terhadap APBN secara umum masih relatif besar. Kabupaten Sumbawa sebagaimana kabupaten lain di NTB, memiliki tingkat ketergantungan yang relatif tinggi yang ditunjukkan oleh perbandingan realisasi PAD dengan total APBD sebesar 6,9 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang mencapai 10 persen. Penurunan tersebut, jelasnya, menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa semakin tergantung dengan dana perimbangan dari pusat. Pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB dengan laju pertumbuhan rata-rata 14 persen. Kondisi itu, tentu akan berdampak pada meningkatnya obyek pajak dan retribusi, baik secara kuantitas maupun kualitas.
“Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah juga semakin meningkat. Namun kenyataannya, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan target pemerintah dalam menetapkan PAD, sehingga penerimaan daerah (PAD) dari tahun ke tahun tidaklah signifikan,” papar Farhan dalam jumpa pers dan buka puasa bersama dengan awak media local dan regional di Alifa Resto, Labuhan Sumbawa, Sumbawa Besar, Jum’at (02/08/2013).
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, DPRD Sumbawa terus mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penggalian sumber-sumber PAD, sehingga penetapan target tidak under estimate atau jauh dari potensi yang sebenarnya.
Selain itu, meningkatkan upaya sosialisasi, pengembangan database obyek pajak dan retribusi daerah berbasis IT.
Ia juga menyinggung soal alokasi anggaran untuk bidang pendidikan di APBD Kabupaten Sumbawa telah melebihi ketentuan UU Sisdiknas yang mewajibkan setiap pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBN dan APBD. Namun anggaran tersebut sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja pegawai dan pembangunan sarana fisik seperti gedung sekolah dan lain-lain.
Ke depan, DPRD Sumbawa akan mendorong alokasi anggaran untuk kegiatan non fisik yang mendorong meningkatnya angka partisipasi sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Misalnya alokasi anggaran untuk beasiswa pendidikan kepada siswa/mahasiswa berprestasi dan tidak mampu, dengan tujuan agar proses pendidikan dapat dilaksanakan secara tuntas dan berkesinambungan.
Di samping itu, Farhan juga menyentil soal pengelolaan keuangan Kabupaten Sumbawa yang secara umum dianggap semakin membaik. Hal ini ditandai dengan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK( RI.
“DPRD menyikapi keberhasilan tersebut dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan BPK demi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa-masa yang akan datang,” kata Ketua DPRD. (PSb)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar