PAD Minim, Pemda Sumbawa Masih Tergantung APBN

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap APBN masih tinggi. Hal ini terbukti dari seluruh APBD Kabupaten Sumbawa, hanya 6,9 persen anggaran daerah yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, H Farhan Bulkyah SP dalam keterangan persnya saat Buka Puasa Bersama yang digelar DPRD Sumbawa, Jum’at (2/8).

Diungkapkan H Farhan, PAD Tahun 2012 turun 10 persen dibandingkan Tahun 2011. Sementara pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan laju pertumbuhn rata-rata 14 persen, hal ini katanya akan berdampak pada meningkatnya obyek pajak baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pertumbuhan tersebut katanya, menunjukan bahwa potensi penerimaan daerah dari sector pajak dan retribusi daerah juga semakin meningkat. Namun kenyataannya peningkatan itu tidak diikuti dengan peningkatan target pemerintah dalam menetapkan PAD, sehingga PAD dari tahun ke tahun tidak signifikan. Karenanya DPRD Sumbawa terus mendorong Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penggalian sumber-sumber PAD sehingga penetapan target PAD menjadi lebih tinggi.

Selain itu, pada kesempatan tersebut H Farhan juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran untuk bidang pendidikan di APBD Kabupaten Sumbawa telah melebihi ketentuan UU yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD.

Namun anggaran ini sebutnya, sebagian besar masih dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja pembangunan sarana fisik seperti gedung sekolah dan lain-lain.

Ke depan DPRD Sumbawa akan mendorong alokasi anggaran untuk kegiatan non fisik agar meningkatnya angka partisipasi sekolah dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Seperti alokasi anggaran untuk beasiswa kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan tidak mampu dengan tujuan agar proses pendidikan dapat dilaksanakan secara tuntas dan berkesinambungan.

Sementara terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sumbawa, menurut H Farhan, secara umum semakin membaik yang ditandai dengan pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI.

DPRD Sumbawa menyikapi keberhasilan itu dengan melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah dan BPK demi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang. “Opini WTP ini harus kita pertahankan, tentunya dengan memaksimalkan kembali pengelolaan keuangan daerah, terutama penataan aset daerah yang selama ini menjadi kendala Kabupaten Sumbawa mendapatkan opini WTP,” jelasnya.